Belum semua buruh di pabrik-pabrik pengolahan menikmati kesejahteraan yang setimpal, terindikasi dari perbandingan antara nilai upah minimum provinsi atau UMP dan upah riil yang diterima buruh. Menurut data BPS, pada 2023, buruh manufaktur di Indonesia secara rata-rata nasional menerima upah riil Rp 92.164 lebih sedikit dari UMP. Dilihat dari sebarannya, buruh sektor manufaktur di 21 dari 34 provinsi di Indonesia menerima upah bersih bulanan lebih kecil dari UMP di provinsi tersebut. Jumlah selisih antara UMP dan upah riil yang diterima secara rata-rata di 21 provinsi itu mencapai Rp 500.008. Jumlah buruh industri pengolahan di 21 provinsi ini mencapai 4,48 juta orang atau 23,2 % total buruh manufaktur di Indonesia.

”Seharusnya memang UMP adalah upah safety net. Upah riil buruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP menunjukkan produktivitas buruh lebih tinggi sehingga pengusaha mau membayar lebih dibanding UMP. Sementara buruh yang menerima upah kurang dari UMP mengindikasikan tiga hal, yaitu rendahnya produktivitas, banyaknya pencari kerja, dan sektor industri/formal belum berkembang dengan baik sehingga pengusaha dengan mudah memberikan upah lebih rendah dari UMP karena tetap mendapatkan tenaga kerja yang mau menerima,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Selasa (6/2).

Berdasarkan data BPS, provinsi dengan selisih upah paling besar adalah Aceh. Buruh pabrik pengolahan di provinsi tersebut hanya menerima upah bersih bulanan sebesar Rp 1,68 juta. Padahal, UMP 2023 provinsi ujung barat Indonesia tersebut berada di angka Rp 3,41 juta. Provinsi lain dengan kesenjangan UMP dan upah riil yang cukup besar adalah Gorontalo (Rp 1.076.169), NTB (Rp 789.890), dan Sumasel (Rp 725.048). Apabila buruh di keempat provinsi itu dijumlahkan, terdapat sekitar 781.000 buruh industri manufaktur yang menerima upah rata-rata lebih rendah dari UMP provinsi masing-masing. (Yoga)

Sudah lebih setahun Alan Sahril (27) bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali, Sulteng, untuk membantu meringankan beban orangtua dan menabung untuk bikin usaha kecil-kecilan. Info gaji pekerja tambang Rp 6 juta per bulan di luar lembur membuatnya mantap meninggalkan pekerjaan di Palu dan memilih ke Morowali. Saat ini dia bekerja di divisi penyediaan dan pengangkutan material untuk tungku smelter. ”Yang tidak saya sangka, di sini biaya hidup cukup tinggi. Biaya indekos dan biaya makan cukup menguras kantong. Jika tak pandai mengatur uang, tak ada yang bisa ditabung atau dikirim ke orangtua di Donggala,” kata Alan.

Indekos Rp 1 juta per bulan dengan kamar seberapa besar dan bangunan semi permanen, yakni lantai keramik dan dinding papan, tanpa kasur dan lemari, listrikpun bayar sendiri. Kamar mandi di luar juga digunakan bersama penghuni lain. Untuk makan, dia mendapat jatah dari perusahaan saat bekerja. Di luar itu, dia membeli makanan sendiri. Seporsi nasi dan sepotong kecil ayam harganya Rp 25.000-Rp 40.000. Jika mau yang murah, nasi tempe seharga Rp 10.000-Rp 15.000. ”Intinya bisa makan dan kenyang. Untuk mengirit, saya dan beberapa teman memasak nasi, lalu urunan beli lauk jadi dan makan bersama,” katanya. Untuk mengirit uang listrik,

