Developer properti siap memacu lagi penjualan rumah dan apartemen setelah keluarnya aturan insentif pajak pertambahan ditanggung pemerintah untuk rumah dan rumah susun pada 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kelanjutan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bakal memberikan kepastikan kepada developer properti. Kelanjutan insentif PPN DTP tahun ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. “PMK itu kan memberikan kepastian, memberi percepatan sehingga apa yang menjadi target pemerintah dengan kebijakan PPN DTP bisa terlaksana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2). Menurutnya, REI akan menginisiasi agar pemerintah melakukan perpanjangan periode PPN DTP jika diperlukan seiring dengan penyaluran insentif PPN DTP yang sempat tersendat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan di pasar properti. Joko menjelaskan REI sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penekenan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 yang molor. Bukan tanpa alasan, sejumlah pengembang properti menyampaikan molornya implementasi PPN DTP 2024 berdampak pada penjualan rumah dan apartemen. Salah satu developer properti yang mengeluhkan tertundanya insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 adalah Sinar Mas Land. Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine Natasha Tanjungan menyebutkan penundaan regulasi PPN DTP 2024 berdampak pada performa penjualan perseroan. 

Kementerian Keuangan resmi merilis edaran PMK No. 7/2024 yang resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Februari 2024. PMK No. 7/2024 merupakan kelanjutan pemberian insentif perumahan yang telah berlangsung sejak November 2023. Secara substansi, tidak terdapat perubahan antara PMK No.7/2024 dan PMK 120/2023. Perbedaannya hanya mencakup perubahan realisasi tahun anggaran saja. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 7/2024 menyebut insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 7/2024, PPN ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Secara lebih terperinci, masyarakat yang berhak mendapat PPN DTP adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan. Beleid baru itu juga menetapkan penyerahan rumah atau rusun yang tanggal berita acara serah terima mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,96 triliun pada 2024 untuk kebutuhan PPN DTP sektor perumahan komersial itu.

Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN), dan meningkatkan rasio penerimaan negara bila terpilih untuk memimpin Indonesia dalam periode 2024-2029. Langkah ini upaya sebagai transformasi kelembagaan dan tata kelola  untuk menggenjot kenaikan penerimaan negara. dengan terbentuknya BPN maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan dilebur menjadi institusi tersendiri dan terpisah dari Kemenkeu. Adapun saat ini DJP dan DJBC berada dibawah kewenangan Kemenkeu. Anggota Dewan pakar Tim Kampanya Nasional Prabowo-Gibran Drajad WIbowo menerangkan upaya membentuk BPN merupakan wujud transformasi kelembagaan yang diharapkan akan meningkat geliat penerimaan negara. (Yetede)

Lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemerintah tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Masih awal memang, tapi ada baiknya penyusunan anggaran mengakomodasi program-program pemerintah baru. Ini mengingat, pemerintahan baru membutuhkan dana jumbo untuk membiayai program-program yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden 2024. Pemerintah baru juga harus mampu memastikan APBN kredibel di tengah ancaman ekonomi global. Calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  yang berpotensi memenangi pilpres satu putaran, memiliki beberapa program unggulan yang tersusun dalam visi misi mereka saat kampanye. Beberapa di antaranya adalah program makan siang dan minum susu gratis yang memerlukan dana lebih dari Rp 400 triliun per tahun. Lalu, ada program lumbung pangan serta menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial. Prabowo-Gibran juga ingin melanjutkan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga melanjutkan hilirisasi. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo bilang, untuk mendukung program-program, pemerintah baru akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Wakil Komandan Tim Pemilih Muda TKN Prabowo-Gibran Anggawira membuka opsi penghematan belanja negara. Salah satunya mengevaluasi dan menghemat subsidi agar tepat sasaran. Kepala Center for Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho melihat anggaran makan siang gratisulit terpenuhi. Rasio pajak Indonesia sulit dikerek. Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintahan baru menimbang opsi perbaikan distribusi subsidi energi. Jika pemangkasan anggaran tanpa perbaikan distribusi bisa memicu inflasi dan daya beli kelompok 40% terbawah dan menengah. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat, akan ada kompromi rencana program Prabowo-Gibran. Rencana program saat kampanye bermotif politik agar dipilih rakyat.

