Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengambil peran di pemerintahan  berikutnya jika pasangan Prabowo dan Gibran menang dalam Pilpres 2024. Golkar sebagai salah satu partai pengusung mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atau hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024. "Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja," kata Airlangga. Diketahui, hasil hitungan sementara KPU yang dikutip dari situs resmi KPU pada Selasa pukul 13.34 WIB menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi perolehan suara 58,84%. Di posisi kedua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,46% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranomowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 16,7% di poisisi terakhir. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan program dana pensiun (dapen) wajib tambahan, yang  nantinya dilaksanakan oleh  Dana Pensiun Pemberi Pekerjaan kompetitif. OJK menyebutkan bahwa program ini adalah amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang tertuang dalam pasal  189 ayat 4 beleid tersebut. "Didalam amanah pasal 189 itu ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sekarang sedang disusun RPP nya, dimana itu akan ditetapkan berapa dana yang akan dikenakan dana pensiun tambahan, dan pelaksanaannya itu secara kompetitif," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Ia menjelaskan, selama ini manfaat pensiun bagi pekerja dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT Asabri mengelola dapen TNI/Polri dan PT Taspen  untuk aparatul sipil negara (ASN). (Yetede)

PT Astra Tbk (ASII) akan mengusulkan pembagian dividen total sebesar  Rp 519 per saham untuk tahun buku 2023 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) April mendatang, seiring pencapaian kerja yang gemilang sepanjang tahun lalu. Dividen senilai Rp 21 triliun atau 62% dari total laba bersih tersebut akan dibagikan kepada pemegang 40,48 miliar saham Astra International. "Usulan direksi atas dividen final tersebut didasarkan pada kinerja yang sangat baik dan harga batu bara yang masih tinggi pada paruh pertama tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan terus berlanjut pascapandemi, yang memungkinkan perseroan untuk mengembalikan sebagian  excess capital kepada pemegang saham," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Selasa (27/2/2023). (Yetede)

Komitmen perbankan dalam mendorong penyaluran pembiayaan hijau terus  ditunjukkan dari pertumbuhan pembiayaan jenis ini yang tinggi. Untuk mendukung penyaluran pembiayaan berkelanjutan, sejumlah bank juga akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) dan juga green sukuk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah salah satu yang bakal menerbitkan green bond pada tahun ini. Perseroan berencana untuk menerbitkan  dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I BPI tahap III taun 2024 dengan pokok obligasi sebesar Rp 2,5 triliun.  BRI menargetkan total dana yang dihimpun dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) green bond senilai  Rp 15 triliun. Adapun tahap I telah diterbitkan pada 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp 5 triliun. (Yetede)

Realisasi utang pemerintah hingga 31 januari 2024 mencapai Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang 38,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan  kinerja belanja khususnya belanja  bantuan sosial (bansos) terhadap stabilitas rasio utang.  Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf  Randy Manilet berpendapat, jika dibandingkan dengan kondisi rasio utang di tahun ini itu relatif lebih besar. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun 2023. Adapun realisasi belanja  bantuan sosial mencapai Rp 10,44 triliun per 31 Januari 2024. "Secara umum rasio utang  akhirnya relatif lebih tinggi sedikit diatas pencapaian  rasio utang di tahun  yang lalu," kata Yusuf kepada Investor Daily. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan  ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 4,7-5,5% secara year on year (yoy), dengan didukung pembiayaan perbankan  syariah yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 10-12% (yoy). "Hal ini sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategis  nasional seperti kewajiban sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Produk Jaminan Halal, Inovasi pada sektor keuangan sosial syariah, program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta digitalisasi eksyar yang semakin masif," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung. Dia menjelaskan, BI berkomitmen melanjutkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tiga program utama, yakni pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor makanan dan minuman halal dan fesyen muslim. (Yetede)

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memperjuangkan pentingnya sistem  penyelesaian sengketa segera dipulihkan secara penuh. Hal ini disuarakan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang selenggarakan  pada 26-29 Februari 2024. Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko  Bris Witjaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang  adil dan menjamin kepastian sistem perdagangan Indonesia yang merupakan mengguna aktif  sistem penyelesaian sengketa. Sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya Badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa yang di tahap banding. (Yetede)

Menparekraf Sandiaga Uno mengakui, proses dan skema perizinan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Tak hanya itu, pendampingan bagi para promotor musik juga perlu dilakukan. ”Teman-teman event organizer/EO (promotor) harus difasilitasi, terutama sejalan dengan disetujuinya Indonesia Tourism Fund (ITF) yang kami harapkan bisa jadi sebuah langkah pendampingan bagi para EO,” ujarnya dalam konferensi pers mingguan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (26/2). Berkaca dari penyelenggaraan konser musik internasional bintang dunia, Taylor Swift di Singapura, Indonesia mempunyai potensi yang sama dengan negara itu. Pemerintah Singapura mampu mengalokasikan sekitar Rp 250 miliar untuk memberi dana tunjangan dalam konser Taylor Swift yang berlangsung 2-4 Maret 2024 dan 7-9 Maret 2024.

