Ekonomi
( 40465 )KIJA Incar Penjualan Rp 2,5 Triliun
Asuransi ASO Tidak Proteksi Dana Lender
Rezeki Bertambah di Bulan Penuh Berkah
Ahlan Wa Sahlan Ekonomi Ramadan
Kinerja Manufaktur Tetap Ekspansif
Menjemput Bantuan Berujung Kematian
Susut Panen Akibat Banjir
MUHAIMIN, petani padi asal Desa Cangkring
Rembang, Kabupaten Demak, Jateng, harus mengais sisa padi yang telah terendam
banjir. Gabah yang masih bisa diselamatkan ia jemur. Setelah kadar air
menyusut, gabah dipisahkan dari tangkainya, lalu dijual. Lahan pertanian milik
pria 35 tahun itu terendam banjir yang melanda sejak 9 Februari 2024. Akibat
banjir tersebut, padi yang telah menguning rusak. “Ada yang busuk, tukul cambah
(tumbuh kecambah). Rusak pokoknya,” katanya, Rabu, 28 Februari 2024. Melihat
kondisi tanamannya itu, Muhaimin memperkirakan harganya anjlok. Dia memprediksi
nilai gabah yang terendam banjir tidak sampai separuh harga normal.
Kondisi itu diperparah dengan tidak semua gabah
layak jual karena rusak. “Dalam kondisi normal satu bahu (setengah hektare
lebih) hasilnya 3,5 ton. Ini paling-paling 1 ton.” Berdasarkan data Dinas
Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, sawah seluas 9.368,5 hektare di provinsi
tersebut terendam banjir selama dua bulan pertama 2024. Banjir juga menggenangi
lahan pertanian komoditas lain, seperti jagung dan bawang merah. "Banjir
berpotensi menurunkan hasil panen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah,
Supriyanto, kemarin, 1 Maret 2024. (Yetede)
Menghapus Mimpi Semu Pungutan Digital
Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.
EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA : PEMERINTAH MELUNAK HADAPI FREEPORT INDONESIA
Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.
Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.
Ambisi Semikonduktor AS Terhambat Faktor Internal
Sudah 2,5 tahun AS mengumumkan ambisi mengembalikan posisi di
pasar semikonduktor global. Aneka hambatan domestik merintangi ambisi itu. Pada
Senin (26/2) di New York, Mendag AS Gina Raimondo mengungkap salah satu
rintangan itu. Perundingan dengan produsen semikonduktor berlangsung keras.
”Perundingan keras kami dan setiap perusahaan akan membuat setiap perusahaan
menghasilkan lebih banyak untuk ekonomi dan keamanan nasional dengan lebih
sedikit uang pajak,” ujarnya dalam forum di Centre for Strategic and
International Studies (CSIS) di New York. Departemen Perdagangan AS sedang
memilah proyek-proyek yang ditargetkan mulai memasarkan produk pada 2030.
Proyek dengan rencana kerja lebih panjang akan diurus belakangan. ”Amat rumit.
Jenis fasilitas yang diusulkan Samsung, TSMC, dan Intel di AS adalah generasi
baru, tidak pernah terjadi di negara ini,” ujarnya.
Pokok perundingan, antara lain, soal subsidi pembangunan
pabrik baru. Sejumlah produsen utama meminta total 70 miliar USD. Padahal,
Washington awalnya hanya mengalokasikan 39 miliar USD. Insentif bagian dari
pelaksanaan undang-undang yang dikenal sebagai CHIPS and Science Act. UU
mengesahkan subsidi hingga 280 miliar USD untuk riset dan produksi
semikonduktor di AS. Bentuk insentif bisa jaminan kredit hingga 35 % total
potensi kerugian, pinjaman pemerintah, hingga subsidi uang tunai. Departemen
Perdagangan AS mencatat, ada 600 perusahaan dan lembaga riset mengajukan
proposal pendanaan. Selain itu, berbagai perusahaan menjanjikan investasi total
235 miliar USD, seperti TSMC dan Micron.
TSMC menjanjikan investasi 38 miliar USD untuk pengembangan
produksi di AS. Micron yang merupakan perusahaan AS menjanjikan investasi
hingga 100 miliar USD. Para petinggi berbagai produsen semikonduktor mengaitkan
realisasi investasi itu dengan insentif dari Pemerintah AS. Pada Januari 2024,
CEO TSMC Mark Liu mengaku pembangunan pabrik baru tertunda sampai 2027, karena
TSMC masih berunding dengan Pemerintah AS soal nilai subsidi untuk pabrik baru
TSMC. TSMC dan berbagai produsen lain juga masih menunggu panduan insentif
pajak dari departemen keuangan. Hingga kini, Depkeu AS tak kunjung menerbitkan
petunjuk teknis yang dinanti sejak 2023. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









