Menyandang status yang ”tanggung” alias tidak miskin tetapi sulit kaya, warga kelas menengah di Indonesia selama ini belum cukup diperhatikan pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa menjadi ancaman untuk mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045. Masyarakat kelas menengah selama ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional. Meski demikian, kelompok ini masih hidup pas-pasan dari hari ke hari. Hasil liputan Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, sebagian besar kelas menengah dan calon kelas menengah usia produktif (17-40 tahun) kesulitan mengatur keuangannya. Pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran sehingga gaji kelompok calon kelas menengah minus Rp 181.724 per bulan dan gaji kelas menengah minus Rp 65.529 setiap bulan. Defisit gaji ini membuat mereka sulit menabung dan semakin susah naik kelas menjadi kelas atas atau orang kaya.

Laju pendapatan yang stagnan itu diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2045 ketika Indonesia menginjak usia satu abad atau dikenal dengan momentum ”Indonesia Emas”. Tim Jurnalisme Data Kompas memproyeksikan, rata-rata gaji calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 ketimbang pengeluarannya. Meski hidup pas-pasan, kelas menengah di Indonesia masih minim perhatian. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto menilai, sampai saat ini belum banyak kebijakan atau keberpihakan pemerintah kepada kelas menengah. Kebijakan pemerintah lewat APBN masih terlalu fokus pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Di sisi lain, pemerintah membuat kebijakan intervensi yang lebih menguntungkan kelompok atas. ”Kebijakan seperti bantuan sosial (bansos) hanya untuk kelompok 40 % terbawah, sedang kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang beberapa kali diberikan pemerintah, seperti untuk pembelian mobil listrik, justru lebih dinikmati oleh kelompok atas,” kata Teguh, Selasa (27/2).

Kebijakan untuk kelas menengah, seperti skema perlindungan sosial yang adaptif dan sesuai dengan permintaan (on-demand), masih sangat minim. Sejauh ini, baru program Kartu Prakerja yang menawarkan bantuan pelatihan kerja dan uang saku bersifat on-demand bagi kelas menengah. Skema on-demand, menurut Teguh, bisa dimanfaatkan kelas menengah yang rentan terkena guncangan ekonomi, seperti PHK, gagal panen, atau terdampak bencana. Bentuk lainnya, menjamin proteksi jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan nonmiskin, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja konstruksi. ”Jadi, kelas menengah perlu diberi akses untuk bisa mendaftarkan diri mendapat bantuan pemerintah ketika  mereka terkena shock. Bansos cukup ditujukan untuk yang membutuhkan (miskin dan rentan),” katanya. (Yoga) 

Konsep Environmental, Social, Governance (ESG) makin menjadi bagian penting dalam kelangsungan bisnis kedepan. Konsep ini memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyimbangkan kinerja dengan aspek lingkungan dan sosial. Bahkan, kebutuhan ESG menjadi keniscayaan, terutama dalam pasar global. ESG merupakan konsep yang mengedepankan  kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan  dengan tiga faktor dan kriteria yang  utama, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip  ESG dalam praktik bisnis dan investasinya  akan turut mengintegrasikan  dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. (Yetede)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengambil peran di pemerintahan  berikutnya jika pasangan Prabowo dan Gibran menang dalam Pilpres 2024. Golkar sebagai salah satu partai pengusung mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atau hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024. "Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja," kata Airlangga. Diketahui, hasil hitungan sementara KPU yang dikutip dari situs resmi KPU pada Selasa pukul 13.34 WIB menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi perolehan suara 58,84%. Di posisi kedua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,46% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranomowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 16,7% di poisisi terakhir. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan program dana pensiun (dapen) wajib tambahan, yang  nantinya dilaksanakan oleh  Dana Pensiun Pemberi Pekerjaan kompetitif. OJK menyebutkan bahwa program ini adalah amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang tertuang dalam pasal  189 ayat 4 beleid tersebut. "Didalam amanah pasal 189 itu ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sekarang sedang disusun RPP nya, dimana itu akan ditetapkan berapa dana yang akan dikenakan dana pensiun tambahan, dan pelaksanaannya itu secara kompetitif," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Ia menjelaskan, selama ini manfaat pensiun bagi pekerja dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT Asabri mengelola dapen TNI/Polri dan PT Taspen  untuk aparatul sipil negara (ASN). (Yetede)

