Otorita Ibu Kota Nusantara memburu investor yang ingin membangun hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, enam hotel yang sudah melakukan ground breaking pada tahap keempat memiliki spesifi kasi bintang 4 dan 5. Padahal, kawasan itu juga memerlukan hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat. Hal tersebut juga membuat Otorita Ibu Kota Nusantara membuka peluang lebar bagi para investor yang mau berinvestasi membangun hotel budget di ibu kota baru. Dia menjelaskan, keberadaan hotel budget dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke IKN Nusantara. Alasannya, hotel budget banyak diminati oleh wisatawan, terutama anak muda yang gemar melakukan tur dalam kota. Saat ini sudah terdapat enam proyek hotel yang dibangun oleh penanam modal swastaKeenam proyek hotel tersebut dibangun oleh Konsorsium Nusantara (hotel bintang 5), Pakuwon Jati (hotel bintang 5), Vasanta Group (hotel bintang 5), serta Balikpapan Super Block (hotel bintang 5 dan 4). Di sisi lain, Chief Operating Offi cer (COO) Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman menuturkan, Agung Sedayu Group bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya bakal merampungkan sebanyak 200 kamar hotel sebelum HUT ke-79 Indonesia digelar pada Agustus 2024.

Pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kembali waspada. Menguatnya ekspektasi soal pelonggaran moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang baru dieksekusi pada paruh kedua tahun ini membawa kabar tak menyenangkan. Stabilitas pasar keuangan dan rupiah pun terguncang, lantaran hingga medio tahun ini kans pemangku kebijakan untuk menampung modal asing terbatas. Hari ini, Rabu (31/1) waktu AS, The Fed menggelar Federal Open Market Committee (FOMC) perdana 2024. Sayangnya, ekspektasi pelaku pasar beralih dari sebelumnya memprediksi pelonggaran menjadi bertahan di zona ketat. Tentu situasi ini akan mendesak investor untuk memarkir modalnya di Negeri Paman Sam lebih lama, sehingga negara berkembang termasuk Indonesia belum mendapatkan limpahan modal. Alhasil, penguatan rupiah masih penuh tanda tanya.Selain dari AS, tekanan rupiah juga bersumber dari China yang menyerukan kebijakan penghentian pinjaman saham tertentu dalam rangka menghindari short selling. Tujuannya, membatasi penurunan saham di Negeri Panda. Bank sentral pun memahami adanya guncangan yang diprediksi langgeng hingga pergantian semester tahun ini. Sejumlah siasat pun disiapkan untuk mengamankan gerak Garuda. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan intervensi valas akan terus dilakukan serta menyerap SBN yang dijual oleh investor asing sehingga meminimalkan tekanan rupiah. Sejatinya, BI telah memiliki banyak instrumen operasi moneter untuk mengamankan rupiah. Misalnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Serapan investor terhadap produk tersebut pun tak bisa dibilang mengecewakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hanya mengatakan bahwa pergerakan rupiah lebih dipengaruhi faktor global, terutama arah The Fed. Efek pelemahan rupiah tak bisa dianggap remeh. Gejolak kurs bisa berdampak negatif bagi aktivitas pelaku usaha, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor dan utang valas. Kalangan pebisnis pun menyarankan pemerintah untuk melakukan improvisasi agar upaya menciptakan stabilitas rupiah tak bergantung pada strategi klasik serta lebih kebal dari tekanan eksternal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan instrumen kebijakan pendukung stabilitas moneter lain seperti SBN perlu dimaksimalkan guna memberikan dukungan yang positif terhadap stabilitas moneter nasional. Sementara itu, kalangan ekonom memandang pemerintah dan BI patut menciptakan stimulus yang bisa merangsang gairah ekonomi terutama di sektor riil, salah satunya relaksasi BI 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penyesuaian suku bunga perlu disegerakan apabila instrumen moneter lainnya kurang efektif mengamankan rupiah. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan yang diperlukan adalah memfungsikan sistem keuangan sebagai penggerak ekonomi.

