Nasib petani di negeri ini tampaknya tidak pernah enak, ibarat roti tumpuk yang ditekan dari berbagai sisi. Padahal, sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup penting. Kontribusinya terhadap kue perekonomian Indonesia cukup besar, kedua setelah industri pengolahan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia yang mencapai 139,85 juta orang pada Agustus 2023, sebanyak 28,21 % bekerja di sektor pertanian, lebih tinggi dibandingkan penyerapan pekerja di sektor perdagangan (18,99 %) dan industri (13,83 %). Namun, kesejahteraan petani hingga kini masih jauh dari yang diharapkan. Rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sedang upah buruh di sektor pertanian Rp 2,37 juta per bulan, terendah kedua setelah sektor jasa lain dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Nominal upah buruh tani sebenarnya meningkat. Namun, upah riil yang diterima, setelah disesuaikan dengan tingkat konsumsi petani, justru kian turun. Disparitas upah nominal dan upah riil mendorong lebih banyak buruh tani ke dalam kemiskinan. Petani gurem BPS dalam survei pertanian antar sensus tahun 2023 mengklasifikasi delapan jenis rumah tangga usaha pertanian (RTUP) berdasar luas lahan yang dimiliki petani. Dimulai dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektar hingga lebih dari 10 hektar. Petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan, baik milik, sewa, maupun bagi hasil, kurang dari 0,5 hektar, merupakan yang terbanyak jumlahnya. Dalam enam dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat dari 5,3 juta rumah tangga tahun 1963 menjadi 14,25 juta tahun 2003 dan terakhir 17,24 juta pada 2023. Persentase RTUP gurem terhadap total RTUP pengguna lahan di Indonesia meningkat dari 55,33 % pada 2013 menjadi 60,84 % pada 2023. Di Pulau Jawa, persentase petani gurem paling besar di DI Yogyakarta (87,75 %).

Terus terperangkapnya petani gurem dalam kemiskinan menjadi potret terus dianaktirikannya sektor yang menjadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional ini. Keberpihakan negara menjadi salah satu kunci meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Dengan pertumbuhan jumlah petani gurem, program pertanian yang seharusnya dikembangkan, menurut BPS, tidak lagi berkaitan dengan penambahan lahan, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas petani. Mereka juga perlu diberikan subsidi, mulai dari bantuan pupuk, benih, hingga pembangunan infrastruktur untuk kelancaran pengolahan lahan serta berbagai subsidi lain yang mengangkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan yang mendukung peningkatan kelayakan hidup petani juga mutlak diberikan agar pertanian tetap menjadi pekerjaan menarik di masa depan, khususnya bagi generasi muda. Perlindungan terhadap petani dari produk impor, permainan tengkulak, serta ketertinggalan teknologi juga perlu dilakukan. (Yoga)

China menetapkan target pertumbuhan 5 % untuk 2024. Di tengah kondisi ekonomi China yang lesu, target ini terbilang ambisius. Presiden China Xi Jinping dan pemerintahannya menyadari hal ini. Kini, tantangan China adalah menemukan jalan baru untuk memulihkan perekonomian. Salah satunya, membangun industri yang penting bagi daya saing masa depan, antara lain kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa. China juga menawarkan pembukaan akses ke sektor manufaktur dan beberapa macam jasa untuk membendung mundurnya investor asing. Pesannya jelas, China ingin swasembada dan terbuka untuk bisnis selama hal itu sesuai dengan keinginan mereka.

Perdana Menteri China Li Qiang mengumumkan target pertumbuhan ekonomi itu dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan China yang dimulai Selasa (5/3) di Beijing. Ia juga memaparkan keseluruhan anggaran dan kebijakan utama pemerintah untuk 2024. ”Fondasi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan tidak cukup kokoh. Upaya mencapai target tahun ini tidak akan mudah,” kata Li kepada ribuan delegasi dan anggota Partai Komunis China (PKC). Agenda itu dinilai penting bagi para pemimpin untuk mengomunikasikan kebijakan yang menjadi prioritas kepada rakyat. Li menjanjikan pemerintah akan mengubah model pembangunan China dan mengurangi risiko yang dipicu pengembang properti yang bangkrut dan kota-kota yang terlilit utang. Target pertumbuhan 5 % itu mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta mencegah atau mengurangi risiko.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan China pada 2024 sebesar 4,6 % dan turun menuju 3,5 % pada 2028. Pertumbuhan yang tidak merata tahun lalu menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang mendalam di China. Ini terlihat dari lemahnya konsumsi rumah tangga hingga semakin rendahnya tingkat pengembalian investasi. Karena itulah, China perlu model pertumbuhan baru. China mengawali tahun ini dengan kemerosotan pasar saham dan deflasi pada tingkat yang belum pernah terjadi sejak krisis keuangan global pada 2008-2009. Krisis properti dan permasalahan utang pemerintah daerah terus berlanjut. Jika pemerintah tidak ber- gerak cepat, para ahli khawatir keajaiban ekonomi China akan memudar dengan cepat. Pemerintah didesak melakukan reformasi propasar dan meningkatkan pendapatan penduduk. (Yoga)

