Pekan lalu, Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 terkontraksi sebesar 0,4%. Dengan demikian, secara teknikal Negeri Sakura masuk ke dalam jurang resesi, sebab kuartal sebelumnya telah mengalami kontraksi. Pada kuartal III/2023, Jepang mencatatkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi 3,3%. Akibat resesi, Negeri Matahari Terbit itu terlempar dari peringkat tiga besar ekonomi dunia. Posisi ketiga direbut oleh Jerman, padahal negeri Der Panzer sedang dirundung ke­naikan subsidi energi. Inggris pun mengikuti Jepang. Pemerintahan PM Inggris Rishi Sunak menyampaikan bahwa pada kuartal IV/2023, kinerja ekonomi mengalami kontraksi 0,3%. Britania Raya masuk ke dalam fase resesi teknis setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 0,1%. Kontraksi kuartal keempat ini lebih dalam daripada perkiraan semua ekonom. Mereka semula diramalkan ekonomi turun 0,1%. Sinyal perlambatan ekonomi kelompok negara-negara G7 ini tanda bahaya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mulai terkontraksi sebesar 8,34% dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat -8,06%. Nilai ekspor RI pada Januari 2024 hanya sebesar US$20,52 miliar. Adapun, ekspor Indonesia ke Jepang pangsa pasarnya mencapai 7,63% dari total ekspor Januari 2024.

Sementara itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Jepang ke Indonesia pada 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$4,63 miliar. Inggris masuk dalam daftar negara 10 besar tujuan ekspor Indonesia. Lima sektor utama realisasi investasi asal Inggris yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (24%); pertambangan (20%); industri makanan (9%); industri kimia dan farmasi (8%); serta hotel dan restoran (7%). Dengan adanya resesi itu, otomatis akan berpengaruh terhadap pasar ekspor dan investasi ke Indonesia. Apalagi China sebagai mitra dagang utama RI, dengan porsi ekspor 23,9% dari total ekspor terkontraksi 12,92% secara tahunan, dan minus 20,73% secara bulanan. Pemerintah RI mencoba berkelit dari ancaman resesi beberapa negara raksasa dunia tersebut. Pemerintah bakal memacu ekspor pada 12 negara prioritas, seperti Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Masalah klasik untuk memperluas akses pasar melalui perjanjian khusus pun tak kunjung tuntas. Seperti perjanjian Indonesia-EU CEPA untuk masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure yang cukup tebal pada tahun ini guna mempercepat bisnis hilir perseroan, terutama untuk jaringan gas rumah tangga pada 2024. Perusahaan dengan kode saham PGAS itu menyiapkan capital expenditure (capex) sebanyak US$227 juta atau sekitar Rp3,54 triliun untuk program kerja sisi hilir perseroan pada tahun ini. Porsi belanja modal sisi hilir itu sudah ikut menghitung rencana kerja pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga sepanjang 2024.“Komponen hilir, capexnya sebesar US$227 juta, karena ada pemanfaatan untuk program hilir lainnya,” kata Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara (PGN) Rachmat Hutama saat dihubungi Bisnis, Senin (19/2). Rencanannya, PGAS bakal membangun 117.701 sambungan rumah tangga pada tahun ini. Sebagian besar investasi untuk jargas ini dilakukan di Pulau Sumatra dan Jawa. “Target PGN pada 2024 adalah 117.701 sambungan untuk kami selesaikan dengan sebaran di Pulau Sumatra dan Jawa,” jelasnya. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif harga gas dari hulu dengan ketetapan maksimal US$4,72 per juta British thermal unit (MMBtu) bagi pengembang. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 sambungan rumah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi pendanaan yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 sambungan rumah, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN. Adapun, PGN area Palembang mencatat realisasi jumlah pelanggan yang tersambung jarga per Desember 2023 di Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 52.487 sambungan. Area Head PT PGN Palembang Agus Muhammad Mirza mengatakan bahwa total pelanggan tersebut mencapai 98,77% dari pencapaian per bulan. Jumlah pelanggan itu tidak jauh berbeda dengan rata-rata realisasi di bulan sebelumnya sepanjang 2023. Menurutnya, jumlah pelanggan pada Januari tercatat sebanyak 51.612 sambungan, Februari 52.867 sambungan, Maret 52.224 sambungan, April 53.735 sambungan, bulan Mei 53.666 sambungan, dan Juni 53.529 sambungan. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah berencana membuka lelang internasional untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas rumah tangga yang telah lama melempem. Sebelum keran investasi swasta dibuka lebar, pemerintah lebih dahulu mematangkan muatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2019. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa revisi beleid itu berkaitan dengan upaya untuk memasukkan opsi kerja sama anyar KPBU ke dalam program pengadaan jaringan gas domestik mendatang. Selain revisi Perpres, Tutuka mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah menaruh perhatian khusus untuk skema KPBU yang saat ini masih didorong di Kota Batam dan Palembang. KPBU awal di Kota Batam ditargetkan dapat membangun 280.000 sambungan rumah tangga (SR), sementara untuk Kota Palembang masih dalam tahap survei permintaan di tengah masyarakat.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkap delapan investor yang siap menyuntikkan dana mencapai Rp45 triliun untuk membangun hunian bagi aparatur sipil negara di ibu kota baru.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan progres investasi delapan investor untuk proyek dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha itu tengah menunggu valuasi studi kelayakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Hunian untuk ASN (aparatur sipil negara) itu dari delapan investor yang sudah menyelesaikan studi kelayakan sekarang sedang divaluasi oleh Kemenkeu karena ini nanti dari KPBU itu dari capexnya saja minimal Rp45 triliun untuk pembangunan,” jelasnya ditemui di area perkantoran Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (19/2). Dalam paparan yang dibagikan, investor yang siap menggarap hunian ASN tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya yakni, China, Malaysia dan Indonesia.Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu perusahaan asal China yakni Citic Construction yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 menara rumah susun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun.

