Dunia usaha cenderung optimistis menghadapi Pemilu 2024 karena indikator ekonomi dan sosial terjaga dengan baik. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai bersama agar kualitas dan legitimasi pemilu tidak ternodai, mulai dari memastikan kesiapan logistik pemilu hingga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertajuk ”Peta Politik Mutakhir dan Harapan Dunia Usaha”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1) memaparkan, ada sejumlah indicator yang memberi harapan bagi stabilitas ekonomi di tengah pemilu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan 5 %. Kinerja perdagangan internasional juga terus naik, bahkan surplus, sehingga neraca modal (capital account) dan neraca transaksi berjalan (current account) terjaga. Dari capaian inflasi, inflasi inti (core inflation) Indonesia juga masih terkendali sebagaimana diproyeksikan BI dalam kisaran 2,5±1 %. Citi juga menganalisis kondisi pasar saham (equity capital market) dan pasar surat utang (bond market) sejumlah negara emerging market di 50 pemilu terakhir sejak 1980.

Umumnya, di negara-negara lain, pasar saham turun 3-6 bulan sebelum pemilu, lalu baru naik lagi 6 bulan seusai pemilu. Namun, di empat pemilu terakhir Indonesia, pasar saham menunjukkan kinerja baik 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu. Director of Public Affairs PT Djarum Mutiara Diah Asmara meyakini, stabilitas ekonomi dan optimisme pasar sebagaimana disampaikan Batara akan terjaga apabila Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih melalui pilpres karena ia meyakini semua pemimpin mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh. ”Yang penting proses pemilunya. Kami tentu mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga semoga bisa tinggi sehingga legitimasi pemimpinnya juga baik,” ucap Mutiara. Sejumlah pengusaha juga mewanti-wanti KPU terkait tantangan mewujudkan pemilu dengan legitimasi tinggi. (Yoga)

Dominasi produk impor di lokapasar Indonesia menunjukkan, produk impor telah membajak digitalisasi UMKM dalam negeri. Melalui digitalisasi, UMKM kita diharapkan bisa menjadi bagian dari ekosistem produksi dalam negeri. Namun, yang terjadi, UMKM kita justru hanya menjadi mitra penjual (reseller) produk impor (Kompas, 25/1/2024). Akibatnya, nilai tambah terbesar tidak dinikmati pelaku industri dalam negeri, tetapi justru produsen produk impor di negara asal. Serbuan produk impor legal ataupun illegal yang mendesak produk lokal merupakan fenomena yang sudah lama dikeluhkan pelaku industri dalam negeri. Invasi produk impor itu kian terbuka lebar dengan digitalisasi ekonomi, yang peluangnya gagal dimanfaatkan produsen UMKM lokal. Deindustrialisasi dan kian terdesaknya produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor membuat banyak pelaku industri akhirnya lebih memilih banting setir jadi pedagang, importir, bahkan penyelundup produk impor.

Akibatnya, yang terjadi bukan perluasan basis produksi dan akses pasar UMKM, melainkan mereka justru menjadi bagian dari jaringan kekuatan masif yang ikut menggembosi industri dan pangsa pasar produk dalam negeri di pasar dalam negeri sendiri. Fakta, hanya 6,8 % UMKM di lokapasar yang menjual produk sendiri juga menjadi gambaran lemahnya fondasi manufaktur kita. Berdasarkan data BPS, UMKM kita dominan bergerak di bidang perdagangan, yakni 46,40 %. Kondisi ini ikut menyumbang naiknya angka impor produk konsumtif. Di sektor produksi, secara umum UMKM kita juga gagal melakukan lompatan menjadi UMKM tangguh yang mampu bersaing di produk-produk berkualitas tinggi lewat inovasi dan teknologi di pasar global sebagaimana UMKM di negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Dari 62 juta UMKM kita, kontribusi terhadap total ekspor hanya 0,01 %. Pertumbuhan UMKM yang sehat bukan hanya tecermin dari penguasaan pasar domestik, melainkan juga seberapa banyak UMKM kita mampu menerobos pasar ekspor. (Yoga)

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Wacana masa kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun dimunculkan untuk memperingan konsumen dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan kepemilikan tempat tinggal. Respons generasi muda kebanyakan menolak. KPR 35 tahun ini tak menarik karena otomatis masa utang menjadi lebih lama, bunga yang dibayar makin banyak, dan tak manusiawi. Apalagi dalam waktu 35 tahun, spending kita bukan cuma rumah, justru akan lebih besar karena ada tanggungan, dari anak sampai orangtua. Selama ini, saya memutuskan belum beli rumah karena harga rumah yang mahal dan ketakutan terhadap utang. Kalau kondisinya seperti ini, saya lebih baik ngontrak agar tak terikat utang dan bisa fokus, ujar Theresia Yoslin Tambunan (26), Karyawan Swasta di Jakarta

Menurut Rakhmat Nur Hakim (34) Praktisi Komunikasi di Jakarta, skema ini tidak menarik. Memperpanjang tenor sama dengan mempermahal total biaya KPR. Pemerintah semestinya bangun rusun khusus seperti di Singapura di tengah kota. Rusunawa untuk masyarakat menengah-bawah, rusunami untuk masyarakat menengah tetapi dengan harga wajar. Bukan dengan harga dan skema KPR. Saat ini, kontrak rumah di Jakarta masih menjadi opsi karena ongkos untuk bekerja dan beraktivitas di pusat kota tidak besar. Angela Shinta Dara (27) Karyawan Swasta di Jakarta Rasa, mengatakan, untuk punya komitmen berutang jangka panjang 35 tahun itu menyeramkan. Secara pribadi, selama belum bisa beli rumah tunai, tidak masalah untuk kontrak (rumah) dulu. Lebih takut komitmen utang jangka panjang karena belum ada pasokan rumah terjangkau. Pernah tertarik KPR, tetapi dengan pertimbangan tadi, rasanya urung. (Yoga)

