Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 % dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda. UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada sosialisasi.

Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)

Meskipun secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, pergerakan nilai tukar rupiah ke depan masih bisa melemah akibat dinamika global dan domestik terkini, termasuk kondisi politik yang kian panas. Rupiah pun diprediksi baru akan menguat pada paruh kedua tahun 2024 setelah ketidak pastian dalam dan luar negeri berakhir. Nilai tukar rupiah pada akhir Desember 2023 ditutup menguat 1,1 % secara tahunan dibandingkan akhir tahun 2022. Kondisi ini pun masih lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan ASEAN, seperti baht Thailand yang menguat 0,76 % dan peso Filipina yang menguat 0,62 % secara tahunan. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (30/1) ditutup di level Rp 15.796 per USD. Meski demikian, BI mengantisipasi adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah di awal tahun akibat banyaknya ketidakpastian dan gejolak terkini. BI pun memperkirakan nasib rupiah masih akan serba tak pasti pada awal tahun dan baru menguat pada paruh kedua tahun 2024.

”Berdasarkan faktor-faktor fundamental itu, semestinya memang rupiah menguat. Tetapi, kalau dalam jangka pendek ini ada faktor-faktor yang menimbulkan sentimen, itu bisa berpengaruh menekan nilai tukar. Bukan hanya rupiah, melainkan juga mata uang seluruh dunia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1). Ia mencontohkan beberapa sentimen yang sedang ramai akhir-akhir ini, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan, berita tentang kebijakan ekonomi China yang menghentikan peminjaman saham tertentu agar pasar sahamnya tidak merosot, serta ”tebak-tebakan” pasar mengenai kebijakan The Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya (fed fund rate).

Kondisi dalam negeri yang semakin panas menjelang  perhelatan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang ikut berdampak pada stabilitas rupiah. Berdasarkan tren pemilu selama ini, depresiasi rupiah biasanya  mencapai puncak sebelum tahun pemilu dan mengalami moderasi sepanjang tahun pemilu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meskipun perkembangan rupiah secara historis lebih dipengaruhi oleh faktor global, dinamika domestik dan factor sentimen menjelang pemilu ikut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Akibat investor yang wait and see, nilai tukar rupiah biasanya akan melemah. Menkeu Sri Mulyani menambahkan, secara umum stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter-fiskal pemerintah dan BI. Selain itu, prospek ekonomi Indonesia yang positif juga akan menarik masuknya aliran modal(capital inflow) ke dalam negeri. (AGE/BK (Yoga)

Seiring dibukanya ruang perdagangan karbon, Pemprov Sumsel mengincar nilai ekonomi karbon melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memakan biaya besar setiap tahun. ”Manfaat dari NEK (nilai ekonomi karbon) sangat kami harapkan untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sangat besar, seperti penggunaan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra seusai Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (30/1).

NEK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Menurut KLHK, ada lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan NEK, yakni energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Edward mengatakan, dari lima sektor itu, Sumsel berpeluang besar mendapatkan NEK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forestry and other land use/FOLU). Penggunaan lahan lainnya itu meliputi pertanian dan perkebunan.  

”Sektor itu yang kami dorong untuk mendapatkan insentif dari upaya penurunan emisi GRK, antara lain, dengan cara menekan dampak karhutla,” katanya. Pemprov Sumsel percaya diri karena mampu menekan dampak karhutla pada 2023. Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 jadi tahun terpanas sejak 1940 karena dampak El Nino. Meski demikian, luas karhutla di Sumsel pada 2023 tidak lebih buruk daripada 2019 yang menjadi salah satu tahun terpanas. Pada 2024, yang masih terdampak El Nino, kata Edward, pihaknya bersama instansi terkait menyiapkan diri lebih awal sebelum tiba musim kemarau. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, sejauh ini Indonesia menjadi negara penerima pembayaran result based payment (RBP) terbesar di dunia, antara lain, 103 juta USD dari Green Climate Fund dan 156 juta USD dari Pemerintah Norwegia. Selain itu, ada dua daerah percobaan yang merasakan manfaat itu dari sejumlah lembaga, yaitu Kaltim dan Jambi. (Yoga)

Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur kian mengancam perikanan global. Hasil studi terbaru yang dirilis Global Fishing Watch menemukan, 75 % kapal-kapal penangkapan ikan berskala industri di dunia tak terpantau publik. Global Fishing Watch bekerja sama dengan peneliti Universitas Wisconsin-Madison, Duke University, UC Santa Barbara, dan SkyTruth menganalisis citra satelit selama periode 2017-2021. Mereka mendeteksi kapal dan infrastruktur lepas pantai di perairan pesisir pada enam benua yang sebagian besar merupakan wilayah aktivitas industri. Hasil analisis menunjukkan, aktivitas kapal-kapal itu tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak terdeteksi sistem pemantauan publik.

