Ekonomi
( 40465 )Ancang-Ancang Memacu Laju Ekonomi
Salah satu capaian yang cukup penting sepanjang Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang mulai efektif dalam periode 2015—2023, adalah pengendalian inflasi.Pada sembilan tahun terakhir, rata-rata inflasi tercatat hanya sebesar 3,05%. Saat baru memerintah secara efektif pada 2015, Jokowi berhasil menurunkan laju inflasi tahunan, dari sebelumnya 8,38% pada 2014 menjadi hanya 3,35%. Sepanjang 2015—2023, laju inflasi tertinggi tercatat di level 5,51% pada 2022. Selebihnya, laju inflasi berada di bawah level 3,61% pada 2017. Adapun, level inflasi terendah di level 1,685 pada 2020.Tingginya inflasi pada 2013 dan 2016 yang berada di atas level 8% tampaknya menghantui Pemerintahan Jokowi sejak awal sehingga Presiden fokus untuk mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan.
Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Pelan tetapi pasti.
Apalagi dengan pilihan kebijakan yang diusung oleh Jokowi untuk membawa pemerataan perekonomian agar tingkat inflasi terkendali.Tak heran jika pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprediksi berada di bawah target APBN yang sebesar 5,3%. Konsensus ekonom Bloomberg bahkan memperkirakan estimasi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2023 hanya di kisaran 4,9%—5%.
Persyaratan untuk meraih pertumbuhan ekonomi 7% sejatinya sudah disadari, misalnya menarik investasi asing dengan perbaikan regulasi, peningkatan penerimaan pajak hingga peningkatan produktivitas domestik.
KINERJA PERBANKAN : MENANTI DIVIDEN BESAR BANK JUMBO
Tingginya kinerja laba di kalangan bank-bank jumbo sepanjang 2023 lalu membangkitkan harapan bakal tinggi pula pembagian dividen pada tahun ini bagi para pemegang saham.
Bank-bank jumbo yang tergabung dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).Keempat bank ini telah menerbitkan laporan kinerja akhir tahun 2023 mereka pada Januari 2024 lalu. Hasilnya, masing-masing bank sukses mencetak pertumbuhan kinerja yang tinggi, bahkan menyentuh rekor laba sepanjang sejarah berdirinya masing-masing bank. Bank Mandiri telah membukukan laba bersih sebesar Rp55,06 triliun pada 2023, naik 33,73% secara tahunan. Sementara itu, BCA meraup laba bersih Rp48,63 triliun pada 2023, naik 19,4% YoY. Kemudian, BRI membukukan laba bersih konsolidasi Rp60,09 triliun, naik 17,43% YoY. Selain itu, BNI membukukan laba bersih konsolidasi Rp20,9 triliun, naik 14,14% YoY.
Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengatakan bahwa dengan outlook pertumbuhan bisnis positif, serta melalui strategi pertumbuhan yang prudent, perseroan yakin dapat mencapai profi tabilitas yang sehat dan berkelanjutan.BNI pun memungkinkan pembagian dividen menarik untuk tahun buku 2023. Hal tersebut sejalan dengan komitmen BNI dalam memberikan value yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham.Lalu, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan bahwa untuk tahun ini, perseroan mengkaji rasio tebaran dividen dengan mempertimbangkan permodalan yang kokoh, pengembangan bisnis bank, maupun entitas anak tetap seimbang.
Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan bahwa BRI masih memproyeksikan tebaran dividen yang jumbo untuk investor pada tahun ini. Optimisme BRI didasarkan pada tingkat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang sudah lebih dari ketentuan minimum.
CAR BRI telah mencapai 25,23% pada periode yang berakhir 31 Desember 2023.
Sementara, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo, mengatakan bahwa rasio tebaran dividen atau dividend payout ratio tahun buku 2023 pada dasarnya merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas.
Adapun, dalam menetapkan tebaran dividen, Bank Mandiri akan mempertimbangkan kondisi permodalan.
Pada tahun lalu, BRI membagikan dividen tunai senilai Rp43,5 triliun, mencapai 85% dari total laba bersih 2022.
BCA juga telah membagikan dividen tunai sebesar Rp25,3 triliun pada tahun buku 2022 dengan rasio 62,1%. BCA pun mengalami peningkatan rasio dividen mereka dalam 5 tahun terakhir. Pada 2018, bank menetapkan rasio dividen 32%, lalu naik menjadi 62,1% pada tahun buku 2022. Kemudian, Bank Mandiri menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp24,7 triliun atau 60% dari total laba bersih perseroan tahun buku 2022.
