JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih berkutat di kisaran 5% pada tahun ini. Sejumlah faktor internal dan eksternal turut mengancam perekonomian, mulai dari resesi global hingga inflasi akibat lonjakan harga pangan. Proyeksi dari banyak lembaga internasional juga menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2024 maksimal berada di level 5,2%. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro memprediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,06%, sementara tahun depan diprediksi lebih tinggi yakni mencapai 5,05% hingga 5,15%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, pemerintah bisa mengandalkan sektor-sektor fundamental, seperti industri fast moving consumer goods atau industri yang bergerak di bidang produk konsumen untuk keperluan sehari-hari. "Kemudian ritel, health care, education, telekomunikasi, sektor yang di-drive oleh kebijakan pemerintah, seperti hilirisasi, yang nanti relatif bisa men-drive," tutur Asmo, panggilan akrab Andry Asmoro, usai konferensi pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3). Untuk meraih pertumbuhan ekonomi di atas 5% bukanlah hal mudah. Ada sejumlah tantangan, baik di tingkat global maupun domestik, yang harus dihadapi. Di tingkat global, tensi geopolitik masih belum usai. Ada juga Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada November 2024, yang tentunya banyak mempengaruhi Indonesia pada beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan. Sementara Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menyoroti sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari kebijakan fiskal yang bisa terganggu dengan program baru hingga penurunan daya beli akibat lonjakan harga komoditas. Maurice Obstfeld, Ekonom dari Peterson Institute for International Economics mengatakan, masalah yang akan dihadapi makro ekonomi global adalah terkait tingkat utang, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. "Saya khawatir dengan utang di Amerika Serikat, yakni terkait dengan ketidakmampuan pihak-pihak di AS untuk menetapkan prioritas fiskal dengan cara bertanggung jawab dan tanpa terkait politik," kata dia di sesi acara Mandiri Investment Forum 2024.

Keinginan pemerintah untuk bisa meraup penerimaan dari tarif bea masuk atas barang digital akan mundur. Hal ini setelah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat memperpanjang moratorium tarif bea masuk atas transmisi digital hingga pertemuan tingkat menteri pada 2026. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah Indonesia akan menerima dan menjalani kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut. "Kami menjalani sesuai keputusan KTM ke-13. Selanjutnya posisi dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Kami siap support," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (5/3). Direktur Eksekutif Center for Starategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebutkan, sejatinya moratorium tersebut akan menguntungkan konsumen lantaran tidak harus membayar bea masuk untuk mendapatkan produk digital dari luar negeri seperti Netflix atau Spotify. Sebaliknya, produk digital dari produsen lokal yang diekspor ke luar negeri juga bebas bea masuk. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa bea masuk barang digital ini salah satu yang sulit dihitung dan dinilai secara nominal.

Pemerintah dan juga pelaku industri tengah berupaya mengurangi emisi karbon. Perbankan juga salah satu yang memberikan dukungan, dengan mengoptimalkan pembiayaan ke sektor berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola alias environmental, social and governance (ESG). Meski sejumlah bank asing sudah menutup diri memberikan penyaluran pembiayaan baru ke batubara, bank-bank lokal masih mencatat kenaikan portofolio ke sektor ini. Berdasarkan data OJK, kredit perbankan ke sektor pertambangan per Desember 2023 tercatat mencapai Rp 290,46 triliun. Jumlah ini naik 22,35% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, beberapa bank tengah berupaya mengurangi pembiayaan secara bertahap di sektor emisi tinggi. "Ini merupakan salah satu upaya pengurangan emisi karbon," ujarnya, Senin (4/3). Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) jadi salah satu bank yang mencatat kenaikan portofolio kredit batubara. Jumlahnya setara dengan 3,8% dari total kredit bank ini, atau senilai Rp 26,41 triliun. Jumlah ini meningkat dari 2022 sebesar Rp 20,6 triliun atau 3,2% dari total kreditnya. Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada mengungkapkan, penyaluran kredit batubara BNI mengikuti peta jalan dari PLN. BNI tak bisa serta-merta menghentikan pembiayaan batubara. Sementara itu, Presiden Direktur Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiatmadja mengungkapkan, saat ini untuk kredit ke sektor batubara sifatnya bukan dikurangi. Namun, BCA hanya akan menahan kredit ke sektor ini. "Nanti kami lihat kebutuhannya," terang dia. Di sisi lain, BCA berupaya meningkatkan kredit berkelanjutan. Kredit ESG BCA sudah 25% dari portofolionya. Bank Mandiri memiliki kredit batubara sebesar 3,4% terhadap total kredit, Rp 1.398,07 triliun. Artinya jumlahnya mencapai Rp 47,5 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp 34,8 triliun atau 2,9% terhadap total kredit. Direktur Korporasi Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati memprediksi kredit ke sektor batubara akan meningkat seiring naiknya target produksi batubara.

Pemilu usai, emiten properti, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), akan menggenjot penjualan properti. Perusahaan ini membidik perolehan pra penjualan atau marketing sales Rp 2,8 trilliun di tahun 2024 yang berasal dari segmen residensial sebesar Rp 2 triliun dan segmen komersial Rp 800 miliar. Tony Rudiyanto, Corporate Secretary ASRI mengatakan, target tersebut sejalan dengan prospek bisnis properti di tahun 2024 yang diperkirakan masih tetap tumbuh. Menurut Tony, permintaan hunian rumah tinggal masih tinggi, terutama untuk segmen pembeli rumah pertama. Ditopang insentif pemerintah tersebut, manajemen ASRI optimistis bisa membukukan kinerja positif ke depannya. Nah, untuk mencapai target marketing sales tahun ini, ASRI telah menyiapkan strategi penjualan. Di antaranya adalah gencar melakukan peluncuran produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Pada Februari 2024, misalnya, ASRI telah melakukan launching klaster Cassia di  kawasam Ayodhya by Alam Sutera dan klaster Agra di Suvarna Sutera, Tangerang, Banten. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 9,1 hektare (ha), dengan nilai pengembangan Rp 765 miliar. Selain rumah tapak yang baru saja diluncurkan, ASRI juga  masih memasarkan beberapa proyek lainya. Di antaranya The Gramercy yang merupakan proyek high-end landed houses. Ini adalah proyek perumahan premium yang dibanderol mulai harga Rp 16 miliar-Rp 28 miliar per unit. Sebagai catatan, sampai dengan September 2023, penjualan properti ASRI berkontribusi sebesar 77,3% terhadap total pendapatan ASRI yang sebesar Rp 2,48 triliun.  Namun demikian, penjualan properti ASRI itu tercatat menurun 9,45% secara tahunan dari periode sama tahun 2022 yang mencatatkan penjualan sebesar Rp 2,75 triliun. Dari penjualan di kuartal III-2023, komposisi pendapatan real estate ASRI sebesar Rp 1,92 triliun, yang disumbang dari penjualan rumah dan ruko Rp 1,27 triliun. Selain itu, ada pula penjualan tanah sebesar Rp 596,4 miliar, apartemen Rp 62,9 miliar dan gedung perkantoran sebesar Rp 6 miliar.

Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung komitmen pemerintah agar BUMN tidak berkompetisi dengan swasta di sektor perhotelan. Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran mengatakan kompetisi antara BUMN dan swasta di sektor perhotelan bisa memicu sulitnya pengembangan investasi di sektor itu. Alih-alih berkompetisi dengan swasta, dia menilai BUMN dapat menjadi inisiator seperti yang dilakukan pemerintah dengan membangun tol di wilayah Sumatra, yang dipandang kurang menguntungkan bagi pihak swasta. Tanggapan Kadin itu merespons pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal Indonesia tidak membutuhkan hotel milik negara. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan meminta masukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pendapatnya itu. Dia mengungkapkan pemerintah 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri. Kendati begitu, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan. Dia menilai negara dapat menyusun regulasi dan melakukan pengawasan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyiapkan sejumlah rencana guna membenahi transportasi publik di wilayah ini.Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pekan lalu tidak hanya berupaya merampungkan wacana Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang mangkrak 17 tahun, tetapi juga konsep besar lainnya.Dia mengungkapkan bahwa proyek moda raya terpadu (MRT) rute Jakarta—Cikarang yang tengah diupayakan difinalisasi agar segera beroperasi. Selain itu, ada juga Inpres Jalan Daerah (IJD), revitalisasi jembatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, serta revitalisasi Jalan Parungpanjang berikut jalan khusus tambang. Upaya ini, imbuhnya, diharapkan mampu mengurai kemacetan, khususnya di Bandung Raya. Pasalnya, ia mengatakan bahwa saat ini volume jalan sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan. “Kita ingin masyarakat juga terbiasa menggunakan kendaraan publik yang aman, nyaman dan tepat waktu. Kendaraan publik, kalau macet masyarakat juga enggan, balik lagi ke kendaraan pribadi atau motor. Kami inginnya Jabar jadi contoh, masyarakat beralih ke transportasi publik,” jelasnya.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh mencapai 8% dalam lima tahun kedepan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, perlu upaya meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 20.892,4 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp12.301,4 triliun pada 2023. "Jadi kami sampaikan kami sangat optimis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 7% sampai 8% untuk 3 sampai 5 tahun," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) makin dekat menuju monetasi bisnis pusat data (data center), seiring keberhasilan emiten BUMN papan atas tersebut yang menyelesaikan pengalihan aset di Singapura ke NeutraDC. Setelah pengalihan aset senilai US$ 219 juta atau setara  Rp 3,4 triliun tersebut, NeutraDC yang juga merupakan anak usaha Telkom ini, melangkah lebih lanjut dengan mencari kemitraan strategis untuk peningkatan modal. Aksi korporasi  yang diproyeksikan rampung paling lambat pada 2025 ini, ditaksir bisa mendatangkan  dana segar hingga Rp13 triliun hingga Rp 13 triliun. Leste, Giovani menyebutkan, kemungkinan besar aset tersebut akan ditransfer ke NeutralDC di masa depan. Meski jadwalnya belum jelas hingga saat ini. (Yetede)

Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan kerja sama regional atau mewakili lebih dari 50% perekonomian dan populasi Asean. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan para pelaku  Indonesia dan Australia, dalam Dialog dan Resepsi Bisnis di Park Hyat Melbourne, Selasa (5/3/2024) "Kami adalah negara dengan perekonomian kepulauan  yang luas dan terletak di jantung jalur perdagangan global, dengan bonus  demografi menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang menuju Asean," jelas dia. Airlangga mengungkapkan bahwa Australia telah dan akan menjadi mitra penting bagi Indonesia. (Yetede)

Pelaku industri jasa  layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) meyakini pencabutan  moratorium fintech bakal memacu pertumbuhan sektor produktif. Diharapkan pencabutan moratorium fintech tersebut dapat segera dilakukan Otoritas Jasa keuangan (OJK). "Masalah reporting dan lain-lain, kalau itu sudah beres makan akan menjadi triger juga untuk moratorium. Dalam hal ini soal penyempurnaan tata kelola dan data industri  fintch.Kami dengar secara informal kemungkinan OJK akan (membuka moratorium) tahun ini," kata ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFDI) Kuseryansyah, Dia mengatakan jika moratorium fintech itu dicabut  akan semakin memperkuat roadmap OJK, yakni dalam rangka memperkuat  pendanaan disektor produktif. (Yetede)