Tak bisa dipungkiri, melejitnya laba sejumlah bank besar di sepanjang tahun 2023 ikut ditopang oleh kinerja anak usahanya. Ini tecermin dari kontribusi laba para entitas anak bank terhadap kinerja sang induk. Contoh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Sepanjang 2023, BRI memposisikan diri sebagai bank dengan laba terbesar, yakni Rp 60,43 triliun, naik 17,55% secara tahunan. Laba ini, salah satunya disumbang laba bisnis ekosistem BRI Group sebesar Rp 7,3 triliun, naik 39,7%. Anak usaha BRI Group yang memberikan kontribusi terbesar adalah PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dua anggota holding ultra mikro ini menyumbang hingga 83% dari total laba anak BRI. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, ekosistem ultra mikro telah menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. Per Desember 2023, jumlah nasabah holding ultra mikro tembus 37,3 juta. Entitas anak yang paling berkontribusi pada kinerja Bank Mandiri adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sumbangan laba dari BSI mencapai Rp 2,9 triliun di 2023. Maklum, BSI saat ini merupakan bank syariah terbesar di tanah air. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, BSI telah menjadi bagian penting Mandiri Group. Kontribusi anak usaha ini konsisten tumbuh. Dus, Bank Mandiri selalu memiliki rencana untuk menambah modal anak usaha setiap tahunnya. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menikmati kontribusi anak usaha yang tumbuh 14,6% secara tahunan di 2023. Meskipun secara nilai, kontribusinya masih kecil, sekitar Rp 2,2 triliun dari total laba BNI Rp 20,9 triliun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya bilang, kontribusi anak usaha ini ditopang penguatan kinerja berkelanjutan Ini seiring transformasi yang dilakukan BNI Finance dan Hibank. Tahun lalu BNI Finance menyalurkan pembiayaan konsumer Rp 2,4 triliun, naik 1.211% secara tahunan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhasil menutup tahun 2023 dengan kinerja cemerlang dan tumbuh secara berkelanjutan. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp1.965,0 triliun, dan membukukan laba Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% (YoY). Menurut Sunarso, laba BRI men jadi hak pemegang saham melalui pembayaran pajak dan dividen. Mayoritas dari laba senilai Rp60,4 triliun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui ber bagai program Pemerintah.  Adapun, penopang utama kinerja impresif BRI 2023 di antaranya penyaluran kredit yang tumbuh double digit dan di atas industri perbankan nasional, kualitas kredit yang terjaga, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memadai dengan fokus pada dana murah (CASA), serta eisiensi yang terus meningkat, hasil dari transformasi digital yang dilakukan BRI. Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 11,2% YoY menjadi Rp1.266,4 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional sebesar 10,4% YoY di sepanjang 2023. Di sisi lain, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Tercatat NPL BRI hingga akhir Desember 2023 terkendali di level 2,95% dengan NPL Coverage sebesar 229,09%. Sementara itu Loan at Risk (LAR) BRI tercatat 13,8% pada akhir Desember 2023, di mana angka ini sudah menurun signiikan dibandingkan dengan LAR BRI pada posisi tertinggi saat puncak Covid-19 di September 2020 sebesar 29,8%.