Ekonomi Indonesia selama 2023 masih sangat resilen ditengah berbagai gejolak yang terjadi. Ekonomi global saat itu terkendala  inflasi dan suku bunga tinggi di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun, ekonomi Indonesia sepanjang 2023 masih tumbuh 5,05%. Lalu bagaimana out look kedepan? Chieft Economic Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, selama 2023 perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% didukung stabilnya permintaan domestik, meski harus berjuang ditengah risiko global. Namun dampak perlambatan kinerja perdagangan dan konsusmi rumah tangga tak terelakkan. Meski menjadi tulang punggung  perekonomian, konsumsi domestik setahun terakhir tumbuh lebih rendah dibanding 2022. "Ini mencerminkan tertahannya konsumsi masyarakat, terutama pada kelas menengah ke bawah. Menurut Mandiri Spending Index (MSI), tabungan masyarakat berpendapatan rendah terus menurun sehingga  menegurangi aktivitas ekonomi," ujar Andry. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang kebijakan dan Pengaturan Impor bahan baku manufaktur. Bagi Apindo, pelarangan terbatas (lartas) yang tidak tepat di satu sektor indutari akan menimbulkan gangguan rantai pasok di industri lain, dalam hal ini pengguna bahan baku. Apalagi sebagian industri hulu lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri. Pada titik ini, industri hilir mengimpor bahan baku untuk memproduksi barang. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya memahami kepentingan besar pemerintah untuk industri dalam negeri melalui penerbitan Mendag 36/2023. Pemerintah juga telah dengan baik mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produkstivitas industri antara dan hilir. (Yetede)

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa tetap berada di atas 5% pada kuartal I-2024. Guna mencapai angka  tersebut, pemerintah harus mendorong permintaan domestik melalui peringkatan konsumsi masyarakat dan investasi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, perekonomian Indonesia masih akan tetap kuat sejalan dengan sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan kinerja positif, diantaranya PMI manufaktur yang konsisten  berada di level ekspansi, surplus neraca perdagangan terus berlanjut, cadangan devisa terjaga stabil dan laju inflasi yang terkendali. "Ditengah ketidakpastian global, pada kuartal I-2024 ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat  dapat tumbuh diatas 5%. Hal tersebut dicapai dengan mendorong permintaan domestik melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi," kata Ferry kepada Investor Daily. (Yetede)

