;
Kategori

Ekonomi

( 40465 )

GAIRAH WARGA MANFAATKAN RUANG HIJAU DI MATARAM

26 Jan 2024

Ruang terbuka hijau di Kota Mataram, NTB, kian menarik dan menumbuhkan gairah positif warga untuk memanfaatkannya. Tidak hanya menjalankan fungsi ekologis, ruang terbuka hijau yang terus dibenahi juga menjadi tempat rekreasi dan edukasi, sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Senin (5/1) pukul 11.30, Roni Irawan (28) dan putranya, Respan (4,5) nyaman bermain di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Mataram, NTB, di bawah deretan pepohonan rindang. Respan antusias mencoba alat bermain anak di sana, mulai dari jungkat-jungkit, terowongan drum yang digandeng dengan dua peluncur, hingga ayunan, diawasi Roni. Menurut Roni, keberadaan taman penting, apalagi dilengkapi fasilitas bermain anak yang sulit ditemukan di tempat lain selain sekolah, apalagi di Selagalas, fasilitas itu gratis.

Selain Selagalas, ada pula Taman Udayana di sisi utara kota, Taman Sangkareang dan Taman Mayura di tengah, RTH Pagutan di selatan, serta Taman Bawak Kokok Ampenan di sisi barat kota. Taman-taman kota itu tidak pernah sepi pengunjung. Sepanjang hari selalu ada warga yang datang, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Baik pada hari biasa maupun pada akhir pekan. Taman Udayana merupakan RTH terbesar di Kota Mataram dengan luas 6,3 hektar. ”Saya dulu sering ke Udayana, tetapi sejak Covid-19 sudah hampir tidak lagi. Sekarang ke sini lagi, bersama anak-anak. Apalagi ada destinasi baru,” kata Elita Nurmayana (36), warga Selaparang. Destinasi baru yang dimaksud Elita adalah Destinasi Wisata Teras Udayana yang belum lama diresmikan Pemkot Mataram.

Tidak hanya Elita, warga lain juga penasaran untuk melihat Teras Udayana. Setelah puas berfoto di area amfiteater, mereka bersantai di pinggir kolam air mancur. Beberapa warga lain memilih duduk di bangku-bangku panjang di bawah pohon sambal menyantap kuliner yang dijual pedagang kaki lima di sana. Saat hari beranjak sore, semakin banyak orang datang. Keberadaan ruang terbuka hijau turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Di sana tersedia area bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan. Di Taman Udayana, misalnya, ada Diana (50) asal Ampenan, yang sehari-hari berjualan siomay bersama suaminya. Saat ni omzetnya Rp 500.000-Rp 600.000 per hari. ”Alhamdulillah. Semoga penataan Taman Udayana terus dilakukan sehingga semakin ramai lagi,” kata Diana.

Pedagang di Taman Selagalas juga turut mendapat keuntungan dari kunjungan warga ke taman tersebut. Hendi (36), warga Sayang-Sayang, Cakranegara, mengatakan, setiap hari istrinya mendapat keuntungan Rp 70.000-Rp 80.000 dari jualan kelontong. Namun, khusus di akhir pekan seperti Sabtu-Minggu, penghasilannya bisa di atas Rp 100.000. Menurut Nyoman, dampak itu yang juga diharapkan pemerintah kota hadir dari penyediaan RTH, di samping manfaat lain seperti sebagai ruang rekreasi, edukasi, dan fungsi ekologis untuk udara yang lebih bersih dan hijau. Oleh karena itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana juga berkomitmen RTH harus tetap dipertahankan sesuai dengan regulasi. (Yoga)

Daya Saing Digital Indonesia Naik Paling Cepat

26 Jan 2024
Daya saing digital Indonesia pada tahun lalu naik enam peringkat ke posisi 45 dunia dari tahun 2022, berdasarkan riset World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2023 yang disusun oleh International Institute for Management Development (IMD) asal Swiss. Peningkatan peringkat yang cepat  di antara negara Asean itu ditopang oleh investasi dan munculnya pengusaha bidang teknologi informasi dan startup di tanah Air. Dalam lima tahun terakhir, daya saing digital  Indonesia terus naik hingga 11 peringkat dari posisi 56 dunia pada 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan transformasi digital yang signifikan di tanah Air.  Riset IMD juga menunjukkan daya saing digital Tanah Air lebih unggul dibandingkan  sejumlah negara Asia lain, yakni India (peringkat 49), Filipina (59, dan Mongolia (63).

