Pemerintah menggebu-gebu menggerojok dana bantuan sosial (bansos) tahun ini. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, September 2023, pemerintah langsung menggeber beragam program bantalan sosial tambahan untuk masyarakat. Alhasil, alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun politik tahun 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Sebut saja, program yang baru meluncur yakni  mitigasi risiko pangan. Ini program bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi pengganti El Nino. Program pemerintah ini akan digelontorkan Januari, Februari, hingga Maret 2024. Program ini memberikan bantuan Rp 200.000 per bulan dengan menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini artinya, tiap keluarga akan menerima Rp 600.000. "Anggaran BLT tiga bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan, pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja dengan menjangkau 1,2 juta orang. Untuk program ini, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 4,8 triliun. Dengan sederet program tambahan itu, pemerintah belum memastikan sumber anggaran penyokongnya.  Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, sebagian anggaran bansos ada di APBN 2024. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan penyaluran bansos di awal tahun berefek positif bagi penyerapan anggaran.  Alhasil, upaya pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan terwujud. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio juga menilai, pihak-pihak tertentu berpotensi memanfaatkan momentum tahun politik, termasuk penyaluran bansos. 

Ekonomi yang tengah tumbuh menyebabkan bisnis properti semakin menggeliat. Maka, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menargetkan pendapatan bisa tumbuh di rentang 20% hingga 30% tahun ini. Target tersebut menurut Direktur Keuangan INPP, Surina berdasarkan atas sejumlah asumsi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih tumbuh kisaran 5%, "Namun kami tetap mewaspadai inflasi hingga kebijakan suku bunga,” terang Surina, dalam paparan publik, Senin (29/1). INPP juga mewaspadai sentimen geopolitik dari luar negeri, mengingat ada sekitar 25 pemilihan umum di berbagai negara pada tahun ini. Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menambahkan, industri pariwisata dalam negeri yang mulai tumbuh menjadi angin segar bagi INPP. Maklum, emiten ini mempunyai sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan. Anthony memproyeksi, kuartal pertama 2024 akan menjadi musim kunjungan yang rendah (low season). Kuartal pertama biasanya hanya menyumbang 18% dari  pendapatan INPP setiap tahun. Surina membeberkan alasan Bandung dan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi INPP. Di Bandung, permintaan pelanggan ritel INPP untuk ekspansi cukup tinggi. Ditambah tingkat kunjungan mal di Bandung cukup tinggi, terlebih di akhir pekan. Untuk menunjang ekspansi bisnis tahun ini, INPP akan menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor komersial dengan adanya proyek di Semarang dan Bandung.

Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil menuai laba jumbo sepanjang tahun lalu. Tapi tak dipungkiri, perlambatan laju pertumbuhan kinerja BBCA masih akan terjadi pada tahun ini. Tahun lalu, emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia itu mencetak pertumbuhan laba bersih 19,4% menjadi Rp 48,6 triliun. Tapi, pertumbuhan laba BBCA melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang naik hingga 29,6% secara tahunan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, melambatnya pertumbuhan BBCA disebabkan beban operasional naik hingga Rp 5 triliun atau 5,45% dari 2022. Sehingga tetap ada potensi perlambatan pertumbuhan BBCA pada tahun ini. Oleh karena itu, Nico memperkirakan, tahun ini BBCA tetap melanjutkan kinerja apiknya. Potensi penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve berpeluang mendorong peningkatan kredit. Aktivitas transaksi juga bakal naik akibat pertumbuhan daya beli dan konsumsi dari pemilu. Analis Senior Sucor Sekuritas, Edward Lowis juga memperkirakan, kinerja laba bersih BBCA hanya akan tumbuh 12% pada 2024 menjadi Rp 54,39 triliun.