Pemerintah Australia meluncurkan pendanaan investasi senilai 2 miliar dollar Australia atau Rp 20,4 triliun untuk meningkatkan investasi di Asia Tenggara. Pendanaan itu merupakan bagian dari serangkaian inisiatif ekonomi yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 di Melbourne, Australia, Selasa (5/3). ”Pemerintahan yang saya pimpin telah mengambil keputusan yang jelas. Melebihi kawasan lain, Asia Tenggara adalah masa depan Australia,” kata PM Australia Anthony Albanese pada Forum 100 CEO Australia dan Asia Tenggara. Australia terus memperluas hubungan ekonomi dengan beragam mitra dagang selain mitra dagang utama mereka, China. Langkah itu diambil menyusul berbagai perselisihan dengan Beijing. Kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang. Dengan banyaknya cadangan mineral penting dan kebutuhan tinggi pada listrik, Asia Tenggara bakal memegang peran utama dalam upaya global mendorong penggunaan energi bersih.

”Dengan senang saya mengumumkan keputusan kami untuk mendirikan Fasilitas Pembiayaan Investasi Asia Tenggara senilai 2 miliar dollar (Australia), yang dikelola oleh Pembiayaan Ekspor Australia,” lanjutnya. Menurut Albanese, pendanaan ini menunjukkan nilai tambah yang dapat diberikan Australia kepada ASEAN. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Australia di Asia Tenggara, terutama untuk transisi energi ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Program pendanaan tersebut kelanjutan dari bantuan teknis infrastruktur untuk ASEAN, khususnya Program Kemitraan untuk Infrastruktur. Dalam program itu, Australia memberikan tambahan dana 140 juta dollar Australia. Pendanaan tersebut dimulai tahun 2021, untuk mendukung upaya ASEAN meningkatkan pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun dengan dana tersebut, meliputi jalan raya, infrastruktur transisi energi ramah lingkungan, dan telekomunikasi. (Yoga)

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar 19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6 juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran 15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda pada sektor ekraf terhitung besar.

Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi. Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen (dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata Roy.

Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang” bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya, ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler di Indonesia menyatakan sudah tidak ada lagi perang harga murah untuk layanan seluler. Ini bertujuan untuk membuat bisnis setiap operator dan industri telekomunikasi tumbuh berkelanjutan. Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi Tech and Telco Summit 2024, Selasa (5/4), di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar CNBC itu, Presdir dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B Sigit, dan Presdir Smartfren Merza Fachys.

”Beberapa tahun lalu, kami jorjoran (saling bersaing) menawarkan harga layanan data internet yang murah. Ayolah dinetralkan. Kami berharap, hal ini akan membuat bisnis kami para operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi lebih berkualitas,” ujar Merza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dia menambahkan, jika bisnis operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan lebih berkualitas, seluruh bisnis ekonomi digital yang menggunakan jaringan telekomunikasi seluler menjadi sehat. (Yoga)

Meski diharuskan, belum semua wajib pajak (WP) rutin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya. Masih banyak yang merasa tidak perlu melapor karena gajinya setiap bulan sudah dipotong pajak. Sistem lapor pajak juga dianggap rumit untuk orang awam. Kekecewaan semakin menjadi ketika melihat kasus korupsi pejabat masih saja marak. Gabrella (32) sudah bekerja 10 tahun, tapi ia masih belum paham betul cara melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh 21). Pekerja Ormas asal Tangsel itu telah berusaha rutin melapor pajak setiap awal tahun. Namun, ia tidak bisa melakukannya tanpa didampingi orang lain yang paham soal pajak.

”Sejujurnya setiap tahun pasti lupa caranya bagaimana, karena, kan, munculnya Cuma sekali setahun. Cukup rumit pula. Jadi, selama ini setidaknya harus ada satu teman atau orang keuangan kantor yang menemani supaya bisa ditanya-tanya,” ujarnya, Selasa (5/3). Tahun lalu, Gabrella terpaksa ”bolong” melaporkan SPT Tahunan. Ia sedang tugas dinas di luar kota dan lupa kalau ada tenggat pelaporan SPT yang berakhir setiap 31 Maret. Apalagi, saat itu tidak ada orang yang bisa mendampinginya mengisi formulir SPT. Ia terkejut karena dikenai denda Rp 100.000 akibat tidak menyampaikan SPT tepat waktu. ”Padahal, saya sudah bayar pajak setiap bulan, pungutannya gede, selama ini juga rajin la por, hanya karena telat sekali,saya kena denda,” tuturnya.

