Bank Indonesia (BI) menyatakan berlangsungnya  pemilu dalam satu putaran turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan dalam  kisaran 4,7% sampai 5,5% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan berada dalam kisaranm 4,8% sampai 5,5%. "Dengan pemilu satu putaran kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%. Untuk tahun mendatang akan mencapai sekitar 4,8%-5,6%, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara mandari Investasi Forum 2024 di jakarta (5/4/2024). Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi  masih berada dalam tren  kenaikan dengan prognosa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2024 dan menjadi 5,2% pada 2025. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Yetede)

Kementerian Perindutrian (Kemenperin) menartgetkan belanja dalam  negeri pemerintah mencapai Rp 250 triliun pada kuartal I-2024. Jika dikalkulasi Rp 250 triliun adalah sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp1.223 triliun. Menteri Perindutrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita mengatakan, salah satu stratgei untuk  mengejar target  ini adalah dengan menggelar  Business Matching 2024 yang melibatkan 861 perwakilan dari asosiasi-asosiasi dan perusahaan-perusaahn industri sebagai penyedia PDN dengan 84 kementerian dan lembaga, 552 Pemda dan 23 BUMN sebagai pengguna PDN atau pemilik anggaran. Menperin optimis, target tersebut bisa tereaslisasi karena terdapat potensi belanja barang  dan modal di APBN sebesar Rp1.223,37 triliun pada  pada tahun 2024. (Yetede)

DPR pada akhir 2023 menyetujui tujuh nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028. Badan supervisi ini dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama pada Bab XA angka 61 Pasal 89A yang mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas penting itu membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Karena itulah Badan Supervisi LPS dibentuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS.

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). (Yetede)

Ketika alokasi pupuk bersubsidi berkurang, harga pestisida kimia bikin pusing, dan hama menyerang, sejumlah petani di Cirebon, Jabar, tetap tenang. Mereka bersiasat dengan pupuk dan pestisida organik. Namun, perjuangan petani untuk mandiri masih panjang. Rojai (49) tersenyum menunjukkan drum biru berisi urine sapi yang telah melalui fermentasi di kandang miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Rabu (28/2). Bagi orang lain, urine itu bau dan kotor. Tapi, bagi Rojai, kencing sapi itu menghasilkan cuan. Bagaimana tidak, urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ia menjual POC itu dengan harga Rp 20.000 per liter. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” kata Rojai tentang wadah berisi 100 liter urine itu. Kumpulan urine tersebut berasal dari 10 sapi yang buang air tiga hari.

Artinya, selama itu, ia bisa meraup uang yang hampir menyentuh upah minimum kabupaten, yakni Rp 2,4 juta per bulan. POC buatan Rojai jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. Meski demikian, POC bukan berarti murahan. Sawah yang memakai pupuk itu batang dan daun padinya tampak hijau. Tanahnya mudah ditanami, subur. ”Urine sapi itu mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia) lagi, larang (mahal),” ucap Ketua Kelompok Ternak Jaya itu. POC biasanya disemprotkan ke sawah saat tanam dengan interval 10 hari berikutnya. Dalam 1 hektar, kebutuhan POC minimal 5 liter. Tidak hanya urine ternak, Rojai juga mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ia bahkan memiliki kemasan khusus pupuk organik padat dengan merek Supersonik. Harganya hanya Rp 2.000 per kg, lebih murah daripada pupuk kimia yang bisa belasan ribu rupiah. (Yoga)

Nasib petani di negeri ini tampaknya tidak pernah enak, ibarat roti tumpuk yang ditekan dari berbagai sisi. Padahal, sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup penting. Kontribusinya terhadap kue perekonomian Indonesia cukup besar, kedua setelah industri pengolahan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia yang mencapai 139,85 juta orang pada Agustus 2023, sebanyak 28,21 % bekerja di sektor pertanian, lebih tinggi dibandingkan penyerapan pekerja di sektor perdagangan (18,99 %) dan industri (13,83 %). Namun, kesejahteraan petani hingga kini masih jauh dari yang diharapkan. Rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sedang upah buruh di sektor pertanian Rp 2,37 juta per bulan, terendah kedua setelah sektor jasa lain dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Nominal upah buruh tani sebenarnya meningkat. Namun, upah riil yang diterima, setelah disesuaikan dengan tingkat konsumsi petani, justru kian turun. Disparitas upah nominal dan upah riil mendorong lebih banyak buruh tani ke dalam kemiskinan. Petani gurem BPS dalam survei pertanian antar sensus tahun 2023 mengklasifikasi delapan jenis rumah tangga usaha pertanian (RTUP) berdasar luas lahan yang dimiliki petani. Dimulai dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektar hingga lebih dari 10 hektar. Petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan, baik milik, sewa, maupun bagi hasil, kurang dari 0,5 hektar, merupakan yang terbanyak jumlahnya. Dalam enam dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat dari 5,3 juta rumah tangga tahun 1963 menjadi 14,25 juta tahun 2003 dan terakhir 17,24 juta pada 2023. Persentase RTUP gurem terhadap total RTUP pengguna lahan di Indonesia meningkat dari 55,33 % pada 2013 menjadi 60,84 % pada 2023. Di Pulau Jawa, persentase petani gurem paling besar di DI Yogyakarta (87,75 %).

