Peresmian sentra rumput laut terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir bulan ini diyakini bakal mendongkrak performa ekspor wilayah ini di masa mendatang. Langkah ini tak hanya meningkatkan produksi hulu rumput laut, tetapi sekaligus membuka peluang anyar penghiliran rumput laut Indonesia. Rencananya, Presiden Jokowi akan meresmikan area budi daya rumput laut seluas 100 hektare (ha) di perairan Teluk Ekas. Jika terealisasi, maka lokasi ini akan menjadi kawasan budidaya terluas di Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pun mulai melakukan persiapan guna menyambut kedatangan presiden pada akhir bulan ini, atau Kamis (29/2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menjelaskan bahwa pengembangan budidaya rumput laut merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memacu penghiliran rumput laut dalam satu kawasan. Ada tiga daerah yang ditarget pemerintah pusat, salah satunya adalah kawasan Teluk Ekas yang memang telah lama menjadi sentra budi daya rumput laut, yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah memiliki pasar ekspor yang jelas sehingga arah penghiliran rumput laut juga kian benderang. Selain itu, imbuhnya, investor juga akan melibatkan para pembudidaya yang sudah berjalan, sekaligus membuka peluang bagi nelayan lainnya yang ingin bergabung sebagai mitra. Muslim mengungkapkan bahwa dampak investasi akan sangat luas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur lantaran pembukaan industri baru akan menyerap banyak lapangan kerja. Walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik seberapa besar potensi serapan tenaga kerja. Pasalnya, selama ini sebanyak 98% ekspor NTB berasal dari komoditas tambang, sedangkan ekspor produk nontambang hanya 2%. Bahkan seringkali kurang dari 2% dalam catatan ekspor Badan Puisat Statistik (BPS) per bulan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penghiliran rumput laut sudah sangat tepat, lantaran rumput laut memiliki pohon industri yang cukup banyak. Yang perlu dipastikan oleh pemerintah, imbuhnya, adalah kesiapan dari tingkat hulu hingga hilir, terutama kesiapan sumber daya manusia yang akan memproses program. Selain itu, Firmansyah juga mengatakan perlu adanya kepastian pasar yang akan menyerap produk yang sudah diolah tersebut, agar rantai industri berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pemprov NTB juga telah menjajaki pengembangan potensi laut wilayah ini dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi meminta BRIN untuk membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut sehingga bisa menarik minat investor dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menjelaskan bahwa pihaknya bersama rombongan telah mengunjungi kawasan Ekas dengan potensi rumput lautnya di wilayah selatan Lombok Timur. “Potensinya luar biasa sehingga perlu kita kembangkan secara signifi kan.” Bisnis mencatat bahwa Kabupaten Lombok Timur juga memiliki lubang keramba jaring apung terbanyak secara nasional. Jumlah lubang yang ada saat ini mencapai 8.438 lubang dari 10.000 lubang yang ada di seluruh Indonesia. Lubang keramba jarring apung terpusat di kawasan Telong Elong, Lombok Timur yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai daerah perikanan nasional. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB menjelaskan bahwa jumlah lubang keramba jaring apung yang banyak menunjukkan potensi keramba budi daya NTB yang besar dan masih bisa dikembangkan lagi.

