Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

Didorong oleh kesadaran lingkungan dan berhemat, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas. Survei terbaru oleh lembaga basis data e-dagang ECDB menemukan, 67 % generasi muda itu membeli pakaian bekas. Mengikuti selera ini, jenama-jenama terkenal pun mulai membuka layanan pakaian bekas. Chiara Menage, pendiri situs jual beli pakaian bekas, Menage Modern Vintage, mengatakan, sejak 2018 tren pakaian bekas telah menjadi arus utama. Dasarnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. ”Hal ini berkontribusi besar terhadap alasan orang lebih menyukai barang bekas dan barang antik.

Tujuan saya menawarkan alternatif lebih baik yang 100 % ramah lingkungan dibandingkan dengan membeli barang-barang baru,” katanya seperti dikutip The Guardian, Minggu (28/1). Laporan Pasar Etis Bank Koperasi tahun 2023 mengungkapkan, di Inggris penjualan pakaian bekas meningkat 50 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi mencapai 1,2 miliar pound sterling atau Rp 24,13 triliun. Pasar dalam jaringan, seperti Depop dan Vinted, mengalami lonjakan tertinggi dalam daftar penyedia barang bekas. Sementara itu, kunjungan ke toko amal menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya menyebabkan peningkatan penjualan sebesar 147 %. Kesadaran untuk berhemat dan kesadaran iklim merupakan alasan utama generasi muda dalam membeli pakaian bekas. Di luar itu, mereka menemukan hiburan saat memilih-milih pakaian bekas dan bertemu dengan komunitas sepemikiran.

”Berbelanja langsung terasa lebih menyenangkan dan datang ke tempat ini terasa istimewa. Dan, itu terjadi di komunitas kami,” kata Istara Morris (15), salah satu pelanggan pakaian bekas di Inggris. Berdasarkan laporan thredUP, toko daring konsinyasi dan barang bekas, menemukan bahwa tiga dari empat konsumen yang berbelanja barang bekas menyebut diri sebagai orang yang hemat. Mereka percaya pakaian bekas sekarang lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Menurut data threadUP, kalangan yang bangga berpakaian bekas mencapai 59 % dari responden. Para generasi muda ini menemukan pula peluang bisnis dalam pakaian bekas. Sebanyak 21 % dari mereka bahkan bersedia membayar lebih untuk pakaian yang dapat dijual kembali. (Yoga)

Di atas kertas, perekonomian Indonesia menjanjikan di masa mendatang. Namun, stabilitas politik dan sosial menjadi syarat agar realitasnya tak berbalik arah. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,31 % secara tahunan pada 2022. Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024, pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,2 %, inflasi 2,8 %, dan nilai tukar Rp 15.000 per USD. Gambaran besar perekonomian Indonesia itu memberi harapan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Daya tarik Indonesia juga masih cukup besar di mata investor. Realisasi investasi pada 2023, sebagaimana tercatat pada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1.418,9 triliun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6,16 % sepanjang 2023 dan ditutup pada posisi 7.272. Kendati demikian, optimisme itu diiringi sejumlah syarat atau tantangan yang mesti dituntaskan, yang berujung pada kualitas dan legitimasi pemilu yang terjaga.

Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, pekan lalu, pengusaha mengungkapkan, tak mempersoalkan pemimpin yang terpilih dalam pemilu. Sepanjang proses pemilu berjalan aman, tertib, lancar, serta partisipasi masyarakat tinggi, maka legitimasi pemimpin yang terpilih mestinya baik (Kompas, 29/1). Indikator yang di atas kertas menjanjikan bisa berbalik arah, bahkan tak berarti, jika pemilu tak mendapat legitimasi baik. Apalagi jika pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil (jurdil), atau dinodai kecurangan. Oleh karena itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menjaga integritas dan bertindak tegas jika menemukan kecurangan. Pemimpin hasil Pemilu 2024 yang memperoleh legitimasi kuat akan mendapat dukungan masyarakat. Kebijakannya juga akan didukung publik, yang mengharapkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi stabil di masa pemilu dan setelahnya. (Yoga)

