Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyarankan pengusaha hotel di daerah mempersiapkan diri jika terjadi lonjakan okupansi hotel selama momen Hari Raya Idulfitri tahun ini.Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel pada libur Lebaran 2024 bakal di atas 70%, seiring dengan pemulihan industri perhotelan pascapandemi Covid-19. Nia mengatakan Kemenparekraf mengutip data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menyebutkan okupansi hotel selama libur Lebaran akan meningkat untuk kota tujuan favorit, sedangkan di wilayah Jakarta diprediksi stagnan lantaran masyarakat lebih memilih untuk berlibur di luar Jakarta. Pada 2023, Yogyakarta, Malang, dan Cirebon menjadi beberapa kota favorit yang paling banyak dikunjungi pemudik selama Lebaran 2023, sementara di wilayah Jakarta, PHRI mencatat tidak ada kenaikan. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2024 mencapai 200 juta orang atau meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 108 juta orang. Oleh karena itu, Kemenparekraf mengimbau para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengecek kembali hal-hal yang berkaitan dengan faktor keselamatan atau sesuai standar cleanliness, health, safety, and environmental sustainabilty (CHSE). Dia belum dapat membeberkan target pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama Lebaran 2024. Akan tetapi, Kemenparekraf optimistis libur Lebaran 2024 memberikan dampak positif terhadap target pergerakan wisnus pada 1,2 miliar—1,4 miliar kunjungan.

Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi lagi tarif kereta rel listrik lintas Jabodetabek sebagai respons usulan PT Kereta Commuter Indonesia pada 2 tahun lalu. Proposal yang berisi rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proposal yang diajukan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022 tersebut dianggap relevan dibahas lagi pada tahun ini. Apalagi, proses pemilihan umum (pemilu) telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pembahasan penaikan tarif KRL Jabodetabek sudah bergulir beberapa waktu lalu. Menurutnya, diskusi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait termasuk PT KCI atau KAI Commuter selaku operator KRL di Jabodetabek. Namun, Adita belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif itu berlaku. Dari survei yang dilakukan di lingkup Jabodetabek, rata-rata kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL, sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625. Survei itu dilakukan terhadap responden yang berasal dari semua lintas KRL seperti Bogor, Bekasi, Serpong dan Tangerang sebanyak 6.841 orang yang terdiri atas responden pria 51% atau sebanyak 3.577 orang dan wanita sebesar 49% atau 3.364 orang. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar enggan berkomentar banyak terkait dengan rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada 2024. Namun, Arif menjanjikan memberikan informasi terbaru terkait dengan tarif saat sudah ada ketetapan atau regulasinya. Sebaliknya, KAI Commuter sejak lama menyebutkan ada potensi kenaikan tarif layanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016. Saat ini, tarif masih berlaku 25 km pertama sebesar Rp3.000 per penumpang serta 10 km selanjutnya sebesar Rp1.000 per penumpang. Asdo beralasan KAI Commuter merupakan perusahaan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan layanan KRL Commuter Line. Artinya, seluruh biaya operasional KAI Commuter ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. KAI Commuter percaya diri penaikan tarif KRL Jabodetabek bakal disetujui. Alasannya, KAI Commuter terus meningkat pelayanan dengan menambah armada. Setidaknya, KAI Commuter membeli sebanyak total 24 rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pemenuhan kebutuhan armada kereta hingga 2027. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, pada tahap awal, KAI Commuter telah menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada periode 2025—2026. Sambil menunggu rangkaian KRL baru dan retrofit dari Inka datang, Anne menjelaskan KAI Commuter juga mengimpor KRL baru dari China sebanyak 3 trainset dengan biaya Rp783 miliar. Seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter berasal dari pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dari PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night, PT Chandra Asri Pacific Tbk meraih Appeciated Environmental ESG Repot dan Most Integrated ESG Repot di Hotel Indonesia  Kempins, Jakarta, pada Selasa 27 Februari 2024. Appreciated Environmetal ESG Repot diberikan kepada perusahaan yang menyajikan laporan ESG dengan fokus yang kuat pada aspek lingkungan. Laporan ini diakui dapat memberikan informasi yang konprehensif  dan transparan  tentang upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan mereka dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sementara itu, Most Integrated ESG Repot merupakan apresiasi yang diberikan kepada top 20 perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG secara komprehensif pada laporan yang dikombinasikan dengan ESG Risk Rating. (Yetede)