Tantangan penyaluran kredit yang muncul seiring transisi iklim suku bunga mahal tak membuat optimisme kalangan perbankan surut. Bank-bank jumbo bahkan tetap memancangkan target pertumbuhan hingga dua digit pada tahun ini. Jika ditelusuri, target itu sejatinya selaras dengan proyeksi Bank Indonesia (BI), yakni di kisaran 10%—12% pada tahun ini, dan 11%—13% pada tahun depan. Sasaran itu bakal dicapai melalui penerapan kebijakan makroprudensial yang longgar. Faktanya, empat bank terbesar di Tanah Air, yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) percaya diri dapat menyalurkan kredit secara agresif. BBCA menyebut pertumbuhan penyaluran kredit industri pada 2024 sebesar 8%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, tiga bank jumbo lain, yakni BBNI memproyeksi pertumbuhan kredit 9%—11%, BBRI 11%—12%, dan BMRI 13%—15%. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun ini, proyeksi BBCA, BBRI, dan BMRI lebih moderat sedangkan BBNI lebih ekspansif. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan proyeksi kinerja kredit bertolak pada prospek pertumbuhan ekonomi RI pada 2024 sebesar 5% yang memberikan ruang pertumbuhan intermediasi perbankan. Industri seperti makanan minuman, kesehatan, pertanian dan perkebunan serta segmen terkait environmental, social, and governance (ESG) turut menjadi incaran perusahaan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bahwa industri perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat pada 2023. Di sisi lain, BBRI membuka ruang penyesuaian suku bunga kredit dan deposito seiring dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada tahun ini. Direktur Utama BBRI Sunarso memprediksi suku bunga global turun pada akhir kuartal II/2024. Dengan demikian, ada peluang suku bunga acuan BI ikut turun. Menurutnya, penyesuaian itu berlaku setidaknya pada paruh kedua sehingga perusahaan harus bertahan di era likuiditas ketat dan suku bunga mahal. Dengan demikian, dia berharap bisa mencapai pertumbuhan kredit melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus di sektor ini juga melibatkan optimalisasi Holding Ultramikro (UMi). Optimisme serupa sebelumnya disampaikan Direktur Keuangan BBNI Novita Widya Anggraini. Dia memproyeksikan penyaluran kredit tahun ini tumbuh hingga dobel digit berkat kinerja ekonomi yang mendorong permintaan kredit. Lalu, Presiden Direktur BBCA Jahja Setiaatmadja mengatakan ekspansi industri perbankan masih ada. Perusahaan turut membuka ruang untuk melakukan penyesuaian suku bunga ke depan. “Kami akan terus memperkuat bauran kebijakan, moneter tetap pro stability sambil melihat celah-celah pada semester II/2024 apakah ada ruang untuk penurunan suku bunga, menstabilkan kurs,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (31/1). Dihubungi terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebut transisi kebijakan moneter bakal berdampak pada kinerja kredit dan NIM, terutama pada kuartal IV/2024.

Pemerintah bersama Bank Indonesia akan mengembangkan sektor pariwisata yang dinilai belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Selain memacu ekonomi, pemulihan pariwisata amat mendesak dalam rangka menjaga stabilitas neraca transaksi berjalan.n Pasalnya, kalangan ekonom dan Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan pada neraca transaksi berjalan masih cukup berat dan berlanjut hingga tahun depan. Di sisi lain, ekspor yang menjadi salah satu komponen utama neraca transaksi berjalan diestimasi masih cukup terseok lantaran menurunnya permintaan pasar global sebagai efek dari meningkatnya inflasi. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan bahwa aktivitas ekspor pada tahun ini masih menghadapi tekanan dari impak ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi China yang notabene mitra dagang utama Indonesia. Bank sentral memperkirakan, defisit transaksi berjalan pada tahun ini di kisaran 0,1%—0,9% dari produk domestik bruto (PDB), dan pada 2025 di kisaran 0,5%—1,3% dari PDB. Sementara itu, World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan pada 2024 berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sementara itu, salah satu sektor yang masih bisa diharapkan adalah pariwisata yang menyumbang transaksi jasa dari kunjungan wisatawan mancanegara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pemerintah bisa mengandalkan sektor pariwisata sebagai cara untuk menutup defisit pada neraca jasa. Salah satunya dengan mengintegrasikan beragam daerah ke dalam satu paket wisata, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk mendatangi banyak tempat dalam satu kali kunjungan. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan bahwa pemerintah juga wajib memperluas pasar ekspor agar kinerja neraca perdagangan membaik. Jika perbaikan pariwisata dan ekspor dilakukan bersamaan, maka terjadi keseimbangan antara pemulihan neraca perdagangan dan neraca transaksi jasa.