Upaya hilirisasi atau peningkatan nilai tambah nikel dinilai kurang perencanaan matang dari hulu ke hilir. Selain masih belum siapnya industri penyerap di dalam negeri, produk setengah jadi seperti feronikel dan nickel pig iron juga telanjur membanjiri dunia dan turut menyebabkan harga nikel internasional merosot. Ini menjadi pelajaran untuk pengembangan komoditas mineral lainnya. Larangan ekspor bijih nikel, sebagai upaya peningkatan nilai tambah, diberlakukan sejak 2020. Sejak itu, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri. Apabila sudah menjadi produk turun-annya, seperti feronikel, nickel pig iron, dan nickel matte, baru boleh diekspor. Berdasarkan data BPS, ada lonjakan volume ekspor feronikel dari 1,5 juta ton pada 2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022. Nilainya meningkat dari 2,5 miliar USD pada 2019 menjadi 13,6 miliar USD pada 2022. Ekspor  didominasi ke China. Selain itu,juga ke India, Korea Selatan, dan Taiwan.

Berdasarkan data Lembaga Survei Geologi AS (US Geological Survey/USGS), produksi nikel Indonesia pada 2022 diperkirakan 1,6 juta ton setara nikel murni atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2021 yang hanya 1 juta ton. Jumlah produksi tahun 2022 itu setara 48,5 % total produksi dunia, yakni 3,3 juta ton. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan 21 juta ton setara nikel murni. Harga nikel global menunjukkan tren menurun pada 2023. Berdasarkan catatan Trading Economics, harga nikel internasional pada 6 Februari 2023 sebesar 27.563 USD per ton, tetapi terus turun hingga 16.366 USD per ton pada 25 Desember 2023. Pada akhir triwulan I-2024, harga nikel diperkirakan 15.900 USD per ton. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, mengatakan, ”Ada disorientasi hilirisasi terkait nikel ini sehingga perlu dievaluasi serta kaji ulang ke ana arahnya. Pengambilan kebijakan yang salah arah bisa karena terlalu bernafsu dalam mendorong penambangan dan hilirisasi nikel,” kata Akmaluddin. (Yoga)

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD menyalakan alarm disrupsi perdagangan dunia. Disrupsi terjadi tidak hanya akibat hambatan perdagangan maritim di Laut Hitam, tetapi juga di Laut Merah dan Terusan Panama. UNCTAD menyebutkan, krisis perdagangan di Laut Hitam akibat perang Rusia-Ukraina masih belum berakhir sejak 2022. Belakangan ini muncul krisis baru di sektor perdagangan maritim di Laut Merah dan Terusan Panama. Laut Merah yang terhubung dengan Laut Mediterania melalui Terusan Suez menjadi arena perang Houthi melawan AS dan Inggris. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang dan komersial berbendera negara pendukung Israel itu mulai diladeni AS dan Inggris. Adapun di Terusan Panama, penurunan ketinggian air Danau Gatun, yang merupakan sumber utama air kanal akibat dampak El Nino, menyebabkan jumlah kapal yang melintas dikurangi.

Dari rerata 36 kapal per hari, hanya 24 kapal yang diizinkan lewat pada Januari 2024 dan 18 kapal pada Februari 2024. Kepala Logistik Perdagangan UNCTAD Jan Hoffmann mengatakan, transportasi laut berperan penting dalam perdagangan internasional. Sektor tersebut menjadi urat nadi pergerakan 80 % barang global. Krisis perdagangan maritim di Laut Hitam, Laut Merah, dan Terusan Panama bakal mendisrupsi perdagangan global. ”Krisis di Laut Merah, misalnya, akan menyebabkan volume perdagangan melalui Terusan Suez turun 42 %. Padahal, terusan sepanjang 164 kilometer itu menangani 12-15 % perdagangan global tahun 2023,” ujarnya dalam konferensi pers harian PBB pada 26 Januari 2024. UNCTAD mencatat, indeks pergerakan kapal barang di Terusan Suez per 23 Januari 2024 sebesar 89,27 atau berada di bawah ambang batas 100. Kapal-kapal itu mencakup kapal kargo curah, kapal tanker, dan kapal kontainer. (Yoga)

Pada 26 Januari 2024, Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia. Bernard Arnault, pemilik grup jenama premium dunia LVMH dengan kekayaan 207,8 miliar USD atau Rp 3.278 triliun, di urutan puncak, menyalip Elon Musk, bos Tesla dan X (bekas Twitter) yang memiliki kekayaan 204,5 miliar USD atau Rp 3.226 triliun.   Arnault juga berhasil mengalahkan para ”alumni” orang terkaya sedunia, antara lain Bill Gates, Jeff Bezos, dan Warren Buffett.  Awal Januari 2024, Musk masih duduk di singgasana manusia terkaya di dunia. Menurut Forbes, keberhasilan Arnault menjadi peringkat pertama terkaya sedunia lantaran merosotnya saham Tesla di pasar saham AS hingga 13 %, Kamis pekan lalu, yang membuat Musk kehilangan kekayaan 18 miliar USD. Di sisi lain, saham LVMH yang tercatat di bursa saham Eropa melonjak 13 % pada Jumat pekan lalu.