Organisasi konservasi laut internasional, Oceana.Org, yang juga pendiri Global Fishing Watch, menyebut, jumlah kapal perikanan skala industri di dunia mencapai 440.000 kapal. Hasil tang kapannya 72 % total penangkapan ikan di laut. ”Pemerintah tidak akan bisa mengelola apa yang mereka tidak bisa lihat,” kata Jacqueline Savitz, Chief Policy Officer Oceana, dalam keterangan pers, Rabu (3/1). Hasil penelitian Global Fishing Watch juga menemukan banyak kapal penangkap ikan gelap beroperasi di kawasan perlindungan laut. Kehadiran armada gelap itu menimbulkan tantangan besar bagi dunia dalam upaya melindungi dan mengelola sumber daya ikan.

”Revolusi industri baru telah muncul di lautan kita tanpa terdeteksi sampai sekarang,” ujar David Kroodsma, Director of Research and Innovation Global Fishing Watch, dalam rilis Global Fishing Watch. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (ilegal, unreported, unregulated/IUU fishing), yang juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir, menjadi pemicu utama terkurasnya sumber daya laut yang mengancam ketahanan pangan dunia dan memukul rasa keadilan bagi pelaku usaha perikanan yang selama ini patuh regulasi. Bentuk IUU fishing, antara lain, penangkapan ikan tanpa izin, pelanggaran batas wilayah tangkapan, penangkapan ikan berlebih, dan penggunaan alat tangkap ikan yang terlarang dan merusak ekosistem.

Kerugian dari IUU fishing itu ditaksir berkisar 10 miliar USD - 23 miliar USD (Rp 158 triliun - Rp 363,4 triliun). Lemahnya tata kelola perdagangan komoditas perikanan menyebabkan penurunan stok dan kualitas perikanan, selain berdampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Felicia Nugroho, dalam konferensi pers, pekan lalu, mengungkap, laporan Indeks Risiko IUU Fishing perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab, laporan itu menjadi rujukan pasar internasional untuk memilah produk perikanan laut yang terhindar dari praktik perikanan ilegal. Badan-badan perdagangan juga menggunakan laporan itu untuk menghindari risiko masuknya ikan dari sumber ilegal ke negara. ”(Laporan) ini akan sangat berdampak jika pembuat kebijakan tidak melihat ini sebagai langkah-langkah (perbaikan) ke depan,” ujarnya. (Yoga)

Mariyem (64) dengan cekatan memotong plastik di sekeliling kue berwarna coklat dengan wujud bundar yang telah selesai dibuat dan akan dikemas di industri kue Bak Cang Kue Mangkuk di Kampung Tukangan, Danurejan, Yogyakarta, Selasa (30/1). Ia rutin membantu produksi di tempat itu sejak tahun 1973. Pabrik kue keranjang itu, tahun ini mempekerjakan enam pekerja harian lepas, termasuk Mariyem. Pembuatan kue di tempat usaha yang dirintis warga keturunan Tionghoa, Siauw Boen Tyhauw, sekitar tahun 1960 itu hanya dilakukan setiap setahun sekali menjelang hari raya Imlek. Kue yang dalam Bahasa Mandarin bernama nian gao itu menjadi penganan khas yang banyak disantap warga keturunan Tionghoa saat perayaan Imlek.

Cita rasa manis dari makanan yang dibuat dari beras ketan dan gula awalnya dipercaya sebagai hidangan yang ditujukan untuk menyenangkan Dewa Tungku (Cau Kun Kong) agar membawa laporan yang menyenangkan kepada Raja Surga perihal warga yang mempersembahkannya. Meningkatnya permintaan kue tersebut menjelang Imlek menghadirkan peluang rezeki bagi sejumlah tempat usaha di Yogyakarta. UMKM Bak Cang Kue Mangkuk yang kini dikelola kakak beradik Sulistyowati (78) dan Sianywati (75), putri Siauw Boen Tyhauw, termasuk salah satu yang rutin memproduksi kue keranjang dengan produk yang banyak dicari. ”Kami terus membuat kue keranjang sejak awal berdiri dan hanya berhenti produksi satu kali saat pandemi (Covid-19) lalu,” ujar Sianywati. Kue keranjang yang diberi label Lampion dan Naga tersebut tahun ini dijual dengan harga Rp 52.000 per buah. Dalam sehari, tempat usaha itu memproduksi 200 kg kue keranjang.

