Ekonomi
( 40600 )Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran di Jatim Tembus 60%
Barito Renewables Siapkan Capex Rp3,15 T
BSI Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 18%
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,5%
Pabrikan China Kalahkan Tiga Lawan
Nasib GoTo Setelah Transaksi
Akibat TikTok Ambil Kendali Tokopedia
Kenaikan Upah Buruh Terus Merosot
Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas
menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang
terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan
biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata
upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun.
Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah
mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No
36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya
2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS
melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.
Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang
2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih
dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan
Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur
Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti
formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi.
Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja
tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan
berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima
tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap
bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)
Jalan RI Menjadi Negara Maju Makin Tak Mudah
Sudah beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia jalan di
tempat dan ”terjebak” di level 5 %. Alih-alih bergantung pada sumber
pertumbuhan yang stabil, ekonomi RI lebih banyak dipengaruhi siklus ekonomi
dunia dan faktor musiman sesaat, yang bisa makin menjauhkan RI dari cita-cita
menjadi negara maju pada 2045. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang
diumumkan BPS, Senin (5/2) ekonomi Indonesia sepanjang 2023 bertumbuh moderat
5,05 % secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada
2022 yang menyentuh 5,31 % dan mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2014.
Dalam 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia
tercatat hanya berada di level 5 % (di luar pertumbuhan yang ”anjlok” saat
Covid-19 tahun 2020 dan 2021). Titik tertinggi pertumbuhan ekonomi yang pernah
dicapai adalah 5,78 % pada 2013. Untuk mencapai cita-cita atau ambisi Indonesia
menjadi negara maju saat menginjak usia 100 tahun pada 2045, setidaknya mulai
2025, RI sudah harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 %, target
yang masih jauh dari kondisi saat ini. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar
Widyasanti menjelaskan, ekonomi RI pada 2023 melambat daripada 2022 karena pengaruh
kelesuan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan.
Fenomena El Nino pada pertengahan 2023 juga menahan kinerja
ekonomi. ”Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tetap
bisa tumbuh 5,05 % adalah prestasi karena ekonomi kita masih bisa solid
terjaga,” katanya, di Jakarta, Senin. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai, pertumbuhan
ekonomi yang stagnan adalah peringatan tentang menjauhnya RI dari cita-cita
menjadi negara maju. Indonesia, ujarnya, belum menemukan sumber pertumbuhan
baru yang lebih stabil dan solid. Tak ayal, ekonomi RI di posisi rentan dan
gampang naik-turun mengikuti siklus bisnis dan peristiwa musiman. Riefky
mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju, diperlukan strategi industrialisasi
yang lebih efektif. Sayang, RI justru secara konsisten menunjukkan tanda-tanda
deindustrialisasi dini dalam beberapa tahun terakhir. (Yoga)
Format Kerja Sama Investasi Asing di IKN Disiapkan
Pemerintah menyiapkan mekanisme kerja sama untuk investor
asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk itu, Badan Usaha Otorita (BUO) IKN segera
menyiapkan format kerja sama dengan Indonesia Investment Authority. Dirut BUO
IKN Boyke P Soebroto menyebutkan, tiga sektor disiapkan untuk segera ditawarkan
kepada investor asing. Ketiganya adalah telekomunikasi, transportasi, dan energi.
Investasi besar dan cepat diperlukan untuk ketiga bidang ini. Untuk itu,
Presiden Jokowi meminta Otorita IKN segera berkolaborasi dengan Indonesia
Investment Authority (INA).
”Karena INA sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing.
Ini dalam rangka untuk menarik investor asing setelah investor dalam negeri (sudah
masuk IKN),” tutur Boyke seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin
(5/2). Boyke menambahkan, mekanisme kerja sama, terutama untuk kerja sama antar
perusaha an (business to business) dengan investor asing dan kerja sama dengan
Otorita IKN, akan dibicarakan bersama INA. Format kerja sama yang disepakati
akan menjadi platform ke depan. Selanjutnya, hal itu bisa digunakan saat
berhadapan dengan investor asing yang siap masuk IKN. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