Otorita Ibu Kota Nusantara memburu investor yang ingin membangun hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, enam hotel yang sudah melakukan ground breaking pada tahap keempat memiliki spesifi kasi bintang 4 dan 5. Padahal, kawasan itu juga memerlukan hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat. Hal tersebut juga membuat Otorita Ibu Kota Nusantara membuka peluang lebar bagi para investor yang mau berinvestasi membangun hotel budget di ibu kota baru. Dia menjelaskan, keberadaan hotel budget dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke IKN Nusantara. Alasannya, hotel budget banyak diminati oleh wisatawan, terutama anak muda yang gemar melakukan tur dalam kota. Saat ini sudah terdapat enam proyek hotel yang dibangun oleh penanam modal swastaKeenam proyek hotel tersebut dibangun oleh Konsorsium Nusantara (hotel bintang 5), Pakuwon Jati (hotel bintang 5), Vasanta Group (hotel bintang 5), serta Balikpapan Super Block (hotel bintang 5 dan 4). Di sisi lain, Chief Operating Offi cer (COO) Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman menuturkan, Agung Sedayu Group bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya bakal merampungkan sebanyak 200 kamar hotel sebelum HUT ke-79 Indonesia digelar pada Agustus 2024.

Pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kembali waspada. Menguatnya ekspektasi soal pelonggaran moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang baru dieksekusi pada paruh kedua tahun ini membawa kabar tak menyenangkan. Stabilitas pasar keuangan dan rupiah pun terguncang, lantaran hingga medio tahun ini kans pemangku kebijakan untuk menampung modal asing terbatas. Hari ini, Rabu (31/1) waktu AS, The Fed menggelar Federal Open Market Committee (FOMC) perdana 2024. Sayangnya, ekspektasi pelaku pasar beralih dari sebelumnya memprediksi pelonggaran menjadi bertahan di zona ketat. Tentu situasi ini akan mendesak investor untuk memarkir modalnya di Negeri Paman Sam lebih lama, sehingga negara berkembang termasuk Indonesia belum mendapatkan limpahan modal. Alhasil, penguatan rupiah masih penuh tanda tanya.Selain dari AS, tekanan rupiah juga bersumber dari China yang menyerukan kebijakan penghentian pinjaman saham tertentu dalam rangka menghindari short selling. Tujuannya, membatasi penurunan saham di Negeri Panda. Bank sentral pun memahami adanya guncangan yang diprediksi langgeng hingga pergantian semester tahun ini. Sejumlah siasat pun disiapkan untuk mengamankan gerak Garuda. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan intervensi valas akan terus dilakukan serta menyerap SBN yang dijual oleh investor asing sehingga meminimalkan tekanan rupiah. Sejatinya, BI telah memiliki banyak instrumen operasi moneter untuk mengamankan rupiah. Misalnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Serapan investor terhadap produk tersebut pun tak bisa dibilang mengecewakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hanya mengatakan bahwa pergerakan rupiah lebih dipengaruhi faktor global, terutama arah The Fed. Efek pelemahan rupiah tak bisa dianggap remeh. Gejolak kurs bisa berdampak negatif bagi aktivitas pelaku usaha, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor dan utang valas. Kalangan pebisnis pun menyarankan pemerintah untuk melakukan improvisasi agar upaya menciptakan stabilitas rupiah tak bergantung pada strategi klasik serta lebih kebal dari tekanan eksternal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan instrumen kebijakan pendukung stabilitas moneter lain seperti SBN perlu dimaksimalkan guna memberikan dukungan yang positif terhadap stabilitas moneter nasional. Sementara itu, kalangan ekonom memandang pemerintah dan BI patut menciptakan stimulus yang bisa merangsang gairah ekonomi terutama di sektor riil, salah satunya relaksasi BI 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penyesuaian suku bunga perlu disegerakan apabila instrumen moneter lainnya kurang efektif mengamankan rupiah. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan yang diperlukan adalah memfungsikan sistem keuangan sebagai penggerak ekonomi.