Kantongi Laba Rp 48,66 Triliun BCA Incar NIM 5,5%

26 Jan 2024
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi menutup tahun 2023 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp48,66 triliun, meningkat 19,41% dibandingkan periode 2022 sebesar Rp 40,75 triliun. Tahun ini perseroan menyiapkan startegi untuk menjaga profitabilitas yang terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Dari sisi profitabilitas , laba tersebut didorong dari pendapatan bunga bersih (net income interest/NII) yang tumbuh 17,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 23,9 triliun, sehingga total pendapatan operasional tercatat sebesar Rp 99,3 triliun atau naik 14,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, struktur dari dana pihak ketiga (DPK) setiap bank berbeda, BCA sendiri mengandalkan dana murah (current account saving account/CASA) yang saat ini sebesar 80,3% dari total DPK yang sebesar Rp 1.101,7 triliun sepanjang 2023. (Yetede)

Tiga Perusahaan Bidik IBST, Nilai Akuisisi Rp 11,4 Triliun

26 Jan 2024
Penjualan saham emiten penyewaan menara  telekomunikasi (tower) terafiliasi Group Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) ditaksir bisa menyentuh angka Rp9,8-11,4 triliun.  sebanyak tiga perusahaan tower papan atas berpotensi tertarik untuk mengakuisisi saham IBST. Inti Bangun Sejahtera merupakan perusahaan tower terbesar kelima di indonesia yang memiliki 3.383 menara telekomunikasi, 5.791 penyewa, dan 16.642 km serat optik di fiber to the building (FFTB) fiber/ to the home (FTTH)/fiber to the tower (FTTT). Sebanyak 79,9% saham IBST dikuasai PT Bakti Taruna Sejati, disusul 8,5% milik PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), 0.00001% milik PT Inovasi Mas Mobilitas, dan 11,6 saham publik. "Meskipun data peserta tender tidak diungkapkan, kami yakin bahwa tiga perusahaan tower teratas di indonesia  kemungkinan besar akan berada diantara para pelamar tersebut," tulis Indo Premier Sekuritas dalam riset terbarunya, yang dikutip Kamis (25/1/2024). (Yetede)

Paruh Kedua 2024 Investasi Akan Melesat

26 Jan 2024
Geliat investasi dinilai akan meningkat pada paruh kedua tahun 2024 selaras dengan berkurangnya aksi wait and see investor terkait dengan pemilu. Di sisi lain, peluang investasi akan terbuka pada semester II-2024 sejalan dengan terbukanya ruang pemotongan suku bunga global sehingga memicu risiko dan sentimen, terutama pada pasar portfolio. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, target investasi sebesar Rp 1.650 triliun tahun 2024 cukup menantang bagi pemerintah. Apalagi mempertimbangkan potensi perlambatan ekonomi global  yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan China, tingkat suku bunga bank sentral global yang masih bertahan di level tinggi seperti saat ini diperkirakan masih akan berlangsung  setidaknya sampai semester I-2024 sehingga berpotensi menekan minat investasi asing. "jadi kami melihat peluang investasi  tahun 2024 masih terbuka  meski memang masih akan ada beberapa tantangan di awal tahun," kata Joshua. (Yetede)

Select Hotels Group Bidik 50 Hotel di Indonesia

26 Jan 2024
Select Hotels Group, Jepang membidik 50 hotel kelolaan di indonesia. Kini, operator itu mengantongi empat hotel. "Target kami di Indonesia adalah 50  hotel. kami akan memberikan perlakuan istimewa terhadap 10 hotel pertama yang menandatangani kontrak dengan kami, berupa diskon assesment fee. Sekarang ini di 2024 kami sudah menandatangani MoU sebanyak 4 hotel di Jakarta dan Bali," jelas Nakamura, CEO Select Hotel Group Japan. 

Jaringan operator hotel itu mengaku siap mengembangkan bisnis perhotelan di Indonesia. Langkah tersebut dimulai dengan satu hotel yang dikelola di Bekasi, Enso Hotel by Celecton.  Menurut Nakamura, selain empat hotel yang sudah melakukan MoU, terdapat pula beberapa project lain yang masih dalam pembahasan karena membutuhkan investasi yang tidak sedikit. "Kami hadir di Indonesia bukan sekedar untuk mengelola hotel milik owner, akan tetapi kami siap juga untuk berinvestasi dalam hal join partner ataupun membangun sendiri dengan brand kami," ujarnya. (Yetede)

Bola Salju Utang Pemerintah

26 Jan 2024
Peningkatan utang pemerintah tidak menjamin pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebutkan tidak ada hasil istimewa dari utang pemerintah yang menembus Rp 8.114,9 triliun per Desember 2023. Tingginya utang yang selaras dengan kenaikan beban bunga utang, kata dia, justru membebani APBN serta mengurangi belanja negara. Kenaikan jumlah utang membuat anggaran untuk kepentingan publik tersedot bagi pembayaran bunga utang. 