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Provinsi Jawa Barat kembali mengukuhkan posisinya sebagai jawara penanaman modal sepanjang tahun lalu lantaran menjadi destinasi favorit para investor, baik asing maupun nasional. Kini, target penanaman modal wilayah ini dikerek guna mengoptimalkan pesona Bumi Pasundan sebagai destinasi investasi unggulan. Pemerintah pusat mematok target investasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) dapat menembus Rp250 triliun pada tahun ini. Angka ini naik 32,97% dari target tahun lalu, atau meningkat 18,7% dari realisasi sepanjang 2023. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jabar Taufiq B. S. mengatakan bahwa pemerintah pusat kembali meningkatkan target investasi di wilayah ini pada rentang Rp247 triliun—Rp250 triliun sepanjang 2024. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target baru tersebut. Menurutnya, terdapat empat hal pada tahun ini yang bisa menjadi fokus peningkatan investasi ke Jawa Barat, yakni infrastruktur, pariwisata, penghiliran, dan teknologi. Investasi, imbuhnya, juga akan ditopang dengan masih masuknya investor padat modal ke wilayah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani menjelaskan bahwa pada 2024, target investasi secara nasional mencapai Rp1.650 triliun. Nining pun meyakini bahwa meski masuk tahun politik, target jumbo ini bisa tercapai lewat kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan kabupaten/kota. Adapun, sepanjang 2023, Provinsi Jabar kembali sukses menyabet jawara realisasi investasi 2023 dengan nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp210,6 triliun. ia mengatakan bahwa Jabar masih menjadi destinasi investor berinvestasi di Indonesia lantaran nilai realisasi investasi wilayah ini yang selalu berada pada peringkat pertama secara nasional.“Pada 2023, realisasi investasi asing di Jawa Barat mencapai Rp122,6 triliun, atau sekitar 16,5% dari realisasi PMA nasional. Sementara itu, realisasi investasi dalam negeri mencapai Rp88 triliun, atau sekitar 13% dari realisasi PMDN nasional,” jelasnya. Pada kategori PMA, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi favorit para investor asing dengan nilai realisasi sebesar Rp29,49 triliun.

Menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Desain besarnya masih digodok agar dalam jangka panjang tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, konsep pinjaman biaya pendidikan melalui APBN yang saat ini sedang dirumuskan bersama Dewan Pengawas LPDP itu kemungkinan akan menyerupai program student loan yang diterapkan di AS. Di sejumlah negara maju, seperti AS, konsep student loan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai keperluan selama kuliah. Pembayaran pinjaman itu dicicil saat mahasiswa sudah lulus dan bekerja.

”Saat ini, LPDP sedang membahasnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1) di Jakarta. Meski demikian, rencana itu masih dikaji dengan saksama agar program tersebut tidak justru membebani mahasiswa. Berkaca dari praktik student loan di AS, pinjaman itu justru bisa membebani mahasiswa secara jangka panjang setelah mereka lulus kuliah. ”Kita harus tetap waspada. Nanti kita akan melihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman itu agar tidak memberatkan pelajar, tetapi juga tetap bisa mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu semua kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, persoalan dana untuk biaya kuliah sudah ada sejak lama. Peran lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan uang kuliah pun sudah ada sejak dulu. Pada zaman Orde Baru, namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, saat itu manajemen risiko skema tersebut lemah sehingga banyak kredit macet. Banyak mahasiswa yang setelah lulus kuliah malah tidak mengangsur kreditnya. Akhirnya program itu pun dihentikan. Ryan mengusulkan bagi mahasiswa yang kepepet perlu membayar uang kuliah bisa mengakses kredit multiguna perbankan. (Yoga)

Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 % dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda. UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada sosialisasi.

Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)

Meskipun secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, pergerakan nilai tukar rupiah ke depan masih bisa melemah akibat dinamika global dan domestik terkini, termasuk kondisi politik yang kian panas. Rupiah pun diprediksi baru akan menguat pada paruh kedua tahun 2024 setelah ketidak pastian dalam dan luar negeri berakhir. Nilai tukar rupiah pada akhir Desember 2023 ditutup menguat 1,1 % secara tahunan dibandingkan akhir tahun 2022. Kondisi ini pun masih lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan ASEAN, seperti baht Thailand yang menguat 0,76 % dan peso Filipina yang menguat 0,62 % secara tahunan. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (30/1) ditutup di level Rp 15.796 per USD. Meski demikian, BI mengantisipasi adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah di awal tahun akibat banyaknya ketidakpastian dan gejolak terkini. BI pun memperkirakan nasib rupiah masih akan serba tak pasti pada awal tahun dan baru menguat pada paruh kedua tahun 2024.

”Berdasarkan faktor-faktor fundamental itu, semestinya memang rupiah menguat. Tetapi, kalau dalam jangka pendek ini ada faktor-faktor yang menimbulkan sentimen, itu bisa berpengaruh menekan nilai tukar. Bukan hanya rupiah, melainkan juga mata uang seluruh dunia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1). Ia mencontohkan beberapa sentimen yang sedang ramai akhir-akhir ini, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan, berita tentang kebijakan ekonomi China yang menghentikan peminjaman saham tertentu agar pasar sahamnya tidak merosot, serta ”tebak-tebakan” pasar mengenai kebijakan The Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya (fed fund rate).

Kondisi dalam negeri yang semakin panas menjelang  perhelatan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang ikut berdampak pada stabilitas rupiah. Berdasarkan tren pemilu selama ini, depresiasi rupiah biasanya  mencapai puncak sebelum tahun pemilu dan mengalami moderasi sepanjang tahun pemilu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meskipun perkembangan rupiah secara historis lebih dipengaruhi oleh faktor global, dinamika domestik dan factor sentimen menjelang pemilu ikut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Akibat investor yang wait and see, nilai tukar rupiah biasanya akan melemah. Menkeu Sri Mulyani menambahkan, secara umum stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter-fiskal pemerintah dan BI. Selain itu, prospek ekonomi Indonesia yang positif juga akan menarik masuknya aliran modal(capital inflow) ke dalam negeri. (AGE/BK (Yoga)

Seiring dibukanya ruang perdagangan karbon, Pemprov Sumsel mengincar nilai ekonomi karbon melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memakan biaya besar setiap tahun. ”Manfaat dari NEK (nilai ekonomi karbon) sangat kami harapkan untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sangat besar, seperti penggunaan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra seusai Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (30/1).

NEK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Menurut KLHK, ada lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan NEK, yakni energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Edward mengatakan, dari lima sektor itu, Sumsel berpeluang besar mendapatkan NEK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forestry and other land use/FOLU). Penggunaan lahan lainnya itu meliputi pertanian dan perkebunan.  

”Sektor itu yang kami dorong untuk mendapatkan insentif dari upaya penurunan emisi GRK, antara lain, dengan cara menekan dampak karhutla,” katanya. Pemprov Sumsel percaya diri karena mampu menekan dampak karhutla pada 2023. Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 jadi tahun terpanas sejak 1940 karena dampak El Nino. Meski demikian, luas karhutla di Sumsel pada 2023 tidak lebih buruk daripada 2019 yang menjadi salah satu tahun terpanas. Pada 2024, yang masih terdampak El Nino, kata Edward, pihaknya bersama instansi terkait menyiapkan diri lebih awal sebelum tiba musim kemarau. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, sejauh ini Indonesia menjadi negara penerima pembayaran result based payment (RBP) terbesar di dunia, antara lain, 103 juta USD dari Green Climate Fund dan 156 juta USD dari Pemerintah Norwegia. Selain itu, ada dua daerah percobaan yang merasakan manfaat itu dari sejumlah lembaga, yaitu Kaltim dan Jambi. (Yoga)