Emiten konstruksi swasta, PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berusaha meningkatkan kinerja bisnisnya sepanjang tahun 2024. Manajemen TOTL mengincar kontrak baru senilai Rp 3,5 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari target kontrak baru TOTL pada 2023 yang sebesar Rp 2,9 triliun. Adapun pada Januari 2024 lalu, TOTL mampu mencatatkan kontrak baru sekitar Rp 237 miliar. Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada, Anggie S. Sidharta menyampaikan, pihaknya terus aktif mencari proyek-proyek konstruksi guna memenuhi target kontrak baru tahun ini. Saat ini, TOTL sedang terlibat dalam sejumlah tender proyek infrastruktur dengan nilai sekitar Rp 8,7 triliun. Sejalan dengan target kontrak baru yang diincar di tahun ini, Manajemen Total Bangun Persada berharap dapat membukukan pendapatan dan laba bersih masing-masing sekitar Rp 3,1 triliun dan Rp 150 miliar. Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berjalan lancar juga diharapkan memudahkan TOTL dalam menggapai proyek baru sepanjang tahun ini. Sebab, para pemilik proyek kini tidak lagi khawatir terhadap kelangsungan usahanya usai Pemilu. Sebagai respon atas tantangan tersebut, Total Bangun Persada telah menerapkan beberapa inisiatif strategis guna mempertahankan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah menjaga arus kas keuangan tetap positif. Salah satunya dengan melakukan efisiensi dan optimalisasi kinerja maupun biaya operasional perusahaan ini. Lebih lanjut, pihak TOTL menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 8 miliar pada 2024. Dana tersebut hendak dipakai untuk penyediaan peralatan proyek serta peralatan dan software IT. Mengutip materi paparan publik beberapa bulan lalu, TOTL tercatat memiliki rekam jejak sejumlah proyek pembangunan properti. Per kuartal III-2023, pendapatan usaha TOTL tercatat sebesar Rp 2,07 triliun atau naik 19,54% secara tahunan year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Dari jumlah pendapatan di kuartal III-2023 tersebut, mayoritas berasal dari bisnis jasa konstruksi yang mencapai Rp 2,06 triliun. Pencapaian ini naik 19,07% secara yoy.

