Hentong Optic-Electric International Co Ltd selaku  pengendali baru PT Voksel Electric Tbk (VOKS) akan melakukan penawaran tender wajib (mandotary tender offer)  sebanyak-banyaknya 1,11 miliar saham VOKS di harga Rp 226 per saham, atau sama dengan harga yang dikeluarkan perseroan untuk akuisisi 42,97% saham VOKS. Harga itu terbilang premium, karena lebih tinggi dari rata-rata selama 90 hari terakhir yang sebesar Rp 195 per saham,  dan diatas penutupan Senin (5/2/2024) di posisi Rp 222 per saham. Dalam pernyataan penawaran tender wajib yang dipublikasikan Senin (5/2/2024), Hengtong akan melakukan tender offer atas 1.119.920.350 saham atau 26,95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor VOSK. "Harga penawaran tender wajib sebesar Rp 226 per saham, yang merupakan harga per saham tertinggi  diantara rata-rata harga  tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia  (BEI) dalam waktu 90 hari terakhir yaitu pada 8 Mei-5 Agustus 2023 yang sebesar Rp 195. Sehingga nilai penawaran  tender wajib sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp 253.101.999.100," tulis manajemen Hengtong. (Yetede) 

Pertumbuhan industri manufaktur dipandang melambat, karena sudah lebih dari 10 tahun selalu berada  di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan bila tidak ingin terus melambat atau bahkan menuju deindrustialisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan industri pengelolaan pada 2023 mencapai 4,46%, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan  ekonomi pada 2022 lalu sebesar 4,89%. namun, menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2023 terbesar 18,67% atau naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 18,34%. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, hasil tersebut tidak menjadi hal yang  mengejutkan, karena sudah lebih dari 30 tahun menufaktur selalu menjadi kontributor  terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sudah lebih dari 10 tahun, pertumbuhannya selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. (Yetede)

Pertumbuhan industri manufaktur dipandang melambat, karena sudah lebih dari 10 tahun selalu berada di bawa pertumbuhan ekonomi  nasional. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan bila tidak ingin terus melambat atau bahkan menuju deindustrialisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan  pada 2023 mencapai 4,64%, angka itu lebih rendah dari pertumbuhan  tahun 2022 lalu sebesar 4,89%. Namun, menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 18,67% atau naik dibandingkan  tahun 2022 sebesar 18,34%. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, hasil tersebut tidak menjadi hal yang mengejutkan, karena sudah lebih dari 30 tahun  manufaktur selalu menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sudah lebih dari 10 tahun, pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan  ekonomi nasional. (Yetede)

Badan Aksebilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti), badan layanan umum dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), memberikan dukungan layanan internet guna memperlancar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) Diwilayah tersebut, Bakti akan menyediakan kombinasi layanan infrastruktur digital untuk akses internet yang bagus, berupa based transciever station (BTS), jaringan fiber optik, (fix broadbrand), dan Layanan Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). "Untuk itu Bakti, bersama Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah telah berkoordinasi untuk memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar. (Yetede)

Kalangan muda dari gen Z hingga milenial, termasuk kalangan wirausahawan bisa memiliki rumah lewat kredit  pemilikan rumah (KPR) syariah. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya memiliki pembiayaan KPR BTN Syariah yang cocok bagi gen Z maupun milenial karena memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. KPR tersebut, kata dia, dapat diakses oleh calon nasabah dengan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, profesional, hingga wirausaha. "Para gen Z juga dapat memilih beragam hunian  karena kami memiliki puluhan ribu mitra  pengembang dengan berbagai jenis proyek rumahan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Unit Usaha Syariah Bank BTN dan HUT ke-74 BTN, kami juga menawarkan diskon biaya  proses yang menarik," tutur Hirwandi. Dia menjelaskan KPR BTN Syariah memiliki beberapa skema yakni skema berjenjang dengan  margin mulai 2,99%. KPR berskema syariah juga menawarkan  pilihan skema fix margin sampai lunas. (Yetede)

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)

Pasar minyak internasional adalah contoh menarik dari fenomena elastisitas permintaan. Harga minyak Brent turun dari 86 USD per barel pada awal November 2023 menjadi 77 USD per barel pada awal Februari 2024. Namun, fluktuasi per minggu, bahkan harian, tetap tajam akibat berbagai faktor, seperti konflik di Timur Tengah, naik-turunnya persediaan minyak di AS, pertumbuhan China, dan resesi di zona euro. Prediksi Goldman-Sachs, September 2023, bahwa harga Brent mencapai 100 USD dalam 12 bulan tidak terwujud sampai akhir Januari 2024. Faktor pertama yang menghambat harga minyak Brent mendekati 100 USD per barel adalah ketidak kompakan OPEC, terlihat pada penundaan pertemuan OPEC dari 26 November ke 30 November 2023 karena ketidaksepakatan struktur biaya produksi.

Keluarnya Angola dari OPEC adalah refleksi sulitnya mencapai kompromi dalam kartel yang anggotanya punya kepentingan berbeda. Faktor kedua adalah harga minyak yang terlalu tinggi membuat para pesaing dengan struktur biaya produksi lebih kompetitif dapat ikut masuk pasar. Harga Brent turun tajam, dari 83 USD per barel di pekan kedua April 2023 menjadi 73 USD per barel di Juli 2023. Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC meresponsnya dengan mengurangi produksi untuk mendongkrak harga, sejak Juni 2023 dan sampai akhir 2023. Akibatnya, harga Brent bergerak naik hingga pada pekan kedua September 2023 sempat mencapai 93 USD per barel.