Berkurangnya ruang fiskal ini, kata dia, melemahkan kemampuan negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan, termasuk progam menurunkan angka stunting. “Ini menjadi masalah utama yang sangat memprihatinkan akibat melemahnya kemampuan APBN,” katanya, Kamis, 25 Januari 2024.  Anthony menilai kebijakan fiskal lebih berpihak kepada pemilik modal dan masyarakat menengah-atas. Dia mempertanyakan perbaikan kondisi masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan hanya turun dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,22 persen pada 2019, dan naik lagi menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. “Tidak ada peningkatan kesejahteraan yang berarti, tidak ada pengurangan angka kemiskinan yang berarti,” katanya. (Yetede)

Penanda Kerentaan Utang Negara

26 Jan 2024
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kerap dijadikan tolok ukur tingkat kesehatan kepemilikan utang Indonesia. Berdasarkan konsensus internasional yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah tidak lebih dari 60 persen.

Pada akhir 2023, total utang Indonesia menembus Rp 8.145 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,59 persen. Angka itu lebih baik dibanding pada akhir 2022 yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,70 persen dengan total utang kala itu sebesar Rp 7.734 triliun. Dengan standar stok utang terhadap PDB tersebut, Indonesia dapat dikatakan masuk ke dalam negara dengan kinerja utang yang baik. Terlebih jika dibanding negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing menembus 200 persen dan 100 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto memastikan pemerintah mengelola utang dengan sangat hati-hati serta akuntabel. “Rasio utang Indonesia tergolong rendah jika dibanding negara-negara peers,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dia mencontohkan Malaysia memiliki rasio 66 persen, Filipina 60,9 persen, Thailand 61 persen, Argentina 85 persen, Brasil 72,87 persen, serta Afrika Selatan 67,4 persen. (Yetede)

Siap-Siap Tarif Pajak Tinggi Mengintai UMKM

26 Jan 2024
Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mesti bersiap merogoh kantong lebih dalam. Jika selama ini UMKM menikmati skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%, mulai tahun 2025 mereka harus membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, tarif pajak UMKM bakal naik tahun depan. Sebagai gambaran, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55/2022 dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki nilai peredaran bruto dari usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun tarif PPh final 0,5% tersebut paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi dan CV, serta tiga tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu itu terhitung sejak wajib pajak yang terdaftar sebelum maupun setelah tahun 2018. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencontohkan, Tuan A sebagai wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari 2018 hingga 2024. Sementara Tuan B, terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai tahun 2020 hingga tahun 2026. Sampai berita ini naik cetak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemkeu Yon Arsal serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti tidak menjawab pertanyaan dan permintaan penjelasan yang diajukan KONTAN. 

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, pemberlakuan tarif normal memang membuat wajib pajak orang pribadi UMKM merasa terbebani. Untuk itu, mereka sering diarahkan untuk memakai NPPN. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman bilang, penggunaan tarif PPh final 0,5% memiliki untung rugi. Bagi perusahaan yang laporan keuangannya rugi, tentu akan mengalami rugi jika menggunakan PPh final 0,5% lantaran tetap membayar pajak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpendapat, pemberlakuan tarif PPh normal akan membebani UMKM. Khususnya mereka yang belum pulih dari efek pandemi Covid-19. Apalagi bila dibebankan biaya produksi yang masih tinggi.

Pelemahan Ekonomi Bisa Menahan Setoran Pajak

26 Jan 2024
Pemerintah ingin melanjutkan tren positif penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) membidik penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.988,9 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,4% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 1.869,23 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kemkeu, Suryo Utomo optimistis penerimaan pajak tahun ini mencetak quattrick atau meraih prestasi selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu berhasil mengumpulkan penerimaan pajak Rp 1.869,23 triliun. Realisasi ini melampaui target 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. 

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kinerja penerimaan pajak tahun ini akan menemui sejumlah tantangan. Pertama, pajak yang bersumber dari komoditas seperti tambang, migas dan perkebunan yang diperkirakan pada tahun ini melambat dan terkontraksi. Kedua, pajak dari sektor industri manufaktur yang menyumbang 30% dari total penerimaan pajak nasional akan berhadapan dengan lemahnya permintaan industri berorientasi ekspor, hingga tekanan biaya produksi dan bahan baku impor. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono optimistis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai. Adapun faktor pendorongnya adalah konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga kondusif. Dari total penerimaan pajak di APBN 2024, pajak dalam negeri dipatok Rp 2.234,96 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 74,90 triliun. Adapun komposisi pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan (PPh), PPN & pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai dan pajak lainnya. 

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengakui rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah, meski target penerimaan pajak senantiasa tercapai dalam tiga tahun terakhir ini. Dia bilang, rasio pajak Indonesia saat ini masih berkisar 10%. Bahkan pada 2020, rasio pajak melorot ke level 8,3% akibat pandemi Covid-19. Namun, isu data dan informasi masih menjadi tantangan DJP Kemkeu dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Wajar saja, sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut sistem self-assessment.