PT MRT Jakarta berkeyakinan pendanaan proyek moda raya terpadu di Jakarta tidak terpengaruh kondisi perekonomian Jepang yang tengah mengalami resesi. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan progres pengerjaan dan dukungan pendanaan Jepang untuk moda raya terpadu (MRT) di Jakarta akan tetap berjalan optimal. Tuhiyat menuturkan Pemerintah Jepang telah menyediakan porsi khusus investasi pada anggarannya, seperti untuk membangun proyek MRT Jakarta. Saat ini, dia memberikan contoh PT MRT Jakarta menunggu penandatanganan kontrak pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk MRT Jakarta East-West Line fase 1 tahap 1 sebagai tindak lanjut penandatangan risalah pembahasan penilaian atau Minutes of Discussion (MoD of Appraisal Mission) proyek itu antara Pemerintah Indonesia dan JICA pada November 2023. Perekonomian Jepang telah tergelincir ke dalam jurang resesi sehingga membuat negara tersebut terlempar dari ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kantor Kabinet Jepang pada Kamis (15/2) melaporkan produk domestik bruto (PDB) secara tahunan telah berkontraksi sebesar 0,4% pada kuartal IV/2023, setelah revisi penurunan sebesar 3,3% pada kuartal sebelumnya. Tuhiyat menjelaskan, tarif MRT Jakarta untuk rute terjauh, Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah sekitar Rp31.000 sebelum adanya subsidi dari pemerintah. Tarif itu didapatkan dari nilai ekonomi MRT fase 1 yang dibangun dengan biaya Rp16 triliun dan panjang lintasan 13 kilometer.

Developer properti siap memacu lagi penjualan rumah dan apartemen setelah keluarnya aturan insentif pajak pertambahan ditanggung pemerintah untuk rumah dan rumah susun pada 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kelanjutan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bakal memberikan kepastikan kepada developer properti. Kelanjutan insentif PPN DTP tahun ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. “PMK itu kan memberikan kepastian, memberi percepatan sehingga apa yang menjadi target pemerintah dengan kebijakan PPN DTP bisa terlaksana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2). Menurutnya, REI akan menginisiasi agar pemerintah melakukan perpanjangan periode PPN DTP jika diperlukan seiring dengan penyaluran insentif PPN DTP yang sempat tersendat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan di pasar properti. Joko menjelaskan REI sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penekenan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 yang molor. Bukan tanpa alasan, sejumlah pengembang properti menyampaikan molornya implementasi PPN DTP 2024 berdampak pada penjualan rumah dan apartemen. Salah satu developer properti yang mengeluhkan tertundanya insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 adalah Sinar Mas Land. Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine Natasha Tanjungan menyebutkan penundaan regulasi PPN DTP 2024 berdampak pada performa penjualan perseroan. 

Kementerian Keuangan resmi merilis edaran PMK No. 7/2024 yang resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Februari 2024. PMK No. 7/2024 merupakan kelanjutan pemberian insentif perumahan yang telah berlangsung sejak November 2023. Secara substansi, tidak terdapat perubahan antara PMK No.7/2024 dan PMK 120/2023. Perbedaannya hanya mencakup perubahan realisasi tahun anggaran saja. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 7/2024 menyebut insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 7/2024, PPN ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Secara lebih terperinci, masyarakat yang berhak mendapat PPN DTP adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan. Beleid baru itu juga menetapkan penyerahan rumah atau rusun yang tanggal berita acara serah terima mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,96 triliun pada 2024 untuk kebutuhan PPN DTP sektor perumahan komersial itu.

Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN), dan meningkatkan rasio penerimaan negara bila terpilih untuk memimpin Indonesia dalam periode 2024-2029. Langkah ini upaya sebagai transformasi kelembagaan dan tata kelola  untuk menggenjot kenaikan penerimaan negara. dengan terbentuknya BPN maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan dilebur menjadi institusi tersendiri dan terpisah dari Kemenkeu. Adapun saat ini DJP dan DJBC berada dibawah kewenangan Kemenkeu. Anggota Dewan pakar Tim Kampanya Nasional Prabowo-Gibran Drajad WIbowo menerangkan upaya membentuk BPN merupakan wujud transformasi kelembagaan yang diharapkan akan meningkat geliat penerimaan negara. (Yetede)

Lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemerintah tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Masih awal memang, tapi ada baiknya penyusunan anggaran mengakomodasi program-program pemerintah baru. Ini mengingat, pemerintahan baru membutuhkan dana jumbo untuk membiayai program-program yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden 2024. Pemerintah baru juga harus mampu memastikan APBN kredibel di tengah ancaman ekonomi global. Calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  yang berpotensi memenangi pilpres satu putaran, memiliki beberapa program unggulan yang tersusun dalam visi misi mereka saat kampanye. Beberapa di antaranya adalah program makan siang dan minum susu gratis yang memerlukan dana lebih dari Rp 400 triliun per tahun. Lalu, ada program lumbung pangan serta menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial. Prabowo-Gibran juga ingin melanjutkan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga melanjutkan hilirisasi. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo bilang, untuk mendukung program-program, pemerintah baru akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Wakil Komandan Tim Pemilih Muda TKN Prabowo-Gibran Anggawira membuka opsi penghematan belanja negara. Salah satunya mengevaluasi dan menghemat subsidi agar tepat sasaran. Kepala Center for Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho melihat anggaran makan siang gratisulit terpenuhi. Rasio pajak Indonesia sulit dikerek. Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintahan baru menimbang opsi perbaikan distribusi subsidi energi. Jika pemangkasan anggaran tanpa perbaikan distribusi bisa memicu inflasi dan daya beli kelompok 40% terbawah dan menengah. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat, akan ada kompromi rencana program Prabowo-Gibran. Rencana program saat kampanye bermotif politik agar dipilih rakyat.

Selain efek pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, investor juga perlu mencermati ketidakpastian ekonomi global. Apalagi usai Jepang dan Inggris tumbang ke jurang resesi. Pasar juga dihadapkan pada bayang-bayang perlambatan ekonomi dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan China. Founder & CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto memandang, resesi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju sudah diprediksi cukup lama. Fendi optimistis, ketahanan ekonomi Indonesia masih bisa meredam dampak situasi tersebut. Meski kontribusi ekspor terpangkas, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di 5% dengan dorongan konsumsi dalam negeri. Begitu pula terhadap pasar modal Indonesia, Fendi meyakini daya tariknya masih memikat investor asing. "Justru flow of fund kalau terjadi resesi global, masuk ke Indonesia. Yield of return Indonesia masih sangat atraktif dari kacamata investor asing," kata Fendi, Senin (19/2). CEO Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra menimpali, banyak faktor yang mempengaruhi prospek bursa saham Indonesia. Jika resesi dan perlambatan ekonomi global berkepanjangan, apalagi di mitra dagang Indonesia, membawa sentimen negatif. Emiten berorientasi ekspor yang rentan terdampak antara lain di sektor industri dan komoditas seperti manufaktur, tambang dan energi. Komoditas energi seperti batubara dan minyak mentah bisa tertekan.

Sedangkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit berpeluang stabil. Emiten non-tambang yang mengandalkan ekspor kayu, makanan dan barang konsumsi lain bisa turut terimbas penurunan permintaan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menyarankan tetap waspada terhadap saham-saham komoditas tambang dan energi. Terutama yang berfundamental lemah dan eksposur tingggi terhadap volatilitas harga komoditas. Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital Rizki Jauhari menambahkan, umumnya karakteristik bisnis emiten di Indonesia cenderung di pasar domestik. Sehingga, penting menilik lebih dalam mengenai ketahanan daya beli di dalam negeri. Di sisi yang lain, Rizki memandang resesi global bisa meningkatkan probabilitas bank sentral memangkas tingkat suku bunga. Hal ini dapat membawa katalis positif terhadap emiten yang sensitif terhadap penurunan tingkat suku bunga seperti properti, teknologi, perbankan, menara telekomunikasi, dan jalan tol. Investment Consultant Reliance SekuritasIndonesia, Reza Priyambada sepakat dengan dibayangi potensi resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Dengan sentimen resesi dan perlambatan ekonomi global, Reza menyarankan mewaspadai atauwait and see saham tambang energi dan mineral seperti INDY, ITMG, ADRO dan BRMS.