Posisi Arnault sebagai orang terkaya dunia hanya bertahan beberapa hari. Mengutip Bloomberg Billionaires Index (BBI), Senin (29/1) orang terkaya kembali direbut oleh Musk. Arnault turun ke peringkat ketiga, peringkat kedua diduduki Bezos. Berdasarkan BBI, 8 dari 10 orang terkaya di dunia berasal dari perusahaan teknologi. Selain Musk (1) dan Bezos (2), ada Bill Gates (4), Mark Zuckerberg (5), Steve Ballmer (6), Larry Page (7), Sergey Brin (8), dan Larry Ellison (10). Hanya Arnault (3) dan Buffett (9) yang berlatar belakang usaha di luar teknologi, masing-masing dari industri barang konsumsi dan konglomerasi beragam industri. Zuckerberg, pada 2024 sudah mencatat tambahan kekayaan 14,1 miliar USD sehingga kekayaannya menjadi 142 miliar USD. Raja media sosial dari Meta Grup ini tercatat sebagai miliarder dengan penambahan kekayaan terbesar sejauh ini pada 2024. Pentolan Google, Larry Page, juga mencatat tambahan kekayaan 10,1 miliar USD.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan, para miliarder pendiri perusahaan teknologi dunia ini berhasil mendapatkan keberlimpahan harta lantaran membuat produk yang menjawab kebutuhan masyarakat modern akan teknologi. Tak heran saat ini ada idiom code is the new gold, bahwa kode-kode sistem pemrograman teknologi adalah emas baru. ”Seperti halnya rumus dasar ekonomi, yakni permintaan dan pasokan, mereka berhasil memberikan jawaban (pasokan) atas kebutuhan yang ada,” ujar Esther yang dihubungi Senin. (Yoga)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tim pengendalian inflasi pusat menyepakati sasaran inflasi 2025 hingga 2027 sebesar 2,5 % plus-minus 1 %. Pada 2023, inflasi di Indonesia tercatat sebesar 2,61 %, lebih rendah dari realisasi 2022 yang 5,51 %. Upaya menjaga inflasi berfokus pada pengendalian harga pangan dan penyaluran bantuan langsung tunai Rp 11,25 triliun. Tahun ini, pemerintah menetapkan langkah kebijakan moneter dan fiskal guna mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengendalian harga pangan bergejolak (volatile food) ditargetkan terjaga di bawah 5 %. Fokusnya pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.

”Kemudian menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan untuk mitigasi risiko jangka pendek dan antisipasi pergeseran musim panen, serta menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (29/1). Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menyatakan, target inflasi pemerintah 2024-2027 dapat dipahami. Tren ini berkaca dari perkembangan global dan dinamika perekonomian Indonesia saat ini. ”Jadi ini cukup masuk akal diturunkan ke 2,5 % (dari 3 % plus-minus 1 persen). Apalagi, tingkat inflasi Indonesia dan global belakangan ada di lower bound target BI sebelumnya. Ini revisi target yang realistis dan relevan,” tuturnya. (Yoga)

Kenaikan tarif pajak bumi bangunan (PBB) dinilai memberatkan perekonomian nasional. termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya ditunda dan dikaji ulang.  "Kenaikan tarif PBB sebesar 66,67% sangat memberatkan, karena itu harus ditunda. Untuk selanjutnya dilakukan kajian ulang  yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk menyusun formula insentifnya," tegas Ketua Umum DPP Real estate Indonesia Joko Suranto di Jakarta baru-baru ini.  Hal senada dilontarkan oleh pengamat properti, Anton Sitorus. Dia menilai, saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan tarif PBB mengingat perekonomian belum pulih akan memberatkan masyarakat," ujar Anton, kepada Investor Daily. "Ketika itulah sektor properti akan terdampak, penjualan akan menurun. Apalagi, saat ini, pasar properti juga belum pulih dan bangkit," kata Aton. (Yetede)