"Kami mengantisipasi peningkatan pendapatan bunga dengan peningkatan imbal hasil aset," katanya. BBCA juga akan menyesuaikan suku bunga kredit sebesar 25-50 basis poin tahun ini setelah mempertahankannya selama kenaikan suku bunga baru-baru ini. Net interest margin (NIM) secara konservatif diproyeksikan stabil di level 5,5%-5,6%. Di sisi lain, kualitas aset secara keseluruhan diproyeksikan akan membaik lebih lanjut dengan rasio kredit berisiko (LAR) kemungkinan menurun menjadi 4%-6% dibanding tahun 2023 sebesar 6,9%. Edward mengatakan, perbaikan ini memungkinkan BBCA mempertahankan biaya kredit rendah pada 30-40 bps karena cakupan LAR tetap pada 70% di tahun 2023. Analis BRI Danareksa, Victor Stefano mengatakan, proyeksi kinerja BBCA masih sejalan dengan perkiraannya. "Namun, kami memangkas estimasi laba BBCA tahun 2024 sebesar 3% karena biaya yang lebih rendah dari perkiraan di tahun 2023," katanya dalam riset Senin (29/1). Kendati begitu, Victor memperkirakan kinerja BBCA akan tetap tumbuh. Laba bersih BBCA diperkirakan menyentuh angka Rp 58,09 triliun atau naik 9,64% yoy tahun ini.Pertumbuhan kinerja BBCA didorong dari penyaluran kredit. Tahun 2023, pertumbuhan kredit BBCA mencapai 13,9%, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 10%.

Pelaku usaha properti optimistis penjualan residensial pada tahun ini terkerek pada kisaran 10%—15%, sejalan dengan berlanjutnya program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan target itu sejalan dengan implementasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) periode November—Desember 2023 yang mampu mendongkrak penjualan perumahan.Akan tetapi, Daniel mempertanyakan keberlanjutan program insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 setelah pemerintah tidak kunjung merilis instruksi pelaksanaan penerapan insentif itu. Menurutnya, payung hukum penerapan PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2023 hanya mengatur realisasi pemberian PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Khusus tahun ini, belum ada aturan turunannya. Alhasil, banyak developer properti yang menunda proses akad. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Su ranto juga berkeyakinan sektor properti tumbuh mencapai 10% sepanjang 2024. Menurut perhitungan, dia menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan sektor properti sebesar 0,5%—0,75% per bulan karena terdorong implementasi insentif PPN DTP. Di samping itu, gelaran kontestasi politik juga dipercaya mengakselerasi geliat industri properti. Alasannya, Joko memprediksi bahwa setidaknya akan ada peningkatan uang beredar mencapai Rp200 triliun. Kebijakan fiskal pada sektor properti itu untuk mendongkrak ekonomi dalam negeri, mengingat industri properti memiliki efek berganda dan mampu menciptakan lapangan kerja yang juga cukup besar. Mengacu pada PMK 120/2023 Pasal 2 (1), insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Pemberian PPN 100% ditanggung pemerintah berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024 bagi rumah baru seharga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga Rp5 miliar, hanya Rp2 miliar yang ditanggung 100%.

Perusahaan rintisan atau start-up bak cendawan di musim hujan sejak 2020, tatkala dunia dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Terbatasnya aktivitas masyarakat, melahirkan ide-ide bisnis baru untuk memberikan layanan kepada konsumen berbasis digital. Sekitar pertengahan Juni 2020, Fabelio mengumumkan per olehan putaran pendanaan Seri C senilai US$9 juta yang dipimpin oleh perusahaan ventura asal Taiwan, AppWorks, Endeavour Catalyst, dan MDI Ventures. Dengan kucuran modal itu, perusahaan peritel berbasis online tersebut secara total meraup dana hingga US$20 juta atau sekitar Rp300 miliar sejak berdiri. Fabelio pun percaya diri dengan rencana bisnis yang dijalankan untuk memacu ekspansi ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Bali.  Menurut CEO & Co-Founder Fabelio Marshall Tegar Utoyo, fokus perusahaan yakni meningkatkan kategori produk dan waktu pengiriman, termasuk memperluas bisnis ke seluruh Indonesia. Selang 2 tahun kemudian, Fabelio dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2022. Adalah PT Harta Djaya Karya yang membawa PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) ke meja hijau. Beberapa pihak yang mengetahui perkara tersebut menyatakan nilai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Fabelio sekitar Rp100 miliar. Kasus pailit dialami pula oleh start-up penyedia jasa working-space, Co-Hive atau PT Evi Asia Tenggara. Awal 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Evi Asia Tenggara (Co-Hive) dalam keadaan pailit menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bisnis Bersama Berkah. Rontoknya sejumlah perusahaan rintisan seolah menandai berakhirnya pesta ‘bakar uang’. 

