Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi lagi tarif kereta rel listrik lintas Jabodetabek sebagai respons usulan PT Kereta Commuter Indonesia pada 2 tahun lalu. Proposal yang berisi rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proposal yang diajukan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022 tersebut dianggap relevan dibahas lagi pada tahun ini. Apalagi, proses pemilihan umum (pemilu) telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pembahasan penaikan tarif KRL Jabodetabek sudah bergulir beberapa waktu lalu. Menurutnya, diskusi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait termasuk PT KCI atau KAI Commuter selaku operator KRL di Jabodetabek. Namun, Adita belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif itu berlaku. Dari survei yang dilakukan di lingkup Jabodetabek, rata-rata kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL, sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625. Survei itu dilakukan terhadap responden yang berasal dari semua lintas KRL seperti Bogor, Bekasi, Serpong dan Tangerang sebanyak 6.841 orang yang terdiri atas responden pria 51% atau sebanyak 3.577 orang dan wanita sebesar 49% atau 3.364 orang. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar enggan berkomentar banyak terkait dengan rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada 2024. Namun, Arif menjanjikan memberikan informasi terbaru terkait dengan tarif saat sudah ada ketetapan atau regulasinya. Sebaliknya, KAI Commuter sejak lama menyebutkan ada potensi kenaikan tarif layanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016. Saat ini, tarif masih berlaku 25 km pertama sebesar Rp3.000 per penumpang serta 10 km selanjutnya sebesar Rp1.000 per penumpang. Asdo beralasan KAI Commuter merupakan perusahaan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan layanan KRL Commuter Line. Artinya, seluruh biaya operasional KAI Commuter ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. KAI Commuter percaya diri penaikan tarif KRL Jabodetabek bakal disetujui. Alasannya, KAI Commuter terus meningkat pelayanan dengan menambah armada. Setidaknya, KAI Commuter membeli sebanyak total 24 rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pemenuhan kebutuhan armada kereta hingga 2027. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, pada tahap awal, KAI Commuter telah menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada periode 2025—2026. Sambil menunggu rangkaian KRL baru dan retrofit dari Inka datang, Anne menjelaskan KAI Commuter juga mengimpor KRL baru dari China sebanyak 3 trainset dengan biaya Rp783 miliar. Seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter berasal dari pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dari PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).