Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat  menjelang Pemilu 2024. Perlambatan terjadi akibat seretnya sumber pertumbuhan domestik maupun eksternal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,05% year on year (yoy). Angka ini meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 juga di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,3%. Melandainya kinerja ekonomi dipicu sejumlah faktor. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, yakni dari 4,94% yoy di 2022 menjadi 4,82% yoy pada 2023. Kelompok ini menyumbang 53,18% produk domestik bruto (PDB) tahun lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada kelompok menengah atas. Indikasinya, pertumbuhan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan jumlah penumpang angkutan udara yang tumbuh melambat. Juga, penjualan mobil yang tak sebesar tahun sebelumnya. Sebaliknya, investasi finansial seperti simpanan berjangka justru menguat.

Kedua, melambatnya pertumbuhan kinerja ekspor dari 16,23% yoy (2022) menjadi hanya 1,32% yoy (2023). Ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Kabar baiknya, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,95% yoy setelah terkontraksi 4,47% pada 2022. Pun dengan kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi yang tumbuh 4,4%, sedikit di atas pertumbuhan 2022 sebesar 3,87% yoy. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menyoroti berbagai macam bantuan sosial (bansos) yang digelotorkan pemerintah pada tahun ini. Menurut dia, bansos tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebab, bansos diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Sementara daya dorong ekonomi dari kelompok ini tidak signifikan. Ia juga menilai, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tak bergantung pada kinerja perdagangan. Sebab, kinerja ekspor, terutama komoditas, tergantung fluktuasi harga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti, tantangan perekonomian, terutama di semester I-2024. Mulai dari risiko lonjakan inflasi pangan akibat berlanjutnya El Nino, pemilu yang menyebabkan investor wait and see, hingga risiko melemahnya ekspor akibat perlambatan ekonomi global. 

Dalam dua pekan ke depan fokus pelaku pasar tertuju ke hajatan rakyat pemilihan umum presiden (pilpres) yang bakal digelar 14 Februari 2024. Pelaku pasar diprediksi cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar saham. Pengamat Pasar Modal CSA Insitute David Sutyanto menilai, investor asing masih berpotensi melanjutkan capital inflow, tapi dengan nilai yang lebih terbatas. David merujuk hasil survei dari Capital Sensitivity Analysis (CSA) Index untuk bulan Februari 2024. Dari data yang dikumpulkan pada 16–29 Januari 2024, CSA Index Februari berada di level 59,7 yang mengindikasikan penurunan tingkat optimisme dibandingkan bulan Januari yang mencapai angka 83,7. Indikasi penurunan gairah pelaku pasar ini terutama didorong oleh pemilu dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam CSA Index Februari, pelaku pasar melihat ketidakpastian akibat pemilu cukup tinggi. Jika selesai dengan satu putaran, maka cenderung menjadi hal positif. Dengan demikian pelaku pasar dapat segera mengalokasikan dananya menyesuaikan dengan hasil pilpres.

Tetapi, jika berlangsung dua putaran, maka ketidakpastian masih akan berlanjut. Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, pasar cenderung berharap pilpres kali ini hanya berjalan satu putaran saja. Tapi, jika terjadi dua putaran, dampaknya ke IHSG pun tak terlalu signifikan, sepanjang pilpres berjalan lancar. Sementara itu, pengamat pasar modal & founder WH-Project William Hartanto justru punya pandangan berbeda. Menurut dia, aksi beli justru berpotensi lebih marak terjadi sebelum pilpres. Langkah antisipasi dari investor ini dapat menjadi penyokong stabilitas pasar. Di samping efek pemilu, jangan lupa juga kalau pekan ini adalah pekan pendek di pasar saham. Masa efektif perdagangan hanya pada Senin hingga Rabu (5, 6 dan 7 Februari) karena libur peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Head of Research Mega Capital Sekuritas (Investasiku) Cheril Tanuwijaya mengatakan, kendati transaksi pasar saham berpotensi lebih sepi, volatilitas bisa tetap tinggi lantaran pelaku pasar akan mencerna data-data ekonomi yang banyak rilis pada pekan ini. Salah satunya, data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023.

