Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung komitmen pemerintah agar BUMN tidak berkompetisi dengan swasta di sektor perhotelan. Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran mengatakan kompetisi antara BUMN dan swasta di sektor perhotelan bisa memicu sulitnya pengembangan investasi di sektor itu. Alih-alih berkompetisi dengan swasta, dia menilai BUMN dapat menjadi inisiator seperti yang dilakukan pemerintah dengan membangun tol di wilayah Sumatra, yang dipandang kurang menguntungkan bagi pihak swasta. Tanggapan Kadin itu merespons pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal Indonesia tidak membutuhkan hotel milik negara. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan meminta masukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pendapatnya itu. Dia mengungkapkan pemerintah 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri. Kendati begitu, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan. Dia menilai negara dapat menyusun regulasi dan melakukan pengawasan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyiapkan sejumlah rencana guna membenahi transportasi publik di wilayah ini.Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pekan lalu tidak hanya berupaya merampungkan wacana Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang mangkrak 17 tahun, tetapi juga konsep besar lainnya.Dia mengungkapkan bahwa proyek moda raya terpadu (MRT) rute Jakarta—Cikarang yang tengah diupayakan difinalisasi agar segera beroperasi. Selain itu, ada juga Inpres Jalan Daerah (IJD), revitalisasi jembatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, serta revitalisasi Jalan Parungpanjang berikut jalan khusus tambang. Upaya ini, imbuhnya, diharapkan mampu mengurai kemacetan, khususnya di Bandung Raya. Pasalnya, ia mengatakan bahwa saat ini volume jalan sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan. “Kita ingin masyarakat juga terbiasa menggunakan kendaraan publik yang aman, nyaman dan tepat waktu. Kendaraan publik, kalau macet masyarakat juga enggan, balik lagi ke kendaraan pribadi atau motor. Kami inginnya Jabar jadi contoh, masyarakat beralih ke transportasi publik,” jelasnya.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh mencapai 8% dalam lima tahun kedepan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, perlu upaya meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 20.892,4 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp12.301,4 triliun pada 2023. "Jadi kami sampaikan kami sangat optimis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 7% sampai 8% untuk 3 sampai 5 tahun," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) makin dekat menuju monetasi bisnis pusat data (data center), seiring keberhasilan emiten BUMN papan atas tersebut yang menyelesaikan pengalihan aset di Singapura ke NeutraDC. Setelah pengalihan aset senilai US$ 219 juta atau setara  Rp 3,4 triliun tersebut, NeutraDC yang juga merupakan anak usaha Telkom ini, melangkah lebih lanjut dengan mencari kemitraan strategis untuk peningkatan modal. Aksi korporasi  yang diproyeksikan rampung paling lambat pada 2025 ini, ditaksir bisa mendatangkan  dana segar hingga Rp13 triliun hingga Rp 13 triliun. Leste, Giovani menyebutkan, kemungkinan besar aset tersebut akan ditransfer ke NeutralDC di masa depan. Meski jadwalnya belum jelas hingga saat ini. (Yetede)

Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan kerja sama regional atau mewakili lebih dari 50% perekonomian dan populasi Asean. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan para pelaku  Indonesia dan Australia, dalam Dialog dan Resepsi Bisnis di Park Hyat Melbourne, Selasa (5/3/2024) "Kami adalah negara dengan perekonomian kepulauan  yang luas dan terletak di jantung jalur perdagangan global, dengan bonus  demografi menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang menuju Asean," jelas dia. Airlangga mengungkapkan bahwa Australia telah dan akan menjadi mitra penting bagi Indonesia. (Yetede)

