Pembahasan mengenai pembatasan subsidi perikanan dan isu ketahanan pangan berjalan alot dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyegaran fungsi-fungsi organisasiini, utamanya dalam penyelesaian sengketa, diperlukan di tengah kondisi perdagangan internasional yang penuh gejolak. WTO menggelar KTM ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 26-29 Februari. Acara dibuka pada Senin (26/2) petang WIB. Pada hari kedua, Selasa, para menteri perdagangan dunia memasuki agenda pembahasan negosiasi terkait sector perikanan dan pertanian. Dilansir dari AFP, Selasa, pembicaraan tertutup akan berlangsung pada hari kedua konferensi yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis.

Namun, pembahasan bisa molor karena tak kunjung ada konsensus di antara 163 negara anggota dan anggota baru, yakni Komoros dan Timor Leste. Kesepakatan penghapusan subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan mengancam keberlanjutan stok ikan belum mencapai konsensus pada KTM ke-12, Juni 2022. Implementasi Kesepakatan Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) baru dilakukan apabila sudah diratifikasi dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Selain isu subsidi perikanan, isu pertanian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan menjadi tema perundingan hari kedua.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, terkait isu pertanian, Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, kelompok negara Afrika, serta negara-negara kurang berkembang mendorong adanya kesepakatan mengenai Pemilikan Saham Publik untuk ketahanan pangan. Mengenai isu subsidi perikanan, lanjut Djatmiko, Indonesia akan memperjuangkan di fase perundingan tahap ke-2 ini agar tercipta kesepakatan yang seimbang dan efektif, khususnya, terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni overfishing overcapacity (OFOC) serta perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) di pilar OFOC.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan, moratorium menyebabkan hingga saat ini perusahaan luar negeri penyedia layanan streaming musik, video, dan komutasi awan di Indonesia tidak dibebankan tarif impor data untuk aktivitas layanan mereka. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan itu merugikan sejumlah negara,termasuk Indonesia, karena menghilangkan potensi pendapatan. Secara rinci, kata Nailul, harga berlangganan layanan streaming digital, seperti Netflix, Spotify, dan Vidio, saat ini tak menghitung biaya impor jasa ”data” dari luar negeri. Penghentian moratorium akan menyebabkan biaya berlangganan Netflix lebih mahal karena ada biaya bea masuk layanan data dari luar negeri. (Yoga) 

Rancangan rumah di daerah tropis seperti Indonesia tidak hanya mempertimbangkan iklim, tetapi juga kebiasaan warga. Kebiasaan yang sudah terbentuk itu dapat diimplementasikan dalam pembangunan rumah. ”Sejatinya, kita adalah manusia outdoor, aktivitas banyak dilakukan di luar rumah dengan interaksi sosial tinggi. Lihat saja, jiwa gotong royong kita juga tinggi,” kata arsitek Yori Antar dalam peluncuran Kluster Agra Suvarna Sutera di Tangerang, Banten, Selasa (27/2). Kebiasaan dan kebutuhan ini dapat diakomodasi dalam rumah modern dengan ruang-ruang terbuka. Ruang tanpa sekat ini membuat keluarga dapat berinteraksi dengan akrab. Ruang keluarga yang bersambung dengan ruang makan dan dapur membuat keluarga dapat saling berbicara satu sama lain.

”Ada teras di rumah tropis, Fungsinya untuk mendinginkan udara panas,” kata Yori. Dia mencermati, perumahan yang dibangun Belanda seperti di Menteng, Jakpus, yang sudah disesuaikan dengan iklim. Rumah dibangun dengan ruang besar, taman, dan teras yang mengelilingi rumah, tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga berfungsi meredam panas dan ventilasi silang dengan langit-langit tinggi dan berbagai bukaan. Kebiasaan dan penyesuaian itu dapat diaplikasikan pada perumahan modern dan disukai kalangan muda yang mulai mencari rumah tinggal. Dengan konsep itu, Yori merancang Kluster Agra dari Suvarna Sutera. Kluster ini berkonsep tropis sesuai dengan iklim Indonesia.