WP seperti Gabrella dan lainnya berharap ke depan sistem pelaporan SPT bisa lebih mudah bagi orang awam dan lebih transparan. Setidaknya, wajib pajak tidak perlu repot-repot mengisi satu per satu kolom data di formulir SPT dengan istilah rumit yang tidak dipahami. Urusan penyampaian dan pemrosesan laporan saat ini memang sudah lebih mudah. Namun, secara substansi, proses pengisian formulir masih dinilai sulit. Sosialisasi dan tutorial digital oleh kantor pajak juga diharapkan lebih gencar mendekati masa pelaporan SPT. Informasi soal tutorial itu juga sebaiknya dicantumkan dalam pesan singkat atau surat elektronik (e-mail) yang diterima WP untuk memudahkan aksesnya. (Yoga)

Pelayaran laut merupakan salah satu sarana transportasi penting di negeri kepulauan seperti Indonesia. Ironisnya, Indonesia masih kekurangan kapal. Keberpihakan dan konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk membuat pelayaran menjadi jembatan kesejahteraan warga kepulauan. Gambaran pentingnya pelayaran terlihat dari penumpang yang mengantre masuk ke KM Kelud, kapal yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, Selasa (23/2). Kapal itu akan berlayar dari Medan, Sumut, menuju Batam, Kepri. Sedikitnya 2.200 penumpang naik ke kapal itu, yang mendekati kapasitas maksimumnya, yakni 2.607 tempat tidur. Padahal, waktu pelayaran ini masuk kategori low season.

”Saat peak season biasanya terjadi lonjakan penumpang sehingga akan dibantu kapal Pelni dari rute lain yang dianggap tidak padat,” kata Biwa Abi Laksana, Kepala Cabang Pelni di Medan. Kondisi serupa terjadi di banyak rute pelayaran. Seperti pada peak season Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KM Lambelu memperpanjang rute pelayaran. Kapal itu seharusnya mengakhiri pos terakhir di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, tetapi diminta melayani hingga Kota Kupang, 9 jam pelayaran dari Larantuka. Beralihnya kapal ke jalur lain seperti ini otomatis menyebabkan rute yang harus dilayani menjadi kosong. Tak terhitung berapa banyak penumpang yang terpaksa menunda keberangkatan. Berton-ton logistik juga tertahan di pelabuhan sehingga menimbulkan biaya tambahan. Mobilitas pun terganggu.

Data Pelni menyebutkan, jumlah kapal yang dioperasikan saat ini 26 unit yang melayani 26 trayek dengan titik persinggahan di 71 pelabuhan. Dalam setahun, penumpang yang diangkut terus meningkat. Tahun 2023, jumlahnya 4 juta orang. Jumlah kapal itu jauh dari kebutuhan yang diperkirakan, yakni 61 unit, sebagaimana hasil analisis galangan kapal di Jerman. ”Sejauh ini kami berpedoman pada data tersebut. Analisis itu pun sudah lama, yakni tahun 2015,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto. Keterbatasan kapal menyebabkan tak semua wilayah terlayani. Padahal, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau. Kapal menjadi transportasi andalan. Dengan terbatasnya kapal, di wilayah NTT, kapal akan kembali menyinggahi pelabuhan setelah 14 hari, di luar waktu docking kapal sekali dalam setahun. (Yoga)

PT Transportasi Jakarta menunda pengoperasian Transjakarta rute S41 atau Pondok Cabe-Lebak Bulus dari rencana semula Senin (4/3). Trayek ini terhenti operasinya seiring protes dari sopir angkot 106 (Parung-Lebak Bulus) tahun 2019. Selama ini warga di rute tersebut hanya punya dua pilihan angkutan umum untuk menjangkau Lebak Bulus, yakni dengan angkot 106 dan D15 (Pamulang-Lebak Bulus). Selebihnya, warga mesti menggunakan kendaraan pribadi atau ojek daring. Setelah turun dari MRT Jakarta di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (5/3) siang, Kompas menjajal angkot 106. Angkot ini ngetem (menunggu penumpang) bersama angkot D15 dan bus kota. Wawan (65), sang sopir angkot, sudah lebih dari satu jam ngetem. Dia menyebut kata ”Parung” kepada setiap orang yang lewat di dekat angkot tuanya yang telah berumur 20 tahun. Wawan terbiasa dengan kemacetan dan panas karena delapan kali pergi pulang dengan penumpang setiap hari.

