Ekonomi
( 40600 )ENERGI BARU TERBARUKAN : TITIK AWAL PEMANFAATAN HIDROGEN
Melimpahnya potensi sumber daya energi baru terbarukan di Tanah Air menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk memuluskan pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengoperasikan Stasiun Pengisian Hidrogen atau hydrogen refueling station (HRS) pertama di Indonesia. Dengan posisi geografis berupa negara kepulauan yang berada pada jalur perdagangan internasional, membuka peluang besar untuk Indonesia menjadi hub hidrogen global. Secara perlahan tapi pasti ekosistem hidrogren di Tanah Air pun terus berkembang. Setelah sukses memproduksi hidrogen hijau, kini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui subholding PLN Indonesia Power resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Hidrogen atau hydrogen refueling station (HRS) pertama di Indonesia. Kendati adopsi kendaraan hidrogren untuk alat transportasi di Indonesia masih membutuhkan waktu, dengan adanya HRS tersebut setidaknya menjadi pijakan baru untuk memperkuat ekosistem hidrogen di dalam negeri.
Jisman P. Hutajulu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong agar ekosistem hidrogen nasional dapat terbentuk dengan melibatkan berbagai peran dari semua pemangku kepentingan demi tercapainya keekonomian hidrogen di Indonesia. Bagaimana pun, imbuhnya, pemerintah mengharapkan hidrogen dapat menjadi salah satu kontributor transisi energi di Indonesia. Sasaran utama pengembangan hidrogen di Indonesia adalah tercapainya target penurunan emisi dalam enhanced nationally determined contribution (NDC) dan nol emisi karbon (net zero emission/NZE) melalui proses transisi energi dan dekarbonisasi sistem energi global. Terlebih, hidrogen juga dapat digunakan untuk tujuan dekarbonisasi pada berbagai sektor yang tidak mungkin atau sulit untuk diredakan seperti transportasi long distance, shipping, aviation, steel production, pemanasan industri, dan manufaktur. Sebagai gambaran, hidrogen telah dimanfaatkan di Indonesia dalam sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini berkisar 1,75 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan didominasi untuk urea (88%), amonia (4%), dan kilang minyak (2%). Di sisi lain, PLN saat ini telah memproduksi 203 ton hidrogen hijau dari 22 unit pembangkit atau green hydrogen plant (GHP) yang tersebar di seluruh Indonesia, dari yang sebelumnya hanya 51 ton hidrogen per tahun.
Selain itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN juga tengah mengembangkan hidrogen hijau dari true renewable energy production dengan membangun hydrogen production di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang. Dari total produksi tersebut, PLN hanya menggunakan 75 ton untuk kebutuhan operasional pembangkit, sementara sisanya 128 ton hidrogen hijau bisa digunakan untuk sektor transportasi.
NERACA PERDAGANGAN : KEMENDAG YAKIN SURPLUS BESAR 2024
Kementerian Perdagangan optimistis neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sepanjang 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar ditopang peningkatan ekspor nonmigas.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa target surplus neraca perdagangan itu cukup rasional mengingat total surplus pada 2023 tidak mencapai US$40 miliar.“Saya pikir sangat rasional kita mematok angka tersebut dengan asumsi bahwa kita mencapai angka lebih tinggi dari 2023,” katanya seusai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2024 di salah satu hotel di Semarang, Rabu (21/2).Menurutnya, target batas bawah surplus neraca dagang sepanjang 2024 memang lebih rendah dibandingkan dengan perolehan pada 2023. Sebagai informasi, Kemendag pada 2023 mematok surplus neraca dagang pada kisaran US$38,3 miliar—US$38,5 miliar.
Dia melanjutkan Kemendag juga mematok target nilai ekspor nonmigas sebesar US$260 miliar sepanjang 2024. Jerry berharap ekspor nasional makin meningkat per tahunnya mengingat Indonesia telah menerapkan program penghiliran guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.Pada 2025, Kemendag juga telah menetapkan target surplus neraca dagang sebesar US$21,6 miliar—US$54,4 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas pada kisaran US$258,7 miliar—US$265,2 miliar.
Menurutnya, kebijakan penghiliran yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu upaya menyejahterakan masyarakat. Alasannya, kebijakan itu memberikan banyak manfaat positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja, hingga memberikan kepastian bahwa produk dalam negeri dapat ekspansi ke kancah internasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan ekspor nonmigas pada Januari 2024 terjadi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Tercatat, ekspor sektor pertambangan anjlok sebesar 23,93%, sedangkan industri pengolahan turun 4,13% secara bulanan. Anjloknya ekspor tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama ekspor, seperti batu bara dan nikel, serta susutnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi global. Beberapa produk utama ekspor nonmigas yang mengalami kontraksi terdalam, diantaranya bijih, terak dan abu logam (HS 26) turun 41,26%; logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) 35,61%; bubur kayu (HS 47) 21,42%; ampas/sisa industri makanan (HS 23) 21,20%; serta bahan bakar mineral (HS 27) 20,81%.Untuk mencapai target surplus pada 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengungkapkan siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau Tri Karsa Transformasi Perdagangan. Ketiganya yakni Transformasi Struktural, Integrasi Kewilayahan, dan Penerapan Tata Kelola Perdagangan yang baik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai target surplus neraca perdagangan yang ditetapkan Kemendag cukup realistis.
“Dari sisi impor pun kalau memang ada perlambatan dari global nampaknya kita juga akan mengimpor lebih sedikit sehingga kemudian on balance, terdampak dua-duanya ekspor dan impor kita,” jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menggenjot ekspor nasional agar lebih kompetitif, alih-alih mengandalkan komoditas ekspor utama seperti nikel, minyak kelapa sawit, dan batu bara.
Lelang SRBI Tarik Dana Asing Rp 88,55 Triliun
Hadi Prioritaskan Jaga Situasi Kondusif Pascapemilu dan BLBI
Harga Beras Melambung, Saham Emitennya Kian Membumbung
BI tetap Optimistis Kredit Tumbuh 12%
Kenaikan Inflasi Volatile Food hanya Temporer
Tingkat Kekosongan Perkantoran di CBD Jakarta Masih Tinggi
Dualisme Sikap AS Tentang Gencatan Senjata
Cuan Terbit dari Hak Penerbit
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