Pangsa pasarnya adalah generasi milenial. ”Layout juga multifungsi, bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan penghuninya,” ujar Henny Meyliana, Marketing & Sales Director Suvarna Sutera. Agra merupakan kluster pertama dari superkluster Cemara dengan luas lahan 1,9 hektar dan nilai pengembangan sebesar Rp 765 miliar. Luasan rumah di kluster ini dimulai dari 105 meter persegi hingga tipe sudut dengan luasan 165 meter persegi. Menurut survei yang dipaparkan Henny, kelompok usia milenial paling banyak menginginkan rumah tapak dengan luasan mulai 60-100 meter persegi (38,6 persen) dan 100-150 meter persegi (27 %). Dari kisaran harga, milenial tertarik pada rumah dengan rentang harga Rp 400 juta-Rp 1 miliar per unit (32,2 %) dan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar per unit (35,7 %). Kluster Agra ditawarkan mulai Rp 1,3 miliar untuk harga perdananya. (Yoga) 

Rencana impor 3,6 juta ton beras pada tahun ini untuk memperkuat cadangan beras pemerintah belum tentu terealisasi sesuai kuota. Pemerintah tetap akan memperhitungkan produksi beras di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Selasa (27/2) mengatakan, Bapanas dan Bulog akan fokus merealisasikan terlebih dahulu kuota impor 2 juta ton beras. Dari alokasi tersebut, beras impor yang sudah didatangkan hingga pekan keempat Februari 2024 baru 500.000 ton. Saat ini, menurut Arief, tidak mudah mendatangkan beras dari negara lain karena harganya tinggi. Selain itu, masih banyak negara produsen beras membatasi ekspor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, banyak daerah di Indonesia yang akan panen padi pada Maret 2024 dan diperkirakan memuncak pada April 2024. Pada Maret, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 3,51 juta ton.

”Untuk itu, realisasi tambahan alokasi impor beras sebanyak 1,6 juta ton bergantung pada hasil produksi di dalam negeri. Jika masih kurang dan kuota 2 juta ton beras sudah terealisasi semua, kuota tambahan tersebut baru akan direalisasikan secara terukur,” ujarnya. Meski produksi padi bakal meningkat dan surplus beras mulai terjadi pada Maret 2024, defisit beras nasional diperkirakan masih terjadi pada Januari-Maret 2024. Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, total produksi beras pada Januari-Maret 2024 sebanyak 5,81 juta ton. Dengan total kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang tiga bulan di awal tahun ini sebanyak 7,62 juta ton, Indonesia masih defisit beras 1,81 juta ton. (Yoga) 

”Menukar” (tukar tambah) mobil premium Eropa dengan mobil listrik BYD, produksi China dengan tahun produksi mobil BYD lebih muda, bahkan dengan fitur lebih lengkap, tak harus menguras tabungan, karena PT BYD Motor Indonesia pada Kamis (15/2) di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di Jakarta mengumumkan harga mobil listriknya yang lebih murah dari pesaingnya. BYD termasuk mobil yang fungsional untuk menjelajahi Jakarta yang memberlakukan aturan ganjil genap di sejumlah jalan protokol. Di Jakarta, penjualan kendaraan listrik diuntungkan dengan regulasi ganjil genap yang tak berlaku bagi kendaraan listrik.

Di Eropa, konsumen dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang mencapai 50 % harga mobil produksi Eropa. Pabrikan Eropa pun pusing dibuatnya. Persoalannya, Eropa kini tak hanya dibanjiri mobil listrik yang murah, tetapi juga berkualitas. Mobil listrik BYD, misalnya, istilahnya juga bukan ”kaleng-kaleng”. Akhir pecan lalu, BYD meluncurkan supercar listrik Yangwang U9, yang menggetarkan Lamborghini dan Ferrari, karena motor listrik bertenaga 1.287 tenaga kuda itu akan mampu melesatkan Yangwang U9 dari 0-100 kilometer per jam hanya dalam 2,36 detik. Sebagai pembanding, berdasarkan informasi dari situs Ferrari, mobil Ferrari SF90 melahap kecepatan 0-100 kilometer per jam dalam 2,5 detik.