Federasi Realestat Dunia menawarkan solusi konkret mengatasi kemiskinan global dengan menawarkan solusi akses kepemilikan rumah yang terjangkau. Presiden Federasi Real Estat Dunia (International Real Estate Federation/FIABCI) Budiarsa Sastrawinata mengatakan FIABCI menawarkan sejumlah gagasan inovatif untuk pengentasan kemiskinan, mulai dari konsep perumahan terjangkau hingga rekomendasi kebijakan. Adapun, konsep perumahan terjangkau harus dilandaskan dari berbagai aspek dan bervariasi antarwilayah dan lanskap ekonomi. Tawaran gagasan inovatif itu disampaikan Budiarsa dalam agenda Partnership Forum of the Economic and Social Council 2024 (ECOSOC) di Kantor ECOSOC, Markas Besar PBB, New York pada akhir Januari 2024. Dia menyebutkan FIABCI juga memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi kebijakan global untuk perumahan yang terjangkau dengan menekankan prinsip berkelanjutan secara finansial dan sosial. Di sisi lain, Budiarsa menyatakan pendekatan holistik dan berkelanjutan juga penting dengan mempertimbangkan keberlanjutan komunitas dan kota secara lebih luas, mendorong persaingan, inovasi, dan keunggulan pasar. Dalam acara tersebut, Presiden Dunia FIABCI diundang untuk berkontribusi pada diskusi panel mengenai Aksi Nyata SDG 1, yang mengangkat tema Memperkuat Agenda 2030 dan Memberantas Kemiskinan Pada Saat Krisis: Penyampaian Solusi berkelanjutan, berketahanan, dan inovatif. Diskusi membahas tiga tren utama yakni konsentrasi kemiskinan dan kesenjangan geografis, meningkatnya konflik, serta transformasi demografis.

Provinsi Sumatra Utara berpotensi mengerek angka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dari sektor pertanian. Syaratnya, wilayah ini perlu melakukan transformasi perekonomian dari sektor agraris menjadi sektor industri pengolahan melalui penghiliran. Besarnya potensi sektor pertanian Sumatra Utara (Sumut) tak lepas dari peran subsektor perkebunan yang menjadi salah satu penopang PDRB (produk domestik regional bruto) wilayah ini. Data data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 4,94% (year-on-year/YoY). Pada periode tersebut, lapangan usaha yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 23,71%, disusul oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pada sektor pertanian, di dalamnya terdapat subsektor perkebunan a.l sawit, karet, dan kopi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut IGP Wira Kusuma memandang bahwa secara tahunan, pertumbuhan sektor pertanian yang didalamnya termasuk subsektor perkebunan per November 2023 termoderasi, meskipun kontribusinya masih menjadi yang terbesar bagi PDRB. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengatakan bahwa perekonomian suatu daerah bahkan belum dapat dikatakan cukup kuat jika basisnya masih dari sektor pertanian. Hal ini, imbuhnya, lantaran produktivitas dan kualitas sektor ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca. Menurutnya, kontribusi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai komoditas utama Sumut pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 35,4% dengan nilai ekspor mencapai US$2,6 miliar. 

Padahal, nilai ekspor CPO Sumut pada 2022 mencapai US$4,1 miliar. Dia berpandangan bahwa sektor pertanian dapat didorong dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan maupun melalui program peningkatan penghiliran. Agus mengatakan bahwa industri hilir pangan dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan a.l pasta cabai, cabai kering, pasta tomat, termasuk buah-buahan, seperti markisa dan jeruk yang produksinya melimpah di provinsi ini. Adapun, komoditas kopi, karet, serta sawit merupakan beberapa komoditas perkebunan primadona ekspor Sumut yang penghilirannya cukup berkembang pesat di wilayah ini. Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan bahwa sejumlah anggota Kadin Sumut tercatat bergerak di sektor hilir produk pertanian dan perkebunan. Dia juga mengungkapkan bahwa besarnya peluang industri hilir pertanian maupun perkebunan di kawasan ini sejalan dengan tingginya produksi komoditas tersebut. Sementara itu, ekonom dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin sepakat bahwa penghiliran produk pertanian (perkebunan) diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Apalagi, imbuhnya, untuk komoditas yang memiliki ratusan potensi turunan seperti sawit. Riset PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menunjukkan bahwa terdapat tiga jalur penghiliran kelapa sawit yakni jalur oleopangan (oleofood complex) dengan mengolahnya menjadi (contohnya) margarin, jalur oleokimia (oleochemical complex) yang menghasilkan produk oleokimia dasar, dan jalur biofuel atau bioenergi. Gunawan mengungkapkan bahwa bentuk dukungan itu bisa dengan memberikan insentif, keringanan pajak, maupun bentuk-bentuk kemudahan berusaha lainnya seperti akses infrastruktur, yang membuat pelaku usaha (swasta) tertarik untuk berinvestasi. Dia juga memberi catatan pada upaya pemerintah untuk mendorong penghiliran tanaman pangan demi menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis.

Keputusan pemerintah pada awal 2022 dengan menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita, membawa misi menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Hanya saja, sejak program Minya kita bergulir, tercecer berbagai persoalan yang hingga kini tak kunjung usai. Selisih harga produksi atau rafaksi yang mestinya dibayarkan pemerintah ke pelaku usaha, justru berujung kasus hukum. Selain itu, regulasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp14.000 per liter, sekadar manis di atas kertas. Konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), harus merogoh kocek lebih tinggi untuk membeli Minyakita. “Kalau minyak goreng ada gejolak lagi, kami tidak mau lagi menjalankan penugasan pemerintah untuk ikut menstabilkan harga lagi seperti 2022. Karena sampai sekarang saja yang itu [rafaksi] masih belum selesai,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey kepada Bisnis. 

