Tahun ini, beban pemerintah menggendong problem beras bertambah berat. Di tengah kenaikan harga sejumlah pangan pokok lain, persoalan beras justru semakin pelik. Harganya makin melambung, jenis premium sulit didapat, dan produksi dihantui perubahan cuaca. Perubahan cuaca akibat El Nino menjadi sumber utama produksi beras. Musim paceklik beras bertambah panjang dari enam bulan pada 2022/2023 menjadi delapan bulan pada 2023/2024. Puncak panen raya padi mundur dari biasanya Maret menjadi April. Musim hujan tahun ini juga diperkirakan berlangsung singkat, hanya selama Januari-Maret. Fenomena cuaca itu menyebabkan musim hujan di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang frekuensi dan curah hujannya tinggi, serta ada pula yang sedang, bahkan rendah sekali. Tidak mengherankan jika ada sejumlah daerah yang kebanjiran dan ada yang belum tanam padi.

BNPB merilis, pada 2024, sejumlah pemda terdampak banjir mengusulkan bantuan stimulan akibat puso terhadap lahan seluas 26.995,94 hektar (ha) dengan petani sebanyak 35.500 orang. Khusus Jateng, luas lahan pertanian yang gagal panen 16.321 ha dengan petani terdampak 6.439 orang. Kementan menyebut areal persawahan yang belum ditanami padi atau bera per Februari 2024 seluas 2,67 juta ha. Dari jumlah itu, 2 juta ha sama sekali belum diolah dan belum diolah, sedang 670.000 ha dalam tahap pengairan dan pengolahan. Faktor-faktor itulah yang membuat harga beras semakin membubung tinggi pada tahun ini. Apalagi, hal itu terjadi menjelang Ramadhan-Lebaran, periode ketika permintaan terhadap sejumlah pangan pokok, termasuk beras, biasanya meningkat.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, per 20 Februari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 14.110 per kg, naik 5,67 % secara bulanan dan 16,65 % secara tahunan. Kementan tengah berupaya mengakselerasi percepatan tanam hingga 2 juta ha pada Februari-Maret 2023. Upaya itu akan dilakukan baik di areal persawahan yang masih bera maupun yang bekas kebanjiran. Direktur Serealia Direjen Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengungkapkan, pada Februari 2024, Kementan menargetkan menanam padi seluas 2 juta ha. Namun, realisasinya hingga pertengahan bulan baru 576.000 ha. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (19/2) Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan, tantangannya tidak hanya perubahan cuaca, tetapi juga infrastruktur. Berdasarkan verifikasi lapangan tim KSP pekan lalu di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka, Jabar, terjadi kekurangan pasokan air sehingga ada daerah yang sudah mengolah lahan dan ada daerah yang sama sekali belum melakukan hal itu. Sementara di Sumedang, banjir melanda sejumlah daerah sehingga menyebabkan gagal panen atau puso. (Yoga) 

Minimnya efektivitas program tol laut menjadi salah satu sumber tidak optimalnya pemanfaatan sektor perikanan laut. Upaya mengoptimalkan sektor perikanan terganjal oleh masalah sistem rantai dingin hingga logistik. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Febry Calvin Tetelepta mengemukakan, tidak optimalnya ekonomi perikanan laut disebabkan lemahnya infrastruktur logistik dan ekonomi antarpulau. Kesimpulan itu diperoleh dari penelusuran tim KSP di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia tahun 2023. Dari hasil pantauan trayek transportasi laut barang, trayek barang dari Indonesia bagian barat ke timur umumnya penuh, tetapi sebaliknya trayek dari timur ke barat minim muatan bahkan kosong. Pemda dinilai belum memaksimalkan tol laut untuk mendukung keunggulan komparatif daerah sehingga kapal bisa kembali ke barat membawa penuh angkutan.