Untuk mengatasi serbuan kendaraan listrik China, industri otomotif Eropa kini sedang memutar otak, mulai dari menekan biaya produksi, meniru sistem rantai produksi Airbus, hingga meninjau ulang sejumlah regulasi yang memberatkan produsen otomotif Eropa. Namun, China sedang tak mudah dikalahkan. China sedang memimpin pasar. Menurut Asosiasi Manufaktur Otomotif China, pada tahun 2023, China telah menyalip Jepang sebagai eksportir otomotif terbesar dunia. Dua minggu lalu, New York Times, misalnya, sampai mengupas BYD yang disebutnya sebagai ”pembunuh” Tesla. Selain lebih murah, kualitas kendaraan listrik China kini juga mencengangkan. Dalam ajang IIMS 2024, untuk kategori ”electric vehicle”, 5 dari 10 jenis penghargaan direbut oleh mobil listrik China. (Yoga) 

Eskalasi problem divestasi kepemilikan PT Paiton Energy menjadi makin ‘genting’ setelah Mitsui & Co. Ltd. mengirimkan surat yang menyatakan bahwa pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke arbitrase. Mitsui & Co. Ltd. diketahui telah mengirimkan surat yang berisi akan membawa problem divestasi Paiton Energy kepada PT PLN (Persero) dan sejumlah kementerian/lembaga negara ke meja hijau. Paiton Energy merupakan independent power producer (IPP) yang memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia dengan total kapasitas 2.045 megawatt (MW). Pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Paiton Energy di Probolinggo, Jawa Timur, yakni PLTU Paiton Unit 7—8 dengan kapasitas 2x615 MW, dan Paiton Unit 3 dengan kapasitas 815 MW. Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, surat Mitsui tertanggal 31 Januari 2024 tersebut menggambarkan bahwa keputusan PLN menunda dan menahan persetujuan atas rencana Mitsui melakukan divestasi saham di Paiton telah masuk ke dalam ranah sengketa. Surat yang ditandatangani Chief Operating Officer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. Begitu pula Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum memberikan respons balasan dari pertanyaan Bisnis. Untuk diketahui, persoalan itu bermula dari rencana Mitsui menjual seluruh sahamnya di Paiton dengan perincian 36,26% saham kepada RH International Singapore Corporation Pte. Ltd., dan 9,255% kepada Medco Daya Energi Sentosa. Pada perjanjian awal investasi Paiton atau disebut Perjanjian Sponsor Perpanjangan (Expansion Sponsors Agreement) yang diteken PLN, Paiton Energy, Mitsui, Nebras Power, dan Medco Daya Abadi Lestari pada medio 2010, rencana aksi divestasi sebenarnya sah dilakukan setelah tanggal operasi komersial. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Ra­dhi menilai bahwa perubahan sikap PLN merupakan gambaran inkonsistensi terhadap upaya membawa kenyamanan bagi para investor, dalam hal ini di sektor ketenagalistrikan. “Saya kira di Indonesia memang kerap timbul semacam ma­kelar pada tiap investasi mau­pun divestasi di sektor-sektor strategis. Kadang kala memang melalui jalur kekuasaan yang berkaitan dengan BUMN, seperti jadi penumpang gelap,” jelas Fahmy kepada Bisnis. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum bisa memberikan respons apapun, karena masih mempelajari surat dari Mitsui & Co. Ltd yang layangkan ke PLN dan ditembuskan ke kementerian teknis. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari sengketa yang diajukan oleh Mitsui melalui suratnya pada akhir Januari 2024.

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memastikan pengadaan barang furnitur dan interior di IKN Nusantara sepenuhnya bakal diisi oleh produk usaha kecil dan menengah (UKM) lokal. Ketua Umum Asmindo Deddy Rochimat mengatakan, estimasi pasar furnitur di IKN Nusantara yang dapat diraih oleh pelaku usaha nasional berkisar Rp100 triliun. Angka tersebut sekitar 20% dari anggaran pengadaan barang dan jasa di IKN yang nilainya mencapai Rp500 triliun. “Anggarannya Rp500 triliun lebih, kalau 20% saja sudah berapa itu untuk interior dan furnitur,” katanya, Selasa (27/2). Asmindo pun menggandeng Badan Otorita IKN melalui PT Bina Karya (Persero) untuk mengembangkan usaha mebel dan kerajinan. Saat ini, pihaknya juga telah diminta untuk membuat mock-up beberapa produk untuk mengisi proyek yang bakal rampung. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa industri furnitur lokal dipastikan akan memasok perabotan untuk perumahan aparatur sipil negara, perkantoran, gedung kementerian, dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai impor mebel dan kerajinan Indonesia mencapai US$1,7 miliar pada 2023, meningkat dari 2022 yang sebesar US$1,5 miliar. sementara itu, impor mebel dan kerajinan pada 2021 senilai US$1,3 miliar. Teten pun meminta pelaku UKM furnitur dan mebel untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk mengoptimalkan bahan baku yang berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional. 

 Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.

Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.

Inovasi baru dari Perum Damri bakal menjadi penopang perjalanan antarwilayah bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini lantaran aksi Damri untuk menambah armada angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute Mataram—Terminal Empang, Kabupaten Sumbawa yang telah berjalan sejak 23 Februari 2024. Corporate Secretary Damri Chrystian R.M Pohan menjelaskan bahwa rute ini beroperasi setiap hari. Rute Mataram—Sumbawa akan berangkat pukul 21.00 WITA dan rute sebaliknya akan berangkat pukul 19.00 WITA setiap hari. Peluncuran armada baru ini dilakukan lantaran melihat pergerakan penumpang yang terus meningkat di rute tersebut. Dengan harga tiket yang dibandrol Rp170.000 oleh Damri, moda transportasi ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan moda transportasi lain seperti sepeda motor, mobil pribadi, apalagi pesawat yang biaya perjalanannya jauh lebih mahal. Dia mengatakan bahwa rute ini merupakan rute AKDP terpanjang di NTB, setelah rute bus Mataram—Bima yang menempuh jarak 437 km.

Menyandang status yang ”tanggung” alias tidak miskin tetapi sulit kaya, warga kelas menengah di Indonesia selama ini belum cukup diperhatikan pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa menjadi ancaman untuk mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045. Masyarakat kelas menengah selama ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional. Meski demikian, kelompok ini masih hidup pas-pasan dari hari ke hari. Hasil liputan Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, sebagian besar kelas menengah dan calon kelas menengah usia produktif (17-40 tahun) kesulitan mengatur keuangannya. Pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran sehingga gaji kelompok calon kelas menengah minus Rp 181.724 per bulan dan gaji kelas menengah minus Rp 65.529 setiap bulan. Defisit gaji ini membuat mereka sulit menabung dan semakin susah naik kelas menjadi kelas atas atau orang kaya.

Laju pendapatan yang stagnan itu diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2045 ketika Indonesia menginjak usia satu abad atau dikenal dengan momentum ”Indonesia Emas”. Tim Jurnalisme Data Kompas memproyeksikan, rata-rata gaji calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 ketimbang pengeluarannya. Meski hidup pas-pasan, kelas menengah di Indonesia masih minim perhatian. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto menilai, sampai saat ini belum banyak kebijakan atau keberpihakan pemerintah kepada kelas menengah. Kebijakan pemerintah lewat APBN masih terlalu fokus pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Di sisi lain, pemerintah membuat kebijakan intervensi yang lebih menguntungkan kelompok atas. ”Kebijakan seperti bantuan sosial (bansos) hanya untuk kelompok 40 % terbawah, sedang kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang beberapa kali diberikan pemerintah, seperti untuk pembelian mobil listrik, justru lebih dinikmati oleh kelompok atas,” kata Teguh, Selasa (27/2).

Kebijakan untuk kelas menengah, seperti skema perlindungan sosial yang adaptif dan sesuai dengan permintaan (on-demand), masih sangat minim. Sejauh ini, baru program Kartu Prakerja yang menawarkan bantuan pelatihan kerja dan uang saku bersifat on-demand bagi kelas menengah. Skema on-demand, menurut Teguh, bisa dimanfaatkan kelas menengah yang rentan terkena guncangan ekonomi, seperti PHK, gagal panen, atau terdampak bencana. Bentuk lainnya, menjamin proteksi jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan nonmiskin, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja konstruksi. ”Jadi, kelas menengah perlu diberi akses untuk bisa mendaftarkan diri mendapat bantuan pemerintah ketika  mereka terkena shock. Bansos cukup ditujukan untuk yang membutuhkan (miskin dan rentan),” katanya. (Yoga) 

Konsep Environmental, Social, Governance (ESG) makin menjadi bagian penting dalam kelangsungan bisnis kedepan. Konsep ini memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyimbangkan kinerja dengan aspek lingkungan dan sosial. Bahkan, kebutuhan ESG menjadi keniscayaan, terutama dalam pasar global. ESG merupakan konsep yang mengedepankan  kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan  dengan tiga faktor dan kriteria yang  utama, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip  ESG dalam praktik bisnis dan investasinya  akan turut mengintegrasikan  dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. (Yetede)