Dompet warga kelas ekonomi menengah turut terdampak akibat kenaikan harga bahan pokok yang kian melesat. Mereka pun harus memiliki siasat untuk berhemat. Warga Jakarta Timur, Alfiyah (35) meminta uang lebih sebesar Rp 150.000 kepada suaminya untuk belanja bulanan akibat harga sejumlah komoditas naik, seperti cabai merah hingga beras. ”Yang paling terasa itu harga cabai rawit dari Rp 65.000 menjadi Rp 90.000 per kg dalam seminggu. Naiknya tidak tanggung-tanggung, Rp 25.000,” katanya, Senin (19/2). Alfiyah mengaku tidak mengurangi atau mengubah masakannya, kecuali pengurangan cabai. Ia lebih memilih menambah pengeluaran dibandingkan pemangkasan pengeluaran. Belanja bulanan bahan pangan yang biasanya dianggarkan Rp 3,5 juta untuk empat orang, kini ditambah Rp 150.000 sejak awal Februari.

”Paling mengurangi cabai saja. Kalau harga cabai lagi murah, pakai cabainya untuk sambal lebih banyak. Kalau harga naik, jumlahnya dikurangi,” tutur Alfiyah yang juga bekerja sebagai pedagang baju ini. Satu bulan lalu, harga beras premium Rp 75.000 per 5 kg. Lalu, naik menjadi Rp 84.000 per 5 kg. Meski kenaikan hanya Rp 10.000, sangat terasa bagi Alfiyah. Karyawan swasta di Jakarta Pusat, Rista Ayodia (24) merasa kenaikan harga di sejumlah komoditas turut memengaruhi pemangkasan diskon dalam berbelanja makanan secara daring di lokapasar. ”Sebagai anak kos, saya lebih sering memesan makanan secara daring karena menunya lebih beragam dan banyak diskon. Tetapi, sejak sebulan terakhir, saya merasa promo yang ditawarkan semakin berkurang. Biasanya Rp 32.000 sudah dapat dua makanan, tetapi sekarang nyaris Rp 40.000 untuk dua makanan harga termurah,” kata Rista.

Rista harus putar otak, selisih harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000 cukup tinggi baginya. Ia pun mulai beralih membeli makanan secara langsung ke warung terdekat dengan harga Rp 15.000 per porsi, yang sesuai anggarannya. Penghasilan Rista sebulan Rp 7 juta. Warga asal Magelang, Jateng, ini hidup sendiri dengan menyewa kos di Jakarta. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga berdampak pada pelaku usaha makanan di Jakarta. Para penjual makanan harus menempuh beragam strategi agar bertahan. Penjual sate taichan di Jaksel, Ahmad Hartono (32) misalnya, menambahkan lebih banyak air di sambal buatannya. ”Bahan utama di sate taichan itu cabai. Jadi harus tetap ada dan enak. Saya menambahkan sedikit air agar sambalnya bisa lebih banyak karena harga cabai sangat mahal sekarang,” katanya. (Yoga) 

Dewasa ini, hunian merupakan kebutuhan primer yang semakin sulit dijangkau. Harganya yang terus melejit telah membuat banyak orang, terutama generasi muda kelas menengah berpenghasilan tanggung, semakin berandai-andai akankah mereka dapat memiliki hunian layak untuk berteduh. Salah satu penyebab harga properti terus merangkak naik saban tahun ialah ketersediaan lahan yang makin hari makin susut. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan populasi penduduk. Ditambah, urbanisasi tak lagi dapat terbendung, mengakibatkan lahan-lahan di perkotaan semakin tergerus. Hukum pasar supply-demand pun berlaku, makin banyak permintaan, makin tinggi pula harga lantaran pasokan terbatas. Artinya, pertumbuhan demografi penduduk telah menciptakan permintaan yang tinggi. Sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Di kawasan Sentul, Bogor, Jabar, pengembang menawarkan hunian yang dibanderol Rp 700 juta per unit. Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tanggung, kurang lebih Rp 8 juta per bulan, hunian tersebut cukup ideal. Namun, harga di level itu masih sulit dijangkau.