Bak Cang Kue Mangkuk terus berjuang menjaga perputaran roda ekonominya dengan mempertahankan pelanggan. ”Pelanggan kami terus berkurang karena sudah banyak yang meninggal,” ucap Sianywati. Upaya agar pelanggan tak hilang adalah dengan mempertahankan cita rasa kue keranjang. Menurut Sianywati, pengukusan kue keranjang harus dilakukan dengan api yang konstan melalui penggunaan kompor minyak tanah agar kue memiliki rasa yang serupa seperti ketika dibuat oleh ayahnya setengah abad lalu.Tradisi hiruk-pikuk membuat kue keranjang hanya berlangsung dua pekan dalam setahun di Bak Cang Kue Mangkuk ketika mendekati Imlek. Bangunan bekas rumah makan Seneng yang berjaya pada tahun 1970-an dengan menu andalan bakso dan berjarak 300 meter dari Stasiun Lempuyangan itu akan kembali sepi sesudah Imlek. (Yoga)

Perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan berat pada 2024, sehingga diprediksi tumbuh melambat. Namun, di tengah kondisi itu, ekonomi Indonesia diprediksi tetap tahan banting atau resilien, ditopang oleh permintaan domestik yang bisa meredam pelemahan eksternal. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,2%. Motor pertumbuhan  ekonomi tahun ini adalah penyelenggaraan pemilu serta berlanjutnya proyek strategis nasional (PSN). Solidnya ekonomi Indonesia bakal berimbas positif ke pasar keuangan. Tahun ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa melaju ke level 7.600, sedangkan imbas hasil investasi obligasi diprediksi 9,8%. Menteri Keuangan (Kemenkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dalam laporan Global Economic Prospect January 2024, bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3% pada tahun 2022 menjadi 2,6% tahun 2023. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 24 triliun dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (30/1/2024). Hal ini dengan mempertimbangkan yield Surat Berharga Negara  (SBN) yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini. Lelang SUN tersebut untuk seri SPN03240501 (new inssuance), SPN12250116 (reopening), FR0101 (reopening), FRSDG001 (reopening) FR0100 (reopening) FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang  Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp73,24 triliun. Adapun sesuai dengan kalender penerbitan SBN selanjutnya tahun 2024, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada 12 Februari 2024. Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan, market SUN bergerak positif  setelah pengumuman estimasi net borrowing bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed untuk kuartal I-2024 lebih rendah dari yang diumumkan bulan Oktober. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan per Desember 2023 tumbuh 3,73% secara tahunan (year on year/yoy). Namun, pada paruh kedua tahun ini diproyeksi pertumbuhan  DPK sudah kembali normal, di kisaran 6-7% (yoy). Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja perbankan hingga akhir Desember 2023 masih terjaga dengan kecukupan likuiditas yang juga memadai, meskipun pertumbuhan DPK cenderung tertekan di kisaran 3,73%. Dia menilai, seretnya pertumbuhan DPK ini juga sejalan dengan korporasi yang ekspansi usahanya, namun enggan meminjam kredit  kepada perbankan lantaran bunga kredit yang disebut naik. Hal ini terlihat dari data simpanan jumbo dengan tiering di atas Rp 5 miliar yang anjlok. "Simpanan di atas Rp 5 miliar turun terus, dari akhir tahun lalu (2022) 14-15%, sekarang tumbuh 3,51% (2023), dugaan kami ini korporasi trennya mereka beralih ekspansi pakai uang sendiri dari pada pinjam bank. (Yetede)

Pemerintah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan  langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan pada kuartal I-2023 sebagai upaya untuk meredam inflasi. Adapun komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,73% year on year (yoy) pada Desember 2023. Hal ini harus diantisipasi agar dampak komoditas pangan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. "Inflasi volatile food itu nilainya mash 6,73% secara yoy, dari sisi pemerintah karena volatile food domain-nya pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam upaya meredam inflasi voletile food dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah  (TPIP) dan TPID) dan Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan, kebijakan moneter yang pro stability dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah) terus diperkuat guna memastikan  inflasi tahun 2024. (Yetede)