Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 5,32 % atau 7,8 juta orang, turun 0,54 % dibanding pada Agustus 2022. Meski begitu, angka itu tergolong besar. Sekalipun informasi bertebaran di dunia maya tentang lowongan pekerjaan, nyatanya para pecari kerja tetap harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Masih ada jutaan orang yang berjibaku melamar pekerjaan. Mereka harap-harap cemas untuk segera memperoleh pekerjaan. Pukul 10.31. Pagu Ginting (24) setengah berlari menuju barisan paling belakang antrean di Mega Career Expo, Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis (22/2). Kedua tangannya cekatan mengeluarkan berkas lamaran kerja dan CV (riwayat hidup) yang jumlahnya belasan. Satu per satu dimasukkannya ke amplop berwarna coklat yang jumlahnya sama. ”Sudah setahun (cari kerja). Semoga keterima,” ujar Pagu sembari menyeka peluh di keningnya.

Setahun yang lalu, Pagu meninggalkan Sumut dengan harapan berdikari di Jakarta. ”Ternyata (itu) susah. (Saya) sudah memasukkan lamaran (kerja) lewat Jobstreet, Linkedin, ikut job fair di TMII, enggak ada panggilan sama sekali,” kata Pagu. Ratusan pencari kerja berdatangan sejak pagi ke Mega Career Expo, di Smesco Exhibition Hall, yang berlangsung dua hari, yakni 21 dan 22 Februari 2024, dimana Setidaknya ada 40 perusahaan nasional dan multinasional dengan ketersediaan lebih dari 200 lowongan kerja. Diantara pencari kerja, ada lulusan SMA dan sederajat, sarjana, lulusan baru, hingga lulusan yang sudah lama mencari kerja. Mereka mengantre dalam dua baris sambil menyiapkan berkas dan amplop dengan satu harapan, segera mendapatkan pekerjaan.

Lena (29) celingak-celinguk sambil mengantre. Sebelumnya, dia pernah mengikuti bursa kerja di Mangga Dua Square, Jakut, Oktober 2023, tetapi apa daya belum ada panggilan kerja. ”Terakhir kerja tahun 2022. Selama ini sudah cari sana-sini, cuma belum ada yang kecantol,” ucap Lena. Di kala banyak pelamar menunggu panggilan, pertimbangan bagian SDM di perusahaan terhadap calon pekerja ternyata cukup selektif. Mereka terutama mengharapkan kandidat yang mempunyai keterampilan lunak (soft skill). Kebanyakan kandidat seperti ini ditemukan dari rekomendasi sejawat ketimbang bursa kerja. (Yoga) 

Musim pembagian dividen  akan mulai, sejumlah bank berkomitmen  untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen tersebut lantaran pencapaian kinerja perbankan di 2023 yang positif.  Seperti pada PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang sepanjang tahun  buku 2023 membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp 55,06  triliun, tumbuh tinggi 33,74% secara tahunan (year on year/yoy) Melihat tahun sebelumnya, bank bersandi saham BMRI ini sepakat untuk membagikan  dividen payout ratio (DPR)  60% dari laba bersih  tahun buku 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen, sehingga pemegang saham memperoleh Rp 529,34 per lembar saham. "Dividen belum final, mungkin enggak berubah  seperti tahun lalu, mungkin ya," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi ketika ditemui Investor Daily. (Yetede)

Rajawali Group, kelompok usaha yang dikendalikan Peter Sondakh akan melepas kepemilikan mayoritas di PT Fortune  Indonesia Tbk (FORU) kepada perusahaan holding asal Singapura. Saat ini, PT Karya Citra Pertama  yang merupakan perusahaan  terafiliasi Rajawali Group tengah melakukan negosiasi dengan IMR Asia Holding Pte Ltd terkait penjualan 83% saham emiten jasa periklanan dan kehumasan tersebut. "Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari IMR Asia Holding Pte Ltd sehubungan dengan negosiasi  yang sedang berlangsung  atas rencana pengambialihan saham perseroan yang dimiliki oleh PT Karya Citra Prima yang saat ini merupakan pemegang saham pengendali perseroan," kata Sekretaris Perusahaan Fortune Indonesia Sari Dewi. Sari Dewi menegaskan, perseroan  akan senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan  khususnya peraturan nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta  Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI khusus nomor I.E tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  mengalami surplus US$ 8,6 miliar pada triwulan IV-2023, meningkat signifikan dibanding dengan kinerja kuartal sebelumnya yang defisit US$ 1,5 miliar. Adapun surplus  neraca pembayaran tersebut mendorong penguatan nilai tuker rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (22/2/2024) ditutup meningkat, didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI). Pada ahir perdagangan Kamis, rupiah menguat  45 poin atau 0,29% menjadi Rp15.590 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.635 per dolar AS. Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) bank Indonesia paada Kamis naik ke level Rp 15.630 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.658 per dolar AS. (Yetede)

Presiden RI Joko Widodo meminta stakeholder  pelabuhan mampu menekan biaya logistik nasional yang masih berada diangka 14%, atau tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam presentase 9-12%. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan Makasar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02) pagi. Presiden meyakini, pelabuhan ini siap menjadi hub  terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur. "Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensi biaya-biaya  logistik yang ada di tanah Air kita," kata jokowi. Jokowi juga menyebutkan bahwa logistik di Indonesia masih berada di angka 24% pada 10 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga  biaya logistik menjadi tidak efisien. "Sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara lain dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya.(Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berhasil mendidik 127.091 talenta digital program Digital Talent Scholarship (DTS) pada 2023, turun dari tahun sebelumnya mencapai 251.845. Data tersebut dirangkum dari 1.455 total pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk berbagai institusi pendidikan tinggi hingga perusahaan tekhnologi berskala global. DTS  merupakan program  pelatihan pengembangan kompetisi talenta digital Indonesia sejak tahun  2018. Program ini bertujuan  untuk meningkatkan ketrampilan  dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang  TIK bagi angkatan kerja  muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era industri 4.0. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerima sertifikat aset tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) guna mengamankan aset negara. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 9/Ulu Gadut dengan total luas  tanah seluas 172.940 m2 (termasuk tanah enclave). Hingga saat ini, kondisi pemanfataan lahan sudah banyak berubah, sebagian sudah menjadi areal perumahan, hotel, areal komersial lainnya, dan sekitar empat hektare diantaranya masih banyak dimanfaatkan sebagian untuk Unit pelaksanaan  Teknis daerah (UPTD) Perekayasaan logam, UPTD minyak Atsiri dan Gudang Rotan  oleh Pemerintah Sumatera Barat serta Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa  Industri Padang. (Yetede)

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.