Ekonomi
( 40600 )Mendamba Sistem Lapor Pajak yang Lebih Mudah dan Transparan
Meski diharuskan, belum semua wajib pajak (WP) rutin
melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya. Masih banyak
yang merasa tidak perlu melapor karena gajinya setiap bulan sudah dipotong
pajak. Sistem lapor pajak juga dianggap rumit untuk orang awam. Kekecewaan
semakin menjadi ketika melihat kasus korupsi pejabat masih saja marak. Gabrella
(32) sudah bekerja 10 tahun, tapi ia masih belum paham betul cara melaporkan
SPT Pajak Penghasilan (PPh 21). Pekerja Ormas asal Tangsel itu telah berusaha
rutin melapor pajak setiap awal tahun. Namun, ia tidak bisa melakukannya tanpa
didampingi orang lain yang paham soal pajak.
”Sejujurnya setiap tahun pasti lupa caranya bagaimana, karena,
kan, munculnya Cuma sekali setahun. Cukup rumit pula. Jadi, selama ini setidaknya
harus ada satu teman atau orang keuangan kantor yang menemani supaya bisa ditanya-tanya,”
ujarnya, Selasa (5/3). Tahun lalu, Gabrella terpaksa ”bolong” melaporkan SPT Tahunan.
Ia sedang tugas dinas di luar kota dan lupa kalau ada tenggat pelaporan SPT yang
berakhir setiap 31 Maret. Apalagi, saat itu tidak ada orang yang bisa
mendampinginya mengisi formulir SPT. Ia terkejut karena dikenai denda Rp
100.000 akibat tidak menyampaikan SPT tepat waktu. ”Padahal, saya sudah bayar
pajak setiap bulan, pungutannya gede, selama ini juga rajin la por, hanya
karena telat sekali,saya kena denda,” tuturnya.
WP seperti Gabrella dan lainnya berharap ke depan sistem
pelaporan SPT bisa lebih mudah bagi orang awam dan lebih transparan. Setidaknya,
wajib pajak tidak perlu repot-repot mengisi satu per satu kolom data di
formulir SPT dengan istilah rumit yang tidak dipahami. Urusan penyampaian dan pemrosesan
laporan saat ini memang sudah lebih mudah. Namun, secara substansi, proses
pengisian formulir masih dinilai sulit. Sosialisasi dan tutorial digital oleh
kantor pajak juga diharapkan lebih gencar mendekati masa pelaporan SPT. Informasi
soal tutorial itu juga sebaiknya dicantumkan dalam pesan singkat atau surat
elektronik (e-mail) yang diterima WP untuk memudahkan aksesnya. (Yoga)
Ironi Kekurangan Kapal di Negeri Kepulauan
Pelayaran laut merupakan salah satu sarana transportasi
penting di negeri kepulauan seperti Indonesia. Ironisnya, Indonesia masih kekurangan
kapal. Keberpihakan dan konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk membuat pelayaran
menjadi jembatan kesejahteraan warga kepulauan. Gambaran pentingnya pelayaran terlihat
dari penumpang yang mengantre masuk ke KM Kelud, kapal yang dioperasikan PT
Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, Selasa (23/2). Kapal itu
akan berlayar dari Medan, Sumut, menuju Batam, Kepri. Sedikitnya 2.200 penumpang
naik ke kapal itu, yang mendekati kapasitas maksimumnya, yakni 2.607 tempat
tidur. Padahal, waktu pelayaran ini masuk kategori low season.
”Saat peak season biasanya terjadi lonjakan penumpang sehingga
akan dibantu kapal Pelni dari rute lain yang dianggap tidak padat,” kata Biwa Abi
Laksana, Kepala Cabang Pelni di Medan. Kondisi serupa terjadi di banyak rute
pelayaran. Seperti pada peak season Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KM Lambelu
memperpanjang rute pelayaran. Kapal itu seharusnya mengakhiri pos terakhir di Larantuka,
Kabupaten Flores Timur, NTT, tetapi diminta melayani hingga Kota Kupang, 9 jam
pelayaran dari Larantuka. Beralihnya kapal ke jalur lain seperti ini otomatis
menyebabkan rute yang harus dilayani menjadi kosong. Tak terhitung berapa
banyak penumpang yang terpaksa menunda keberangkatan. Berton-ton logistik juga
tertahan di pelabuhan sehingga menimbulkan biaya tambahan. Mobilitas pun
terganggu.
