PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2024 sebesar US$ 150-200 juta atau setara dengan Rp 2,36-3,15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran, maintance, dan menunjang bisnis anak usaha. "Sumber dana capex berasal dari kas operasional dan pembiayaan pihak ketiga," kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BREN Merly kepada Investor Daily di Jakarta. Merujuk pada laporan keuangan BREN per 30 September 2023, anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 320,18 juta atau setara Rp 5 triliun. Sedangkan kas bersih yang diperoleh BREN dari aktivitas operasi hingga kuartal III-2023 mencapai US$ 223,40 juta atau Rp 3,52 triliun. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) optimistis tahun ini masih bisa mencetak pertumbuhan kinerja yang positif, tak terkecuali pada segmen wholesale yang diharapkan bisa tumbuh sekitar 16-18%. Perseroan akan menggarap value chain dari nasabah wholesale untuk mendukung kinerja, juga difokuskan pada bisnis yang berkelanjutan. "Kami berharap bisa tumbuh wholesale seperti 2022 itu 16% dan di 2023 tumbuh 18%. Kami harap tumbuh dua digit dan kami juga berkoordinasi  dengan induk kami supaya tidak  kelebihan perhitungan masuk ke grup company," urai Direktur Wholesale Transaction banking BSI Zaidan Novari. Dia menyebutkan, pihaknya akan fokus pada bisnis yang sustain dan stabil. Oleh karena itu, BSI mengincar nasabah turunan dari wholesale dengan menawarkan harga yang kompetitif dengan bank lain. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) optimistis ekonomi Indonesia pada tahun ini tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5%, bisa lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 5,2%. Pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain adalah pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini didukung oleh permintaan domestk utamanya berlanjut pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu." jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 5,05% secara year on year (yoy). Perekonomian Indonesia tersebut  berdasarkan kemauan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 12.301,4 triliun pada 2023. (Yetede)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menjatuhkan pilihan pada kereta seri SFC120-V untuk menambah kapasitas kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Armada ini dirancang khusus oleh pabrikan asal Cina, CRRS Sifang CO Ltd. Kesediaan merancang kereta buat Indonesia ini menjadi salah satu alasan manajemen KCI memutuskan bermitra dengan perusahaan tersebut. Sekretaris Perusahaan KCI Anne Purba menuturkan Kementerian Perhubungan mengatur  Spesifikasi Khusus buat armada baru KRL Jabodetabek. "Dalam rangka, ukuran rel, ruang bebas, hingga kapasitas pendingin," katanya di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Itulah sebabnya, penting memastikan kereta yang mereka beli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Armada tipe SFC120-V ini masih dalam tahap perancangan. Dalam waktu dekat, Anne berharap sudah ada prototipe kereta tersebut. KCI yakin hasilnya memuaskan karena mempertimbangkan rekam jejak CRRC  Sifang yang sudah berpengalaman mengekpor kereta ke 28 negara. (Yetede)

Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Sudah beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia jalan di tempat dan ”terjebak” di level 5 %. Alih-alih bergantung pada sumber pertumbuhan yang stabil, ekonomi RI lebih banyak dipengaruhi siklus ekonomi dunia dan faktor musiman sesaat, yang bisa makin menjauhkan RI dari cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS, Senin (5/2) ekonomi Indonesia sepanjang 2023 bertumbuh moderat 5,05 % secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang menyentuh 5,31 % dan mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2014.

Dalam 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya berada di level 5 % (di luar pertumbuhan yang ”anjlok” saat Covid-19 tahun 2020 dan 2021). Titik tertinggi pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai adalah 5,78 % pada 2013. Untuk mencapai cita-cita atau ambisi Indonesia menjadi negara maju saat menginjak usia 100 tahun pada 2045, setidaknya mulai 2025, RI sudah harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 %, target yang masih jauh dari kondisi saat ini. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ekonomi RI pada 2023 melambat daripada 2022 karena pengaruh kelesuan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

Fenomena El Nino pada pertengahan 2023 juga menahan kinerja ekonomi. ”Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tetap bisa tumbuh 5,05 % adalah prestasi karena ekonomi kita masih bisa solid terjaga,” katanya, di Jakarta, Senin. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai, pertumbuhan ekonomi yang stagnan adalah peringatan tentang menjauhnya RI dari cita-cita menjadi negara maju. Indonesia, ujarnya, belum menemukan sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil dan solid. Tak ayal, ekonomi RI di posisi rentan dan gampang naik-turun mengikuti siklus bisnis dan peristiwa musiman. Riefky mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih efektif. Sayang, RI justru secara konsisten menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi dini dalam beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan mekanisme kerja sama untuk investor asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk itu, Badan Usaha Otorita (BUO) IKN segera menyiapkan format kerja sama dengan Indonesia Investment Authority. Dirut BUO IKN Boyke P Soebroto menyebutkan, tiga sektor disiapkan untuk segera ditawarkan kepada investor asing. Ketiganya adalah telekomunikasi, transportasi, dan energi. Investasi besar dan cepat diperlukan untuk ketiga bidang ini. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Otorita IKN segera berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA).

”Karena INA sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing. Ini dalam rangka untuk menarik investor asing setelah investor dalam negeri (sudah masuk IKN),” tutur Boyke seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin (5/2). Boyke menambahkan, mekanisme kerja sama, terutama untuk kerja sama antar perusaha an (business to business) dengan investor asing dan kerja sama dengan Otorita IKN, akan dibicarakan bersama INA. Format kerja sama yang disepakati akan menjadi platform ke depan. Selanjutnya, hal itu bisa digunakan saat berhadapan dengan investor asing yang siap masuk IKN. (Yoga)

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini, banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri smelter nikel.

Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya 1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel sangat kecil. 

Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik. Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)