 Utang rafaksi merupakan buah dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut lahir di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi . Dalam regulasi itu, pemerintah memberikan penugasan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan beberapa kebijakan. Mulai dari Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang akhirnya digugurkan oleh Permendag No. 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, serta Permendag No. 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Kedua peraturan yang terbit pada era Mendag Zulkifli Hasan itu selisih umurnya belum sampai setengah tahun dari kebijakan lama. 

 Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan menuntaskan pembayaran selisih harga atau rafaksi Minyakita kepada pengusaha. Menurutnya, program terse\but sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai oleh surveyor independen. Alhasil secara mekanisme dan teknik sudah memenuhi kaidah pemenuhan barang dan jasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memastikan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha masih berlaku meskipun ada pergantian regulasi.“Setelah Permendag No. 3/2022 dicabut, dimintalah legal opinion dari Kejaksaan. Hasilnya, meskipun Permendag No. 3 dicabut, tapi kewajiban membayar utang masih ada,” kata Isy kepada Bisnis. Pemerintah, kata Isy, berharap persoalan utang rafaksi minyak goreng itu bisa segera diselesaikan. Meskipun tidak menjamin rampung sebelum Oktober 2024 seperti yang ditargetkan pelaku usaha. Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyatakan minyak goreng menjadi salah satu contoh kegagapan pemerintah menangani isu pangan strategis. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufi kurahman menekankan isu ketidakpastian harga minyak goreng jangan sampai terulang lagi pada awal tahun ini, khususnya menjelang Ramadan.

Baru saja kita memasuki 2024 dengan penuh optimisme karena prospek ekonomi nasional makin membaik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi dengan trend meningkat, inflasi yang stabil serta terjaganya stabilitas eksternal. Namun, pada 2024 situasi ekonomi global tampaknya masih belum sepenuhnya pulih. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan menyusut menjadi 2,9% (year-on-year/YoY) pada 2024, lebih rendah dari proyeksi 2023 yang tumbuh sebesar 3,00% (YoY). Fenomena risiko penurunan ekonomi global beserta dampaknya telah dipotret oleh World Economic Forum (WEF) melalui “The Global Risks Report 2024”. Dalam laporannya, disebutkan bahwa economic downturn masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pascapandemi yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.

 Di sektor keuangan, terjadinya gagal bayar utang pemerintah akan mendorong peningkatan imbal hasil US treasury untuk menjaga pasar keuangan tetap menarik. Kenaikan yield tersebut dapat memicu terjadinya capital outflow portfolio modal asing yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Bloomberg mencatat, imbal hasil US treasury saat ini untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,1% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 3,5%, meskipun mulai turun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih adanya risiko tekanan nilai tukar yang dipicu oleh naiknya yield US treasury meskipun sudah mulai melandai.Pada periode yang sama, di China sedang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi sebagai dampak lanjutan dari krisis properti yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi China membawa konsekuensi terhadap turunnya permintaan komoditas dan bahan baku impor di Negara Panda. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada penyusutan permintaan ekspor bahan baku termasuk dari Indonesia. Data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas nasional pada Desember 2023 sebesar US$242,90 miliar, mengalami penurunan 11,96% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai US$275,91 miliar.Perlu dicermati, porsi ekspor komoditas nonmigas nasional sebesar 25,66% bertujuan ke China pada 2023. 

 Di sisi regulasi, pemerintah telah mengatur penempatan devisa hasil ekspor dari pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri melalui PP No. 36 tahun 2023. Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Kedua jenis sekuritas tersebut merupakan instrumen operasi pasar valas yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus menarik capital inflows dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Bulan. Pembangkit ini akan menyediakan energi bersih, aman, dan andal guna menopang kolonisasi manusia secara berkelanjutan di Bulan. Jika semua berjalan lancar, PLTN ini akan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an. Penggunaan energi nuklir dalam misi eksplorasi luar angkasa makin masif. Sejak 1961, nuklir sudah digunakan sebagai sumber daya sejumlah wahana antariksa yang melakukan perjalanan ke tepian tata surya, atau satelit yang mengorbit Bumi. Saat ini NASA dan Badan Riset Pertahanan Maju AS (DARPA) juga sedang menyiapkan roket peluncur berbahan nuklir untuk diluncurkan pada 2026. NASA juga tengah menuntaskan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bulan. Energi nuklir ini akan dikonversi menjadi energi listrik demi menopang misi saat di Bulan sedang malam hari.