Penumpang hanya diam saja setiap kali angkot menerobos lajur kosong. Mereka juga tak mengeluhkan panasnya angkot, kursi yang keras seperti kayu, dan lainnya. ”Sudah biasa begini. Yang penting sampai tujuan,” kata Yahya (38), salah satu penumpang. Yahya hampir tiap hari naik angkot 106. Dia merogoh Rp 16.000 untuk pergi pulang, lebih murah ketimbang naik ojek daring, Rp 50.000. Tarif angkot 106 bervariasi. Pelajar biasanya membayar Rp 2.000-Rp 5.000, sedangkan penumpang dewasa Rp 8.000-Rp 10.000 sekali jalan. Sejauh ini angkutan umum yang nyaman masih sebatas angan bagi Yahya dan penumpang lain. Mereka ingin, paling tidak, angkot di wilayah tetangga Jakarta bisa seperti Jaklingko yang melayani beberapa rute dari Lebak Bulus.

Yahya mendambakan angkot yang bersih dan kursinya empuk. Dia tak ingin muluk-muluk, seperti angkot tepat waktu dan pembayaran dengan uang elektronik, sebab sulit mengurai kemacetan di trayek Parung ke Lebak Bulus. Davina (28) juga mendam bakan angkutan umum yang nyaman. ”Mau mengomel, tapi hanya ada ini (angkot). Mudah-mudahan angkot bisa terintegrasi dan jadi bagus kayak Jakarta,” ucapnya. Namun sejumlah sopir khawatir pendapatannya berkurang jika Transjakarta beroperasi di rute Pondok Cabe-Lebak Bulus. Agus (33), sopir angkot di rute itu, misalnya, mengandalkan penumpang yang turun dari MRT Jakarta dan Transjakarta. Dalam sehari, pendapatan kotornya Rp 300.000. Uang itu lantas dikurangi Rp 100.000 untuk setoran, retribusi Rp 3.000, dan BBM Rp 100.000-Rp 150.000. Agus khawatir pendapatannya tergerus dan bisa boncos jika Transjakarta beroperasi. (Yoga)

Jaringan perdagangan orang terus merekrut anak muda warga negara Indonesia untuk dipekerjakan dalam sindikat penipuan daring (online scamming) dan judi daring. Mereka umumnya diiming-imingi bekerja di bidang lain dengan gaji tinggi. Kenyataannya, mereka dikirim ke Kamboja dan negara-negara lainnya yang menjadi tempat beroperasinya sindikat tersebut. Anak-anak muda ini juga ditugaskan menguras uang milik WNI. Setiap hari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang. Sebagian besar tanpa digaji dan malah dijerat dengan utang oleh sindikat yang mempekerjakan mereka. Dengan begitu, mereka susah untuk ber- henti dan pulang ke Indonesia. ”Saya ditawari bekerja di perusahaan saham yang katanya perusahaannya ada izin. Ternyata saya dikirim ke Kamboja, bekerja menipu orang Indonesia. Di sini kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 23.00. Saya ingin pulang,” ujar ATK (30), salah seorang korban yang bekerja di Kamboja dalam percakapan telepon dengan Kompas, Senin (4/3).

Perempuan lulusan SMA kelahiran Sultra itu mengakui tertarik bekerja di luar negeri dengan gaji 700 USD per bulan lantaran diajak temannya. ATK dan teman-temannya dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan anak muda Indonesia. Ia dipekerjakan di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang Indonesia, dengan membuat akun Telegram menggunakan data dan wajah orang lain. Mereka kemudian menghubungi orang Indonesia. ”Jadi kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Lalu merayu mereka agar percaya kepada kami, lalu kami ajak main kripto,” kata ATK. ATK tidak menerima gaji. Sebaliknya, dia memiliki utang kepada perusahaan sekitar 2.300 USD yang bertambah menjadi 2.500 USD karena beberapa kali sakit. ATK akhirnya melaporkan kasusnya kepada Kementerian Luar Negeri RI secara daring.

Menurut ATK, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja di berbagai perusahaan di Kamboja. ”Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja di luar negeri. Itu bohong semua,” pesan ATK.Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja untuk menangani kasus terbut. ”KBRI di Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah diketahui, dua jam perjalanan darat dari Phnom Penh,” Judha. Sejak 2020-2023, Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.400 kasus terkait online scamming yang menimpa WNI di delapan negara dan 1.748 orang di antaranya berada di Kamboja. ”Ini menjadi keprihatinan kita, berbagai upaya kita lakukan, keberangkatan ke Kamboja masih terus terjadi terutama terkait online scam dan judi online,” kata Judha. (Yoga)