Hanya BBNI yang menebar dividen dengan rasio di bawah 50%. Untuk tahun buku 2022, bank telah menebar dividen Rp7,3 triliun atau 40% dari total laba bersih.
KCI IMPOR KERETA CHINA : Faktor Pemeliharaan Jadi Tantangan
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang mengatakan bahwa keputusan impor kereta dari Tiongkok akan mempengaruhi sisi pemeliharaan ular besi tersebut. Menurutnya, SDM yang dimiliki KAI Commuter lebih berpengalaman dalam perawatan KRL buatan Jepang. Dia menilai, rangkaian kereta buatan China bakal memiliki sejumlah komponen dan teknologi yang berbeda dibandingkan dengan kereta Jepang. Dia mengingatkan, KAI Commuter wajib meningkatkan pemahamannya terhadap teknologi rangkaian kereta dari Negeri Tirai Bambu. Dari rencana itu, KAI Commuter dipandang perlu memastikan kedatangan rangkaian kereta baru tidak akan mengganggu layanan KRL Jabodetabek. Salah satu aspek penting lain yang harus dicermati perusahaan adalah konsumsi listrik atau voltage rangkaian kereta baru tersebut. KCI dipandang perlu mengoptimalkan serta menyetarakan konsumsi listrik rangkaian kereta buatan China dengan kapasitas yang ada. Menurutnya, rangkaian kereta eksisting yang mayoritas berasal dari Jepang memiliki tingkat konsumsi listrik yang tidak membebani kapasitas. Kendati demikian, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Aditya Dwi Laksana meyakini perbedaan sarana kereta tidak akan mempengaruhi pelayanan kereta rel listrik ke depan. Sementara itu, Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan dalam proses pengadaan KRL ini, KAI Commuter melalui tahapan-tahapan dan pembahasan teknis yang panjang, dan mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dia menjelaskan, trainset KRL yang dipesan KAI Commuter, yaitu seri KCI-SFC120-V, sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KAI Commuter harus memenuhi persyaratan dengan mengajukan terlebih dahulu ke Ditjen Perkeretaapian.
KUNJUNGAN WISMAN 2024 : TARGET TAK MUDAH PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipandang perlu melakukan sejumlah strategi promosi dan penebaran insentif kepada pelaku industri untuk mencapai target kunjungan wisatawan asing pada 2024.
Pakar Strategi Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi menilai kunjungan wisatawan mancanegara yang dipatok Kemenparekraf pada tahun ini cukup berat. Kedatangan pelancong asing pada tahun ini ditargetkan menyentuh 14,3 juta kunjungan. Bidikan tersebut meningkat sekitar 22,54% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu di level 11,67 juta kunjungan.
Selain itu, eksekutif perlu memberikan insentif kepada maskapai penerbangan luar negeri yang banyak membawa wisman, hingga pembenahan pada sejumlah destinasi wisata terkait kenyamanan dan keamanan turis. “[Pemerintah juga harus membenahi] sumber daya manusia, infrastruktur ke destinasi wisata, dan tiket pesawat murah,” kata Taufan kepada Bisnis, Jumat (2/2). Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) Hariyadi B. Sukamdani menilai, wacana pemerintah membentuk Indonesia Tourism Fund atau dana abadi pariwisata tidak cukup maksimal untuk mempromosikan sektor parekraf dalam negeri.
Menurut informasi yang diterima Hariyadi dari kementerian tersebut salah satu dana abadi pariwisata akan diambil dari dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Artinya, anggaran tersebut terbatas hanya untuk event bertema lingkungan. Sumber lainnya yakni dari dana BUMN.
GIPI menilai pemerintah perlu menganggarkan dana Rp6 triliun untuk promosi kegiatan Parekraf.
Sepanjang tahun lalu, sebagian besar wisman masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan proporsi sebesar 44,94% dan rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia hingga 8,5 malam. Pada tahun ini, Kemenparekraf masih menargetkan Bali sebagai destinasi unggulan dengan cakupan hingga 50% dari target wisman yang ditetapkan pemerintah.