Harga yang tinggi membuat produsen-produsen yang selama ini mati suri kembali masuk pasar. Saat ini AS memproduksi 13 juta barel per hari yang melebihi produksi setiap negara OPEC sehingga jadi penyeimbang OPEC. Harga minyak berangsur turun ke keseimbangan saat ini. Faktor ketiga adalah agenda ekonomi hijau yang memicu inovasi energi terbarukan. Permintaan minyak makin elastis terhadap perubahan harga jika berbagai alternatif energi hijau nonfosil makin tersedia. Harga minyak dunia yang terjangkau merupakan faktor penting mengapa ramalan resesi di AS dan dunia pada 2023 tidak terwujud.  (Yoga)

Sektor perbankan terus menjadi sorotan. Saat kredit ke sektor usaha dinilai belum maksimal, bank-bank tetap mampu mencetak kinerja mekar. Imbasnya, para bankir petinggi bank akan menangguk bonus nan besar. Dari kelompok bank modal inti (KBMI) IV, Bank Mandiri mengalokasikan bonus dan tantiem terbesar di 2023, dibanding bank lain. Berdasarkan laporan keuangan 2023, Bank Mandiri mengalokasikan Rp 766,59 miliar sebagai bonus dan tantiem kepada direksi dan komisaris. Angka ini meningkat sekitar 18,8% dari tahun 2022. Secara rinci, untuk direksi dialokasikan Rp 557,62 miliar. Bank Mandiri punya 12 direksi, sehingga rata-rata direktur akan mengantongi bonus sekitar Rp 38,77 miliar. Angkanya jumbo, bukan?. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, besaran bonus Bank Mandiri sejatinya urusan pemegang saham. Meski begitu, ia tetap berharap agar bonus setiap tahunnya bisa mendaki. "Sesuai tren kinerja, harapannya begitu," ujar Darmawan kepada KONTAN, Senin (5/2). Sementara bila melihat rasio pertumbuhan, maka pertumbuhan gaji dan tantiem bankir Bank Central Asia (BCA) tercatat naik paling tinggi. BCA mengalokasikan bonus dan tantiem kepada direksi dan komisaris sebesar Rp 660 miliar. Angka ini naik 33,8% dari tahun sebelumnya. Sayangnya, bank ini tak merinci besaran bonus untuk dewan direksi maupun komisaris mereka. Sementara Bank Rakyat Indonesia tampil berbeda. Bank spesialis kredit UMKM ini menurunkan alokasi bonus dan tantiem kepada pejabat tingginya. Angkanya menyusut 2,04% dari tahun 2022 menjadi Rp 563,6 miliar. Terakhir, alokasi bonus PT Bank Negara Indonesia (BNI) terkecil di kalangan bank KBMI 4, hanya sebesar Rp 315 miliar. Maklum, laba bank berlogo 46 ini memang paling kecil, yakni Rp 21 miliar. Direktur Utama BNI Royke Tumiliaar tak banyak berkomentar terkait bonus yang diterimanya. Ia menegaskan urusan bonus bagi para manajemen merupakan ranah pemegang saham. Menurut Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, para bankir ini memang selayaknya mendapatkan bonus untuk kinerjanya. Meski begitu, ia mengingatkan keuntungan yang besar bukan ukuran utamanya. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto menyebut, bonus para bankir sejatinya hasil negosiasi antar pemilik dan manajemen. Artinya, sudah ada kesepakatan antar keduanya.

Warsa 2024 menjadi tahun pertaruhan bagi pemerintah untuk berkelit dari risiko perlambatan ekonomi akibat tekanan internal dan eksternal. Contohnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang kerap membuat akselerasi bisnis kurang lincah. Maklum, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) selalu mencatatkan penurunan. Terakhir kali ekonomi nasional mampu tumbuh gemilang pada tahun politik adalah ketika Pemilu 2004. Tentu tak mudah bagi pemerintah untuk melawan data historis ini. Terlebih, situasi ekonomi 2024 diliputi beragam tantangan. Mulai dari efek ketidakpastian global yang mereduksi kinerja ekspor, hingga agenda lima tahunan yang mengekang investasi di dalam negeri, lantaran dunia usaha cenderung wait and see. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik setelah dihantam oleh tingginya infl asi yang menekan daya beli masyarakat dalam dua tahun terakhir. 

 Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (5/2), merilis pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 9,82% secara tahunan, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya 4,82%. Faktanya, laju PDB hanya 5,05%, turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 5,31%. Realisasi pada tahun lalu juga lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 5,3%. Apalagi, konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu terseok-seok, bahkan menyentuh angka pertumbuhan terendah dalam tiga tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski meleset dari target, capaian pada tahun lalu cukup positif di tengah pelemahan ekonomi banyak negara maju. Pemerintah pun optimistis pada tahun ini laju PDB tetap solid dan mampu tumbuh di angka target 5,2%. Sejumlah siasat pun telah disiapkan dan segera dieksekusi. Siasat lain yang akan dipacu adalah merevitalisasi mesin konvensional pendorong ekonomi, yaitu produktivitas dan daya saing industri yang disinergikan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) serta megaproyek lainnya. 

 Jika dicermati, pemerintah sejatinya menyadari betul sulitnya melawan kecenderungan perlambatan ekonomi selama tahun politik. Hal itu tecermin dari optimalisasi yang hanya dilakukan pada tiga sektor penopang PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan bansos adalah kebijakan sementara yang kurang signifi kan merangsang konsumsi rumah tangga. "Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara sustainable," katanya kepada Bisnis. Ekspektasi senada disampaikan Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, yang memperkirakan konsumsi rumah tangga terus melambat seiring dengan perkiraan penurunan pendapatan pada tahun ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kunci yang bisa mengakselerasi PDB pada tahun ini adalah kebijakan fi skal dan moneter yang wajib mendukung pertumbuhan ekonomi.