Kenaikan tarif pajak bumi bangunan (PBB) dinilai memberatkan perekonomian nasional. termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya ditunda dan dikaji ulang.  "Kenaikan tarif PBB sebesar 66,67% sangat memberatkan, karena itu harus ditunda. Untuk selanjutnya dilakukan kajian ulang  yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk menyusun formula insentifnya," tegas Ketua Umum DPP Real estate Indonesia Joko Suranto di Jakarta baru-baru ini.  Hal senada dilontarkan oleh pengamat properti, Anton Sitorus. Dia menilai, saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan tarif PBB mengingat perekonomian belum pulih akan memberatkan masyarakat," ujar Anton, kepada Investor Daily. "Ketika itulah sektor properti akan terdampak, penjualan akan menurun. Apalagi, saat ini, pasar properti juga belum pulih dan bangkit," kata Aton. (Yetede)

PT harum Energy Tbk (HRUM) melalui anak usahanya, PT Harum Nickle Industry (HNI) mengakuisisi 1,21 juta saham atau mewakili 60,7% saham PT Westrong Metal Industry (WMI) senilai US$ 215 jta (setara Rp3,4 triliun) dari Prime Investment  Capital Limited (PICL) dan Walsin Singapore Pte Ltd (WS). Transaksi ini sekaligus  menempatkan HRUM  sebagai  pengendali WMI dengan kepemilikan sebanyak 80,7% dari sebelumnya 20% saham.  WMI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel di Weda bay Industrial Park, Maluku Utara. Smelter ini mempunyai empat  lini rotary kiln eletric furnace dengan prasarana pendukung dan fasilitas konverter untuk menghasilkan  produk high-grade nikle-matte berkapasitas  produksi terpasang tahunan sebesar 56.000 ton nikel yang terkandung dalam produk high-grade nickle-matte. Saat ini, proyek WMI memasuki tahap akhir  konstruksi dan ditargetkan  dapat memulai operasi komersial pada kuartal II-2024. (Yetede)

Operator Telekomunikasi (Telko) di Tanah Air menyatakan kesiapannya  untuk menjual paket internet berbasis jaringan kabel (fixed internet broadband) minimal mulai dari kecepatan 100 mega byte per second (Mbps) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyambut rencana kebijakan kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memacu kecepatan internet dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 menyebutkan, penetrasi internet  telah menjangkau 215,63 juta (78,19%) penduduk Indonesia. Sebagian besar (74,34%) masyarakat masih mengakses internet seluler berbasis based tranciever station (BST) dan baru 25,66% telah berlangganan internet kabel di rumahnya. (Yetede)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sepanjang tahun ini membidik angkutan barang sebesar 68,3 juta ton atau naik 7% dibanding tahun lalu sebesar 63,7 juta ton. Vice President Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, sejumlah inovasi dilakukan untuk memenuhi target tersebut, diantaranya mengkonversikan kereta bagasi biasa menjadi kereta bagasi berpendingin untuk distribusi hasil perikanan serta mentranformasi model bisnis angkutan barang KAI dari pola layanan station  to station (S2S) menjadi end-to- end (E2E)  lewat kolaborasi antar pelaku logistik. "KAI Group terus membangun kolaborasi sinergi BUMN pada kluster logistik untuk operasi layanan angkutan barang E2E antar pulau dan lanjutan untuk dapat mendukung  biaya logistik yang kompetitif  serta mengurangi dampak eksternalitas seperti kemacetan, polusi, jalan-jalan yang rusak, serta meningkatkan daya saing global," kata Joni. (Yetede)

Pemerintah menggebu-gebu menggerojok dana bantuan sosial (bansos) tahun ini. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, September 2023, pemerintah langsung menggeber beragam program bantalan sosial tambahan untuk masyarakat. Alhasil, alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun politik tahun 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Sebut saja, program yang baru meluncur yakni  mitigasi risiko pangan. Ini program bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi pengganti El Nino. Program pemerintah ini akan digelontorkan Januari, Februari, hingga Maret 2024. Program ini memberikan bantuan Rp 200.000 per bulan dengan menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini artinya, tiap keluarga akan menerima Rp 600.000. "Anggaran BLT tiga bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan, pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja dengan menjangkau 1,2 juta orang. Untuk program ini, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 4,8 triliun. Dengan sederet program tambahan itu, pemerintah belum memastikan sumber anggaran penyokongnya.  Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, sebagian anggaran bansos ada di APBN 2024. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan penyaluran bansos di awal tahun berefek positif bagi penyerapan anggaran.  Alhasil, upaya pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan terwujud. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio juga menilai, pihak-pihak tertentu berpotensi memanfaatkan momentum tahun politik, termasuk penyaluran bansos. 