”Kita lihat tol laut itu jaringannya ke timur sangat baik, tetapi kapal kembali (ke barat) dalam kondisi kosong. Muatan balik tidak imbang. Pemda tidak memaksimalkan fasilitas tol laut dengan baik sehingga harga-harga tetap semakin mahal,” ujarnya dalam Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar KKP secara hibrida, Selasa (20/2). Febry menambahkan, ketimpangan bongkar dan muatan balik tol laut membuat subsidi besar yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak efektif. Kondisi itu diperparah dengan minimnya ketersediaan kontainer berpendingin (reefer container). Data kontainer berpendingin milik Pelni tahun 2022, menunjukkan, total produksi perikanan yang mencapai 16.920 ton hanya ditangani kapal tol laut berkapasitas 846 TEUs.1TEUs setara dengan 10-12 ton barang. Hambatan logistik itu dinilai mengganggu pengembangan usaha perikanan nasional. (Yoga) 

Menyingkap tabir ekonomi remang-remang dapat menambah penerimaan negara. Langkah ini bisa dipilih ketimbang menaikkan pendapatan tidak kena pajak. APBN yang tangguh dan berdaya tahan berperan strategis dalam menghadapi berbagai situasi, seperti pandemi dan guncangan perekonomian global. Tak terkecuali APBN 2024, yang meliputi pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun dan belanja negara Rp 3.325,1 triliun. Isu yang kerap mencuat ke permukaan adalah penerimaan perpajakan sebagai bagian pendapatan negara. Tahun ini, penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, ditargetkan Rp 2.309,9 triliun. Jumlah itu diproyeksikan tumbuh 9 % dibanding 2023. Adapun rasionya terhadap PDB 10,12 %. Meski demikian, tak bisa dimungkiri, ada kegiatan ekonomi ”di bawah tanah” yang belum tercatat sebagai penyumbang pajak.

Kegiatan yang disebut shadow economy atau ekonomi remang-remang itu sesungguhnya ada, tetapi tidak terdata dalam perekonomian dan tidak dikenai pajak. Publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2002 menyebutkan, ekonomi remang-remang meliputi aktivitas ilegal serta pendapatan tak dilaporkan dari produksi barang dan jasa legal dari transaksi moneter dan barter. IMF menekankan, aktivitas yang juga disebut sebagai ekonomi parallel tersebut dapat memberi gambaran statistik yang keliru, misalnya dari sisi pendapatan, konsumsi, dan angkatan kerja. Akibatnya, kebijakan yang disusun pun menjadi tidak tepat. Dalam laporan yang dipublikasikan IMF pada 2010 disebutkan, dari 162 negara di dunia, persentase ekonomi remang-remang terhadap PDB pada 2007 sebesar 31 %. Kesadaran perihal aktivitas ini juga diungkapkan dalam Nota Keuangan Rencana APBN 2024.

Disebutkan, peningkatan ekonomi remang-remang merupakan konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan sektor informal. Proses bisnis yang semakin mudah dan sederhana, yang tidak dibarengi kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital, akan meningkatkan potensi menghindari kewajiban perpajakan. Akibatnya, penerimaan perpajakan tak optimal. Padahal, potensi sektor informal dan ekonomi digital di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023, sekitar 59,11 % penduduk bekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Sementara E-conomy SEA yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, gross merchandise value (GMV) terus meningkat. GMV, yang menunjukkan nilai transaksi barang, diprediksi mencapai 109 miliar USD pada 2025 atau tumbuh 15 % dibandingkan dengan 2023. (Yoga) 

