Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerima sertifikat aset tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) guna mengamankan aset negara. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 9/Ulu Gadut dengan total luas  tanah seluas 172.940 m2 (termasuk tanah enclave). Hingga saat ini, kondisi pemanfataan lahan sudah banyak berubah, sebagian sudah menjadi areal perumahan, hotel, areal komersial lainnya, dan sekitar empat hektare diantaranya masih banyak dimanfaatkan sebagian untuk Unit pelaksanaan  Teknis daerah (UPTD) Perekayasaan logam, UPTD minyak Atsiri dan Gudang Rotan  oleh Pemerintah Sumatera Barat serta Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa  Industri Padang. (Yetede)

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.

Emiten produsen bahan bangunan, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC)  menargetkan pertumbuhan kinerja tahun ini cenderung konservatif dibandingkan tahun lalu. Direktur Utama IMPC, Haryanto Tjiptodihardjo menargetkan, pendapatan tahun ini sebesar Rp 3,15 triliun dan laba bersih Rp 550 miliar. "Kami memasang target yang cenderung konservatif untuk mengantisipasi risiko geopolitik global dan tingkat suku bunga yang masih tinggi," jelas Haryanto Tjiptodihardjo, Rabu (21/2). Sementara hingga akhir 2023 lalu, IMPC mengestimasi perolehan laba bersih ditutup pada kisaran Rp 420 miliar hingga Rp 430 miliar. Nilai tersebut diproyeksi melampaui target 2023 yang sebesar Rp 390 miliar. Target tersebut naik sekitar 37%-40% dari pencapaian laba bersih pada tahun 2022 sebesar Rp 307 miliar. Lebih lanjut, untuk menggapai target yang telah disiapkan tersebut, IMPC mengedepankan strategi pertumbuhan organik dan inorganik. Untuk mendukung rencana ekspansi tahun ini, IMPC menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) berkisar Rp 325 miliar. Adapun peruntukannya,  mayoritas dialokasikan untuk membangun pusat distribusi baru seluas 36.000 meter persegi (m2) di lahan seluas 60.000 m2 di Jawa Barat. Lokasi persisnya berada di Kawasan Delta Silicon 8, Cikarang, Jawa Barat. Pembangunan pusat distribusi baru di Cikarang ini diharapkan dapat menunjang peningkatan penjualan perusahaan dalam lima tahun mendatang. Fasilitas pusat distribusi ini dijadwalkan  beroperasi pada kuartal IV-2024. Tak hanya itu, IMPC juga akan memulai produksi perdana atap Alderon roofing di pabrik yang berlokasi di Kulai, Malaysia pada kuartal IV tahun ini. Hal ini menyambut keberhasilan ekspor Alderon roofing ke negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. "Kami juga akan senantiasa menjaga kesehatan arus kas perusahaan agar dapat mempertahankan Dividend Payout Ratio di atas 50%, melanjutkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen kami terhadap tata kelola keuangan perusahaan yang disiplin, prudent, dan efisien," kata dia. Sementara itu, IMPC juga diketahui mengucurkan pinjaman ke anak usahanya yang berbasis di Vietnam, yakni Impack Vietnam Company Ltd.