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Provinsi Jawa Barat kembali mengukuhkan posisinya sebagai jawara penanaman modal sepanjang tahun lalu lantaran menjadi destinasi favorit para investor, baik asing maupun nasional. Kini, target penanaman modal wilayah ini dikerek guna mengoptimalkan pesona Bumi Pasundan sebagai destinasi investasi unggulan. Pemerintah pusat mematok target investasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) dapat menembus Rp250 triliun pada tahun ini. Angka ini naik 32,97% dari target tahun lalu, atau meningkat 18,7% dari realisasi sepanjang 2023. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jabar Taufiq B. S. mengatakan bahwa pemerintah pusat kembali meningkatkan target investasi di wilayah ini pada rentang Rp247 triliun—Rp250 triliun sepanjang 2024. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target baru tersebut. Menurutnya, terdapat empat hal pada tahun ini yang bisa menjadi fokus peningkatan investasi ke Jawa Barat, yakni infrastruktur, pariwisata, penghiliran, dan teknologi. Investasi, imbuhnya, juga akan ditopang dengan masih masuknya investor padat modal ke wilayah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani menjelaskan bahwa pada 2024, target investasi secara nasional mencapai Rp1.650 triliun. Nining pun meyakini bahwa meski masuk tahun politik, target jumbo ini bisa tercapai lewat kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan kabupaten/kota. Adapun, sepanjang 2023, Provinsi Jabar kembali sukses menyabet jawara realisasi investasi 2023 dengan nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp210,6 triliun. ia mengatakan bahwa Jabar masih menjadi destinasi investor berinvestasi di Indonesia lantaran nilai realisasi investasi wilayah ini yang selalu berada pada peringkat pertama secara nasional.“Pada 2023, realisasi investasi asing di Jawa Barat mencapai Rp122,6 triliun, atau sekitar 16,5% dari realisasi PMA nasional. Sementara itu, realisasi investasi dalam negeri mencapai Rp88 triliun, atau sekitar 13% dari realisasi PMDN nasional,” jelasnya. Pada kategori PMA, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi favorit para investor asing dengan nilai realisasi sebesar Rp29,49 triliun.

Menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Desain besarnya masih digodok agar dalam jangka panjang tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, konsep pinjaman biaya pendidikan melalui APBN yang saat ini sedang dirumuskan bersama Dewan Pengawas LPDP itu kemungkinan akan menyerupai program student loan yang diterapkan di AS. Di sejumlah negara maju, seperti AS, konsep student loan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai keperluan selama kuliah. Pembayaran pinjaman itu dicicil saat mahasiswa sudah lulus dan bekerja.

”Saat ini, LPDP sedang membahasnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1) di Jakarta. Meski demikian, rencana itu masih dikaji dengan saksama agar program tersebut tidak justru membebani mahasiswa. Berkaca dari praktik student loan di AS, pinjaman itu justru bisa membebani mahasiswa secara jangka panjang setelah mereka lulus kuliah. ”Kita harus tetap waspada. Nanti kita akan melihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman itu agar tidak memberatkan pelajar, tetapi juga tetap bisa mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu semua kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, persoalan dana untuk biaya kuliah sudah ada sejak lama. Peran lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan uang kuliah pun sudah ada sejak dulu. Pada zaman Orde Baru, namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, saat itu manajemen risiko skema tersebut lemah sehingga banyak kredit macet. Banyak mahasiswa yang setelah lulus kuliah malah tidak mengangsur kreditnya. Akhirnya program itu pun dihentikan. Ryan mengusulkan bagi mahasiswa yang kepepet perlu membayar uang kuliah bisa mengakses kredit multiguna perbankan. (Yoga)