;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Impor Kereta China, KCI Hadapi Tantangan

03 Feb 2024

Kereta Commuter Indonesia membeli tiga rangkaian kereta baru dari produsen sarana perkeretaapian asal China, CRRC Qingdao Sifang Co Ltd, melalui kesepakatan yang ditandatangani di Beijing, China, Rabu (31/1). Keputusan itu dinilai akan memunculkan tantangan baru karena SDM di KCI telanjur terbiasa menangani kereta buatan Jepang. Dirut PT KCI Asdo Artriviyanto menyampaikan, pihaknya membeli tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru dengan tipe KCI-SFC120-V. Nilai investasi untuk pengadaan ketiganya Rp 783 miliar. ”Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna KRL Jabodetabek yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per hari,” ujar Asdo, Jumat (2/2).

Asdo memastikan tiga rangkaian kereta (trainset) yang dipesan dari CRRC masing-masing terdiri dari 12 gerbong kereta serta dalam kondisi baru dan layak pakai. Impor tersebut menambah jumlah pengadaan KRL menjadi 38 unit. Tak hanya impor rangkaian baru, KCI juga meremajakan rangkaian kereta (retrofit) 19 rangkaian. Peremajaan senilai Rp 2,23 triliun dilakukan oleh PT Industri Kereta Api (INKA). Selain itu, KCI juga memesan 16 rangkaian KRL baru ke INKA dengan nilai investasi Rp 3,83 triliun.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat, keputusan impor kereta dari China akan memunculkan tantangan baru. ”Rangkaian kereta buatan China nantinya akan memiliki sejumlah komponen dan teknologi yang berbeda dibandingkan dengan kereta Jepang. Mungkin akan perlu waktu tambahan untuk pembinaan SDM KCI,” katanya. Oleh sebab itu, kata Deddy, KCI harus meningkatkan pemahaman terhadap teknologi kereta China. KCI juga perlu memastikan kedatangan rangkaian kereta baru tak mengganggu layanan. KCI juga harus mengoptimalkan konsumsi listrik kereta China dengan kapasitas yang ada. Rangkaian kereta yang ada yang mayoritas dari Jepang memiliki tingkat konsumsi listrik yang tidak membebani kapasitas. (Yoga

Hak Pekerja pada Hari Pencoblosan Mesti Dipenuhi

03 Feb 2024

Kemenaker mengingatkan, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima saat mereka bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Peringatan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker No 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja / Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat edaran ini telah ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada Jumat (26/1) dan ditujukan kepada seluruh gubernur untuk kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota. ”Hari libur atau yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Ida. Oleh karena itu, pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.

Apabila pada hari-H pemungutan suara, pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha perlu mengatur waktu kerja supaya mereka tetap dapat menggunakan hak pilih tersebut. Upah kerja lembur Pekerja atau buruh yang ternyata harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, disampaikan Ida pada surat edaran itu, mereka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diperoleh ketika mereka dipekerjakan pada libur resmi nasional sesuai perundang-undangan. Menanggapi beleid itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha siap melaksanakan regulasi perundang-undangan dan SE Menaker No 1/2024. Kendati menghormati ketentuan, dunia usaha merasa, jika setiap tanggal dan waktu pemungutan suara pekerja/buruh libur, hal itu berpotensi mengurangi produktivitas kerja. (Yoga)

Sembilan Tahun Tol Laut Melayani Negeri

03 Feb 2024

Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang. Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu, harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya, dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg. Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos angkutan dari daerah pemasok.

Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia, termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)

Menjaga Keberlanjutan BTS di Jabodetabek

03 Feb 2024

Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022. Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan umum perkotaannya.

Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya. Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan akhir tahun 2023,  menyampaikan, ada potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)

Freeport Akan Ajukan Relaksasi Ekspor hingga Akhir Tahun

03 Feb 2024
PT Freeport Indonesia berencana mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga yang saat ini berlaku hingga Mei 2024, menjadi Desember 2024. Hal ini sesuai dengan target pembangunan smelter yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun. Hingga Desember 2023, progres pembangunan smelter mencapai 90,6%. Ekspor untuk saat ini masih sampai Mei, tentu nanti dipertengahan tahun kita akan revisi lagi sesuai dengan progres smelter. Kalau sudah 100% selesaikan  harusnya boleh ekspor.  Tapi itu nanti administratif dengan pemerintah, dengan kementerian ESDM," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. "Smelter kita akhir Desember Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah mencapai 90,6%, jadi masih sesuai dengan Kurva  S yang disetujui pemerintah. Dan rencananya di akhir Mei akan bisa mulai operasi. Agustus harapannya begitu (bisa diresmikan oleh Pak Jokowi)," katanya. (Yetede)

Petrosea Raih kontrak dari BP Berau Senilai Rp 4,6 Triliun

03 Feb 2024
PT Petrosa Tbk (PTRO) meraih kontrak senilai Rp4,6 triliun dari BP Berau Ltd untuk pengerjaan arahan early works engineering, procurement & construction (EPC) di proyek Ubadari, Tangguh EGR/CCUS & Tangguh Onshore Compression (UCC). Corporate Secretary Petrosa Anto Broto mengatakan,  kontrak yang diraih Petrosa ini untuk  pemberian pelayanan EPC kepada BP Berau. Dengan diraihnya proyek ini, akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan, serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. "Perseroan dan BP tidak memiliki hubungan afiliasi," tutur dia. BP Berau merupakan anak usaha British Petroleum Global yang menjalankan proyek gas alam cair Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek LNG Tangguh telah  beroperasi sejak tahun 2009 di Teluk Bintuni, Papua barat yang dinamakan Train -1 dan Train-2. Pada 29 November 2012, LNG Tangguh mengembangkan Train-3 yang bertujuan untuk memproduksi      cadangan gas sebelum berakhirnya  Kontrak Kerja Sama pada tahun 2035. (Yetede)

