MUHAIMIN, petani padi asal Desa Cangkring Rembang, Kabupaten Demak, Jateng, harus mengais sisa padi yang telah terendam banjir. Gabah yang masih bisa diselamatkan ia jemur. Setelah kadar air menyusut, gabah dipisahkan dari tangkainya, lalu dijual. Lahan pertanian milik pria 35 tahun itu terendam banjir yang melanda sejak 9 Februari 2024. Akibat banjir tersebut, padi yang telah menguning rusak. “Ada yang busuk, tukul cambah (tumbuh kecambah). Rusak pokoknya,” katanya, Rabu, 28 Februari 2024. Melihat kondisi tanamannya itu, Muhaimin memperkirakan harganya anjlok. Dia memprediksi nilai gabah yang terendam banjir tidak sampai separuh harga normal.

Kondisi itu diperparah dengan tidak semua gabah layak jual karena rusak. “Dalam kondisi normal satu bahu (setengah hektare lebih) hasilnya 3,5 ton. Ini paling-paling 1 ton.” Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, sawah seluas 9.368,5 hektare di provinsi tersebut terendam banjir selama dua bulan pertama 2024. Banjir juga menggenangi lahan pertanian komoditas lain, seperti jagung dan bawang merah. "Banjir berpotensi menurunkan hasil panen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Supriyanto, kemarin, 1 Maret 2024. (Yetede)

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.

Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Ke­­­­uang­an memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.   

Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.

Sudah 2,5 tahun AS mengumumkan ambisi mengembalikan posisi di pasar semikonduktor global. Aneka hambatan domestik merintangi ambisi itu. Pada Senin (26/2) di New York, Mendag AS Gina Raimondo mengungkap salah satu rintangan itu. Perundingan dengan produsen semikonduktor berlangsung keras. ”Perundingan keras kami dan setiap perusahaan akan membuat setiap perusahaan menghasilkan lebih banyak untuk ekonomi dan keamanan nasional dengan lebih sedikit uang pajak,” ujarnya dalam forum di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di New York. Departemen Perdagangan AS sedang memilah proyek-proyek yang ditargetkan mulai memasarkan produk pada 2030. Proyek dengan rencana kerja lebih panjang akan diurus belakangan. ”Amat rumit. Jenis fasilitas yang diusulkan Samsung, TSMC, dan Intel di AS adalah generasi baru, tidak pernah terjadi di negara ini,” ujarnya.

Pokok perundingan, antara lain, soal subsidi pembangunan pabrik baru. Sejumlah produsen utama meminta total 70 miliar USD. Padahal, Washington awalnya hanya mengalokasikan 39 miliar USD. Insentif bagian dari pelaksanaan undang-undang yang dikenal sebagai CHIPS and Science Act. UU mengesahkan subsidi hingga 280 miliar USD untuk riset dan produksi semikonduktor di AS. Bentuk insentif bisa jaminan kredit hingga 35 % total potensi kerugian, pinjaman pemerintah, hingga subsidi uang tunai. Departemen Perdagangan AS mencatat, ada 600 perusahaan dan lembaga riset mengajukan proposal pendanaan. Selain itu, berbagai perusahaan menjanjikan investasi total 235 miliar USD, seperti TSMC dan Micron.

TSMC menjanjikan investasi 38 miliar USD untuk pengembangan produksi di AS. Micron yang merupakan perusahaan AS menjanjikan investasi hingga 100 miliar USD. Para petinggi berbagai produsen semikonduktor mengaitkan realisasi investasi itu dengan insentif dari Pemerintah AS. Pada Januari 2024, CEO TSMC Mark Liu mengaku pembangunan pabrik baru tertunda sampai 2027, karena TSMC masih berunding dengan Pemerintah AS soal nilai subsidi untuk pabrik baru TSMC. TSMC dan berbagai produsen lain juga masih menunggu panduan insentif pajak dari departemen keuangan. Hingga kini, Depkeu AS tak kunjung menerbitkan petunjuk teknis yang dinanti sejak 2023. (Yoga) 

Kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri bukan sekadar untuk memastikan peserta didik cakap dalam bekerja. Lebih dari itu, kolaborasi ini diharapkan menginspirasi siswa untuk menggali potensi diri mereka saat berkecimpung di dunia kerja. Dani Sugianto, alumnus SMK Negeri 9 Bandung, tampil percaya diri saat dipanggil ke atas panggung untuk gelar wicara di acara L’Oréal Hairducation: Cetak Generasi Muda Siap Kerja di Industri Tata Rambut Indonesia, Rabu (28/2) di Jakarta. Saat masih sekolah hingga lulus tahun 2018, Dani merupakan salah satu peserta program L’Oréal Hairducation. ”Saya awalnya bingung, ketika lulus mau jadi apa. Tahunya paling nanti kerja di salon.

Setelah ikut program L’Oréal Hairducation di sekolah, saya menjadi tahu bidang tata rambut ini luas dan menjanjikan. Bisa jadi hairdresser, influencer, bisnis salon, sampai menjadi pendidik atau edukator. Wawasan saya jadi terbuka, dunia kecantikan luas sekali,” tutur Dani. Dani, akhirnya mengembangkan sayapnya menjadi edukator termuda di L’Oréal Professionnel Indonesia. Dia juga dipuji karena mampu menggali tren terbaru pewarnaan rambut tanpa bleaching supaya rambut tidak mudah rusak. Dani makin tertantang untuk terus mengembangkan iri di industri tata kecantikan. ”Industri ini tidak bisa digantikan dan perkembangannya pesat,” kata Dani.