Selain efek pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, investor juga perlu mencermati ketidakpastian ekonomi global. Apalagi usai Jepang dan Inggris tumbang ke jurang resesi. Pasar juga dihadapkan pada bayang-bayang perlambatan ekonomi dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan China. Founder & CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto memandang, resesi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju sudah diprediksi cukup lama. Fendi optimistis, ketahanan ekonomi Indonesia masih bisa meredam dampak situasi tersebut. Meski kontribusi ekspor terpangkas, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di 5% dengan dorongan konsumsi dalam negeri. Begitu pula terhadap pasar modal Indonesia, Fendi meyakini daya tariknya masih memikat investor asing. "Justru flow of fund kalau terjadi resesi global, masuk ke Indonesia. Yield of return Indonesia masih sangat atraktif dari kacamata investor asing," kata Fendi, Senin (19/2). CEO Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra menimpali, banyak faktor yang mempengaruhi prospek bursa saham Indonesia. Jika resesi dan perlambatan ekonomi global berkepanjangan, apalagi di mitra dagang Indonesia, membawa sentimen negatif. Emiten berorientasi ekspor yang rentan terdampak antara lain di sektor industri dan komoditas seperti manufaktur, tambang dan energi. Komoditas energi seperti batubara dan minyak mentah bisa tertekan.

Sedangkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit berpeluang stabil. Emiten non-tambang yang mengandalkan ekspor kayu, makanan dan barang konsumsi lain bisa turut terimbas penurunan permintaan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menyarankan tetap waspada terhadap saham-saham komoditas tambang dan energi. Terutama yang berfundamental lemah dan eksposur tingggi terhadap volatilitas harga komoditas. Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital Rizki Jauhari menambahkan, umumnya karakteristik bisnis emiten di Indonesia cenderung di pasar domestik. Sehingga, penting menilik lebih dalam mengenai ketahanan daya beli di dalam negeri. Di sisi yang lain, Rizki memandang resesi global bisa meningkatkan probabilitas bank sentral memangkas tingkat suku bunga. Hal ini dapat membawa katalis positif terhadap emiten yang sensitif terhadap penurunan tingkat suku bunga seperti properti, teknologi, perbankan, menara telekomunikasi, dan jalan tol. Investment Consultant Reliance SekuritasIndonesia, Reza Priyambada sepakat dengan dibayangi potensi resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Dengan sentimen resesi dan perlambatan ekonomi global, Reza menyarankan mewaspadai atauwait and see saham tambang energi dan mineral seperti INDY, ITMG, ADRO dan BRMS.

Pemerintah kembali akan kembali melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (20/2). Pemerintah memasang target indikatif sebesar Rp 12 triliun. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024. Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin optimistis akan hasil lelang pekan ini. Menurut dia, investor masih akan membelanjakan dananya untuk mendapatkan kupon tinggi. "Saya memperkirakan bid-to-cover ratio masih akan berkisar 1,752,5 kali," ujarnya akhir pekan lalu. Optimisme itu berangkat dari tawaran kupon tinggi yang semakin langka ke depan, seiring dengan potensi penurunan suku bunga tahun ini. Selain itu, tingkat inflasi terus berada pada rentang target Bank Indonesia (BI), maka kupon riil yang didapatkan investor saat ini sangat menarik dibandingkan dengan instrumen pendapatan tetap lain, seperti deposito. Dengan asumsi bid-to-cover ratio antara 1,75-2,5 kali, Nasrudin memperkirakan, total penawaran yang masuk akan dapat mencapai Rp 21 triliun hingga Rp 30 triliun. Sementara yang dimenangkan kemungkinan sekitar Rp 11 triliun atau di bawah target. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, investor saat ini sudah mulai mengambil posisi setelah pemiliihan umum berlangsung. "Penawaran yang masuk bisa mendekati Rp 40 triliun," ujarnya, Minggu (18/2). Selain itu, kesempatan mendapatkan yield yang tinggi seiring dengan potensi penurunan suku bunga. Sehingga Fikri menilai, investor akan memburu tenor panjang. Adapun hingga akhir tahun, Fikri memproyeksi, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,2%.