Disebabkan panjang waktu siang atau malam di Bulan mencapai 14 hari. Panjangnya malam di Bulan membuat energi Matahari tak bisa diandalkan sebagai penghasil energi listrik. Diperlukan energi alternatif yang andal, bersih, dan aman, mengingat pembangkit ini akan beroperasi di lingkungan yang secara hukum internasional harus dijaga keasliannya. ”Malam hari di Bulan memberikan tantangan teknis tersendiri. Keberadaan reaktor nuklir yang beroperasi secara independen terhadap Matahari menjadi pilihan paling memungkinkan, baik untuk kepentingan ilmiah maupun eksplorasi jangka panjang di Bulan,” kata Direktur Program Misi Uji Teknologi NASA Trudy Kortes, Rabu (31/1), seperti dikutip Livescience, Jumat (2/2).

Sekarang, pembangunan reaktor ini dalam tahap pengembangan konsep. Mengutip situs NASA, dari dua pilihan teknologi pembangkit nuklir yang biasa digunakan dalam misi luar angkasa, pilihan jatuh pada reaktor dengan teknologi fisi (FPS), mirip dengan yang digunakan pada PLTN di Bumi. Teknologi ini mengandalkan proses fisi (pembelahan inti berat secara berkelanjutan) dengan menggunakan isotop uranium-235. Proses ini mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas mulai dari rentang kilowatt hingga megawatt. NASA mematok reaktor tersebut mampu menghasilkan energi listrik sebesar 40 kilowatt. Selain itu, reaktor juga diharapkan mampu bekerja setidaknya selama 10 tahun. Pembangkit ini berbahan bakar uranium dengan pengayaan rendah, yang bobot bahan bakarnya dibatasi maksimal 6.000 kg. (Yoga)

Tertipu perusahaan properti tengah dialami warga di sejumlah negara Asia. Nasib investasi mereka tidak jelas karena raksasa properti, seperti Evergrande dan Van Thin Phat, gagal mewujudkan janjinya. Modusnya mirip seperti ulah sejumlah konglomerat Indonesia. Salah satu kegagalan itu tecermin dalam sidang di pengadilan Hong Kong pada 29 Januari 2024. Pengadilan memerintahkan penjualan seluruh aset Evergrande. Sebab, perusahaan properti China itu gagal membayar utang-utangnya yang lebih dari 300 miliar USD. Sebagai pembanding, APBN RI 2024 hanya 216 miliar USD. Di Vietnam, pengadilan akan menyidangkan para petinggi Van Thinh Phat. Operasional perusahaan properti itu sudah dihentikan dan seluruh asetnya disita. Pemimpin Van Thin Phat, Truong My Lan, diduga menilap 12,5 miliar USD dari dana investasi warga, yang mengguncang perekonomian Vietnam.

Korban Van Thinh Phat antara lain pensiunan perawat di Ho Chi Minh. Perempuan yang hanya mau disebut Nga itu bingung karena tabungan pensiunnya hilang. Hampir seluruh tabungannya sebanyak 120.000 dibelikan obligasi Van Thinh Phat yang diterbitkan Saigon Commercial Bank (SCB). Waktu memulai menabung, ia berharap investasi itu bisa membantu anak dan cucunya. Semua angan itu raib pada April 2022. Bersama 42.000 pemegang obligasi yang diterbitkan SCB, ia kehilangan investasi. kala SCB mengungkap korupsi Van Thinh Phat terhadap dana yang dikumpulkan dari obligasi tersebut. Lebih besar dari kasus Van Thinh Phat Group di Vietnam adalah kasus Evergrande di China. Pada 2018, raksasa properti China itu disebut perusahaan properti terbesar dan bernilai paling tinggi di skala global.

Pada 2021, tiba-tiba perusahaan itu berhenti beroperasi dan tak bisa membayar utang ke kreditor dan mengembalikan modal investor. Para pemesan yang membayar uang muka pun tidak kunjung mendapat rumah. Lembaga keuangan Jepang, Nomura Securities, menaksir 20 juta rumah belum dibangun di China biaya total 450 miliar USD. Padahal, konsumen sudah melunasi pembayarannya. Jika menghitung jumlah yang baru dibayar sebagian, jumlahnya makin banyak lagi. Sementara seluruh aset Evergrande, termasuk proyek yang terhenti pembangunannya, hanya 240 miliar USD. Di luar untuk menyelesaikan pembangunan, Evergrande juga menanggung utang 300 miliar USD ke para kontraktor dan kreditor. Meski utangnya banyak, selama ini Evergrande bisa terus berjalan karena gali lubang tutup lubang. Kasus Evergrande menggoyang perekonomian China. Sebab, 70 % rumah tangga di negara tersebut berinvestasi dalam bentuk properti. Jika propertinya mangkrak, rakyat kehilangan aset dan tabungan. (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)