”Indonesia ini jangan hanya jadi pasar, tapi kita juga harus mampu jadi host dari konser-konser besar dan event-event berkelas internasional,” kata Sandiaga. Menurut Co-Founder PK Entertainment Harry Sudarma, promotor-promotor Indonesia menghadapi dua tantangan besar ketika berencana mendatangkan bintang papan atas dunia. Pertama, promotor memperhitungkan dana yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya dana itu bisa menghasilkan kembali, seperti prinsip dasar bisnis. Saat menggelar acara besar, risiko yang besar itu menjadi hambatan yang harus ditanggung. ”Ada artis-artis tertentu yang hitungannya tak masuk (anggaran). Jadi, kami berat juga kalau harus bawa (artis), kemudian harus rugi, misalnya,” ujar Harry. Isu kedua, birokrasi dan infrastruktur di Indonesia belum mendukung. Negara-negara lain memiliki birokrasi dan infrastruktur yang bisa diakses lebih mulus, baik dalam hal perizinan maupun lokasi. (Yoga) 

Momentum positif menaungi upaya penghiliran nikel di Tanah Air. Pasalnya, bola panas divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akhirnya mereda setelah Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sepakat untuk melepas kepemilikan di perusahaan tambang nikel itu seharga Rp3.050 per lembar saham kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Melalui aksi tersebut, MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas di INCO, sebanyak 34%. Sementara itu, Vale Canada Limited masih menguasai 33,9%, Sumitomo 11,5%, dan publik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 20,6%. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, MIND ID nantinya bakal mengendalikan INCO bersama dengan Vale Canada Limited. Nantinya, perusahaan asal Kanada tersebut bakal mendapat ‘jatah’ untuk menunjuk direktur operasional dan direktur yang bertanggung jawab atas environment, social, and governance (ESG). 

Sementara itu, MIND ID memiliki hak untuk menunjuk tiga orang komisaris, termasuk komisaris utama; direktur utama; dan direktur SDM. Untuk saat ini, Kementerian BUMN dan MIND ID pun sudah bulat memutuskan untuk tetap menjadikan Febriany Eddy sebagai Direktur Utama INCO. Hal itu dilakukan untuk memastikan komitmen penghiliran perusahaan tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, saat ini pihaknya tidak lagi khawatir dengan block voting agreement yang sebelumnya dimiliki oleh Vale Canada Limited dan Sumitomo, karena kesepakatan tersebut telah dihapuskan. Hendi pun memastikan MIND ID bakal menggunakan kas internal perusahaan untuk mengambil 14% saham INCO yang disebut Vale Base Metal mencapai US$160 juta dan harus tuntas paling telat akhir tahun ini. Sementara itu, Chief Executive Officer Vale Base Metal Deshnee Naidoo menjelaskan, pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan para mitranya di INCO, sehingga proyek perusahaan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia. 

 Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kesepakatan divestasi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan tata kelola pertambangan yang baik di Tanah Air. Hal itu juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk tidak menciutkan wilayah kerja INCO. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah bakal meminta INCO untuk fokus melaksanakan peningkatan produksi dan pembangunan smelter di proyek Soroako, Pomalaa, dan Bahodopi. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, posisi MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas bakal memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan kegiatan bisnis INCO.

Pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Dengan begitu, total kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Program baru menstabilkan harga beras, yakni Bulog Siaga, juga digulirkan, sedangkan pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersial dilanjutkan. Sejumlah langkah itu diambil lantaran produksi padi masih belum mencapai puncak dan kenaikan harga beras kian masif. Per pekan keempat Februari 2024 atau dua pekan sebelum Ramadhan, separuh lebih kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (26/2). Rapat tersebut dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Arif Sulistyo mengatakan, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 2 juta ton beras untuk tahun ini sehingga tinggal direalisasikan Perum Bulog. Kuota impor itu berdasarkan hasil rakor terbatas (rakortas) di Kemenko Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023. ”Selain itu, ada tambahan alokasi impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Keputusan itu merupakan hasil rakortas Kemenko Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024. Kami belum menerbitkan PI impor beras itu lantaran masih dalam proses perubahan neraca komoditas sebagai syarat pengajuan PI,” ujarnya. (Yoga)