Pemungutan suara di mayoritas tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) telah dimulai sejak Kamis (8/2) dan akan berlangsung hingga 14 Februari mendatang. Potensi kerawanan, seperti membeludaknya pemilih saat pemungutan suara hingga adanya pemilih yang tak terdaftar dalam daftar pemilih, perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Mengacu Keputusan KPU No 122 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024, pemungutan suara di 125 dari 128 perwakilan RI di luar negeri berlangsung pada 8-14 Februari 2024. Sementara di tiga perwakilan RI lainnya telah memulai lebih dulu, yakni Hanoi dan Ho Chi Minh di Vietnam pada 5 Februari dan di Panama pada 6 Februari 2024. TPSLN biasanya didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konjen, wisma duta, dan sekolah Indonesia.

Selain dengan metode pemungutan suara di TPSLN, pemungutan suara di luar negeri juga dilakukan dengan dua metode lainnya, yaitu metode pos dan metode kotak suara keliling (KSK). Untuk metode pos, surat suara sudah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ke pemilih, 2-11 Januari 2024. Sementara metode KSK telah dimulai pada 4 Februari. Berdasarkan data KPU, total ada 1,75 juta pemilih luar negeri yang masuk daftar pemilih tetap. Terkait pemungutan suara di luar negeri, Migrant Care, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi isu pekerja migran Indonesia, mengingatkan, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya pekerja migran yang tak masuk daftar pemilih.

”Ini terjadi karena kualitas DPTLN (daftar pemilih tetap luar negeri) tidak akurat. Misalnya, jumlah pekerja migran kita 6,5 juta, tetapi DPTLN hanya 1,7 juta. Akibatnya, banyak pekerja migran atau warga negara Indonesia di luar negeri, yang harusnya punya hak pilih, tak masuk DPTLN,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Kamis (8/2). Masalah lain yang perlu diantisipasi karena lazim ditemui di Timur Tengah adalah para pekerja rumah tangga yang kerap tidak mendapat izin majikan untuk menggunakan hak pilihnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan, pemungutan suara dengan metode KSK dan pos kerap menjadi sumber kecurangan akibat status dan alamat pemilih yang tak bisa dipastikan validitasnya secara pasti. Belum lagi adanya makelar suara yang sering beroperasi memanfaatkan kelemahan metode KSK dan pos. (Yoga)

Pemerintah menghormati langkah hukum lewat proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pelaku industri hiburan terkait pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2033 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan solusi  yang adil (win-win solution) bagi semua pihak terkait. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, kementerian yang ia pimpin  bersama Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Kementerian Keuangan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah guna mengikuti proses uji materi terkait dengan pajak hiburan yang tengah dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada kasus serupa sebelumnya, ia berharap, uji materi ini bisa menghasikan keputusan yang memberi rasa adil. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel berencana menerbitkan 6,3 miliar saham baru melalui skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih  dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Perseroan juga akan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 18,92 miliar saham baru dengan skema right issue. Apabila menggunakan asumsi harga saham NCKL pada penutupan perdagangan Rabu (7/2/2024) yang sebesar Rp830, perusahaan pertambangan papan atas di Indonesia tersebut bisa meraup dana hingga Rp20,95 triliun dari dua aksi korporasi ini. "Seluruh dana yang diperoleh atas pelaksanaan PMTHMETD dan PUT ini akan digunakan oleh perseroan untuk melakukan transaksi," tulis manajemen NCKL. Sementara jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan perseroan dalam rangka penawaran umum terbatas mencapai 30% dari jumlah seluruh modal  ditempatkan di sektor perusahaan. Para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat terdilusi paling banyak 23,08%. (Yetede)