Warga Kampug Bayam menolak rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memindahkan mereka ke rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakut. Warga tetap ingin menghuni Kampung Susun Bayam. Warga menilai pihaknya sudah terdaftar dalam verifikasi penghuni oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Pemprov DKI Jakarta berdasar Surat Wali Kota Jakut No e-0176/PU.04.00 yang dikeluarkan Juni 2022. Warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Kampung Bayam dengan dukungan LBH Jakarta dan Jaringan Rakyat Miskin Kota meminta tiga hal kepada PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan kunci unit Kampung Susun Bayam kepada warga yang terverifikasi berdasarkan Surat Wali Kota Jakut dan memproses penempatan warga sesuai program penataan kampong dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.

Kedua, warga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana pemindahan warga Kampung Bayam ke tempat lain sebagai tempat tinggal tetap, seperti Rusun Nagrak. Ketiga, warga meminta penghentian upaya hukum terhadap warga Kampung Bayam yang sedang menuntut haknya karena warga dilindungi oleh hukum dan HAM untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. Shirley, salah satu wakil warga yang direlokasi ke Rusun Nagrak, mengatakan, warga mengajukan tiga permintaan itu lantaran Kampung Susun Bayam sudah siap huni. Selain itu, warga sudah mendapatkan surat calon penghuni dan no unit hunian, sementara pembangunan rusun baru hanya menambah beban warga. ”Kami semakin lama menanti kepastian hak atas tempat tinggal yang layak,” ujar Shirley, Sabtu (27/1). Pembangunan rusun itu akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai akhir 2025. (Yoga)

Penanaman karang di perairan Desa Lewotobi membuahkan hasil. Ikan mudah didapatkan langsung dari sarangnya. Efren Tumu (24) keluar dari dalam air menenteng enam ikan karang jenis kakap dan kerapu yang dijemput dari rumahnya di antara terumbu karang pada kedalaman hingga 15 meter di pesisir Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Flores Timur, NTT. ”Kebetulan arus air laut tidak terlalu kencang. Di bawah banyak ikan, tinggal saya pilih mana yang perlu diambil. Jadi, bukan lagi mencari ikan, tetapi seperti menjemput ikan dari sarangnya,” kata Efren, awal Januari 2024. Sejak usia 14 tahun, ia sering memanah ikan di dasar laut menggunakan senapan tradisional dan sebatang anak panah. Setiap hari, ketika air laut teduh, Efren dan belasan pemuda di desa itu memanah ikan karang. Setiap orang bisa mendapat hingga belasan ekor. Mereka menjualnya ke masyarakat desa itu dan desa-desa tetangga dengan harga Rp 25.000 per kg.

Penjualan ikan karang kini menjadi mata pencarian sebagian anak muda. Agar populasi ikan tidak menurun, waktu perburuan dibatasi dan ukuran ikan yang dipanah pun tidak boleh kurang dari 15 sentimeter panjangnya. Ikan kecil tidak boleh dipanah. Populasi ikan relatif stabil sejak belasan tahun silam seiring perbaikan ekosistem laut lewat program penanaman karang yang dilakukan selama 8 tahun terakhir.

Dulu perairan di depan pesisir Desa Lewotobi menjadi surga pelaku pengeboman ikan. Hampir setiap hari terdengar ledakan besar yang merusak ekosistem bawah laut. ”Banyak populasi ikan hilang,” tutur Tarsius Buto Muda, Kepala Desa Lewotobi. Melihat kondisi itu, pemerintah desa bekerja sama dengan LSM menanam karang. Total sebanyak 35 media tanam, dengan 25 media berukuran 1 meter persegi dan 10 media berukuran 3 meter persegi. Untuk menjaga kelestarian biota laut dan pesisir, pada 2017 terbitlah Peraturan Desa Lewotobi No 9 tentang Perlindungan Pesisir dan Laut Desa Lewotobi. Lewotobi menjadi desa pertama di Flores Timur yang memiliki perdes tersebut. Kini masih menjadi satu-satunya. (Yoga)

Reli Indeks  Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlangsung sejak November 2023 terganjal oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS)  yang melampui prediksi. Pada pekan lalu, IHSG terpangkas 1,25% ke level 7.137, sedangkan market cap terkikis 0,65% menjadi  Rp11,345 triliun dari Rp11.420 riliun. Selama Januari 2024, indeks turun 1,87%, dibandingkan  sepanjang 2023 yang tumbuh 6%. Tren ini diprediksi terus berlanjut dalam   beberapa bulan kedepan . Alasannya, perbaikan ekonomi AS, yang terlihat pada kuatnya pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja bisa membuat rencana penurunan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) mundur dari Maret 2024 menjadi semester II. Keadaan ini membuat indeks AS menguat, sehingga rupiah terpukul. Sementara itu, imbal hasil (yield) US Treasury (UST) seri banchmark 10 tahun kembali menembus level 4%. (Yetede)