Warsa 2024 menjadi tahun pertaruhan bagi pemerintah untuk berkelit dari risiko perlambatan ekonomi akibat tekanan internal dan eksternal. Contohnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang kerap membuat akselerasi bisnis kurang lincah. Maklum, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) selalu mencatatkan penurunan. Terakhir kali ekonomi nasional mampu tumbuh gemilang pada tahun politik adalah ketika Pemilu 2004. Tentu tak mudah bagi pemerintah untuk melawan data historis ini. Terlebih, situasi ekonomi 2024 diliputi beragam tantangan. Mulai dari efek ketidakpastian global yang mereduksi kinerja ekspor, hingga agenda lima tahunan yang mengekang investasi di dalam negeri, lantaran dunia usaha cenderung wait and see. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik setelah dihantam oleh tingginya infl asi yang menekan daya beli masyarakat dalam dua tahun terakhir. 

 Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (5/2), merilis pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 9,82% secara tahunan, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya 4,82%. Faktanya, laju PDB hanya 5,05%, turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 5,31%. Realisasi pada tahun lalu juga lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 5,3%. Apalagi, konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu terseok-seok, bahkan menyentuh angka pertumbuhan terendah dalam tiga tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski meleset dari target, capaian pada tahun lalu cukup positif di tengah pelemahan ekonomi banyak negara maju. Pemerintah pun optimistis pada tahun ini laju PDB tetap solid dan mampu tumbuh di angka target 5,2%. Sejumlah siasat pun telah disiapkan dan segera dieksekusi. Siasat lain yang akan dipacu adalah merevitalisasi mesin konvensional pendorong ekonomi, yaitu produktivitas dan daya saing industri yang disinergikan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) serta megaproyek lainnya. 

 Jika dicermati, pemerintah sejatinya menyadari betul sulitnya melawan kecenderungan perlambatan ekonomi selama tahun politik. Hal itu tecermin dari optimalisasi yang hanya dilakukan pada tiga sektor penopang PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan bansos adalah kebijakan sementara yang kurang signifi kan merangsang konsumsi rumah tangga. "Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara sustainable," katanya kepada Bisnis. Ekspektasi senada disampaikan Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, yang memperkirakan konsumsi rumah tangga terus melambat seiring dengan perkiraan penurunan pendapatan pada tahun ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kunci yang bisa mengakselerasi PDB pada tahun ini adalah kebijakan fi skal dan moneter yang wajib mendukung pertumbuhan ekonomi.