Ekonomi yang tengah tumbuh menyebabkan bisnis properti semakin menggeliat. Maka, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menargetkan pendapatan bisa tumbuh di rentang 20% hingga 30% tahun ini. Target tersebut menurut Direktur Keuangan INPP, Surina berdasarkan atas sejumlah asumsi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih tumbuh kisaran 5%, "Namun kami tetap mewaspadai inflasi hingga kebijakan suku bunga,” terang Surina, dalam paparan publik, Senin (29/1). INPP juga mewaspadai sentimen geopolitik dari luar negeri, mengingat ada sekitar 25 pemilihan umum di berbagai negara pada tahun ini. Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menambahkan, industri pariwisata dalam negeri yang mulai tumbuh menjadi angin segar bagi INPP. Maklum, emiten ini mempunyai sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan. Anthony memproyeksi, kuartal pertama 2024 akan menjadi musim kunjungan yang rendah (low season). Kuartal pertama biasanya hanya menyumbang 18% dari  pendapatan INPP setiap tahun. Surina membeberkan alasan Bandung dan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi INPP. Di Bandung, permintaan pelanggan ritel INPP untuk ekspansi cukup tinggi. Ditambah tingkat kunjungan mal di Bandung cukup tinggi, terlebih di akhir pekan. Untuk menunjang ekspansi bisnis tahun ini, INPP akan menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor komersial dengan adanya proyek di Semarang dan Bandung.

Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil menuai laba jumbo sepanjang tahun lalu. Tapi tak dipungkiri, perlambatan laju pertumbuhan kinerja BBCA masih akan terjadi pada tahun ini. Tahun lalu, emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia itu mencetak pertumbuhan laba bersih 19,4% menjadi Rp 48,6 triliun. Tapi, pertumbuhan laba BBCA melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang naik hingga 29,6% secara tahunan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, melambatnya pertumbuhan BBCA disebabkan beban operasional naik hingga Rp 5 triliun atau 5,45% dari 2022. Sehingga tetap ada potensi perlambatan pertumbuhan BBCA pada tahun ini. Oleh karena itu, Nico memperkirakan, tahun ini BBCA tetap melanjutkan kinerja apiknya. Potensi penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve berpeluang mendorong peningkatan kredit. Aktivitas transaksi juga bakal naik akibat pertumbuhan daya beli dan konsumsi dari pemilu. Analis Senior Sucor Sekuritas, Edward Lowis juga memperkirakan, kinerja laba bersih BBCA hanya akan tumbuh 12% pada 2024 menjadi Rp 54,39 triliun.

"Kami mengantisipasi peningkatan pendapatan bunga dengan peningkatan imbal hasil aset," katanya. BBCA juga akan menyesuaikan suku bunga kredit sebesar 25-50 basis poin tahun ini setelah mempertahankannya selama kenaikan suku bunga baru-baru ini. Net interest margin (NIM) secara konservatif diproyeksikan stabil di level 5,5%-5,6%. Di sisi lain, kualitas aset secara keseluruhan diproyeksikan akan membaik lebih lanjut dengan rasio kredit berisiko (LAR) kemungkinan menurun menjadi 4%-6% dibanding tahun 2023 sebesar 6,9%. Edward mengatakan, perbaikan ini memungkinkan BBCA mempertahankan biaya kredit rendah pada 30-40 bps karena cakupan LAR tetap pada 70% di tahun 2023. Analis BRI Danareksa, Victor Stefano mengatakan, proyeksi kinerja BBCA masih sejalan dengan perkiraannya. "Namun, kami memangkas estimasi laba BBCA tahun 2024 sebesar 3% karena biaya yang lebih rendah dari perkiraan di tahun 2023," katanya dalam riset Senin (29/1). Kendati begitu, Victor memperkirakan kinerja BBCA akan tetap tumbuh. Laba bersih BBCA diperkirakan menyentuh angka Rp 58,09 triliun atau naik 9,64% yoy tahun ini.Pertumbuhan kinerja BBCA didorong dari penyaluran kredit. Tahun 2023, pertumbuhan kredit BBCA mencapai 13,9%, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 10%.

Pelaku usaha properti optimistis penjualan residensial pada tahun ini terkerek pada kisaran 10%—15%, sejalan dengan berlanjutnya program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan target itu sejalan dengan implementasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) periode November—Desember 2023 yang mampu mendongkrak penjualan perumahan.Akan tetapi, Daniel mempertanyakan keberlanjutan program insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 setelah pemerintah tidak kunjung merilis instruksi pelaksanaan penerapan insentif itu. Menurutnya, payung hukum penerapan PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2023 hanya mengatur realisasi pemberian PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Khusus tahun ini, belum ada aturan turunannya. Alhasil, banyak developer properti yang menunda proses akad. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Su ranto juga berkeyakinan sektor properti tumbuh mencapai 10% sepanjang 2024. Menurut perhitungan, dia menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan sektor properti sebesar 0,5%—0,75% per bulan karena terdorong implementasi insentif PPN DTP. Di samping itu, gelaran kontestasi politik juga dipercaya mengakselerasi geliat industri properti. Alasannya, Joko memprediksi bahwa setidaknya akan ada peningkatan uang beredar mencapai Rp200 triliun. Kebijakan fiskal pada sektor properti itu untuk mendongkrak ekonomi dalam negeri, mengingat industri properti memiliki efek berganda dan mampu menciptakan lapangan kerja yang juga cukup besar. Mengacu pada PMK 120/2023 Pasal 2 (1), insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Pemberian PPN 100% ditanggung pemerintah berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024 bagi rumah baru seharga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga Rp5 miliar, hanya Rp2 miliar yang ditanggung 100%.