Jumlah kelas menengah di indonesia sangat besar, sekitar 20% dari total populasi. Jika ditambah dengan calon kelas menengah, atau penduduk yang sudah lepas dari jerat kemiskinan tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya mencapai 115 juta atau 45% dari populasi. Bank Dunia mengidentifikasi  kelas menengah di indonesia orang yang pengeluarannya berkisar 1,2 juta sampai dengan Rp 6 juta dalam sebulan atau mereka yang sedikit diatas rata-rata upah minimum. Posisi kelas menengah sebenarnya juga sulit, karena berada diantara kelompok atas dan kelompok miskin. Apalagi bagi mereka yang penghasilannya di batas bawah kelas menengah, Rp 1,2 juta per bulan. Sayangnya, program sosial pemerintah biasanya ditujukan kepada kelompok  yang sangat membutuhkan bantuan, yakni kelompok miskin. Sebab kelas menengah dianggap  lebih mampu secara ekonomi. (Yetede)

Keberadaan kelas menegah di Indonesia  berkontribusi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Jumlah kaum kelas menengah juga terus meningkat  sekitar 20% dan total penduduk, sejalan  kenaikan pendapatan per kapita. Hanya saja mayoritas kelompok ini sangat rawan menghadapi gejolak ekonomi. Karenanya, diperlukan kebijakan  yang tepat dari pemerintah agar kelas menengah mampu bertahan dan tidak tergelincir 'turun kelas' ataupun terjebak  middle income trap. Apalagi, Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas pada 2045. Jumlah kelas menengah pertahun 2020 diperkirakan mencapai 52 juta orang. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok  calon kelas menengah  namun sudah lepas dari jerat kemiskinan  tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya 115 juta orang atau 45% dari total populasi. (Yetede)

Proses transformasi yang  kini tengah dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dikatakan  berhasil diantaranya bila mampu  menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah  (KPR) yang disalurkan. Bila penurunan suku bunga KPR itu tidak bisa diwujudkan, maka transformasi itu hanyalah omong kosong belaka. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama BTN. Peluncuran logo ini menjadi bagian dari upaya transformasi bank yang  berfokus ke sektor perumahan itu. "Bagi saya, BTN kedepan dengan perubahan logo adalah branding. Dia harus bisa menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih efisien. Bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan, kalau enggak bisa diturunkan, omong kosong perubahan BTN," tegas Basuki. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara  Indonesia (persero) Tbk atau BNI telah merombak besar-besaran susunan pengurus perseroan, utamanya adalah perubahan wakil direktur utama (wadirut). Kementerian BUMN mengangkat Putrama Wahju Setyawan sebagai wadirut menggantikan Adi Sulistyowati. Di jajaran komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohammad Yusuf Permana sebagai penggantinya. Rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali  Askolani sebagai Komisaris BNI. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai wadirut BNI. Selanjutnya mengalihkan penugasan Putra Wahju Setyawan  sebagai wadirut dari sebelumnya sebagai dirut retail banking BNI. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp48,10 triliun atau meningkat 10,59% dibandingkan dengan yang dibayarkan pada 2023 yang mencapai Rp43,49 triliun. Angka dividen itu setara dengan Rp319 per lembar saham atau mewakili dividend payout ratio kurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. “Dengan pembayaran Dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20% masih di atas ketentuan minimum regulator,” katanya. Dividen yang dibagikan tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham. Sunarso menambahkan, pembagian dividen ini menunjukkan komitmen BRI sebagai BUMN dalam menjalankan perannya sebagai agent of developmentdan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. “Melalui pembayaran pajak dan dividen, keuntungan tersebut akan kembali ke negara untuk digunakan dalam berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya. RUPST tahun ini juga memasukkan agenda perubahan dalam susunan pengurus BRI, diantaranya memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko. RUPST juga mem berhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI. Selanjutnya, RUPST juga memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan diantaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution. Dengan demikian, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Lonjakan harga pangan, khususnya komoditas beras yang terjadi hampir tiga tahun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pangan masih karut-marut. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2 tahun silam, tinggal cerita lalu. Kini, sepekan menjelang Ramadan, gejolak harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, mulai bergerak naik. Masyarakat pun harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi. Sejatinya, beragam desain kebijkaan untuk membangun kemandirian pangan sudah dikemas dengan rapi. Namun, selalu terbentur di level implementasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  atau BRI menggelar rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03/2024). Pada RUPST saat ini, perseroan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen, setara dengan dividend payout rasio kurang lebih 80,04 dari laba antribusi. Adapun dividien yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun. Pada Press Conferens RPUST 2024, Direektur Utama BRI  Sunarso menungkapkan bahwa perbankan perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yan mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. (Yetede)