Laju ekspansi bisnis digadang-gadang bakal lebih kencang setelah pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 usai. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa periode penyelenggaraan pemilu kerap menjadi momok bagi korporasi untuk menggelontorkan lebih banyak belanja modal. Adapun industri jasa keuangan, khususnya bank dan perusahaan pembiayaan, diharapkan turut menjadi katalis ekspansi dunia usaha. Apalagi, kinerja industri jasa keuangan pada 2023 tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk memacu penyaluran kredit ke berbagai sektor. Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Selasa (20/2), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kondisi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, di Indonesia pada 2023 terjaga di tengah beragam hambatan. Kondisi likuiditas berada di atas ambang batas, meskipun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih moderat. Dari sisi solvabilitas, industri jasa keuangan, termasuk perbankan pun terpantau solid. Kondisi serupa juga terjadi pada sisi permodalan. Menurut Mahendra, penyaluran kredit ditargetkan tumbuh 9%—11% pada tahun ini. Tak hanya dari perbankan, minat korporasi untuk berburu dana melalui pasar modal pada tahun ini juga diharapkan makin tinggi. OJK bahkan menargetkan penggalangan dana di pasar modal tahun ini tembus Rp200 triliun. Apalagi, sudah ada antrean penggalangan dana Rp50,02 triliun dari 86 penawaran umum. Gayung bersambut, optimisme pelaku industri jasa keuangan juga sedang meninggi. Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan target kredit yang ditetapkan OJK tergolong rasional di tengah berbagai risiko tahun ini. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan likuiditas yang memadai bakal menjadi pendorong kinerja intermediasi tahun ini. Adapun, Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan mengatakan sejumlah sentimen menjadi pendorong kinerja kredit perbankan tahun ini. Dia pun berharap siklus penurunan suku bunga dimulai tahun ini sehingga bisa memacu kinerja kredit industri perbankan. Sementara itu dari industri multifinance, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berharap penyelenggaraan pemilu yang lancar akan membuka jalan ekspansi pelaku usaha dan mengerek permintaan pembiayaan. Merujuk laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), nilai kredit bank pada Desember 2023 itu tumbuh 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kinerja tersebut ditopang penyaluran kredit korporasi yang tumbuh 11,6% YoY. Kepala Negara juga meminta pelaku usaha jasa keuangan memperkuat dukungan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kata Presiden, sejauh ini, penyaluran kredit UMKM baru mencapai 19% dari total portofolio kredit. Sementara itu, kalangan pelaku usaha rupanya sudah ancang-ancang untuk menggeber ekspansi bisnis mereka. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan 58% pelaku usaha menyatakan berminat untuk ekspansi bisnisnya tahun ini kendati masih ada ketidakpastian. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan suku bunga acuan BI tetap 6%. Alasannya, BI masih berpegang pada inflasi inti yang terkendali meskipun ada potensi kenaikan inflasi dari harga komoditas pangan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi (audited) senilai Rp8,4 triliun pada 2023. Perolehan ini menjadi yang tertinggi sepanjang operasional bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini. Perolehan laba sebelum pajak konsolidasi ini juga melonjak 27% secara tahunan (year-on-year/YOY) dan menghasilkan earnings per share Rp259,45. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. “Kami senantiasa mempertahankan pertumbuhan yang baik, seperti yang terlihat pada peningkatan laba sebelum pajak yang mencapai Rp8,4 triliun atau tertinggi hingga saat ini,” jelasnya. Sepanjang tahun lalu, CIMB Niaga juga menjaga posisi permodalan dan likuiditas dengan capital adequacy ratio(CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24% dan 89,3%. Kemudian, total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun, atau naik 9% y-o-y per 31 Desember 2023. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp235,9 triliun (naik 3,8% y-o-y), menunjukkan rasio current account and savings account (CASA) yang baik sebesar 63,9%. Dengan kinerja dan pencapaian tersebut, Perseroan berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun lalu, baik berbasis kinerja maupun kualitas layanan. Salah satunya sebagai Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2022. Sementara itu, sebagai bagian dari corporate citizenship, Lani menjelaskan bahwa perusahaan berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam program strategis tiga tahun untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mencegah stunting, dengan fokus di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kalla Group melalui anak usahanya Kalla Lines kembali memperkuat layanan angkutan pertambangan pada tahun ini dengan menambah armada tugboat maupun tongkang. Spesifikasi tugboat yang baru didatangkan itu berkekuatan 2x1.100 horsepower (HP) dan tongkang berukuran 330 feet. Chief Operation Officer (COO) Kalla Lines Muhammad Naim mengatakan bahwa penambahan armada ini diproyeksi bakal makin memperkuat layanan perusahaan terhadap kebutuhan angkutan tambang, khususnya nikel dan batu bara. Dia menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut akan dioperasikan khusus bersama mitra Kalla Lines, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan rute Lameuru (Konawe Selatan)—Morowali. Menurutnya, dengan tambahan armada tersebut, maka Kalla Lines saat ini telah memiliki 3 unit tugboat dan 3 unit tongkang. Saat ini, imbuhnya, juga tengah dalam pengerjaan tambahan armada lagi yaitu pembuatan 1,5 set kapal di Batam, terdiri atas 1 tugboatdan 2 tongkang. Shipment Operation Manager Kalla Lines Herman mengungkapkan bahwa kapal tugboat maupun tongkang ini dioperasikan oleh tenaga profesional yang telah tersertifi kasi. Selain itu, aktivitas bongkar muat pun dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Peresmian sentra rumput laut terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir bulan ini diyakini bakal mendongkrak performa ekspor wilayah ini di masa mendatang. Langkah ini tak hanya meningkatkan produksi hulu rumput laut, tetapi sekaligus membuka peluang anyar penghiliran rumput laut Indonesia. Rencananya, Presiden Jokowi akan meresmikan area budi daya rumput laut seluas 100 hektare (ha) di perairan Teluk Ekas. Jika terealisasi, maka lokasi ini akan menjadi kawasan budidaya terluas di Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pun mulai melakukan persiapan guna menyambut kedatangan presiden pada akhir bulan ini, atau Kamis (29/2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menjelaskan bahwa pengembangan budidaya rumput laut merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memacu penghiliran rumput laut dalam satu kawasan. Ada tiga daerah yang ditarget pemerintah pusat, salah satunya adalah kawasan Teluk Ekas yang memang telah lama menjadi sentra budi daya rumput laut, yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah memiliki pasar ekspor yang jelas sehingga arah penghiliran rumput laut juga kian benderang. Selain itu, imbuhnya, investor juga akan melibatkan para pembudidaya yang sudah berjalan, sekaligus membuka peluang bagi nelayan lainnya yang ingin bergabung sebagai mitra. Muslim mengungkapkan bahwa dampak investasi akan sangat luas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur lantaran pembukaan industri baru akan menyerap banyak lapangan kerja. Walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik seberapa besar potensi serapan tenaga kerja. Pasalnya, selama ini sebanyak 98% ekspor NTB berasal dari komoditas tambang, sedangkan ekspor produk nontambang hanya 2%. Bahkan seringkali kurang dari 2% dalam catatan ekspor Badan Puisat Statistik (BPS) per bulan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penghiliran rumput laut sudah sangat tepat, lantaran rumput laut memiliki pohon industri yang cukup banyak. Yang perlu dipastikan oleh pemerintah, imbuhnya, adalah kesiapan dari tingkat hulu hingga hilir, terutama kesiapan sumber daya manusia yang akan memproses program. Selain itu, Firmansyah juga mengatakan perlu adanya kepastian pasar yang akan menyerap produk yang sudah diolah tersebut, agar rantai industri berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pemprov NTB juga telah menjajaki pengembangan potensi laut wilayah ini dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi meminta BRIN untuk membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut sehingga bisa menarik minat investor dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menjelaskan bahwa pihaknya bersama rombongan telah mengunjungi kawasan Ekas dengan potensi rumput lautnya di wilayah selatan Lombok Timur. “Potensinya luar biasa sehingga perlu kita kembangkan secara signifi kan.” Bisnis mencatat bahwa Kabupaten Lombok Timur juga memiliki lubang keramba jaring apung terbanyak secara nasional. Jumlah lubang yang ada saat ini mencapai 8.438 lubang dari 10.000 lubang yang ada di seluruh Indonesia. Lubang keramba jarring apung terpusat di kawasan Telong Elong, Lombok Timur yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai daerah perikanan nasional. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB menjelaskan bahwa jumlah lubang keramba jaring apung yang banyak menunjukkan potensi keramba budi daya NTB yang besar dan masih bisa dikembangkan lagi.

