Realisasi utang pemerintah hingga 31 januari 2024 mencapai Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang 38,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan  kinerja belanja khususnya belanja  bantuan sosial (bansos) terhadap stabilitas rasio utang.  Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf  Randy Manilet berpendapat, jika dibandingkan dengan kondisi rasio utang di tahun ini itu relatif lebih besar. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun 2023. Adapun realisasi belanja  bantuan sosial mencapai Rp 10,44 triliun per 31 Januari 2024. "Secara umum rasio utang  akhirnya relatif lebih tinggi sedikit diatas pencapaian  rasio utang di tahun  yang lalu," kata Yusuf kepada Investor Daily. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan  ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 4,7-5,5% secara year on year (yoy), dengan didukung pembiayaan perbankan  syariah yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 10-12% (yoy). "Hal ini sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategis  nasional seperti kewajiban sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Produk Jaminan Halal, Inovasi pada sektor keuangan sosial syariah, program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta digitalisasi eksyar yang semakin masif," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung. Dia menjelaskan, BI berkomitmen melanjutkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tiga program utama, yakni pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor makanan dan minuman halal dan fesyen muslim. (Yetede)

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memperjuangkan pentingnya sistem  penyelesaian sengketa segera dipulihkan secara penuh. Hal ini disuarakan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang selenggarakan  pada 26-29 Februari 2024. Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko  Bris Witjaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang  adil dan menjamin kepastian sistem perdagangan Indonesia yang merupakan mengguna aktif  sistem penyelesaian sengketa. Sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya Badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa yang di tahap banding. (Yetede)

Menparekraf Sandiaga Uno mengakui, proses dan skema perizinan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Tak hanya itu, pendampingan bagi para promotor musik juga perlu dilakukan. ”Teman-teman event organizer/EO (promotor) harus difasilitasi, terutama sejalan dengan disetujuinya Indonesia Tourism Fund (ITF) yang kami harapkan bisa jadi sebuah langkah pendampingan bagi para EO,” ujarnya dalam konferensi pers mingguan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (26/2). Berkaca dari penyelenggaraan konser musik internasional bintang dunia, Taylor Swift di Singapura, Indonesia mempunyai potensi yang sama dengan negara itu. Pemerintah Singapura mampu mengalokasikan sekitar Rp 250 miliar untuk memberi dana tunjangan dalam konser Taylor Swift yang berlangsung 2-4 Maret 2024 dan 7-9 Maret 2024.

”Indonesia ini jangan hanya jadi pasar, tapi kita juga harus mampu jadi host dari konser-konser besar dan event-event berkelas internasional,” kata Sandiaga. Menurut Co-Founder PK Entertainment Harry Sudarma, promotor-promotor Indonesia menghadapi dua tantangan besar ketika berencana mendatangkan bintang papan atas dunia. Pertama, promotor memperhitungkan dana yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya dana itu bisa menghasilkan kembali, seperti prinsip dasar bisnis. Saat menggelar acara besar, risiko yang besar itu menjadi hambatan yang harus ditanggung. ”Ada artis-artis tertentu yang hitungannya tak masuk (anggaran). Jadi, kami berat juga kalau harus bawa (artis), kemudian harus rugi, misalnya,” ujar Harry. Isu kedua, birokrasi dan infrastruktur di Indonesia belum mendukung. Negara-negara lain memiliki birokrasi dan infrastruktur yang bisa diakses lebih mulus, baik dalam hal perizinan maupun lokasi. (Yoga) 

Momentum positif menaungi upaya penghiliran nikel di Tanah Air. Pasalnya, bola panas divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akhirnya mereda setelah Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sepakat untuk melepas kepemilikan di perusahaan tambang nikel itu seharga Rp3.050 per lembar saham kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Melalui aksi tersebut, MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas di INCO, sebanyak 34%. Sementara itu, Vale Canada Limited masih menguasai 33,9%, Sumitomo 11,5%, dan publik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 20,6%. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, MIND ID nantinya bakal mengendalikan INCO bersama dengan Vale Canada Limited. Nantinya, perusahaan asal Kanada tersebut bakal mendapat ‘jatah’ untuk menunjuk direktur operasional dan direktur yang bertanggung jawab atas environment, social, and governance (ESG). 

Sementara itu, MIND ID memiliki hak untuk menunjuk tiga orang komisaris, termasuk komisaris utama; direktur utama; dan direktur SDM. Untuk saat ini, Kementerian BUMN dan MIND ID pun sudah bulat memutuskan untuk tetap menjadikan Febriany Eddy sebagai Direktur Utama INCO. Hal itu dilakukan untuk memastikan komitmen penghiliran perusahaan tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, saat ini pihaknya tidak lagi khawatir dengan block voting agreement yang sebelumnya dimiliki oleh Vale Canada Limited dan Sumitomo, karena kesepakatan tersebut telah dihapuskan. Hendi pun memastikan MIND ID bakal menggunakan kas internal perusahaan untuk mengambil 14% saham INCO yang disebut Vale Base Metal mencapai US$160 juta dan harus tuntas paling telat akhir tahun ini. Sementara itu, Chief Executive Officer Vale Base Metal Deshnee Naidoo menjelaskan, pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan para mitranya di INCO, sehingga proyek perusahaan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia. 

 Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kesepakatan divestasi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan tata kelola pertambangan yang baik di Tanah Air. Hal itu juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk tidak menciutkan wilayah kerja INCO. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah bakal meminta INCO untuk fokus melaksanakan peningkatan produksi dan pembangunan smelter di proyek Soroako, Pomalaa, dan Bahodopi. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, posisi MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas bakal memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan kegiatan bisnis INCO.

Pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Dengan begitu, total kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Program baru menstabilkan harga beras, yakni Bulog Siaga, juga digulirkan, sedangkan pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersial dilanjutkan. Sejumlah langkah itu diambil lantaran produksi padi masih belum mencapai puncak dan kenaikan harga beras kian masif. Per pekan keempat Februari 2024 atau dua pekan sebelum Ramadhan, separuh lebih kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (26/2). Rapat tersebut dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Arif Sulistyo mengatakan, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 2 juta ton beras untuk tahun ini sehingga tinggal direalisasikan Perum Bulog. Kuota impor itu berdasarkan hasil rakor terbatas (rakortas) di Kemenko Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023. ”Selain itu, ada tambahan alokasi impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Keputusan itu merupakan hasil rakortas Kemenko Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024. Kami belum menerbitkan PI impor beras itu lantaran masih dalam proses perubahan neraca komoditas sebagai syarat pengajuan PI,” ujarnya. (Yoga) 

Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel awal tahun seret di tengah target pemerintah mengumpulkan dana hingga Rp160 triliun sepanjang 2024. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin (26/2), penjualan SBN ritel melalui Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 seret dengan realisasi Rp23,92 triliun. Kendati realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penjualan seri ORI024 yang mencapai kurang dari Rp15 triliun, penjualan kali ini belum mampu memenuhi target Rp25 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan penjualan instrumen perdana pada 2024 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masa penawaran bertepatan dengan proses pemungutan suara Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, ORI025 ditawarkan pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Namun, setelah momen pemungutan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Deni mengatakan pemesanan ORI025 melonjak signifikan. Kedua, jatuh tempo seri ORI019 yang mendorong investasi kembali para pemegang seri yang terbit pada 25 Januari 2021 itu. Sebagai gambaran, data DJPPR mencatat penawaran ORI019 kala itu mengumpulkan dana Rp26 triliun.  Menariknya, dari realisasi penjualan Rp19,38 triliun untuk seri tenor 3 tahun dan Rp4,54 triliun untuk seri 6 tahun, penjualan tertinggi dikumpulkan oleh mitra distribusi kalangan perbankan. Kalangan perbankan juga berkontribusi signifikan dalam akuisisi investor. 

 Sejalan dengan itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perusahaan merealisasikan penjualan Rp7 triliun dengan seri tenor pendek yang mendapatkan antusiasme investor paling tinggi. “Jumlah pemesanan di BCA telah mencapai lebih dari Rp7 triliun dengan komposisi lebih dari 70% pemesanan pada tenor 3 tahun,” ujar Hera kepada Bisnis. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, masa penawaran Sukuk Ritel SR020 rencananya berlangsung mulai 1 Maret 2024 hingga 27 Maret 2024, sedangkan untuk besaran kupon akan diumumkan segera sebelum masa penawaran dimulai. Dihubungi terpisah, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penawaran SBN ritel pada tahun ini secara umum bakal moncerkendati pemerintah menargetkan dana jumbo hingga Rp160 triliun. Menurutnya, perhatian investor akan tertuju kepada waktu pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed yang berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Penyaluran kredit perbankan di Tanah Air melaju kencang di awal 2024. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit perbankan pada Januari 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan, mencapai Rp 7.009,9 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode Desember 2023, sebesar 10,38%. Secara tahunan, pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2024 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama di 2023. Saat itu, penyaluran kredit tumbuh 10,2% mencapai Rp 6.284,6 triliun. Pertumbuhan kredit di Januari tahun lalu juga melampaui pencapaian selama empat tahun terakhir sejak Januari 2018. Data BI selaras dengan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit bank umum di awal tahun naik. Dalam catatan OJK, hanya pada Januari 2021 penyaluran kredit bank umum turun secara tahunan akibat efek pandemi. Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), mengamini penyaluran kredit tumbuh signifikan di awal tahun ini. Bahkan, pertumbuhan kredit terjadi hampir di semua segmen. Dia mencontohkan kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah CIMB Niaga tumbuh hampir 10% secara tahunan per Januari 2024. Sementara itu di segmen ritel konsumer, khususnya kredit kendaraan bermotor, tumbuh 25% secara tahunan. "Namun, kredit korporasi CIMB Niaga pada awal tahun ini agak melambat di bawah 5%, meskipun masih tetap tumbuh," papar Lani kepada KONTAN, Senin (26/2). Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), sepakat, penyaluran kredit bank di awal tahun ini masih tumbuh positif. "Kalau kami lihat, kredit BCA di awal tahun ini cukup bagus, tidak seperti season sebelumnya," kata Jahja. Jahja juga yakin, pertumbuhan kredit akan terus berlanjut. Terlebih, pada Maret mendatang, ada momentum Ramadan dan lebaran di bulan April. Ini bakal mendorong aktivitas bisnis korporasi, terutama di segmen konsumsi dan jasa.