Kentri Grata, alumnus SMK Negeri 4 Surakarta, mengatakan, ketika sekolah bersentuhan dengan industri, siswa terbantu untuk memahami masa depan mereka. Kentri pun meeraih prestasi sebagai pemenang kompetisi World Skills ASEAN. Sekarang, dia akan kembali berkompetisi di tingkat dunia di Perancis. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengatakan, pendidikan vokasi tidak sekadar melatih untuk ahli di bidangnya. Lebih dari itu, vokasi membekali kemampuan pembelajar sepanjang hayat dengan membangun kemampuan belajar dan berpikir yang kuat. ”Beberapa waktu lalu, banyak pekerja atau profesi yang tidak dianggap penting, seperti bidang kecantikan dan tata rambut, tetapi kini menentukan keseharian kita. Dukungan industri tidak sekadar meningkatkan keterampilan, yang penting justru membentuk perilaku dan sikap profesional untuk membuat pekerjaan itu bermartabat,” kata Kiki. (Yoga) 

Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim. Pabrik tersebut diharapkan berperan penting untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam menyediakan bahan baku industri pupuk ataupun industri pertahanan. ”Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK (pupuk yang mengandung unsur utama nitrogen, fosfor, dan kalium),” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kamis (29/2). Peresmian itu ditandai dengan penekanan sirene. Kehadiran pabrik ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting karena akan menentukan kemandirian Indonesia dalam penyediaan pupuk dan keberlanjutan produksi pangan.

Sebab, saat krisis pangan, semua negara mengerem ekspor bahan pangan, seperti gandum dan beras. ”Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara. Dan, produktivitas pangan kita memerlukan pupuk,” ujar Presiden Jokowi. Masalahnya, beberapa bahan baku pupuk masih diimpor. Indonesia, menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya, memerlukan amonium nitrat 560.000 ton per tahun. Sejauh ini, baru 79 % atau 300.000 ton yang dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik amonium nitrat dalam negeri. Sisanya 21 % amonium nitrat masih dipenuhi dari impor. (Yoga) 

Kemenhub dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) masih membahas penyesuaian tarif KRL Jabodetabek yang memungkinkan adanya kenaikan tarif tahun ini. Namun, sejumlah penumpang merasa terbebani jika tarif KRL Jabodetabek dinaikkan. Jubir Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, kenaikan tarif KRL masih dalam pembahasan internal bersama para pemangku kepentingan. ”Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya, Kamis (29/2). Dirut PT KAI Commuter Asdo Artriviyanto sempat menyampaikan wacana kenaikan tarif KRL pada Kamis (11/1). Dia mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan Kemenhub terkait tarif KRL yang memang tidak naik sejak 2016. Hingga kini, tarif KRL ditentukan secara progresif. Tarif terdiri atas dua komponen, yaitu tarif dasar untuk 25 km dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km.

Sejauh ini tarif dasar 25 km pertama adalah Rp 3.000. Jika penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km, akan dikenai tarif lanjutan Rp 1.000 per 10 km. Di sisi lain, rata-rata upah minimum regional Jabodetabek mengalami kenaikan setiap tahun. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek sebenarnya dapat dilakukan. Dia menjelaskan, penyesuaian tarif diperlukan untuk mengurangi beban APBN yang sudah cukup terbebani oleh skema subsidi (public service obligation/PSO) untuk operasionalisasi KRL Jabodetabek Aryo (32), warga Jaksel, tidak setuju tarif KRL naik. Dia menilai, kenaikan tariff KRL Jabodetabek membuat sejumlah penumpang beralih ke transportasi pribadi, termasuk dirinya. ”Terlebih kalau penumpang cuma naik sebentar, tapi tarifnya besar, pasti tidak mau,” ujarnya. (Yoga) 

Pemerintah tengah mempersiapkan  diri menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kreadibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya agar dapat memikat investor menjalankan investasi dan perdagangan di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan dapat menjaga anggota OECD. Hal tersebut, pemerintah  berupaya memenuhi 270 standar  standar internasional untuk menjadi anggota OECD. "Dalam aksesi OECD ini akan melanjutkan proses reformasi struktural, kemudian kebijakan dan regulasi dengan referensi yang dimiliki OECD. Dengan menjadi anggota, berbagai kebijakan yang dilakukan di Indonesia akan setara dengan 38 negara anggota. Hal ini akan menjadi kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan investasi, perdagangan karena mempunyai  komitmen dan standar best practice yang sama," jelas Airlangga. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mengadakan BCA Expoversary 2024 dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67. Acara tersebut juga digelar  untuk mengambil momentum sebelum memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, karena diproyeksikan terdapat  peningkatan permintaan kredit seperti rumah dan kendaraan bermotor. Presiden Direktur Jahja Setiatmadja mengatakan, pada tahun lalu transaksi BCA Expoversary mencapai Rp 46 triliun, melesat 50% dibandingkan posisi 2022. Untuk tahun ini, pihaknya mengaku tidak memasang target spesifik namun  yang pasti memberikan  kebutuhan dan manfaat bagi para nasabah. "Jadi mau naik 10%, 20%, 50%, 70% itu oke saja, BCA siapkan variasi produk yang cukup, jadi bukan kejar target. Tapi buat saya, yang penting kesempatan baik BCA dengan perusahaan anak kerja tim," ucap Jahja. (Yetede)