PT MRT Jakarta berkeyakinan pendanaan proyek moda raya terpadu di Jakarta tidak terpengaruh kondisi perekonomian Jepang yang tengah mengalami resesi. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan progres pengerjaan dan dukungan pendanaan Jepang untuk moda raya terpadu (MRT) di Jakarta akan tetap berjalan optimal. Tuhiyat menuturkan Pemerintah Jepang telah menyediakan porsi khusus investasi pada anggarannya, seperti untuk membangun proyek MRT Jakarta. Saat ini, dia memberikan contoh PT MRT Jakarta menunggu penandatanganan kontrak pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk MRT Jakarta East-West Line fase 1 tahap 1 sebagai tindak lanjut penandatangan risalah pembahasan penilaian atau Minutes of Discussion (MoD of Appraisal Mission) proyek itu antara Pemerintah Indonesia dan JICA pada November 2023. Perekonomian Jepang telah tergelincir ke dalam jurang resesi sehingga membuat negara tersebut terlempar dari ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kantor Kabinet Jepang pada Kamis (15/2) melaporkan produk domestik bruto (PDB) secara tahunan telah berkontraksi sebesar 0,4% pada kuartal IV/2023, setelah revisi penurunan sebesar 3,3% pada kuartal sebelumnya. Tuhiyat menjelaskan, tarif MRT Jakarta untuk rute terjauh, Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah sekitar Rp31.000 sebelum adanya subsidi dari pemerintah. Tarif itu didapatkan dari nilai ekonomi MRT fase 1 yang dibangun dengan biaya Rp16 triliun dan panjang lintasan 13 kilometer.

Developer properti siap memacu lagi penjualan rumah dan apartemen setelah keluarnya aturan insentif pajak pertambahan ditanggung pemerintah untuk rumah dan rumah susun pada 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kelanjutan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bakal memberikan kepastikan kepada developer properti. Kelanjutan insentif PPN DTP tahun ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. “PMK itu kan memberikan kepastian, memberi percepatan sehingga apa yang menjadi target pemerintah dengan kebijakan PPN DTP bisa terlaksana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2). Menurutnya, REI akan menginisiasi agar pemerintah melakukan perpanjangan periode PPN DTP jika diperlukan seiring dengan penyaluran insentif PPN DTP yang sempat tersendat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan di pasar properti. Joko menjelaskan REI sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penekenan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 yang molor. Bukan tanpa alasan, sejumlah pengembang properti menyampaikan molornya implementasi PPN DTP 2024 berdampak pada penjualan rumah dan apartemen. Salah satu developer properti yang mengeluhkan tertundanya insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 adalah Sinar Mas Land. Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine Natasha Tanjungan menyebutkan penundaan regulasi PPN DTP 2024 berdampak pada performa penjualan perseroan. 

Kementerian Keuangan resmi merilis edaran PMK No. 7/2024 yang resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Februari 2024. PMK No. 7/2024 merupakan kelanjutan pemberian insentif perumahan yang telah berlangsung sejak November 2023. Secara substansi, tidak terdapat perubahan antara PMK No.7/2024 dan PMK 120/2023. Perbedaannya hanya mencakup perubahan realisasi tahun anggaran saja. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 7/2024 menyebut insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 7/2024, PPN ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Secara lebih terperinci, masyarakat yang berhak mendapat PPN DTP adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan. Beleid baru itu juga menetapkan penyerahan rumah atau rusun yang tanggal berita acara serah terima mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,96 triliun pada 2024 untuk kebutuhan PPN DTP sektor perumahan komersial itu.

Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN), dan meningkatkan rasio penerimaan negara bila terpilih untuk memimpin Indonesia dalam periode 2024-2029. Langkah ini upaya sebagai transformasi kelembagaan dan tata kelola  untuk menggenjot kenaikan penerimaan negara. dengan terbentuknya BPN maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan dilebur menjadi institusi tersendiri dan terpisah dari Kemenkeu. Adapun saat ini DJP dan DJBC berada dibawah kewenangan Kemenkeu. Anggota Dewan pakar Tim Kampanya Nasional Prabowo-Gibran Drajad WIbowo menerangkan upaya membentuk BPN merupakan wujud transformasi kelembagaan yang diharapkan akan meningkat geliat penerimaan negara. (Yetede)