Industri kertas menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun lalu. Ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan industri kertas dan barang dari kertas tumbuh 4,52% secara tahunan atau year on year (yoy) pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 3,73%. Nah, tren ini diprediksi bakal berlanjut pada 2024. Ini seiring meningkatnya permintaan kertas, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research and Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menilai kinerja emiten kertas seperti, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) memiliki prospek yang baik di tahun 2024. "Kami memperkirakan kinerja INKP dan TKIM akan terus meningkat di tahun 2024, sejalan dengan rencana ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan peningkatan efisiensi operasional," kata Reza kepada KONTAN, Jumat (23/2). 

 Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty meyakini INKP memiliki prospek yang positif efek pemulihan harga pulp, potensi penurunan suku bunga acuan tahun ini, dan pertumbuhan ekonomi di Asia terutama di Tiongkok. INKP saat ini menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan pabrik dengan nilai investasi US$ 3,6 miliar, menurutnya hal ini tidak mengganggu proses bisnis INKP karena posisi INKP sebagai market leader di industri kertas saat ini memiliki struktur modal yang kuat. Adapun prospek INKP secara jangka panjang juga terbilang cukup positif mengingat di tahun kemarin INKP sedang membangun pabrik kertas industri berkapasitas 3,9 juta ton di Karawang dan akan beroperasi di tahun 2025. Dengan pabrik baru tersebut, artinya total kapasitas terpasang pabrik kertas industri INKP akan naik menjadi 6,2 juta ton per tahun.

Sejumlah emiten saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tengah berupaya memperbaiki kinerja keuangan. Caranya, lewat restrukturisasi utang untuk melancarkan arus kas. Teranyar, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) baru menggelar empat rapat umum pemegang obligasi (RUPO) pada 21-22 Februari 2024. Hasil RUPO itu menyetujui perpanjangan tanggal jatuh tempo dan besaran bunga utang, serta mekanisme pembayaran bunga untuk tiga obligasi yang diterbitkan WSKT. Yaitu, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Sementara, peserta RUPO Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 tidak menyetujui usulan WSKT. Maka WSKT berencana menggelar kembali RUPO untuk Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 pada 22 Maret 2024. Waskita menargetkan restrukturisasi utang akan efektif pada akhir kuartal I 2024 ini. Manajemen WSKT pun berupaya merealisasikan master restructuring agreement (MRA) dengan 21 kreditur. Namun, skemanya belum diketahui. "Diterimanya usulan restrukturisasi dalam RUPO diharapkan bisa membuat WSKT melakukan settlement atas suspensi saham perseroan," ujar Wiwi Suprihatno, Direktur Keuangan WSKT kepada KONTAN, Senin (26/2). Selain WSKT, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan 11 lembaga keuangan juga sudah menyepakati MRA dengan nilai outstanding Rp 20,58 triliun. Nilai ini setara 87,1% dari jumlah utang yang direstrukturisasi per 23 Januari 2024. "Kami konsisten membayar kupon obligasi dan sukuk yang sudah jatuh tempo," kata Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA kepada KONTAN, Senin (26/2). Sementara PT PP Tbk (PTPP) memilih mendivestasikan aset. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi menyatakan, PTPP berupaya menurunkan utang melalui divestasi aset senilai Rp 3 triliun di tahun ini. Divestasi dilakukan terhadap aset properti, pabrik precast, peralatan dan saham sejumlah cucu usaha. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, masih susah memprediksi apakah langkah restrukturisasi BUMN karya, khususnya WSKT, bisa memperbaiki kinerjanya. Sebab sulit mengukur kekuatan dan kemampuan WSKT dalam membayar utangnya tersebut. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, kemampuan keuangan masing-masing emiten BUMN Karya dalam membayar utangnya berbeda-beda. Ia melihat, rasio utang ADHI lebih kecil dari WIKA. Rasio utang WIKA pun lebih kecil dari WSKT.