Start-up yang gagal bersaing, tidak mampu menemukan model bisnis yang tepat, atau salah dalam tata kelola, pada akhirnya terpaksa gulung tikar. Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura menyatakan fenomena tutupnya sejumlah start-up pada tahun lalu, justru terjadi kepada perusahaan yang disuntik dana besar dengan jumlah besar. Menurutnya, fenomena itu mesti menjadi perhatian pemerintah. Apabila fenomena start-up yang disuntik dana jumbo kemudian mati, dampaknya bisa memengaruhi pergerakan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat kepercayaan investor terhadap aktivitas investasi di dalam negeri. Fenomena itu mirip dengan kondisi para perusahaan rintisan yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal, tapi justru harga sahamnya rontok. Para pemilik modal atau venture capital terlihat mencermati dalam kurun sekitar 5 tahun sebagai fase krusial untuk melihat perkembangan perusahaan rintisan semenjak pertama kali mendapat kucuran pendanaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bain & Company dan AC Ventures pada pengujung 2023, total pendanaan oleh venture capital sekitar US$700 juta. Jumlah itu melorot tajam dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai US$3,6 miliar. Menurut Co-Founder & Managing Partner at Ideosource VC Edward Ismawan Chamdani, sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para start-up dengan situasi pasar yang sedang terkoreksi. Sisi baiknya, katanya, kondisi riil start-up sekarang ini menjadi lebih transparan dan tidak bisa menutup diri dengan berbagai macam dinamika di internal masing-masing. Ketua Umum Asosiasi Tech Startup Indonesia Handito Joewono menilai fenomena tutupnya perusahaan start-up merupakan sesuatu yang normal. Justru menjadi tidak normal ketika semua perusahaan start-up tumbuh pesat. Terlebih, dia menyebut, selama ini memang hanya kurang dari 5% start-up yang mampu melewati tantangan menjadi perusahaan yang stabil.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono mengatakan, konsep kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan bakal meningkatkan arus pergerakan barang dari dan menuju pelabuhan. Menurutnya, integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri juga akan mempercepat pengiriman barang. “Kami sangat terbuka sejak awal bahwa ini harus berkolaborasi. Ini juga akan terus kami dorong ke pemerintah agar kebutuhan industri selaras dengan pelabuhan yang ada,” katanya dalam acara Capaian 2023 dan Rencana Kerja 2024 Sub-holding PT Pelabuhan Indonesia, Minggu (28/1). Arif melanjutkan, Pelindo merupakan perusahaan penyedia jasa yang bergantung kepada aktivitas lalu lintas (traffic) di pelabuhan. Dia melanjutkan, Pelindo tengah berupaya menjadi traffic creator untuk meningkatkan kinerja perseroan. Sebaliknya, sebuah pelabuhan juga akan membutuhkan kegiatan perindustrian untuk menggenjot aktivitas lalu lintas di kawasannya. “Masterplan untuk pelabuhan itu tidak boleh terlepas dari masterplan industri, dan sebaliknya. Saat ada integrasi antara keduanya, maka saat kami membangun dari sisi pelabuhan akan sesuai dengan industri yang ada,” jelas Arif. CEO PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) Muhammad Adji menyatakan, pihaknya berupaya mengembangkan usahanya menjadi trade facilitator dan trade generator. Sejumlah upaya akan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan mengembangkan konektivitas antara pelabuhan dan ekosistem industri. Adji menuturkan, konektivitas yang optimal antara pelabuhan dan ekosistem industri yang ada menjadi salah satu kunci utama SPTP menjadi trade facilitator atau trade generator di sebuah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas tersebut adalah mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri yang ada pada sebuah daerah. Salah satu contoh penerapan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, kecepatan bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola SPTP bisa mencapai 38 boks per hari dari sebelumnya sekitar 20 boks per hari. Bahkan, kapasitas tertinggi bongkar muat SPTP bahkan sempat mencapai 61 boks per harinya.