Data Pelni menyebutkan, jumlah kapal yang dioperasikan saat
ini 26 unit yang melayani 26 trayek dengan titik persinggahan di 71 pelabuhan. Dalam
setahun, penumpang yang diangkut terus meningkat. Tahun 2023, jumlahnya 4 juta
orang. Jumlah kapal itu jauh dari kebutuhan yang diperkirakan, yakni 61 unit,
sebagaimana hasil analisis galangan kapal di Jerman. ”Sejauh ini kami berpedoman
pada data tersebut. Analisis itu pun sudah lama, yakni tahun 2015,” kata Kepala
Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto. Keterbatasan kapal menyebabkan
tak semua wilayah terlayani. Padahal, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau.
Kapal menjadi transportasi andalan. Dengan terbatasnya kapal, di wilayah NTT, kapal
akan kembali menyinggahi pelabuhan setelah 14 hari, di luar waktu docking kapal
sekali dalam setahun. (Yoga)
Warga Ingin Nyaman, Sopir Angkot Takut ”Boncos”
PT Transportasi Jakarta menunda pengoperasian Transjakarta
rute S41 atau Pondok Cabe-Lebak Bulus dari rencana semula Senin (4/3). Trayek
ini terhenti operasinya seiring protes dari sopir angkot 106 (Parung-Lebak
Bulus) tahun 2019. Selama ini warga di rute tersebut hanya punya dua pilihan
angkutan umum untuk menjangkau Lebak Bulus, yakni dengan angkot 106 dan D15 (Pamulang-Lebak
Bulus). Selebihnya, warga mesti menggunakan kendaraan pribadi atau ojek daring.
Setelah turun dari MRT Jakarta di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa
(5/3) siang, Kompas menjajal angkot 106. Angkot ini ngetem (menunggu penumpang)
bersama angkot D15 dan bus kota. Wawan (65), sang sopir angkot, sudah lebih
dari satu jam ngetem. Dia menyebut kata ”Parung” kepada setiap orang yang lewat
di dekat angkot tuanya yang telah berumur 20 tahun. Wawan terbiasa dengan
kemacetan dan panas karena delapan kali pergi pulang dengan penumpang setiap
hari.
Penumpang hanya diam saja setiap kali angkot menerobos lajur
kosong. Mereka juga tak mengeluhkan panasnya angkot, kursi yang keras seperti
kayu, dan lainnya. ”Sudah biasa begini. Yang penting sampai tujuan,” kata Yahya
(38), salah satu penumpang. Yahya hampir tiap hari naik angkot 106. Dia merogoh
Rp 16.000 untuk pergi pulang, lebih murah ketimbang naik ojek daring, Rp
50.000. Tarif angkot 106 bervariasi. Pelajar biasanya membayar Rp 2.000-Rp
5.000, sedangkan penumpang dewasa Rp 8.000-Rp 10.000 sekali jalan. Sejauh ini
angkutan umum yang nyaman masih sebatas angan bagi Yahya dan penumpang lain.
Mereka ingin, paling tidak, angkot di wilayah tetangga Jakarta bisa seperti Jaklingko
yang melayani beberapa rute dari Lebak Bulus.
Yahya mendambakan angkot yang bersih dan kursinya empuk. Dia
tak ingin muluk-muluk, seperti angkot tepat waktu dan pembayaran dengan uang
elektronik, sebab sulit mengurai kemacetan di trayek Parung ke Lebak Bulus.