Alan tak memasang televisi atau perangkat elektronik lain, hanya lampu yang dinyalakan seperlunya. Selebihnya listrik hanya untuk mengisi daya telepon genggam. Bensin, dia lebih banyak membeli eceran Rp 15.000-Rp 20.000 per liter. Lebih dari setahun bekerja, dia mengaku baru punya tabungan belasan juta rupiah. Bani (60), warga Sampoddo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bercerita bagaimana Anshar, anaknya yang bekerja di Morowali, susah payah mengatur keuangan. ”Bayar kos dan kebutuhan harian mahal. Beberapa kali saya datang menengok dia di Morowali. Dia jarang pulang karena biaya bus Rp 300.000. Maka, saya tak menuntut dia mengirim uang setiap bulan. Saya cukup paham keadaannya,” katanya, Rabu (27/12). (Yoga)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka skema pendanaan riset untuk tahun 2024. Berbeda dengan skema pendanaan pada tahun sebelumnya, pengajuan proposal pendanaan riset tahun ini akan dibuka sepanjang tahun untuk memudahkan periset memperoleh dana riset. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Skema Pendanaan dan Fasilitas Riset dan Inovasi Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/2). Pendanaan untuk riset dan inovasi akan terbuka secara luas bukan hanya bagi periset di BRIN, melainkan juga periset di lembaga lain, baik periset di perguruan tinggi, industri, usaha rintisan, maupun lembaga lainnya. Diharapkan pula kolaborasi antara berbagai pihak bisa semakin baik.

”Semua proses (pendanaan riset) akan dibuka secara kompetitif dan lebih mudah untuk administrasi. Karena itu, (penerimaan proposal dana riset) akan dibuka sepanjang tahun. Prinsipnya sama dengan pengiriman jurnal yang bisa dimasukkan kapan saja hingga tak perlu melihat batch, deadline (tenggat), dan sebagainya,” katanya. Proses penerimaan proposal ini diharap mendorong semakin banyak riset dan inovasi yang dihasilkan para periset. Periset bisa mengaplikasikan ide riset dan inovasinya secara lebih bebas tanpa batasan. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menambahkan, proposal yang dikirim periset nantinya akan dinilai tim peninjau.

Evaluasi proposal akan dilakukan berbasis rekam jejak. Umpan balik akan diberikan peninjau sehingga periset dapat memperbaiki proposal yang diajukan. Dengan begitu, proposal yang sebelumnya telah ditolak bisa diperbaiki dan diajukan kembali untuk mendapatkan dana riset. Adapun informasi mengenai pendanaan riset tersebut dapat diakses melalui laman pendanaanrisnov.brin.go.id. ”Tahun ini kita sudah minta anggaran pada LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dengan nilai anggaran mendekati Rp 700 miliar. Jadi, kami harap semakin banyak periset yang men-submit proposal. Apalagi, proses submit proposal juga lebih mudah,” kata Agus. (Yoga)

Industri film Tanah Air berangsur-angsur pulih pascapandemi Covid-19. Setelah berhasil menarik 55 juta penonton pada 2023, industri film diperkirakan menyedot makin banyak pencinta perfilman Tanah Air pada 2024. Guna mencapai sukses maksimal, sejumlah tantangan mesti dibereskan. Pengamat sekaligus peneliti film Hikmat Darmawan menilai, pemulihan performa film Indonesia setelah pandemi Covid-19 cukup bagus. Tidak hanya ditopang film-film kuat, seperti Pengabdi Setan 2: Communion dan KKN di Desa Penari, tetapi juga pola penonton di bioskop telah kembali. ”Kalau dari tahun ke tahun, (saya) selalu mengasumsikan potential market penonton bioskop itu, 80 juta penonton. Kita belum bisa ke sana,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/2).

Pada tahun ini, Hikmat memperkirakan, industri film Tanah Air bisa menarik 50-60 juta penonton. Namun, ia belum dapat memastikan apakah angkanya dapat tumbuh lebih banyak lagi karena kapasitas bioskop dalam negeri belum memadai. Mengutip data Badan Perfilman Indonesia, industri film nasional berhasil menarik 51,2 juta penonton pada 2019. Akibat pandemi Covid-19, jumlah penonton anjlok ke 19 juta penonton pada 2020. Setahun setelahnya, angkanya turun ke 4,5 juta penonton. Baru pada 2022, industri perfilman mulai menggeliat dengan sukses menarik lebih dari 24 juta penonton. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menyebut, 55 juta penonton bioskop yang tercapai pada 2023, memberi sentimen positif bagi investor di pasar modal untuk meningkatkan nilai subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