Suku bunga acuan yang masih bertahan tinggi di level 6% akan membuat biaya dana perbankan tahun ini semakin meningkat. Level ini diperkirakan masih akan bertahan sepanjang paruh pertama 2023, searah dengan proyeksi suku bunga The Fed. Bank Indonesia (BI) memperkirakan penurunan suku bunga acuan baru akan dilakukan semester dua mendatang.Di sisi lain, likuiditas perbankan sudah menunjukkan tanda-tanda pengetatan. Ini tercemin dari selisih pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang kian lebar. Kredit pada Januari tumbuh 11,83%, sedang DPK hanya naik 5,8%. Kondisi tersebut berpotensi semakin mendorong biaya dana atau cost of fund (CoF). Pasalnya, bank-bank akan berlomba memacu peningkatan DPK dengan menaikkan bunga simpanan. Biaya dana bank sudah mulai naik tahun lalu. Ini juga terjadi di bank dengan rasio dana murah (CASA) tinggi. Direktur Distribusi dan Jaringan BTN Jasmin mengakui biaya dana di Januari 2024 sedikit meningkat dibanding Desember. Ini karena dampak dari penyesuaian bunga deposito yang jatuh tempo akhir tahun lalu. "Ada kenaikan biaya dana di BTN akibat dampak dari penyesuaian bunga deposito," kata Jasmin kepada KONTAN, Kamis (22/2). Tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan DPK mencapai kisaran 9%-10%. Untuk menjaga biaya dana tidak naik signifikan, BTN memasang target rasio CASA di kisaran 53%-55%. Selain itu, bank ini akan memacu transaksi ritel dan wholesale. Lebih lanjut, Jasmin menjelaskan, komposisi DPK yang dihimpun BTN terdiri dari 78% nasabah korporasi dan 22% dari nasabah ritel. Sementara itu, SVP Retail Deposito Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan, pemberian bunga ke nasabah tentu berdampak pada biaya bunga. Namun, ia menyebut biaya dana Bank Mandiri masih terjaga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan manajemen. Evi menjelaskan, bunga deposito Bank Mandiri, baik rupiah maupun valas, masih stabil dan kompetitif dibanding pesaing. Bunga deposito rupiah ditawarkan bervariasi sesuai jangka waktu hingga 2,5% per tahun dan deposito valas hingga 1,75% per tahun. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, biaya dana bank ini saat ini sudah tinggi. Tingkat biaya dana tersebut diproyeksi akan bertahan tinggi hingga BI menurunkan suku bunga acuan.

Kinerja emiten kertas dari Grup Sinarmas yakni, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) diproyeksi tumbuh positif. Selain prospek pemulihan harga pulp di pasar global, rencana pabrik INKP untuk ekspansi bakal mendorong pertumbuhan kinerja ke depan. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, M. Gibran menjelaskan, harga pulp kraft turun tajam di tahun 2023. Dari level US$ 8.660 per ton pada September 2022, menjadi US$ 4.974 per ton pada April 2023. Namun ada momentum kenaikan di awal tahun dengan diperdagangkan di harga sekitar US$ 5.620 per ton. Gibran menuturkan, pulihnya harga pulp and paper di tahun ini, diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Asia, terutama Tiongkok. Selain itu, ada kebijakan pengadaan barang ramah lingkungan di Tokyo, dan penutupan beberapa pabrik pulp dan kertas di Amerika Utara dan Australia. INKP juga tengah berencana membangun pabrik kertas baru yang canggih di Karawang, Jawa Barat dengan total kapasitasnya mencapai hingga 3,9 juta ton per tahun. Dengan saldo kas yang masih cukup solid yakni US$ 1,5 miliar hingga kuartal III-2023, Gibran memperkirakan INKP akan membiayai rencana investasi sebesar US$ 3,6 miliar untuk pabrik yang berlokasi di Karawang itu, melalui kombinasi obligasi atau pinjaman dan kas internal. "Dengan pulihnya harga pulp dan kertas serta tambahan kapasitas produksi dari pabrik baru, kami memperkirakan INKP akan mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 11,6% year on year (yoy) pada 2024 menjadi US$ 3,6 miliar dan naik 27,2% yoymenjadi US$ 4 miliar pada 2025," imbuh Gibran. Meski begitu, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, penjualan masih berpotensi turun 5% di 2024, mengingat saat ini ekonomi China belum pulih benar dan harga pulp yang masih turun. Sementara Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi menuturkan, secara valuasi INKP saat ini cukup atraktif. Rasio price earning (PE) berada di kisaran 6,5 kali dan PBV 0,46 kali, relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir. Dengan outlook yang cenderung positif untuk jangka panjang dengan pertumbuhan dari pabrik baru, Reza melihat INKP menarik untuk dikoleksi jangka panjang dengan target harga Rp 11.000 per saham.