Davina (28) juga mendam bakan angkutan umum yang nyaman. ”Mau mengomel, tapi
hanya ada ini (angkot). Mudah-mudahan angkot bisa terintegrasi dan jadi bagus
kayak Jakarta,” ucapnya. Namun sejumlah sopir khawatir pendapatannya berkurang
jika Transjakarta beroperasi di rute Pondok Cabe-Lebak Bulus. Agus (33), sopir angkot
di rute itu, misalnya, mengandalkan penumpang yang turun dari MRT Jakarta dan
Transjakarta. Dalam sehari, pendapatan kotornya Rp 300.000. Uang itu lantas
dikurangi Rp 100.000 untuk setoran, retribusi Rp 3.000, dan BBM Rp 100.000-Rp
150.000. Agus khawatir pendapatannya tergerus dan bisa boncos jika Transjakarta
beroperasi. (Yoga)
WNI Terus Dikirim ke Kamboja sebagai Penipu Daring
Jaringan perdagangan orang terus merekrut anak muda warga
negara Indonesia untuk dipekerjakan dalam sindikat penipuan daring (online
scamming) dan judi daring. Mereka umumnya diiming-imingi bekerja di bidang lain
dengan gaji tinggi. Kenyataannya, mereka dikirim ke Kamboja dan negara-negara
lainnya yang menjadi tempat beroperasinya sindikat tersebut. Anak-anak muda ini
juga ditugaskan menguras uang milik WNI. Setiap hari mereka bekerja dengan jam
kerja yang panjang. Sebagian besar tanpa digaji dan malah dijerat dengan utang
oleh sindikat yang mempekerjakan mereka. Dengan begitu, mereka susah untuk ber-
henti dan pulang ke Indonesia. ”Saya ditawari bekerja di perusahaan saham yang
katanya perusahaannya ada izin. Ternyata saya dikirim ke Kamboja, bekerja
menipu orang Indonesia. Di sini kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 23.00.
Saya ingin pulang,” ujar ATK (30), salah seorang korban yang bekerja di Kamboja
dalam percakapan telepon dengan Kompas, Senin (4/3).
Perempuan lulusan SMA kelahiran Sultra itu mengakui tertarik
bekerja di luar negeri dengan gaji 700 USD per bulan lantaran diajak temannya. ATK
dan teman-temannya dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan
anak muda Indonesia. Ia dipekerjakan di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang
Indonesia, dengan membuat akun Telegram menggunakan data dan wajah orang lain.
Mereka kemudian menghubungi orang Indonesia. ”Jadi kami harus mencari member di
Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Lalu merayu
mereka agar percaya kepada kami, lalu kami ajak main kripto,” kata ATK. ATK
tidak menerima gaji. Sebaliknya, dia memiliki utang kepada perusahaan sekitar
2.300 USD yang bertambah menjadi 2.500 USD karena beberapa kali sakit. ATK akhirnya
melaporkan kasusnya kepada Kementerian Luar Negeri RI secara daring.
Menurut ATK, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja
di berbagai perusahaan di Kamboja. ”Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja
di luar negeri. Itu bohong semua,” pesan ATK.Direktur Perlindungan WNI Kemenlu
Judha Nugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan berkoordinasi
dengan KBRI di Kamboja untuk menangani kasus terbut. ”KBRI di Phnom Penh segera
berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah
diketahui, dua jam perjalanan darat dari Phnom Penh,” Judha. Sejak 2020-2023,
Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.400 kasus terkait online scamming
yang menimpa WNI di delapan negara dan 1.748 orang di antaranya berada di
Kamboja. ”Ini menjadi keprihatinan kita, berbagai upaya kita lakukan, keberangkatan
ke Kamboja masih terus terjadi terutama terkait online scam dan judi online,”
kata Judha. (Yoga)
Nestapa Petani dalam Cekaman Anomali Iklim
Para petani padi di Tanah Air terus berjuang di tengah
ketidakpastian cuaca dan anomali iklim. Kemarau dan hujan tak tentu datangnya.