”Ini rekor juga untuk 20 judul film Indonesia yang mencapai rekor 1 juta penonton per film. Daya tarik subsektor ini sangat menarik. Kita harap tenaga kerja di animasi, film, dan video terus bertumbuh,” kata Dessy. Genre film yang popular pada tahun lalu masih berkisar pada horor, melodrama, dan komedi. Namun, genrenya diperkirakan meluas pada 2024. Dirut PT Produksi Film Negara (Persero) Dwi Heriyanto memproyeksikan, bila perfilman Indonesia bisa menarik hingga 60 juta penonton pada 2024, perputaran uang pun akan mengalir deras. Jika harga per tiket Rp 40.000 per orang, omzet sepanjang tahun mencapai Rp 2,4 triliun. Angka ini belum termasuk pendapatan dari kanal media over the top (OTT), layanan berbasis internet yang berperan sebagai distributor konten.

Dalam satu kali produksi film, butuh biaya Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar. Dengan demikian, keuntungan setiap film bervariasi, bergantung pada biaya produksi dan jumlah penonton. ”Menurut saya, kalau mau mengembangkan film-film distribusi channel, di daerah itu masih sangat terbuka karena belum ada bioskop,” kata Dwi. Penyangga bisnis industri film tak melulu dari penjualan tiket film. Justru pendapatan besar dari bioskop berasal dari penjualan makanan dan minuman. Meski tak setiap penonton membeli makanan dan minuman ketika menonton, konsumen rela merogoh kocek berkali lipat dari harga tiket. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari konsumsi tersebut bahkan mencapai empat kali dari harga tiket. (Yoga)

Sekolah menengah kejuruan atau SMK belum mampu menyediakan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja. Berdasarkan pengalaman pelaku industri, sangat sedikit lulusan pendidikan vokasi yang mempunyai kematangan sikap dan mental untuk siap menghadapi budaya kerja secara profesional. Imbas dari ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dan kebutuhan industri tersebut, lulusan SMK menjadi kontributor utama pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023, jumlah lulusan SMK yang menganggur 1,6 juta orang atau 20 % dari total penganggur yang mencapai 7,99 juta orang. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Darwoto mengatakan, penyerapan lulusan SMK masih minim karena masalah link and match atau keselarasan yang rendah antara kualifikasi pasokan tenaga kerja yang dicetak SMK dan kebutuhan industri.

”Penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha saat ini dilakukan hanya kepada mereka yang dinilai sudah siap  kerja. Namun, sayangnya, tidak semua lulusan SMK punya kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/2). Menurut Darwoto, payung hukum Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sudah menjadi koridor yang baik untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja yang dicetak pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Namun, pada tataran implementasi peraturan, koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha masih kerap menemui hambatan. Terdapat tiga kompetensi penting yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja, yakni keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude). Sayangnya, Darwoto melanjutkan, kebanyakan penyelenggara pendidikan vokasi terlalu berfokus pada pembentukan skill calon tenaga kerja. Padahal, knowledge dan attitude juga merupakan bekal penting untuk kematangan cara bekerja di industri. Karenanya, Apindo kini bekerja sama dengan pemerintah, menjalin kolaborasi antara pemerintah dan para pengusaha untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang terhubung dan selaras dengan dunia kerja. (Yoga)

Harga sejumlah komoditas pangan dunia, kecuali beras, terus turun seiring membaiknya prospek pasokan global. Namun, sejumlah risiko masih ada, seperti dampak perubahan cuaca, pembatasan perdagangan, dan hambatan distribusi. Hal ini terungkap dalam hasil pemantauan pasar Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bersama lembaga pengelola Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) G20 pada 5 Februari 2024 serta analisis pangan Bank Dunia pada akhir Januari 2024. Ketiga lembaga dunia itu menyebutkan, pasar komoditas pangan pada awal tahun relatif tenang atau tidak terlalu bergejolak. Harga gandum, jagung, dan kedelai berada di titik terendah dibandingkan dua tahun terakhir.