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) atau GrahaTrans menargetkan pendapatan minimal  Rp 418 miliar dan laba bersih Rp 40 miliar sepanjang 2024. Sebagai gambaran, emiten logistik ini membukukan pendapatan Rp 238,73 miliar per September 2023. Pencapaian itu naik 53,01% secara tahunan. Di sisi bottom line, GTRA mencetak laba bersih senilai Rp 17,53 miliar. Direktur Keuangan Grahaprima Suksesmandiri, Yohana Puspita menjelaskan, pertumbuhan pendapatan atau omzet tahun ini bakal ditopang penambahan armada pada 2023. Ronny Senjaya, Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri menimpali, secara historis, GTRA melakukan penambahan truk rata-rata 200 unit setiap tahunnya. Tahun lalu, GTRA menambah 170 unit truk. Saat ini GTRA memiliki lebih dari 1.000 armada yang terdiri dari berbagai tipe. Sejalan dengan penambahan truk, GTRA dalam tahap proses pembangunan pool dan bengkel yang berlokasi di Delta Mas, Cikarang. Bangunan itu berdiri di atas tanah seluas 3 hektare. Ronny berharap, fasiitas tersebut bisa meningkatkan utilitas armada GTRA. Pada akhir perdagangan Kamis (22/2), harga saham GTRA melejit 8,55% ke Rp 127 per saham. Sebulan terakhir GTRA telah terjun 46,64%, sementara secara year to date (ytd) GTRA tergerus 60,80%. "Dalam satu, dua bulan terakhir ada penurunan saham. Kami dari manajemen fokus dari sisi kinerja, sedangkan pergerakan harga saham kami serahkan kepada mekanisme pasar," tuturnya. Secara teknikal, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas bilang, pelemahan GTRA sudah terbatas. Rekomendasi jangka pendek add, support Rp 109, resistance di Rp 150. 

Barisan saham emiten terafiliasi Grup Bakrie menyala lagi. Motor penggeraknya dua emiten anyar, yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII). VKTR ngebut dengan penguatan empat hari beruntun. Harga saham emiten di bisnis kendaraan listrik dan komponen suku cadang ini melejit 17,33% ke level Rp 176 per saham Kamis (22/2). Emiten bungsu dari Grup Bakrie, ALII juga melaju kencang dengan penguatan lima hari berturut-turut. Harga saham emiten jasa pengangkutan laut ini lanjut menguat 9,4% ke posisi Rp 815 per saham kemarin. Dibandingkan dengan harga penawaran saat initial public offering (IPO) 7 Februari 2024, harga ALII sudah melejit 199,63%. Saham-saham terafiliasi Grup Bakrie lain juga menyala pada perdagangan Kamis (22/2). Namun, momentum ini tak mampu membangunkan seluruh saham terafiliasi Grup Bakrie. Lantaran masih banyak saham yang berstatus saham gocap. Yaitu saham yang terjerat notasi khusus dari BEI. Seperti BTEL, VIVA, MDIA, ELTY dan  JGLE. Pendiri dan CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto mengamati, ada katalis bervariasi dalam lonjakan saham terafiliasi Grup Bakrie. Dia memandang kemenangan Prabowo - Gibran dalam hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi bagian dari sentimen positif Grup Bakrie. Hal ini lantaran sang pendiri Aburizal Bakrie menjadi salah satu pendukung pasangan capres-cawapres tersebut. Pengamat Pasar Modal & Pendiri WH-Project, William Hartanto menambahkan, pendongkrak saham VKTR juga datang dari kemitraan dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS).   Mereka berupaya  meningkatkan inovasi dan mempercepat adopsi kendaraan listrik komersial. Equity Sales Jasa Utama Capital Sekuritas, Alfredo Gusvirli menambahkan, untuk  ALII, terpapar sentimen positif sebagai saham yang baru IPO. Return-nya masih cukup signifikan. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menyematkan trading buy ALII (support Rp 690, resistance Rp 865), BUMI (support Rp 85, resistance Rp 91) dan UNSP (support Rp 105, resistance Rp 110). 

Kinerja penerimaan pajak di awal tahun melorot setelah melampaui target dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 sebesar Rp 149,25 triliun. Angka ini setara 7,50% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1.989 triliun. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 8% year-on-year (yoy). Padahal di Januari 2023, realisasi penerimaan pajak masih mampu tumbuh 6,4% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, penerimaan pajak masih cukup positif. "Meskipun kita tahu bahwa tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi," ujar dia, Kamis (22/2). Sri Mulyani memerinci, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat Rp 83,69 triliun atau 7,87% dari target. Ini menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Januari 2024. Disusul, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 31 Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp 57,76 triliun atau 7,12% dari target. Jenis pajak dengan kontribusi terbesar kedua adalah PPh Pasal 21. Dengan sumbangsih 18,9% dari penerimaan pajak, jenis pajak ini berhasil terkumpul Rp 28,3 triliun. Sri Mulyani bilang, penerimaan PPh 21 sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat, kontraksi penerimaan pajak di awal tahun tak hanya perkara tingginya basis di Januari 2023, melainkan juga indikasi perlambatan konsumsi masyarakat.