Namun, tak sedikit di antara mereka yang menjadi semakin rentan, kebanjiran saat
hujan dan kekeringan saat kemarau. Hujan deras mengguyur Desa Cangkring B,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, Sabtu (24/2). Kendati hujan belum
reda, Tumini (57) melangkahkan kaki menuju ke sawahnya. Siang itu, ia bersama
suaminya bermaksud memanen padi yang terendam banjir selama 16 hari. Sebulan
sebelumnya, padi-padi yang ditanam di lahan sekitar 3.600 meter persegi itu
sudah laku dibeli pengepul dengan harga Rp 5 juta. ”Tak pernah mengira (padi)
akan rusak gara-gara banjir. (Uang) Yang seharusnya dibayar hilang terbawa
banjir,” ujarnya. Gabah itu akan ia ambil untuk konsumsi sendiri. ”Busuk yo wis
ben (ya biar), mau bagaimana lagi? Kalau mau dijual juga tidak akan laku,” kata
Tumini.
Tanaman padi seluas 2.000 meter persegi milik Ahmad Sudirman
(44), warga Desa Cangkring B, juga gagal panen akibat banjir. Dari total
sekitar 1,5 ton gabah yang dia panen, lebih dari separuhnya dalam kondisi
busuk. Ia memutuskan menjual murah gabah yang belum busuk. ”Gabah bagus, bisa
laku Rp 8.000 per kg. Namun, kalau ada yang menawar Rp 6.000 per kg, saya langsung
lepas,” kata Ahmad. Pada Minggu (25/2) siang, matahari bersinar terik. ”Saya
sedih melihat gabah-gabah saya jadi seperti ini,” kata Sumikah (38), warga Desa
Lambangan, Kecamataan Undaan, Kabupaten Kudus. Empat tahun terakhir, panen
Sumikah tidak maksimal karena banjir dan kekeringan. ”Kalau kemarau, susah air.
Harus keluar uang untuk memompa air dari sungai ke sawah. Hasil penjualan gabah
Mungkin tidak akan cukup untuk menambal kerugian yang saya tanggung. Kalau
dihitung, saya merugi Rp 20 juta,” kata Sumikah.
”Saat ini dalam proses pengusulan untuk bantuan ganti rugi,”
ujar Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Jateng Francisca Herwati Prarastyani, Kamis (29/2). Menurut
dia, para petani yang terdampak dan puso bakal mendapatkan bantuan benih.
Kendati demikian, jumlah benih akan ditentukan oleh Kementan. Selain bantuan
benih, petani yang ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berhak mendapatkan
ganti rugi. ”Iuran AUTP itu tergolong murah, yakni Rp 36.000 per hektar per
musim tanam. Kalau misal puso, gagal panen, yang ikut (program AUTP) dapat Rp 6
juta per hektar. Lumayan daripada tidak dapat ganti sama sekali,” ujarnya. (Yoga)
EKONOMI KREATIF Raih Prospek dengan Meretas Sandungan
Tak terbantahkan, ekonomi kreatif menjanjikan perputaran
ekonomi yang menggiurkan. Banyak orang rela merogoh kocek lebih untuk menikmati
beragam karya produk kreatif. Konser Taylor Swift, misalnya, pergelaran musik
diva itu mampu menggerakkan ekonomi negara. Keberadaannya bahkan diperebutkan berbagai
negara di Asia Tenggara. Namun, Singapura sukses memasang strategi untuk
menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menghelat The Eras
Tour yang diusung Swift pada Maret ini. Setelah perburuan tiket konser, beragam
hotel, maskapai, dan operator agen perjalanan mengalami ledakan pesanan ke
Singapura pada Maret 2024. Harga akomodasi dan tiket naik berlipat. Sebab, para
penikmat konser bukan hanya warga Singapura, melainkan datang dari beragam
negara tetangga, antara lain Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Gegap gempita
konser ini hanyalah satu dari sederet subsektor ekonomi kreatif (ekraf).
Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf,
ekraf merupakan upaya menciptakan nilai tambah berbasis ide dari kreativitas SDM
dan ilmu pengetahuan. Hal ini tak terlepas dari warisan budaya dan teknologi. Setidaknya
terdapat 17 subsektor ekraf, yang meliputi aplikasi, arsitektur, desain
komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya,
kuliner, fashion, penerbitan film, animasi, dan video, periklanan, permainan
interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Data 2019
menunjukkan, ekraf mampu menyerap 19,2 juta orang, setara 15,2 % tenaga kerja
nasional. Tren ini tumbuh positif saban tahun sejak 2011. Kontribusinya
terhadap PDB mencapai Rp 1.153,4 triliun.