Alhasil, keinginan memiliki rumah itu berakhir menjadi angan semata. Dengan penghasilan tanggung, Septian (29), karyawan swasta di Jakarta, merasa pasaran harga hunian di wilayah Jabodetabek makin tak tergapai. Mau tidak mau, upaya untuk mendapatkan hunian ideal harus ditempuhnya dengan ”menyalakan” dua dapur. ”Dengan total pendapatan berdua sekarang, mungkin bisa berani ambil KPR (kredit pemilikan rumah) yang tenornya 15 tahun, dengan cicilan Rp 5 juta per bulan untuk harga  rumah di kisaran Rp 600 juta-Rp 700 juta. Akan tetapi, kalau masih bujang, belum berani ambil rumah, mending sewa atau indekos,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (18/2). Menurut dia, terdapat pilihan hunian lain yang harganya jauh lebih terjangkau. Namun, lelaki yang baru membangun rumah tangga tersebut harus mengorbankan jarak tempuh yang semakin jauh menuju tempat kerjanya. Artinya, ia harus mengalokasikan biaya transportasi untuk pergi-pulang bekerja. (Yoga) 

Saham perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dapat menjadi pilihan bagus bagi investor untuk mendulang keuntungan lebih. Perusahaan, khususnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dipastikan memiliki fundamen keuangan dan bisnis yang berkualitas. Prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang diterapkan suatu perusahaan tercatat di bursa atau emiten tidak hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan dari tata kelola yang baik dalam hal menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menahan laju perubahan iklim dan mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Retail Research Analyst CGS International Sekuritas Indonesia, Andrian A Saputra, mengatakan, ESG harus menjadi faktor nonfinansial yang dipertimbangkan investor dalam menilai aktivitas bisnis suatu perusahaan. Sejauh ini, ESG telah menjadi matriks utama investasi dan referensi emiten melaporkan dampak bisnis mereka yang akan membantu menjaga reputasi perusahaan.

”Ketika berinvestasi, selama ini kita banyak mempertimbangkan faktor kinerja keuangan, seperti perhatikan net income, liabilitas, dan aspek keuangan lainnya. Aspek non-financial seperti ESG ini dapat jadi indikator juga untuk pilih perusahaan selain yang bisa kasih potensi cuan oke, tapi juga secara bisnis mampu merawatlingkungan," ujar Andrian dalam seminar daring, Senin (19/2). Investor dalam negeri bisa dengan mudah mengenali perusahaan lokal yang telah berorientasi ESG dengan membaca daftar emiten di empat Indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI). Empat indeks itu adalah Indeks ESG Leaders (IDXESGL), ESG Sector Leaders IDX Kehati SRI-Kehati, dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Indeks tersebut mengumpulkan puluhan saham dengan kinerja keuangan dan likuiditas transaksi baik, termasuk yang bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati). (Yoga) 

Menteri Transportasi Singapura Chee Hong Tat mengumumkan kebijakan penerbangan baru pada Senin (19/2). Dimana pada 2026, kadar bahan bakar berkelanjutan (SAF) pada bahan bakar pesawat dari Singapura minimum 1 %. Pada 2030, kadarnya dinaikkan menjadi sekurangnya 5 %. Singapura menyusul Perancis yang lebih dulu mengumumkan kewajiban penggunaan SAF. Pada 2025, semua pesawat dari Perancis harus menggunakan bahan bakar dengan kadar SAF minimum 2 %. Pada 2030, kadarnya menjadi 5 %. Menurut Chee, SAF, antara lain, terdiri dari biomassa dan sampah. Harganya lima kali lebih mahal dibanding harga BBM pesawat saat ini. Penumpang akan menanggung dampak kenaikan biaya tersebut. Bentuknya berupa ke naikan harga tiket pesawat.

Otoritas penerbangan Singapura masih menghitung mekanisme kenaikan itu. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menargetkan industri penerbangan global mencapai karbon netral pada 2050. Kini, hingga 3 % emisi karbon global dihasilkan dari penerbangan. Asosiasi Angkutan Udara Internasional (IATA) menaksir penggunaan SAF harus dipacu menjadi 65 % pada 2050. Jika tidak, target karbon netral industri penerbangan sulit tercapai. Dirjen IATA Willie Walsh mengatakan, butuh 3,2 triliun USD untuk mewujudkan rencana itu. ”Ada biaya terkait transisi menuju karbon netral. Pada akhirnya, biaya itu akan tecermin pada harga tiket yang kami bebankan ke konsumen,” ujarnya. (Yoga)