Harga gandum,, per Januari 2024 rata-rata 283,9 USD per ton, lebih rendah dibandingkan harga rerata gandum pada 2022 dan 2023, masing-masing senilai 430 USD per ton dan 340,4 USD per ton. Demikian juga kedelai. Per Januari 2024, harga rata-rata kedelai 547 USD per ton, turun dibandingkan harga rerata kedelai pada 2022 dan 2024 yang masing-masing 675 USD per ton dan 598 USD per ton. Tren penurunan harga gandum dan kedelai pada tahun ini tidak terlepas dari sentimen positif pasar atas pembaruan proyeksi produksi kedua komoditas itu. Produksi gandum yang semula diperkirakan 787,1 juta ton direvisi menjadi 788,5 juta ton lantaran panen gandum di Kanada meningkat. Kedelai, produksinya berubah tipis dari 395,2 juta ton menjadi 395,5 juta ton. Gangguan produksi kedelai di Brasil mampu dikompensasi oleh sedikit peningkatan produksi di Argentina dan AS. 

Khusus beras, harganya cenderung tinggi. Per Januari 2024, harga rerata beras Thailand dengan kadar pecah 5 % mencapai 660 USD per ton. Harga tersebut jauh di atas harga rerata beras pada 2022 dan 2023 yang masing-masing 436,8 USD per ton dan 553,7 USD per ton. Kenaikan harga beras dunia terjadi lantaran produksi beras dunia turun akibat dampak El Nino. FAO dan AMIS memangkas proyeksi produksi beras 2023/2024 dari 524,9 juta ton menjadi 524,6 juta ton. Kenaikan harga beras juga dipicu pengetatan kebijakan ekspor beras India yang membatasi ekspor beras putih non-basmati, mengenakan bea masuk beras pratanak sebesar 20 %, dan menetapkan harga ekspor minimum beras basmati 950 USD per ton. (Yoga)

Hingga setahun lalu, Digo (20) masih buram menatap masa depannya setelah lulus SMK. Pemuda di pelosok Gunungkidul, DI Yogyakarta, itu bahkan telah bersiap merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Namun, kehadiran sebuah sanggraloka mengubah jalan hidupnya. ”Alhamdulillah, saya tidak perlu jauh-jauh mencari kerja. Bekerja dekat dengan rumah jelas lebih enak,” ujar warga Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (24/1). Digo bekerja sebagai koordinator public area di Jungwok Blue Ocean, sanggraloka tepi laut yang beroperasi sejak Mei 2023 di Desa Jepitu, Girisubo yang bertetangga dengan desa tempat tinggal Digo.

Dengan gaji Rp 2,05 juta, sesuai upah minimum kabupaten, Digo bisa menghidupi dirinya yang masih lajang, juga membantu perekonomian orangtuanya yang bekerja sebagai petani di wilayah ujung timur Gunungkidul tersebut. Digo hanyalah satu dari ribuan warga yang menikmati dampak langsung dari pesatnya pertumbuhan sanggraloka, hotel, dan vila di Gunungkidul 10 tahun terakhir, seiring kian populernya kabupaten itu di mata wisatawan, terutama perihal kemolekan pantai-pantainya. Gunungkidul kini menjadi primadona pariwisata di DIY. Pintu-pintu ekonomi baru pun terbuka lebar bagi warga di daerah yang sebelumnya lekat dengan imaji kemiskinan, kekeringan, dan keterpencilan tersebut.

