Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang. Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu, harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya, dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg. Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos angkutan dari daerah pemasok.

Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia, termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)

Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022. Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan umum perkotaannya.

Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya. Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan akhir tahun 2023,  menyampaikan, ada potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)

PT Freeport Indonesia berencana mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga yang saat ini berlaku hingga Mei 2024, menjadi Desember 2024. Hal ini sesuai dengan target pembangunan smelter yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun. Hingga Desember 2023, progres pembangunan smelter mencapai 90,6%. Ekspor untuk saat ini masih sampai Mei, tentu nanti dipertengahan tahun kita akan revisi lagi sesuai dengan progres smelter. Kalau sudah 100% selesaikan  harusnya boleh ekspor.  Tapi itu nanti administratif dengan pemerintah, dengan kementerian ESDM," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. "Smelter kita akhir Desember Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah mencapai 90,6%, jadi masih sesuai dengan Kurva  S yang disetujui pemerintah. Dan rencananya di akhir Mei akan bisa mulai operasi. Agustus harapannya begitu (bisa diresmikan oleh Pak Jokowi)," katanya. (Yetede)

PT Petrosa Tbk (PTRO) meraih kontrak senilai Rp4,6 triliun dari BP Berau Ltd untuk pengerjaan arahan early works engineering, procurement & construction (EPC) di proyek Ubadari, Tangguh EGR/CCUS & Tangguh Onshore Compression (UCC). Corporate Secretary Petrosa Anto Broto mengatakan,  kontrak yang diraih Petrosa ini untuk  pemberian pelayanan EPC kepada BP Berau. Dengan diraihnya proyek ini, akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan, serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. "Perseroan dan BP tidak memiliki hubungan afiliasi," tutur dia. BP Berau merupakan anak usaha British Petroleum Global yang menjalankan proyek gas alam cair Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek LNG Tangguh telah  beroperasi sejak tahun 2009 di Teluk Bintuni, Papua barat yang dinamakan Train -1 dan Train-2. Pada 29 November 2012, LNG Tangguh mengembangkan Train-3 yang bertujuan untuk memproduksi      cadangan gas sebelum berakhirnya  Kontrak Kerja Sama pada tahun 2035. (Yetede)

PT bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkenalkan platform transaction banking bagi nasabah institusi. langkah ini merupakan bagian dari  upaya berkelanjutan BSI dalam menyediakan solusi terdepan yang memadukan inovasi dan kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan  perbankan nasabah institusi. Direktur Wholesale & Transaction Banking BSI Zaidan Novari menargetkan pertumbuhan dana murah nasabah  pengguna sebesar 15% menjadi Rp45 triliun. "Kami juga menargetkan volume  transaksi cash management. value chain, dan trade finance juga mengalami peningkatan sebesar 32% menjadi Rp 372 triliun, dengan frekuensi transaksi meningkat 30%, menjadi 14 juta transaksi pada tahun ini," ungkap Zaidan.  Melalui upaya ini, BSI menjadikan  produk dan layanan keuangann syariah yang  tidak hanya modern tetapi juga benar-benar inklusi, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi dunia usaha nasabah institusi BSI. (Yetede)

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terjaga berkat konsistensi kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi antarpemangku kepentingan. Di sisi lain pengusaha berharap pemerintah terus mengawal ketahanan pangan dan pertumbuhan daya beli masyarakat agar inflasi terkendali. Berdasarkan data inflasi Badan Pusat Statitik (BPS), inflasi IHK Januari 2024 sebesar 0,04% (month to month/mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,57% (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi NHK bulan sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, inflasi IHK pada  Januari 2024 tersebut terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. "Perkembangan inflasi IHK yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi  pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat dan daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah (TPIP dan TPID) melalui  penguatan gerakan nasional  Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah," jelas dia dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)

Pemerintah kembali memblokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini melalui kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja K/L. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023. Dalam surat kepada seluruh pimpinan K/L tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan kebijakan automatic adjustment belanja K/L  tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50,14 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro menyatakan, kebijakan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024, sejalan dengan kondisi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Ia menjelaskan, kebijakan automatic adjustment adalah salah satu metode untuk merespons dinamika global dan terbukti ampuh menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 serta APBN 2023. Dan, kebijakan ini, menurutnya, ditujukan untuk semua K/L. Besaran pencadangan atau anggaran yang diblokir sementara sekitar 5% dari total pagu belanja K/L. Berdasarkan catatan KONTAN, kebijakan automatic adjustment telah Sri Mulyani lakukan sejak 2021 lalu. Saat itu, dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak dalam rangka menangani pandemi Covid-19, khususnya pembelian vaksin. Menteri keuangan memblokir anggaran K/L mencapai Rp 58 triliun. Pada awal 2023 lalu, Sri Mulyani mengatakan, pencadangan anggaran sebesar 5% tersebut tidak akan mengganggu perekonomian. Sebab, biasanya belanja K/L sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Untuk itu, anggaran yang bukan menjadi prioritas K/L akan diblokir sementara. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyebutkan, kebijakan pemblokiran anggaran K/L itu bertujuan untuk memupuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Wajar saja, di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi akibat resesi global saat ini, maka kemampuan menjaga likuiditas anggaran menjadi krusial. Hanya saja, Yusuf menyesalkan, di tengah keterbatasan APBN yang memaksa K/L untuk berhemat, justru pemerintah terus menjalankan program-program besar yang tak mendesak hingga insidental. Misalnya, subsidi kendaraan listrik saat pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara hingga bantuan sosial (bansos) yang baru-baru ini diumumkan pemerintah. Ada juga pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka penugasan Program Strategis Nasional (PSN).

Penurunan kinerja ekspor RI berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diramal melambat dibandingkan dengan angka pertumbuhan di 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu sebesar 5,04% year on year (yoy), atau melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya mencapai 5,31%. Penyebabnya,  "Net ekspor pada sepanjang 2023 akan cenderung menurun, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas ekspor," ujar Josua kepada KONTAN, Jumat (2/2). Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumahtangga pada tahun lalu, Josua perkirakan, sebesar 4,99% yoy, naik tipis dari capaian di tahun sebelumnya 4,93% yoy. Pun pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga lebih tinggi, mencapai 4,94% yoy, setelah pada 2022 lalu hanya tumbuh 4,51% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,04% yoy. Namun, ia meyakini, pertumbuhan konsumsi rumahtangga akan lebih tinggi, yakni 5% yoy. Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramalkan pertumbuhan ekonomi 2023 akan melambat dari pencapaian di 2022. Dari perhitungannya, pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,03% yoy. Begitu juga Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 akan tumbuh di kisaran 5,04% yoy. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu berada di kisaran 5,10% yoy.