Dunia usaha cenderung optimistis menghadapi Pemilu 2024 karena indikator ekonomi dan sosial terjaga dengan baik. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai bersama agar kualitas dan legitimasi pemilu tidak ternodai, mulai dari memastikan kesiapan logistik pemilu hingga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertajuk ”Peta Politik Mutakhir dan Harapan Dunia Usaha”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1) memaparkan, ada sejumlah indicator yang memberi harapan bagi stabilitas ekonomi di tengah pemilu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan 5 %. Kinerja perdagangan internasional juga terus naik, bahkan surplus, sehingga neraca modal (capital account) dan neraca transaksi berjalan (current account) terjaga. Dari capaian inflasi, inflasi inti (core inflation) Indonesia juga masih terkendali sebagaimana diproyeksikan BI dalam kisaran 2,5±1 %. Citi juga menganalisis kondisi pasar saham (equity capital market) dan pasar surat utang (bond market) sejumlah negara emerging market di 50 pemilu terakhir sejak 1980.

Umumnya, di negara-negara lain, pasar saham turun 3-6 bulan sebelum pemilu, lalu baru naik lagi 6 bulan seusai pemilu. Namun, di empat pemilu terakhir Indonesia, pasar saham menunjukkan kinerja baik 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu. Director of Public Affairs PT Djarum Mutiara Diah Asmara meyakini, stabilitas ekonomi dan optimisme pasar sebagaimana disampaikan Batara akan terjaga apabila Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih melalui pilpres karena ia meyakini semua pemimpin mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh. ”Yang penting proses pemilunya. Kami tentu mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga semoga bisa tinggi sehingga legitimasi pemimpinnya juga baik,” ucap Mutiara. Sejumlah pengusaha juga mewanti-wanti KPU terkait tantangan mewujudkan pemilu dengan legitimasi tinggi. (Yoga)

Dominasi produk impor di lokapasar Indonesia menunjukkan, produk impor telah membajak digitalisasi UMKM dalam negeri. Melalui digitalisasi, UMKM kita diharapkan bisa menjadi bagian dari ekosistem produksi dalam negeri. Namun, yang terjadi, UMKM kita justru hanya menjadi mitra penjual (reseller) produk impor (Kompas, 25/1/2024). Akibatnya, nilai tambah terbesar tidak dinikmati pelaku industri dalam negeri, tetapi justru produsen produk impor di negara asal. Serbuan produk impor legal ataupun illegal yang mendesak produk lokal merupakan fenomena yang sudah lama dikeluhkan pelaku industri dalam negeri. Invasi produk impor itu kian terbuka lebar dengan digitalisasi ekonomi, yang peluangnya gagal dimanfaatkan produsen UMKM lokal. Deindustrialisasi dan kian terdesaknya produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor membuat banyak pelaku industri akhirnya lebih memilih banting setir jadi pedagang, importir, bahkan penyelundup produk impor.

Akibatnya, yang terjadi bukan perluasan basis produksi dan akses pasar UMKM, melainkan mereka justru menjadi bagian dari jaringan kekuatan masif yang ikut menggembosi industri dan pangsa pasar produk dalam negeri di pasar dalam negeri sendiri. Fakta, hanya 6,8 % UMKM di lokapasar yang menjual produk sendiri juga menjadi gambaran lemahnya fondasi manufaktur kita. Berdasarkan data BPS, UMKM kita dominan bergerak di bidang perdagangan, yakni 46,40 %. Kondisi ini ikut menyumbang naiknya angka impor produk konsumtif. Di sektor produksi, secara umum UMKM kita juga gagal melakukan lompatan menjadi UMKM tangguh yang mampu bersaing di produk-produk berkualitas tinggi lewat inovasi dan teknologi di pasar global sebagaimana UMKM di negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Dari 62 juta UMKM kita, kontribusi terhadap total ekspor hanya 0,01 %. Pertumbuhan UMKM yang sehat bukan hanya tecermin dari penguasaan pasar domestik, melainkan juga seberapa banyak UMKM kita mampu menerobos pasar ekspor. (Yoga)

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)