BSI Bidik Transaksi Nasabah Institusi Tumbuh 32%

03 Feb 2024
PT bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkenalkan platform transaction banking bagi nasabah institusi. langkah ini merupakan bagian dari  upaya berkelanjutan BSI dalam menyediakan solusi terdepan yang memadukan inovasi dan kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan  perbankan nasabah institusi. Direktur Wholesale & Transaction Banking BSI Zaidan Novari menargetkan pertumbuhan dana murah nasabah  pengguna sebesar 15% menjadi Rp45 triliun. "Kami juga menargetkan volume  transaksi cash management. value chain, dan trade finance juga mengalami peningkatan sebesar 32% menjadi Rp 372 triliun, dengan frekuensi transaksi meningkat 30%, menjadi 14 juta transaksi pada tahun ini," ungkap Zaidan.  Melalui upaya ini, BSI menjadikan  produk dan layanan keuangann syariah yang  tidak hanya modern tetapi juga benar-benar inklusi, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi dunia usaha nasabah institusi BSI. (Yetede)

Konsistensi dan Sinergi Mengendalikan Inflasi

03 Feb 2024
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terjaga berkat konsistensi kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi antarpemangku kepentingan. Di sisi lain pengusaha berharap pemerintah terus mengawal ketahanan pangan dan pertumbuhan daya beli masyarakat agar inflasi terkendali. Berdasarkan data inflasi Badan Pusat Statitik (BPS), inflasi IHK Januari 2024 sebesar 0,04% (month to month/mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,57% (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi NHK bulan sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, inflasi IHK pada  Januari 2024 tersebut terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. "Perkembangan inflasi IHK yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi  pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat dan daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah (TPIP dan TPID) melalui  penguatan gerakan nasional  Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah," jelas dia dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)

Resep Atasi Ketimpangan Ekonomi

03 Feb 2024
Tanda ketimpangan ekonomi di Indonesia tampak dari beragam sisi. Pemerintah berupaya menutup jurang antara si kaya dan si miskin. Indikator pertama ketimpangan ekonomi terlihat dari tingkat pengeluaran masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini Indonesia berada di level 0,388 per Maret 2023, naik dibanding pada September 2022 yang sebesar 0,381. Dibanding pada Maret 2022 pun angkanya naik dari 0,384. Rasio Gini yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan di masyarakat makin lebar. Indikator kedua adalah jumlah simpanan masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening di Indonesia mencapai 554 juta per November 2023. Namun lebih dari 98,8 persen di antaranya berisi tabungan di bawah Rp 100 juta. Hanya ada 1 persen penduduk Indonesia yang punya tabungan di atas Rp 100 juta.

Dari sekitar 547 juta rekening dengan nominal di bawah Rp 100 juta, total nilainya hanya Rp 1.021 triliun. Jumlahnya hanya 12,3 persen dari nilai tabungan di Indonesia yang mencapai Rp 8.247 triliun. Sebagai perbandingan, LPS mencatat hanya ada 135 ribu tabungan dengan isi Rp 5 miliar ke atas. Tapi isi tabungan mereka secara total mencapai Rp 4.369 triliun atau 52,8 persen. Ketimpangan juga tampak dari sisi kepemilikan lahan. Badan Pertanahan Nasional mencatat rasio Gini pertanahan sebesar 0,58 pada 2022. Rasio Gini di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Artinya, 1 persen populasi masih menguasai 58 persen lahan.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengakui kondisi ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya ini. Dia mengatakan beragam program telah bergulir untuk menyelesaikan tantangan masyarakat miskin hingga menyasar kontribusi dari mereka yang kaya. (Yetede)

Transisi Industri Matang demi Transisi Berkeadilan

03 Feb 2024
Transisi energi merupakan salah satu komitmen prioritas Indonesia seperti yang telah dijanjikan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Long-Term Strategy for Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045. Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mendukung hal tersebut, termasuk rencana meningkatkan bauran energi terbarukan, penutupan dini PLTU batu bara, dan elektrifikasi kendaraan.

Sayangnya, meskipun telah disinggung dalam komitmen-komitmen tersebut, transisi industri tampaknya masih luput dari perhatian pemerintah. Transisi industri merupakan bagian integral dalam transisi berkeadilan (just transition) demi menciptakan nilai tambah ekonomi serta lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan rendah karbon.  Siapa pun presiden Indonesia yang akan terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 perlu mulai mempersiapkan transisi industri yang terkelola dan terencana.

Apa itu transisi industri? Banyak sekali jargon yang diutarakan di media ihwal perkembangan industri dan energi, seperti revolusi industri 4.0, transisi industri, serta transisi energi. Perlu dipahami bahwa jargon-jargon tersebut merepresentasikan hal berbeda meskipun saling berkaitan, seperti yang dirangkum dalam infografis di bawah ini. (Yetede)