Implementasi prinsip environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola yang baik) atau ESG sudah menjadi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). tercermin dari portfolio pembiayaan berkelanjutan BRI pada akhir Desember 2023 mencapai Rp777,3 triliun. Komitmen pembiayaan berkelanjutan tersebut setara 67,1% dari total kredit  yang disalurkan serta investasi surat berharga korporasi berbasis EGS. Selayaknya tahun-tahun sebelumnya, penyaluran kredit  berkelanjutan mayoritas  tetap disalurkan kepada sektor UMKM senilai Rp690,43 triliun. Kemudian disusul pembiayaan kepada sektor hijau senilai Rp82,32 triliun. Jika dirinci, pembiayaan hijau terdiri atas penyaluran kredit  kepala sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp52,8 triliun, transportasi hijau Rp 11,2 trilun, energi terbarukan Rp 6 triliun, dan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sebesar Rp 12,2 triliun. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai posisi cadangan devisa (cadev)  pada Januari 2024 sebesar US$ 145,1 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa  tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran  utang luar negeri pemerintah, serta  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut, BI menilai cadangan  devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal  serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. "Hal ini seiring dengan sinergi respon bauran  kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan  untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan," jelas Erwin. (Yetede)

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menyiapkan strategi untuk mengangkut dua juta penumpang pada 2025. Sekretaris Perusahaan KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pengadaan tiga kereta  rel listrik (KRL) dari China yang merupakan salah satu langkah untuk menghadapi lonjakan jumah penumpang yang diprediksi bisa mencapai dua juta pada 2025. "Saat ini kita sudah melayani sekitar 900-950 penumpang commuter per hari. Semester dua tahun ini bahkan diprediksi sudah diangka satu juta penumpang. Karena itu antisipasinya kita upayakan dengan menambah jumlah KRL diantaranya lewat impor dan kerja sama dengan BUMN," kata Anne. Sebagai informasi, KRL yang di impor dari perusahaan asal China, CRRC Sifang. KRL akan tiba di Indonesia pada 13,5 bulan setelah penandatanganan  nota kesepahaman 31 januari 2024. (Yetede)

Pemerintah diminta menetapkan kuota ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan daya serap smelter. Kuota yang diberikan ini terkait dengan perpanjangan relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Adapun relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Pada paruh pertama tahun ini ditargetkan dua smelter tembaga memasuki tahap commisioning. Smelter tersebut digarap oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Industri. Hanya saja kedua smelter ini  belum bisa langsung berproduksi penuh. Alias membutuhkan waktu bertahap untuk  menyerap konsentrat tembaga. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan operasi smelter secara berahap (ramp-up) merupakan fase yang dilalui dalam  pengoperasian peralatan baru. Ia pun berharap proyek kedua smelter dapat rampung sesuai dengan rencana kerja. (Yetede)

Iklim investasi di sektor sawit nasional harus terus dijaga agar industri tersebut tetap bisa berkontribusi sebagai sumber devisa negara. Iklim investasi yang kondusif di sektor itu dapat tercipta apabila ketidakpastian hukum dapat diselesaikan, misalnya dalam penuntasan kasus perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Selain itu, penegasan hukum mesti  dijalankan sehingga tercipta kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha sawit nasional. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono memaparkan tiga tantangan industri sawit sebagai penggerak ekonomi Indonesia,  yakni produktivitas yang stagnan, tuntutatn Fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat (FPKM) 20%, serta kebun sawit yang terindentifikasi masuk kawasan hutan. Dalam menghadapi isu-isu itum perlu langkah solutif serta kolaboratif. (Yetede)

Penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perbankan di sepanjang 2023 masih melaju kencang. Contoh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di 2023, portofolio kredit UMKM BRI mencapai Rp 1.068,7 triliun, tumbuh 10,7% secara tahunan.Secara porsi, BRI mencatat kredit UMKM sebesar 84,4% dari total kredit. Outstanding kredit UMKM BRI di segmen mikro sebesar Rp 496,6 triliun di 2023, naik dari Rp 449,6 triliun pada 2022. Pertumbuhan kredit mikro BRI ditopang kredit non subsidi. Asal tahu saja, kredit mikro subsidi BRI adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedang kredit mikro non subsidi BRI terdiri dari kredit Kupedes dan Briguna. Nah, pada 2023, total kredit mikro non subsidi BRI mencapai Rp 276,6 triliun, lebih tinggi dari kredit subsidi Rp 219,9 triliun. Jika ditelisik, outstanding KUR BRI di 2023 terkoreksi 12,6% secara tahunan.Sementara kredit mikro non subsidi, semisal Kupedes, penyalurannya naik 64,3% jadi Rp 212,3 triliun. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy bilang, kredit mikro masih jadi penopang utama kredit UMKM bank ini pada 2024. "Kami optimistis penyaluran kredit tahun ini bisa lebih baik dibandingkan 2023," ujar Hendy, Rabu (7/2). Pertumbuhan kredit mikro juga dibukukan PT Bank Mandiri Tbk. Tahun lalu, kredit mikro Bank Mandiri mencapai Rp 168 triliun. Dari jumlah ini, kredit mikro Bank Mandiri dari non subsidi naik 32,9% secara tahunan jadi Rp 20,5 triliun di 2023. Sedikit berbeda, kredit mikro PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) turun 12,6% menjadi Rp 84,9 triliun pada tahun lalu. Kredit mikro BNI non subsidi terkoreksi lebih kecil dibanding KUR. Outstanding KUR BNI di 2023 tercatat Rp 44,1 triliun, turun 16,3% secara tahunan Adapun, kredit mikro non subsidi BNI hanya turun 8,3% jadi Rp 40,8 triliun. General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Sunarna Eka bilang, kredit mikro non subsidi memiliki keunggulan fleksibilitas. Nilai kredit yang disalurkan juga bisa melebihi plafon KUR. "Kalau KUR terbatas plafonnya hanya sampai Rp 500 juta," terang dia. Ekonom senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, KUR sejatinya lebih menguntungkan bagi bank.

Modernisasi tambak udang di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi katalis baru guna memompa produksi perikanan budi daya wilayah ini. Langkah ini sekaligus dapat menjadi penopang baru perekonomian daerah lantaran terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan alokasi anggaran senilai Rp7,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun tambak udang modern atau budi daya udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan modeling tambak udang modern ini akan dimulai pada 2024 hingga 2027, seiring adanya kesepakatan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik daerah antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur pada Selasa (6/2). Perjanjian tersebut menyangkut lahan tandus di Desa Palakahembi, Sumba Timur, NTT seluas 2.085 hektare (ha) yang bakal disulap jadi sentra budi daya udang. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa modeling tambak udang ini akan dibangun dengan menerapkan good aquaculture practices dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan. Dia mengatakan bahwa hadirnya tambak udang modern ini akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional kurang lebih Rp3,4 triliun per tahun. Selain itu, imbuhnya, langkah ini dipandang mampu menyerap sekitar 4.730 orang tenaga kerja lokal untuk kebutuhan di hulu hingga hilir. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing berharap bahwa pembangunan tambak udang modern ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 

Selain Sumba Timur, pemerintah pusat juga sudah terlebih dahulu membangun tambak udang modern di sejumlah wilayah a.l Kebumen, Cilacap, Lampung Timur, dan Sumbawa Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya justru memandang bahwa program shrimp estate, skema budi daya udang berskala besar, mengancam ekosistem mangrove di Indonesia hingga berujung pada kerusakan lingkungan. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan, program tersebut tidak jauh berbeda dengan food estateyang terbukti telah merusak lingkungan. Program budi daya udang, utamanya difokuskan untuk udang jenis vaname atau litopenaeus vannamei. Udang jenis ini dianggap memiliki pasar yang besar, baik di luar negeri maupun dalam negeri sehingga pemerintah kemudian mendorong program shrimp estate. Menurutnya, program tersebut tentu berbanding terbalik dengan apa yang kerap kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sejumlah agenda internasional, Kepala Negara kerap membawa isu pelestarian mangrove. Indonesia bahkan ditunjuk sebagai ketua bersama Climate Action pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bang-sa 2023 (Conference of the Parties/COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, lantaran dianggap sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas.