Rajawali Group, kelompok usaha yang dikendalikan Peter Sondakh akan melepas kepemilikan mayoritas di PT Fortune  Indonesia Tbk (FORU) kepada perusahaan holding asal Singapura. Saat ini, PT Karya Citra Pertama  yang merupakan perusahaan  terafiliasi Rajawali Group tengah melakukan negosiasi dengan IMR Asia Holding Pte Ltd terkait penjualan 83% saham emiten jasa periklanan dan kehumasan tersebut. "Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari IMR Asia Holding Pte Ltd sehubungan dengan negosiasi  yang sedang berlangsung  atas rencana pengambialihan saham perseroan yang dimiliki oleh PT Karya Citra Prima yang saat ini merupakan pemegang saham pengendali perseroan," kata Sekretaris Perusahaan Fortune Indonesia Sari Dewi. Sari Dewi menegaskan, perseroan  akan senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan  khususnya peraturan nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta  Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI khusus nomor I.E tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  mengalami surplus US$ 8,6 miliar pada triwulan IV-2023, meningkat signifikan dibanding dengan kinerja kuartal sebelumnya yang defisit US$ 1,5 miliar. Adapun surplus  neraca pembayaran tersebut mendorong penguatan nilai tuker rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (22/2/2024) ditutup meningkat, didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI). Pada ahir perdagangan Kamis, rupiah menguat  45 poin atau 0,29% menjadi Rp15.590 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.635 per dolar AS. Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) bank Indonesia paada Kamis naik ke level Rp 15.630 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.658 per dolar AS. (Yetede)

Presiden RI Joko Widodo meminta stakeholder  pelabuhan mampu menekan biaya logistik nasional yang masih berada diangka 14%, atau tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam presentase 9-12%. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan Makasar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02) pagi. Presiden meyakini, pelabuhan ini siap menjadi hub  terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur. "Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensi biaya-biaya  logistik yang ada di tanah Air kita," kata jokowi. Jokowi juga menyebutkan bahwa logistik di Indonesia masih berada di angka 24% pada 10 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga  biaya logistik menjadi tidak efisien. "Sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara lain dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya.(Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berhasil mendidik 127.091 talenta digital program Digital Talent Scholarship (DTS) pada 2023, turun dari tahun sebelumnya mencapai 251.845. Data tersebut dirangkum dari 1.455 total pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk berbagai institusi pendidikan tinggi hingga perusahaan tekhnologi berskala global. DTS  merupakan program  pelatihan pengembangan kompetisi talenta digital Indonesia sejak tahun  2018. Program ini bertujuan  untuk meningkatkan ketrampilan  dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang  TIK bagi angkatan kerja  muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era industri 4.0. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerima sertifikat aset tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) guna mengamankan aset negara. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 9/Ulu Gadut dengan total luas  tanah seluas 172.940 m2 (termasuk tanah enclave). Hingga saat ini, kondisi pemanfataan lahan sudah banyak berubah, sebagian sudah menjadi areal perumahan, hotel, areal komersial lainnya, dan sekitar empat hektare diantaranya masih banyak dimanfaatkan sebagian untuk Unit pelaksanaan  Teknis daerah (UPTD) Perekayasaan logam, UPTD minyak Atsiri dan Gudang Rotan  oleh Pemerintah Sumatera Barat serta Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa  Industri Padang. (Yetede)

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.

Emiten produsen bahan bangunan, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC)  menargetkan pertumbuhan kinerja tahun ini cenderung konservatif dibandingkan tahun lalu. Direktur Utama IMPC, Haryanto Tjiptodihardjo menargetkan, pendapatan tahun ini sebesar Rp 3,15 triliun dan laba bersih Rp 550 miliar. "Kami memasang target yang cenderung konservatif untuk mengantisipasi risiko geopolitik global dan tingkat suku bunga yang masih tinggi," jelas Haryanto Tjiptodihardjo, Rabu (21/2). Sementara hingga akhir 2023 lalu, IMPC mengestimasi perolehan laba bersih ditutup pada kisaran Rp 420 miliar hingga Rp 430 miliar. Nilai tersebut diproyeksi melampaui target 2023 yang sebesar Rp 390 miliar. Target tersebut naik sekitar 37%-40% dari pencapaian laba bersih pada tahun 2022 sebesar Rp 307 miliar. Lebih lanjut, untuk menggapai target yang telah disiapkan tersebut, IMPC mengedepankan strategi pertumbuhan organik dan inorganik. Untuk mendukung rencana ekspansi tahun ini, IMPC menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) berkisar Rp 325 miliar. Adapun peruntukannya,  mayoritas dialokasikan untuk membangun pusat distribusi baru seluas 36.000 meter persegi (m2) di lahan seluas 60.000 m2 di Jawa Barat. Lokasi persisnya berada di Kawasan Delta Silicon 8, Cikarang, Jawa Barat. Pembangunan pusat distribusi baru di Cikarang ini diharapkan dapat menunjang peningkatan penjualan perusahaan dalam lima tahun mendatang. Fasilitas pusat distribusi ini dijadwalkan  beroperasi pada kuartal IV-2024. Tak hanya itu, IMPC juga akan memulai produksi perdana atap Alderon roofing di pabrik yang berlokasi di Kulai, Malaysia pada kuartal IV tahun ini. Hal ini menyambut keberhasilan ekspor Alderon roofing ke negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. "Kami juga akan senantiasa menjaga kesehatan arus kas perusahaan agar dapat mempertahankan Dividend Payout Ratio di atas 50%, melanjutkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen kami terhadap tata kelola keuangan perusahaan yang disiplin, prudent, dan efisien," kata dia. Sementara itu, IMPC juga diketahui mengucurkan pinjaman ke anak usahanya yang berbasis di Vietnam, yakni Impack Vietnam Company Ltd.

Suku bunga acuan yang masih bertahan tinggi di level 6% akan membuat biaya dana perbankan tahun ini semakin meningkat. Level ini diperkirakan masih akan bertahan sepanjang paruh pertama 2023, searah dengan proyeksi suku bunga The Fed. Bank Indonesia (BI) memperkirakan penurunan suku bunga acuan baru akan dilakukan semester dua mendatang.Di sisi lain, likuiditas perbankan sudah menunjukkan tanda-tanda pengetatan. Ini tercemin dari selisih pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang kian lebar. Kredit pada Januari tumbuh 11,83%, sedang DPK hanya naik 5,8%. Kondisi tersebut berpotensi semakin mendorong biaya dana atau cost of fund (CoF). Pasalnya, bank-bank akan berlomba memacu peningkatan DPK dengan menaikkan bunga simpanan. Biaya dana bank sudah mulai naik tahun lalu. Ini juga terjadi di bank dengan rasio dana murah (CASA) tinggi. Direktur Distribusi dan Jaringan BTN Jasmin mengakui biaya dana di Januari 2024 sedikit meningkat dibanding Desember. Ini karena dampak dari penyesuaian bunga deposito yang jatuh tempo akhir tahun lalu. "Ada kenaikan biaya dana di BTN akibat dampak dari penyesuaian bunga deposito," kata Jasmin kepada KONTAN, Kamis (22/2). Tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan DPK mencapai kisaran 9%-10%. Untuk menjaga biaya dana tidak naik signifikan, BTN memasang target rasio CASA di kisaran 53%-55%. Selain itu, bank ini akan memacu transaksi ritel dan wholesale. Lebih lanjut, Jasmin menjelaskan, komposisi DPK yang dihimpun BTN terdiri dari 78% nasabah korporasi dan 22% dari nasabah ritel. Sementara itu, SVP Retail Deposito Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan, pemberian bunga ke nasabah tentu berdampak pada biaya bunga. Namun, ia menyebut biaya dana Bank Mandiri masih terjaga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan manajemen. Evi menjelaskan, bunga deposito Bank Mandiri, baik rupiah maupun valas, masih stabil dan kompetitif dibanding pesaing. Bunga deposito rupiah ditawarkan bervariasi sesuai jangka waktu hingga 2,5% per tahun dan deposito valas hingga 1,75% per tahun. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, biaya dana bank ini saat ini sudah tinggi. Tingkat biaya dana tersebut diproyeksi akan bertahan tinggi hingga BI menurunkan suku bunga acuan.