Guncangan ekonomi dunia kian kencang. Resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris, serta ekspektasi perlambatan langgeng ekonomi China, diprediksi berdampak signifi kan ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Pemangku kebijakan pun perlu merespons dinamika ekonomi global yang kurang mendukung momentum akselerasi ekonomi itu agar laju produk domestik bruto (PDB) tetap solid. Maklum, resesi di sebuah yurisdiksi erat korelasinya dengan kondisi ekonomi negara mitra, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi. Resesi atau lemahnya pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang terjadi di Jepang dan Inggris pun akan menyengat aktivitas perdagangan dan investasi nasional. Demikian pula China. Meski sejauh ini Negeri Panda belum dinyatakan resesi, laporan International Monetary Fund (IMF) awal bulan ini memproyeksikan ekonomi China akan melambat selama empat tahun ke depan. Terhambatnya modal dari negara-negara itu membayangi pencapaian target investasi senilai Rp1.650 triliun pada tahun ini dan mengganjal penyehatan neraca perdagangan yang belakangan mencatatkan penurunan surplus. Sejumlah siasat disiapkan, salah satunya membentuk satuan tugas dan kelompok kerja khusus yang berfungsi mencari pasar baru serta memperluas produk dagang. Sejauh ini, ada 12 negara dan 30 komoditas unggulan yang akan dioptimalkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak menampik bahwa perlambatan ekonomi global dan resesi di beberapa negara memberikan efek rambat yang luas hingga ke Indonesia. Adapun untuk investasi, bencana ekonomi di Negeri Sakura justru berpotensi memicu perubahan arah aliran modal dari investor dari Jepang ke kawasan lain. Alhasil, terjadi perebutan kue ekspor dan modal dari investor di pasar global. Situasi inilah yang perlu dicermati oleh pemangku kebijakan. Kalangan pelaku usaha pun menyarankan pemerintah untuk memberikan garansi kepada investor dan mitra dagang yakni berupa jaminan kepastian berusaha dan stabilitas sosial politik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah wajib fokus pada penciptaan stabilitas makroekonomi sehingga Indonesia memiliki nilai tawar dibandingkan dengan negara lain. "Bila ini dilakukan, efek resesi terhadap ekspor dan investasi bisa lebih dikendalikan karena bisa dikompensasi dari aktivitas ekonomi lainnya yang produktif," jelasnya kepada Bisnis. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, meyakini dampak pelemahan ekspor dan investasi dari resesi Jepang akan mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Rief-ky, menambahkan pemerintah perlu menguatkan kemitraan bilateral dengan sejumlah negara agar dapat mengom-pensasi risiko hilangnya investasi asal Jepang, China, dan Inggris.

Pekan lalu, Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 terkontraksi sebesar 0,4%. Dengan demikian, secara teknikal Negeri Sakura masuk ke dalam jurang resesi, sebab kuartal sebelumnya telah mengalami kontraksi. Pada kuartal III/2023, Jepang mencatatkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi 3,3%. Akibat resesi, Negeri Matahari Terbit itu terlempar dari peringkat tiga besar ekonomi dunia. Posisi ketiga direbut oleh Jerman, padahal negeri Der Panzer sedang dirundung ke­naikan subsidi energi. Inggris pun mengikuti Jepang. Pemerintahan PM Inggris Rishi Sunak menyampaikan bahwa pada kuartal IV/2023, kinerja ekonomi mengalami kontraksi 0,3%. Britania Raya masuk ke dalam fase resesi teknis setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 0,1%. Kontraksi kuartal keempat ini lebih dalam daripada perkiraan semua ekonom. Mereka semula diramalkan ekonomi turun 0,1%. Sinyal perlambatan ekonomi kelompok negara-negara G7 ini tanda bahaya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mulai terkontraksi sebesar 8,34% dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat -8,06%. Nilai ekspor RI pada Januari 2024 hanya sebesar US$20,52 miliar. Adapun, ekspor Indonesia ke Jepang pangsa pasarnya mencapai 7,63% dari total ekspor Januari 2024.