Laju ekspansi bisnis digadang-gadang bakal lebih kencang setelah pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 usai. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa periode penyelenggaraan pemilu kerap menjadi momok bagi korporasi untuk menggelontorkan lebih banyak belanja modal. Adapun industri jasa keuangan, khususnya bank dan perusahaan pembiayaan, diharapkan turut menjadi katalis ekspansi dunia usaha. Apalagi, kinerja industri jasa keuangan pada 2023 tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk memacu penyaluran kredit ke berbagai sektor. Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Selasa (20/2), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kondisi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, di Indonesia pada 2023 terjaga di tengah beragam hambatan. Kondisi likuiditas berada di atas ambang batas, meskipun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih moderat. Dari sisi solvabilitas, industri jasa keuangan, termasuk perbankan pun terpantau solid. Kondisi serupa juga terjadi pada sisi permodalan. Menurut Mahendra, penyaluran kredit ditargetkan tumbuh 9%—11% pada tahun ini. Tak hanya dari perbankan, minat korporasi untuk berburu dana melalui pasar modal pada tahun ini juga diharapkan makin tinggi. OJK bahkan menargetkan penggalangan dana di pasar modal tahun ini tembus Rp200 triliun. Apalagi, sudah ada antrean penggalangan dana Rp50,02 triliun dari 86 penawaran umum. Gayung bersambut, optimisme pelaku industri jasa keuangan juga sedang meninggi. Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan target kredit yang ditetapkan OJK tergolong rasional di tengah berbagai risiko tahun ini. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan likuiditas yang memadai bakal menjadi pendorong kinerja intermediasi tahun ini. Adapun, Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan mengatakan sejumlah sentimen menjadi pendorong kinerja kredit perbankan tahun ini. Dia pun berharap siklus penurunan suku bunga dimulai tahun ini sehingga bisa memacu kinerja kredit industri perbankan. Sementara itu dari industri multifinance, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berharap penyelenggaraan pemilu yang lancar akan membuka jalan ekspansi pelaku usaha dan mengerek permintaan pembiayaan. Merujuk laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), nilai kredit bank pada Desember 2023 itu tumbuh 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kinerja tersebut ditopang penyaluran kredit korporasi yang tumbuh 11,6% YoY. Kepala Negara juga meminta pelaku usaha jasa keuangan memperkuat dukungan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kata Presiden, sejauh ini, penyaluran kredit UMKM baru mencapai 19% dari total portofolio kredit. Sementara itu, kalangan pelaku usaha rupanya sudah ancang-ancang untuk menggeber ekspansi bisnis mereka. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan 58% pelaku usaha menyatakan berminat untuk ekspansi bisnisnya tahun ini kendati masih ada ketidakpastian. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan suku bunga acuan BI tetap 6%. Alasannya, BI masih berpegang pada inflasi inti yang terkendali meskipun ada potensi kenaikan inflasi dari harga komoditas pangan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi (audited) senilai Rp8,4 triliun pada 2023. Perolehan ini menjadi yang tertinggi sepanjang operasional bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini. Perolehan laba sebelum pajak konsolidasi ini juga melonjak 27% secara tahunan (year-on-year/YOY) dan menghasilkan earnings per share Rp259,45. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. “Kami senantiasa mempertahankan pertumbuhan yang baik, seperti yang terlihat pada peningkatan laba sebelum pajak yang mencapai Rp8,4 triliun atau tertinggi hingga saat ini,” jelasnya. Sepanjang tahun lalu, CIMB Niaga juga menjaga posisi permodalan dan likuiditas dengan capital adequacy ratio(CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24% dan 89,3%. Kemudian, total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun, atau naik 9% y-o-y per 31 Desember 2023. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp235,9 triliun (naik 3,8% y-o-y), menunjukkan rasio current account and savings account (CASA) yang baik sebesar 63,9%. Dengan kinerja dan pencapaian tersebut, Perseroan berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun lalu, baik berbasis kinerja maupun kualitas layanan. Salah satunya sebagai Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2022. Sementara itu, sebagai bagian dari corporate citizenship, Lani menjelaskan bahwa perusahaan berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam program strategis tiga tahun untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mencegah stunting, dengan fokus di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kalla Group melalui anak usahanya Kalla Lines kembali memperkuat layanan angkutan pertambangan pada tahun ini dengan menambah armada tugboat maupun tongkang. Spesifikasi tugboat yang baru didatangkan itu berkekuatan 2x1.100 horsepower (HP) dan tongkang berukuran 330 feet. Chief Operation Officer (COO) Kalla Lines Muhammad Naim mengatakan bahwa penambahan armada ini diproyeksi bakal makin memperkuat layanan perusahaan terhadap kebutuhan angkutan tambang, khususnya nikel dan batu bara. Dia menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut akan dioperasikan khusus bersama mitra Kalla Lines, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan rute Lameuru (Konawe Selatan)—Morowali. Menurutnya, dengan tambahan armada tersebut, maka Kalla Lines saat ini telah memiliki 3 unit tugboat dan 3 unit tongkang. Saat ini, imbuhnya, juga tengah dalam pengerjaan tambahan armada lagi yaitu pembuatan 1,5 set kapal di Batam, terdiri atas 1 tugboatdan 2 tongkang. Shipment Operation Manager Kalla Lines Herman mengungkapkan bahwa kapal tugboat maupun tongkang ini dioperasikan oleh tenaga profesional yang telah tersertifi kasi. Selain itu, aktivitas bongkar muat pun dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.