Pemerintah kembali akan kembali melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (20/2). Pemerintah memasang target indikatif sebesar Rp 12 triliun. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024. Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin optimistis akan hasil lelang pekan ini. Menurut dia, investor masih akan membelanjakan dananya untuk mendapatkan kupon tinggi. "Saya memperkirakan bid-to-cover ratio masih akan berkisar 1,752,5 kali," ujarnya akhir pekan lalu. Optimisme itu berangkat dari tawaran kupon tinggi yang semakin langka ke depan, seiring dengan potensi penurunan suku bunga tahun ini. Selain itu, tingkat inflasi terus berada pada rentang target Bank Indonesia (BI), maka kupon riil yang didapatkan investor saat ini sangat menarik dibandingkan dengan instrumen pendapatan tetap lain, seperti deposito. Dengan asumsi bid-to-cover ratio antara 1,75-2,5 kali, Nasrudin memperkirakan, total penawaran yang masuk akan dapat mencapai Rp 21 triliun hingga Rp 30 triliun. Sementara yang dimenangkan kemungkinan sekitar Rp 11 triliun atau di bawah target. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, investor saat ini sudah mulai mengambil posisi setelah pemiliihan umum berlangsung. "Penawaran yang masuk bisa mendekati Rp 40 triliun," ujarnya, Minggu (18/2). Selain itu, kesempatan mendapatkan yield yang tinggi seiring dengan potensi penurunan suku bunga. Sehingga Fikri menilai, investor akan memburu tenor panjang. Adapun hingga akhir tahun, Fikri memproyeksi, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,2%.

Guncangan ekonomi dunia kian kencang. Resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris, serta ekspektasi perlambatan langgeng ekonomi China, diprediksi berdampak signifi kan ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Pemangku kebijakan pun perlu merespons dinamika ekonomi global yang kurang mendukung momentum akselerasi ekonomi itu agar laju produk domestik bruto (PDB) tetap solid. Maklum, resesi di sebuah yurisdiksi erat korelasinya dengan kondisi ekonomi negara mitra, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi. Resesi atau lemahnya pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang terjadi di Jepang dan Inggris pun akan menyengat aktivitas perdagangan dan investasi nasional. Demikian pula China. Meski sejauh ini Negeri Panda belum dinyatakan resesi, laporan International Monetary Fund (IMF) awal bulan ini memproyeksikan ekonomi China akan melambat selama empat tahun ke depan. Terhambatnya modal dari negara-negara itu membayangi pencapaian target investasi senilai Rp1.650 triliun pada tahun ini dan mengganjal penyehatan neraca perdagangan yang belakangan mencatatkan penurunan surplus. Sejumlah siasat disiapkan, salah satunya membentuk satuan tugas dan kelompok kerja khusus yang berfungsi mencari pasar baru serta memperluas produk dagang. Sejauh ini, ada 12 negara dan 30 komoditas unggulan yang akan dioptimalkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak menampik bahwa perlambatan ekonomi global dan resesi di beberapa negara memberikan efek rambat yang luas hingga ke Indonesia. Adapun untuk investasi, bencana ekonomi di Negeri Sakura justru berpotensi memicu perubahan arah aliran modal dari investor dari Jepang ke kawasan lain. Alhasil, terjadi perebutan kue ekspor dan modal dari investor di pasar global. Situasi inilah yang perlu dicermati oleh pemangku kebijakan. Kalangan pelaku usaha pun menyarankan pemerintah untuk memberikan garansi kepada investor dan mitra dagang yakni berupa jaminan kepastian berusaha dan stabilitas sosial politik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah wajib fokus pada penciptaan stabilitas makroekonomi sehingga Indonesia memiliki nilai tawar dibandingkan dengan negara lain. "Bila ini dilakukan, efek resesi terhadap ekspor dan investasi bisa lebih dikendalikan karena bisa dikompensasi dari aktivitas ekonomi lainnya yang produktif," jelasnya kepada Bisnis. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, meyakini dampak pelemahan ekspor dan investasi dari resesi Jepang akan mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Rief-ky, menambahkan pemerintah perlu menguatkan kemitraan bilateral dengan sejumlah negara agar dapat mengom-pensasi risiko hilangnya investasi asal Jepang, China, dan Inggris.