Selain diserap industri akomodasi dan amenitas pariwisata, seperti Digo, banyak warga yang mendulang rezeki wisata dari usaha sendiri seperti Bahono Putro (56), warga Desa Jepitu, yang berjualan baju di Pantai Jungwok lima tahun terakhir. ”Tadinya saya sopir travel. Coba-coba jualan baju pantai karena melihat banyak wisatawan. Ternyata penghasilannya lumayan,” ujarnya. Bahono bisa mengantongi omzet Rp1juta-Rp 1,5 juta setiap akhir pekan. Pada musim liburan, seperti Lebaran, omzetnya melambung hingga Rp 5 juta per hari. ”Penghasilan bersih saya sekarang setidaknya Rp 3 juta sebulan. Waktu jadi sopir travel, bawa pulang separuh jumlah itu saja susah,” katanya. Selain Girisubo, rezeki pariwisata juga dirasakan wilayah lain yang berbatasan dengan laut. Di Kecamatan Tepus, hotel, vila, rumah makan, hingga kios suvenir dan oleh-oleh dengan mudah ditemui. Hal itu, terlihat di sepanjang Pantai Indrayanti hingga Pantai Sundak Timur di Desa Tepus, salah satu yang menikmati booming pariwisata pantai Gunungkidul sejak awal. (Yoga)

Pada tahun 2022, Pakistan, yang menggantungkan 95 % kebutuhan minyak nabatinya dari impor, panik atas kebijakan mendadak Indonesia yang menghentikan keran ekspor sawit karena 90 % sumber pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia. ”Saya ingat betul, stok (minyak sawit) tinggal 21.000 ton. Hanya cukup untuk seminggu,” kata Rasheed Jan Mohammed, CEO Konferensi Minyak Nabati Pakistan (PEOC) 2024, dalam pertemuan jejaring bisnis yang digelar Konjen RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kamis (11/1) di Karachi, Pakistan. Pertemuan digelar sebelum penyelenggaraan PEOC 2024 pada Sabtu (13/1) di Karachi.

Pakistan mengolah sebagian besar minyak sawit asal Indonesia menjadi bermacam produk makanan, termasuk minyak goreng dan tentunya minyak vanaspati ghee (minyak nabati dengan tekstur semipadat). Kuliner di Pakistan yang serba berminyak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok, seperti juga di Indonesia. ”Minyak sawit bagi Pakistan seperti darah yang mengaliri tubuh. Sangat berdampak pada rasa di dapur dan di meja makan,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konjen RI di Karachi. Bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor sawit Indonesia tersebut, di Pakistan terjadi ketidakstabilan politik akibat PM Pakistan saat itu, Imran Khan, digulingkan dalam mosi tidak percaya parlemen.

Agar krisis itu tak menjadi petaka, Jan Mohamed bersama pejabat negaranya bergegas ke Jakarta untuk melobi agar larangan ekspor minyak sawit Indonesia dibuka kembali dan dikabulkan dikabulkan Pemerintah Indonesia. ”Ketika sudah diperbolehkan ekspor, kapal kami yang harusnya membawa sawit ke negara lain langsung diminta dialihkan ke Pakistan,” ujar pelaku industri sawit dari Indonesia yang berpartisipasi dalam PEOC 2024 yang berlangsung Sabtu (13/1). Bagi Indonesia, Pakistan nomor tiga terbesar negara tujuan ekspor sawit, hampir 3 juta ton setiap tahun. Dari sisi perdagangan kedua negara, sawit menguasai neraca perdagangan Indonesia. Dari 4,3 miliar USD ekspor Indonesia ke Pakistan, sebesar 3,1 miliar USD berasal dari komoditas sawit. (Yoga)

Karut-marut masalah pupuk bersubsidi terutama saat musim tanam berulang kali terjadi, dan menjadi problem yang dibuat pelik. Masalah pupuk juga persoalan klasik  yang tidak pernah bisa diatasi. Karenanya, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk mengawasi kinerja direksi PT Pupuk Indonesia. Pemerintah dan aparat penegak hukum semestinya harus melakukan pemeriksaan atas karut-marut yang terjadi selama ini karena tanpa sikap  yang tegas maka kejadian  ini akan terus berulang kembali. Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Messie menilai bahwa kebijakan pupuk bersubsidi sama seperti halnya BBM bersubsidi, sangat membantu warga menengah kebawah. Adapun adanya penyimpangan dan karut-marut pupuk subsidi di lapangan, dia menduga pemainnya adalah distributor  yang nakal ada permainan diantara birokrasi dan stakeholder atau penguasa yang disebut kleptokrasi. (Yetede)