PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menjatuhkan pilihan pada kereta seri SFC120-V untuk menambah kapasitas kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Armada ini dirancang khusus oleh pabrikan asal Cina, CRRS Sifang CO Ltd. Kesediaan merancang kereta buat Indonesia ini menjadi salah satu alasan manajemen KCI memutuskan bermitra dengan perusahaan tersebut. Sekretaris Perusahaan KCI Anne Purba menuturkan Kementerian Perhubungan mengatur  Spesifikasi Khusus buat armada baru KRL Jabodetabek. "Dalam rangka, ukuran rel, ruang bebas, hingga kapasitas pendingin," katanya di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Itulah sebabnya, penting memastikan kereta yang mereka beli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Armada tipe SFC120-V ini masih dalam tahap perancangan. Dalam waktu dekat, Anne berharap sudah ada prototipe kereta tersebut. KCI yakin hasilnya memuaskan karena mempertimbangkan rekam jejak CRRC  Sifang yang sudah berpengalaman mengekpor kereta ke 28 negara. (Yetede)

Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Sudah beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia jalan di tempat dan ”terjebak” di level 5 %. Alih-alih bergantung pada sumber pertumbuhan yang stabil, ekonomi RI lebih banyak dipengaruhi siklus ekonomi dunia dan faktor musiman sesaat, yang bisa makin menjauhkan RI dari cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS, Senin (5/2) ekonomi Indonesia sepanjang 2023 bertumbuh moderat 5,05 % secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang menyentuh 5,31 % dan mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2014.

Dalam 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya berada di level 5 % (di luar pertumbuhan yang ”anjlok” saat Covid-19 tahun 2020 dan 2021). Titik tertinggi pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai adalah 5,78 % pada 2013. Untuk mencapai cita-cita atau ambisi Indonesia menjadi negara maju saat menginjak usia 100 tahun pada 2045, setidaknya mulai 2025, RI sudah harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 %, target yang masih jauh dari kondisi saat ini. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ekonomi RI pada 2023 melambat daripada 2022 karena pengaruh kelesuan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

Fenomena El Nino pada pertengahan 2023 juga menahan kinerja ekonomi. ”Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tetap bisa tumbuh 5,05 % adalah prestasi karena ekonomi kita masih bisa solid terjaga,” katanya, di Jakarta, Senin. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai, pertumbuhan ekonomi yang stagnan adalah peringatan tentang menjauhnya RI dari cita-cita menjadi negara maju. Indonesia, ujarnya, belum menemukan sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil dan solid. Tak ayal, ekonomi RI di posisi rentan dan gampang naik-turun mengikuti siklus bisnis dan peristiwa musiman. Riefky mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih efektif. Sayang, RI justru secara konsisten menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi dini dalam beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan mekanisme kerja sama untuk investor asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk itu, Badan Usaha Otorita (BUO) IKN segera menyiapkan format kerja sama dengan Indonesia Investment Authority. Dirut BUO IKN Boyke P Soebroto menyebutkan, tiga sektor disiapkan untuk segera ditawarkan kepada investor asing. Ketiganya adalah telekomunikasi, transportasi, dan energi. Investasi besar dan cepat diperlukan untuk ketiga bidang ini. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Otorita IKN segera berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA).

”Karena INA sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing. Ini dalam rangka untuk menarik investor asing setelah investor dalam negeri (sudah masuk IKN),” tutur Boyke seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin (5/2). Boyke menambahkan, mekanisme kerja sama, terutama untuk kerja sama antar perusaha an (business to business) dengan investor asing dan kerja sama dengan Otorita IKN, akan dibicarakan bersama INA. Format kerja sama yang disepakati akan menjadi platform ke depan. Selanjutnya, hal itu bisa digunakan saat berhadapan dengan investor asing yang siap masuk IKN. (Yoga)

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini, banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri smelter nikel.

Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya 1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel sangat kecil. 

Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik. Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)

Produksi beras nasional pada Maret 2024 diperkirakan meningkat sehingga berpotensi membuat neraca beras surplus. Namun, surplus beras di sejumlah daerah itu dihantui risiko banjir dan bera. Untuk itu, jajaran pemda diharapkan memitigasi banjir dan mempercepat penanaman padi. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (5/2) BPS memaparkan hasil Kerangka Sampel Area (KPA) luas panen dan produksi padi. Produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada Januari-Maret 2023, produksi GKG sebanyak 16,2 juta ton dan pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton. Produksi GKG pada Januari dan Februari 2024 masih rendah, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton.

Pada Maret 2024, produksi GKG diperkirakan naik menjadi 6,1 juta ton. Produksi GKG itu turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 yang sebanyak 8,92 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (5/2) mengatakan, kendati turun secara tahunan, produksi GKP pada tahun ini akan mulai melonjak pada Maret. Hal itu akan menyebabkan neraca produksi dan konsumsi beras mulai surplus. ”Dampak El Nino menyebabkan surplus beras yang pada tahun lalu mulai terjadi di Februari, pada tahun ini mundur menjadi Maret,” ujarnya. BPS memperkirakan surplus beras pada Maret 2024 sebesar 970.000 ton. Surplus beras tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 2,59 juta ton.

Dalam rapat itu juga terungkap produksi beras nasional dibayangi perubahan cuaca yang tidak merata. Ada sejumlah daerah yang mengalami curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir. Ada pula sejumlah daerah yang curah hujannya masih rendah sehingga masih banyak sawah yang bera atau belum ditanami padi. Deputi III Bidang Pereko nomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, kondisi cuaca tahun ini berbeda dengan tahun lalu sehingga perubahan cuaca itu tidak boleh diabaikan. KSP bersama BMKG telah memetakan daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami gangguan tanam dan panen akibat perubahan cuaca. Pada Februari 2024, misalnya, terdapat 19 daerah yang berisiko tinggi mengalami gangguan tanam dan 50 daerah berisiko tinggi mengalami gangguan panen. (Yoga)

Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.

Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016, kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024 lalu.

Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)