Pelaku industri jasa  layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) meyakini pencabutan  moratorium fintech bakal memacu pertumbuhan sektor produktif. Diharapkan pencabutan moratorium fintech tersebut dapat segera dilakukan Otoritas Jasa keuangan (OJK). "Masalah reporting dan lain-lain, kalau itu sudah beres makan akan menjadi triger juga untuk moratorium. Dalam hal ini soal penyempurnaan tata kelola dan data industri  fintch.Kami dengar secara informal kemungkinan OJK akan (membuka moratorium) tahun ini," kata ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFDI) Kuseryansyah, Dia mengatakan jika moratorium fintech itu dicabut  akan semakin memperkuat roadmap OJK, yakni dalam rangka memperkuat  pendanaan disektor produktif. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menyatakan berlangsungnya  pemilu dalam satu putaran turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan dalam  kisaran 4,7% sampai 5,5% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan berada dalam kisaranm 4,8% sampai 5,5%. "Dengan pemilu satu putaran kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%. Untuk tahun mendatang akan mencapai sekitar 4,8%-5,6%, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara mandari Investasi Forum 2024 di jakarta (5/4/2024). Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi  masih berada dalam tren  kenaikan dengan prognosa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2024 dan menjadi 5,2% pada 2025. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Yetede)

Kementerian Perindutrian (Kemenperin) menartgetkan belanja dalam  negeri pemerintah mencapai Rp 250 triliun pada kuartal I-2024. Jika dikalkulasi Rp 250 triliun adalah sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp1.223 triliun. Menteri Perindutrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita mengatakan, salah satu stratgei untuk  mengejar target  ini adalah dengan menggelar  Business Matching 2024 yang melibatkan 861 perwakilan dari asosiasi-asosiasi dan perusahaan-perusaahn industri sebagai penyedia PDN dengan 84 kementerian dan lembaga, 552 Pemda dan 23 BUMN sebagai pengguna PDN atau pemilik anggaran. Menperin optimis, target tersebut bisa tereaslisasi karena terdapat potensi belanja barang  dan modal di APBN sebesar Rp1.223,37 triliun pada  pada tahun 2024. (Yetede)

DPR pada akhir 2023 menyetujui tujuh nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028. Badan supervisi ini dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama pada Bab XA angka 61 Pasal 89A yang mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas penting itu membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Karena itulah Badan Supervisi LPS dibentuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS.

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). (Yetede)

Ketika alokasi pupuk bersubsidi berkurang, harga pestisida kimia bikin pusing, dan hama menyerang, sejumlah petani di Cirebon, Jabar, tetap tenang. Mereka bersiasat dengan pupuk dan pestisida organik. Namun, perjuangan petani untuk mandiri masih panjang. Rojai (49) tersenyum menunjukkan drum biru berisi urine sapi yang telah melalui fermentasi di kandang miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Rabu (28/2). Bagi orang lain, urine itu bau dan kotor. Tapi, bagi Rojai, kencing sapi itu menghasilkan cuan. Bagaimana tidak, urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ia menjual POC itu dengan harga Rp 20.000 per liter. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” kata Rojai tentang wadah berisi 100 liter urine itu. Kumpulan urine tersebut berasal dari 10 sapi yang buang air tiga hari.

Artinya, selama itu, ia bisa meraup uang yang hampir menyentuh upah minimum kabupaten, yakni Rp 2,4 juta per bulan. POC buatan Rojai jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. Meski demikian, POC bukan berarti murahan. Sawah yang memakai pupuk itu batang dan daun padinya tampak hijau. Tanahnya mudah ditanami, subur. ”Urine sapi itu mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia) lagi, larang (mahal),” ucap Ketua Kelompok Ternak Jaya itu. POC biasanya disemprotkan ke sawah saat tanam dengan interval 10 hari berikutnya. Dalam 1 hektar, kebutuhan POC minimal 5 liter. Tidak hanya urine ternak, Rojai juga mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ia bahkan memiliki kemasan khusus pupuk organik padat dengan merek Supersonik. Harganya hanya Rp 2.000 per kg, lebih murah daripada pupuk kimia yang bisa belasan ribu rupiah. (Yoga)