Turis yang berkunjung ke Bali sebelumnya diwajibkan membayar biaya retribusi wisata senilai Rp150.000 atau setara dengan US$10. Pemberlakuan retribusi Wisata ini merupakan inisiatif baru oleh pemerintah provinsi untuk membantu melestarikan alam dan budaya Bali melalui pelestarian, revitalisasi, dan konservasi.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan sebanyak 406.470 wisatawan mancanegara (wisman) asal Amerika Serikat (AS) berkunjung ke Indonesia di 2024. Target tersebut meningkat 226% dari target 2023 yang tercatat sebesar 124.700 kunjungan.
Impor Kereta China, KCI Hadapi Tantangan
Kereta Commuter Indonesia membeli tiga rangkaian kereta baru
dari produsen sarana perkeretaapian asal China, CRRC Qingdao Sifang Co Ltd,
melalui kesepakatan yang ditandatangani di Beijing, China, Rabu (31/1).
Keputusan itu dinilai akan memunculkan tantangan baru karena SDM di KCI
telanjur terbiasa menangani kereta buatan Jepang. Dirut PT KCI Asdo
Artriviyanto menyampaikan, pihaknya membeli tiga rangkaian kereta rel listrik
(KRL) baru dengan tipe KCI-SFC120-V. Nilai investasi untuk pengadaan ketiganya
Rp 783 miliar. ”Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah
sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna KRL Jabodetabek yang
sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per hari,” ujar Asdo, Jumat (2/2).
Asdo memastikan tiga rangkaian kereta (trainset) yang dipesan
dari CRRC masing-masing terdiri dari 12 gerbong kereta serta dalam kondisi baru
dan layak pakai. Impor tersebut menambah jumlah pengadaan KRL menjadi 38 unit. Tak
hanya impor rangkaian baru, KCI juga meremajakan rangkaian kereta (retrofit) 19
rangkaian. Peremajaan senilai Rp 2,23 triliun dilakukan oleh PT Industri Kereta
Api (INKA). Selain itu, KCI juga memesan 16 rangkaian KRL baru ke INKA dengan
nilai investasi Rp 3,83 triliun.
Hak Pekerja pada Hari Pencoblosan Mesti Dipenuhi
Kemenaker mengingatkan, pekerja atau buruh yang bekerja pada
hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak
lainnya yang biasa diterima saat mereka bekerja pada hari libur resmi sesuai
ketentuan perundang-undangan. Peringatan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE)
Menaker No 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja / Buruh
pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota. Surat edaran ini telah ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada Jumat
(26/1) dan ditujukan kepada seluruh gubernur untuk kemudian disampaikan kepada
bupati/wali kota. ”Hari libur atau yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan
pemungutan suara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata
Ida. Oleh karena itu, pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus
memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.
Apabila pada hari-H pemungutan suara, pekerja/buruh harus
bekerja, pengusaha perlu mengatur waktu kerja supaya mereka tetap dapat
menggunakan hak pilih tersebut. Upah kerja lembur Pekerja atau buruh yang ternyata
harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, disampaikan Ida pada surat
edaran itu, mereka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa
diperoleh ketika mereka dipekerjakan pada libur resmi nasional sesuai perundang-undangan.
Menanggapi beleid itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin
Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha siap melaksanakan regulasi
perundang-undangan dan SE Menaker No 1/2024. Kendati menghormati ketentuan,
dunia usaha merasa, jika setiap tanggal dan waktu pemungutan suara
pekerja/buruh libur, hal itu berpotensi mengurangi produktivitas kerja. (Yoga)
Sembilan Tahun Tol Laut Melayani Negeri
Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang
penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang.
Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu
pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium
di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu,
harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini
diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik
tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut
juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya,
dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg.
Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga
pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos
angkutan dari daerah pemasok.
Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia,
termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah
memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu
diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda
jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di
Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual
ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol
laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam
Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi
tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung
sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)
Menjaga Keberlanjutan BTS di Jabodetabek
Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian
layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan
umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya
ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah
supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program
BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita
Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal
Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI),
AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.
Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang
sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu
dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala
daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada
alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh
penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022.
Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan
layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program
BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan
umum perkotaannya.
Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan
seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya.
Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program
transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan
akhir tahun 2023, menyampaikan, ada
potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor
transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam
aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus
digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)
Freeport Akan Ajukan Relaksasi Ekspor hingga Akhir Tahun
Petrosea Raih kontrak dari BP Berau Senilai Rp 4,6 Triliun
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