Terus terperangkapnya petani gurem dalam kemiskinan menjadi potret terus dianaktirikannya sektor yang menjadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional ini. Keberpihakan negara menjadi salah satu kunci meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Dengan pertumbuhan jumlah petani gurem, program pertanian yang seharusnya dikembangkan, menurut BPS, tidak lagi berkaitan dengan penambahan lahan, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas petani. Mereka juga perlu diberikan subsidi, mulai dari bantuan pupuk, benih, hingga pembangunan infrastruktur untuk kelancaran pengolahan lahan serta berbagai subsidi lain yang mengangkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan yang mendukung peningkatan kelayakan hidup petani juga mutlak diberikan agar pertanian tetap menjadi pekerjaan menarik di masa depan, khususnya bagi generasi muda. Perlindungan terhadap petani dari produk impor, permainan tengkulak, serta ketertinggalan teknologi juga perlu dilakukan. (Yoga)

China menetapkan target pertumbuhan 5 % untuk 2024. Di tengah kondisi ekonomi China yang lesu, target ini terbilang ambisius. Presiden China Xi Jinping dan pemerintahannya menyadari hal ini. Kini, tantangan China adalah menemukan jalan baru untuk memulihkan perekonomian. Salah satunya, membangun industri yang penting bagi daya saing masa depan, antara lain kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa. China juga menawarkan pembukaan akses ke sektor manufaktur dan beberapa macam jasa untuk membendung mundurnya investor asing. Pesannya jelas, China ingin swasembada dan terbuka untuk bisnis selama hal itu sesuai dengan keinginan mereka.

Perdana Menteri China Li Qiang mengumumkan target pertumbuhan ekonomi itu dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan China yang dimulai Selasa (5/3) di Beijing. Ia juga memaparkan keseluruhan anggaran dan kebijakan utama pemerintah untuk 2024. ”Fondasi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan tidak cukup kokoh. Upaya mencapai target tahun ini tidak akan mudah,” kata Li kepada ribuan delegasi dan anggota Partai Komunis China (PKC). Agenda itu dinilai penting bagi para pemimpin untuk mengomunikasikan kebijakan yang menjadi prioritas kepada rakyat. Li menjanjikan pemerintah akan mengubah model pembangunan China dan mengurangi risiko yang dipicu pengembang properti yang bangkrut dan kota-kota yang terlilit utang. Target pertumbuhan 5 % itu mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta mencegah atau mengurangi risiko.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan China pada 2024 sebesar 4,6 % dan turun menuju 3,5 % pada 2028. Pertumbuhan yang tidak merata tahun lalu menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang mendalam di China. Ini terlihat dari lemahnya konsumsi rumah tangga hingga semakin rendahnya tingkat pengembalian investasi. Karena itulah, China perlu model pertumbuhan baru. China mengawali tahun ini dengan kemerosotan pasar saham dan deflasi pada tingkat yang belum pernah terjadi sejak krisis keuangan global pada 2008-2009. Krisis properti dan permasalahan utang pemerintah daerah terus berlanjut. Jika pemerintah tidak ber- gerak cepat, para ahli khawatir keajaiban ekonomi China akan memudar dengan cepat. Pemerintah didesak melakukan reformasi propasar dan meningkatkan pendapatan penduduk. (Yoga)

Pemerintah Australia meluncurkan pendanaan investasi senilai 2 miliar dollar Australia atau Rp 20,4 triliun untuk meningkatkan investasi di Asia Tenggara. Pendanaan itu merupakan bagian dari serangkaian inisiatif ekonomi yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 di Melbourne, Australia, Selasa (5/3). ”Pemerintahan yang saya pimpin telah mengambil keputusan yang jelas. Melebihi kawasan lain, Asia Tenggara adalah masa depan Australia,” kata PM Australia Anthony Albanese pada Forum 100 CEO Australia dan Asia Tenggara. Australia terus memperluas hubungan ekonomi dengan beragam mitra dagang selain mitra dagang utama mereka, China. Langkah itu diambil menyusul berbagai perselisihan dengan Beijing. Kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang. Dengan banyaknya cadangan mineral penting dan kebutuhan tinggi pada listrik, Asia Tenggara bakal memegang peran utama dalam upaya global mendorong penggunaan energi bersih.

”Dengan senang saya mengumumkan keputusan kami untuk mendirikan Fasilitas Pembiayaan Investasi Asia Tenggara senilai 2 miliar dollar (Australia), yang dikelola oleh Pembiayaan Ekspor Australia,” lanjutnya. Menurut Albanese, pendanaan ini menunjukkan nilai tambah yang dapat diberikan Australia kepada ASEAN. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Australia di Asia Tenggara, terutama untuk transisi energi ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Program pendanaan tersebut kelanjutan dari bantuan teknis infrastruktur untuk ASEAN, khususnya Program Kemitraan untuk Infrastruktur. Dalam program itu, Australia memberikan tambahan dana 140 juta dollar Australia. Pendanaan tersebut dimulai tahun 2021, untuk mendukung upaya ASEAN meningkatkan pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun dengan dana tersebut, meliputi jalan raya, infrastruktur transisi energi ramah lingkungan, dan telekomunikasi. (Yoga)

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar 19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6 juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran 15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda pada sektor ekraf terhitung besar.

Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi. Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen (dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata Roy.

Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang” bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya, ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler di Indonesia menyatakan sudah tidak ada lagi perang harga murah untuk layanan seluler. Ini bertujuan untuk membuat bisnis setiap operator dan industri telekomunikasi tumbuh berkelanjutan. Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi Tech and Telco Summit 2024, Selasa (5/4), di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar CNBC itu, Presdir dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B Sigit, dan Presdir Smartfren Merza Fachys.

”Beberapa tahun lalu, kami jorjoran (saling bersaing) menawarkan harga layanan data internet yang murah. Ayolah dinetralkan. Kami berharap, hal ini akan membuat bisnis kami para operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi lebih berkualitas,” ujar Merza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dia menambahkan, jika bisnis operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan lebih berkualitas, seluruh bisnis ekonomi digital yang menggunakan jaringan telekomunikasi seluler menjadi sehat. (Yoga)