Menurut praktisi budaya, pariwisata, dan ekraf, Harry Waluyo,
ekosistem ekraf belum terbentuk di Indonesia. Para pelaku dalam ekosistem pun
masih belum memahami pasar. ”Para seniman, creator, kurang dapat suatu peluang,
dalam pengertian perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), (dan)
dukungan kemudahan mendapat pembiayaan. Kendala-kendala ini sudah lama kami
rasakan,” ujarnya. Harapannya, para pelaku ekraf bisa memahami bahwa dalam
industri ekraf, ekspor tak melulu berupa barang. Nilai dan kualitas, selain harga
dan pelayanan, jadi aspek penting. Isu pengembangan ekraf juga perlu intervensi
pemerintah. Pendanaan dan dukungan lain perlu diupayakan. Sebab, persaingan
saat ini ditentukan pula dari produk, kualitas, dan harga. (Yoga)
Biaya Perekrutan Baru ”Start Up” di ASEAN Dikurangi
Sebanyak 41 % perusahaan rintisan bidang teknologi digital
atau start up di Asia Tenggara menurunkan anggaran perekrutan karyawan baru
sepanjang 2023, karena akses terhadap pendanaan ke investor yang kian
berkurang. Situasi itu terungkap dalam laporan riset ”Southeast Asia Startup
Talent Trends Report 2024”. Laporan riset yang juga laporan tahunan Glints dan
Monk’s Hill Ventures edisi tahun 2024 ini dirilis resmi pekan lalu. Meski
anggaran perekrutan baru menurun, 78 % start up di Asia Tenggara masih berupaya
merekrut tenaga profesional yang mampu mendukung perusahaan berekspansi dan
berinovasi. Hanya 19 % start up menyatakan tidak ada perekrutan baru dan 3 %
yang menyatakan tidak yakin akan membuka lowongan pekerjaan baru.
Laporan riset Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024
menganalisis lebih dari 10.000 data lowongan pekerjaan start up di Singapura,
Indonesia, dan Vietnam, serta wawancara kepada lebih dari 70 start up di
wilayah tersebut. Menurut laporan itu, gaji pekerja start up di Asia Tenggara
yang bekerja di bidang pengembangan bisnis dan penjualan telah meningkat 20 %.
Ini mencerminkan kebutuhan mendesak start up untuk menghasilkan uang di tengah
kondisi pendanaan yang semakin sulit. Sementara bidang pekerjaan teknisi pada
start up di Asia Tenggara mengalami penurunan gaji terbesar yang dipengaruhi PHK
dan pemotongan biaya. Situasi ini menyebabkan meningkatnya pasokan talenta teknologi
di pasar sehingga memberikan tekanan pada gaji. Gaji untuk insinyur turun 2 %
pada 2023 dan posisi insinyur yunior turun paling tajam, yakni 6 %. (Yoga)
Beban Hidup Nelayan Semakin Berat
Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan
kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang
dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar
nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN
tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang
101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat
105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke
103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.
Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan,
terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga
bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi
karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM
secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil
melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan
biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan
turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin
(4/3). (Yoga)
Laju Inflasi Pangan Lampaui Kenaikan UMR
Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi
komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional
(UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN.
Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN
dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang
Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin
(4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief
Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala
daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi
komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.
Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024
yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan
gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga
pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan
mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak
pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada
bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi
Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar
terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47
% secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah
beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)
Gagal Panen Jagung Menjadi Pukulan Ganda bagi Warga Flores Timur
Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot
lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal,
jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak
tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin
(4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama
musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman
masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa,
tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan,
produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang
lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di
kabupaten lain di NTT.
”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga
beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya
kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung
pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling
mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan
pangan pokok kedua dengan konsumsi 29
gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300
gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih
tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung
hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan
panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,”
tuturnya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