PT Astra Tbk (ASII) akan mengusulkan pembagian dividen total sebesar  Rp 519 per saham untuk tahun buku 2023 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) April mendatang, seiring pencapaian kerja yang gemilang sepanjang tahun lalu. Dividen senilai Rp 21 triliun atau 62% dari total laba bersih tersebut akan dibagikan kepada pemegang 40,48 miliar saham Astra International. "Usulan direksi atas dividen final tersebut didasarkan pada kinerja yang sangat baik dan harga batu bara yang masih tinggi pada paruh pertama tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan terus berlanjut pascapandemi, yang memungkinkan perseroan untuk mengembalikan sebagian  excess capital kepada pemegang saham," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Selasa (27/2/2023). (Yetede)

Komitmen perbankan dalam mendorong penyaluran pembiayaan hijau terus  ditunjukkan dari pertumbuhan pembiayaan jenis ini yang tinggi. Untuk mendukung penyaluran pembiayaan berkelanjutan, sejumlah bank juga akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) dan juga green sukuk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah salah satu yang bakal menerbitkan green bond pada tahun ini. Perseroan berencana untuk menerbitkan  dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I BPI tahap III taun 2024 dengan pokok obligasi sebesar Rp 2,5 triliun.  BRI menargetkan total dana yang dihimpun dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) green bond senilai  Rp 15 triliun. Adapun tahap I telah diterbitkan pada 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp 5 triliun. (Yetede)

Realisasi utang pemerintah hingga 31 januari 2024 mencapai Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang 38,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan  kinerja belanja khususnya belanja  bantuan sosial (bansos) terhadap stabilitas rasio utang.  Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf  Randy Manilet berpendapat, jika dibandingkan dengan kondisi rasio utang di tahun ini itu relatif lebih besar. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun 2023. Adapun realisasi belanja  bantuan sosial mencapai Rp 10,44 triliun per 31 Januari 2024. "Secara umum rasio utang  akhirnya relatif lebih tinggi sedikit diatas pencapaian  rasio utang di tahun  yang lalu," kata Yusuf kepada Investor Daily. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan  ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 4,7-5,5% secara year on year (yoy), dengan didukung pembiayaan perbankan  syariah yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 10-12% (yoy). "Hal ini sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategis  nasional seperti kewajiban sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Produk Jaminan Halal, Inovasi pada sektor keuangan sosial syariah, program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta digitalisasi eksyar yang semakin masif," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung. Dia menjelaskan, BI berkomitmen melanjutkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tiga program utama, yakni pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor makanan dan minuman halal dan fesyen muslim. (Yetede)

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memperjuangkan pentingnya sistem  penyelesaian sengketa segera dipulihkan secara penuh. Hal ini disuarakan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang selenggarakan  pada 26-29 Februari 2024. Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko  Bris Witjaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang  adil dan menjamin kepastian sistem perdagangan Indonesia yang merupakan mengguna aktif  sistem penyelesaian sengketa. Sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya Badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa yang di tahap banding. (Yetede)

Menparekraf Sandiaga Uno mengakui, proses dan skema perizinan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Tak hanya itu, pendampingan bagi para promotor musik juga perlu dilakukan. ”Teman-teman event organizer/EO (promotor) harus difasilitasi, terutama sejalan dengan disetujuinya Indonesia Tourism Fund (ITF) yang kami harapkan bisa jadi sebuah langkah pendampingan bagi para EO,” ujarnya dalam konferensi pers mingguan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (26/2). Berkaca dari penyelenggaraan konser musik internasional bintang dunia, Taylor Swift di Singapura, Indonesia mempunyai potensi yang sama dengan negara itu. Pemerintah Singapura mampu mengalokasikan sekitar Rp 250 miliar untuk memberi dana tunjangan dalam konser Taylor Swift yang berlangsung 2-4 Maret 2024 dan 7-9 Maret 2024.

”Indonesia ini jangan hanya jadi pasar, tapi kita juga harus mampu jadi host dari konser-konser besar dan event-event berkelas internasional,” kata Sandiaga. Menurut Co-Founder PK Entertainment Harry Sudarma, promotor-promotor Indonesia menghadapi dua tantangan besar ketika berencana mendatangkan bintang papan atas dunia. Pertama, promotor memperhitungkan dana yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya dana itu bisa menghasilkan kembali, seperti prinsip dasar bisnis. Saat menggelar acara besar, risiko yang besar itu menjadi hambatan yang harus ditanggung. ”Ada artis-artis tertentu yang hitungannya tak masuk (anggaran). Jadi, kami berat juga kalau harus bawa (artis), kemudian harus rugi, misalnya,” ujar Harry. Isu kedua, birokrasi dan infrastruktur di Indonesia belum mendukung. Negara-negara lain memiliki birokrasi dan infrastruktur yang bisa diakses lebih mulus, baik dalam hal perizinan maupun lokasi. (Yoga)