Sementara itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Jepang ke Indonesia pada 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$4,63 miliar. Inggris masuk dalam daftar negara 10 besar tujuan ekspor Indonesia. Lima sektor utama realisasi investasi asal Inggris yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (24%); pertambangan (20%); industri makanan (9%); industri kimia dan farmasi (8%); serta hotel dan restoran (7%). Dengan adanya resesi itu, otomatis akan berpengaruh terhadap pasar ekspor dan investasi ke Indonesia. Apalagi China sebagai mitra dagang utama RI, dengan porsi ekspor 23,9% dari total ekspor terkontraksi 12,92% secara tahunan, dan minus 20,73% secara bulanan. Pemerintah RI mencoba berkelit dari ancaman resesi beberapa negara raksasa dunia tersebut. Pemerintah bakal memacu ekspor pada 12 negara prioritas, seperti Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Masalah klasik untuk memperluas akses pasar melalui perjanjian khusus pun tak kunjung tuntas. Seperti perjanjian Indonesia-EU CEPA untuk masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure yang cukup tebal pada tahun ini guna mempercepat bisnis hilir perseroan, terutama untuk jaringan gas rumah tangga pada 2024. Perusahaan dengan kode saham PGAS itu menyiapkan capital expenditure (capex) sebanyak US$227 juta atau sekitar Rp3,54 triliun untuk program kerja sisi hilir perseroan pada tahun ini. Porsi belanja modal sisi hilir itu sudah ikut menghitung rencana kerja pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga sepanjang 2024.“Komponen hilir, capexnya sebesar US$227 juta, karena ada pemanfaatan untuk program hilir lainnya,” kata Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara (PGN) Rachmat Hutama saat dihubungi Bisnis, Senin (19/2). Rencanannya, PGAS bakal membangun 117.701 sambungan rumah tangga pada tahun ini. Sebagian besar investasi untuk jargas ini dilakukan di Pulau Sumatra dan Jawa. “Target PGN pada 2024 adalah 117.701 sambungan untuk kami selesaikan dengan sebaran di Pulau Sumatra dan Jawa,” jelasnya. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif harga gas dari hulu dengan ketetapan maksimal US$4,72 per juta British thermal unit (MMBtu) bagi pengembang. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 sambungan rumah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi pendanaan yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 sambungan rumah, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN. Adapun, PGN area Palembang mencatat realisasi jumlah pelanggan yang tersambung jarga per Desember 2023 di Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 52.487 sambungan. Area Head PT PGN Palembang Agus Muhammad Mirza mengatakan bahwa total pelanggan tersebut mencapai 98,77% dari pencapaian per bulan. Jumlah pelanggan itu tidak jauh berbeda dengan rata-rata realisasi di bulan sebelumnya sepanjang 2023. Menurutnya, jumlah pelanggan pada Januari tercatat sebanyak 51.612 sambungan, Februari 52.867 sambungan, Maret 52.224 sambungan, April 53.735 sambungan, bulan Mei 53.666 sambungan, dan Juni 53.529 sambungan. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah berencana membuka lelang internasional untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas rumah tangga yang telah lama melempem. Sebelum keran investasi swasta dibuka lebar, pemerintah lebih dahulu mematangkan muatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2019. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa revisi beleid itu berkaitan dengan upaya untuk memasukkan opsi kerja sama anyar KPBU ke dalam program pengadaan jaringan gas domestik mendatang. Selain revisi Perpres, Tutuka mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah menaruh perhatian khusus untuk skema KPBU yang saat ini masih didorong di Kota Batam dan Palembang. KPBU awal di Kota Batam ditargetkan dapat membangun 280.000 sambungan rumah tangga (SR), sementara untuk Kota Palembang masih dalam tahap survei permintaan di tengah masyarakat.