Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)

Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini. Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar, menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik. Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman, Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.

Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id, 28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali (55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)

Penggalangan dana di pasar modal memang masih bergerak landai sepanjang 2 bulan pertama 2024. Namun, daftar panjang antrean IPO, rights issue, dan emisi obligasi, menjadi bukti bahwa animo korporasi berburu dana di pasar modal belum surut, setidaknya hingga akhir tahun nanti. Lesunya fundraising, salah satunya tecermin dari total dana yang dikantongi dari penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 19 emiten pendatang baru yang listing hingga 4 Maret 2024 menghimpun Rp3,45 triliun. Realisasi itu jauh lebih rendah ketimbang total nilai IPO pada Januari—Februari 2023 senilai total Rp10,49 triliun yang diraih 20 emiten baru. Nilai IPO paling jumbo pada periode tersebut dihimpun oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) sebesar Rp9,06 triliun. Selain itu, aksi rights issue juga cenderung sepi pada awal tahun ini. BEI mencatat baru empat emiten yang melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) hingga 1 Maret 2024. Akumulasi nilai rights issue yang digalang dari pasar saham pun hanya Rp3,08 triliun. Capaian itu turun dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan realisasi penawaran umum terbatas sebanyak 6 PUT senilai Rp3,51 triliun pada Januari—Februari 2022 dan 12 PUT senilai Rp12,32 triliun pada 2 bulan pertama 2023. Berbanding terbalik, emisi surat utang korporasi masih ramai dengan realisasi 15 emisi dari 13 perusahaan senilai total Rp15,3 triliun. Dus, sejumlah pihak pun masih optimisme dengan prospek penggalangan dana di pasar modal di sisa tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan antusiasme penghimpunan dana di pasar modal masih terlihat. Buktinya, masih terdapat 84 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp56,83 triliun. Animo korporasi untuk menghimpun dana dari pasar modal juga tecermin pada pipeline IPO. 

Hingga 1 Maret 2024, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan terdapat 17 perusahaan yang masuk daftar tunggu IPO. Mayoritas calon emiten itu memiliki aset berskala menengah. Korporasi sektor industrial, consumer non-cylicals, dan teknologi paling mendominasi pipeline IPO tersebut. Nyoman menambahkan rights issue juga berpotensi kian semarak setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa emiten yang merancang rights issue, ialah PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), PT Bank BTPN Tbk. (BTPN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Dari aksi tersebut, BTPN mengincar dana Rp6,73 triliun. Sementara itu, korporasi yang tengah merancang emisi obligasi a.l. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp1,67 triliun, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) senilai Rp1,5 triliun, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membidik Rp2,5 triliun dari penerbitan green bond. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan prospek penghimpunan dana di pasar modal masih positif seiring dengan Pemilu 2024 yang digelar berjalan dengan aman dan kondusif. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto memperkirakan minat investor untuk berpartisipasi dalam aksi fundraising korporasi sektor energi dan consumer goods masih tinggi. Senada, prospek cerah IPO di BEI pada 2024 juga diteropong oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC). PwC Indonesia Capital Markets and Accounting Advisory Services Leader Irwan Lau mengatakan pasar modal Indonesia dinilai tetap menjadi pilihan yang baik bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Terkait dengan prospek emisi obligasi korporasi, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto memproyeksikan ekspektasi terhadap penurunan suku bunga dan nilai surat utang jatuh tempo senilai Rp150,5 triliun pada 2024 akan mempengaruhi.

Pada paruh pertama tahun ini, pasar modal menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Tingginya tingkat suku bunga acuan, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih dalam big question mark, dan ketidakpastian geopolitik, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk aksi korporasi. Benar bahwa pada kuartal I/2024, pasar modal Indonesia mengalami fase yang landai. Ini ditangkap publik sebagai sebuah refleksi dari sikap hati-hati yang diambil oleh investor dan korporasi. Mereka memilih untuk mengadopsi strategi wait and see, terutama dipicu oleh panasnya kontestasi selama pemilu dan pascapemilu yang masih berlangsung. Hal ini, tanpa ragu, menimbulkan pertanyaan tentang prospek dan tantangan dalam penghimpunan dana di pasar modal, penyerapan saham IPO, perkembangan cost of fund emisi obligasi, serta pipeline penghimpunan dana yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, jika kisruh penghitungan suara Sirekap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan respons pengajuan Hak Angket DPR, situasi politik bisa kian memanas dan dapat berujung pada instabilitas sosial yang rentan memengaruhi pergerakan ekonomi. Investor makin tak mendapatkan kepastian. Di tengah tantangan yang cukup pelik, tak disangka, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menawarkan peluang bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Ini terbukti dari listing 19 emiten baru dengan total dana sekitar Rp3,45 triliun, sejak Januari hingga 1 Maret 2024, serta adanya 15 emisi obligasi korporasi senilai Rp15,3 triliun. Kesembilan belas emiten yang siap masuk pipeline penawaran umum perdana (IPO) tersebut mayoritas berasal dari perusahaan beraset sedang yaitu berkisar Rp50 miliar—Rp250 miliar, perusahaan beraset di atas Rp250 miliar, dan yang di bawah Rp50 miliar. Dominasi korporasi dengan aset skala menengah dari sektor industri dan consumer cyclicaldi IPO menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari investor terhadap sektor-sektor ini. Dengan pipeline tersebut akan ada lebih banyak perusahaan melakukan rights issue dan IPO. Prospek penyerapan saham IPO sepertinya tampak positif, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mampu menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis yang solid di tengah kondisi pasar yang volatil. Jika dikaitkan dengan pipelinepenghimpunan dana OJK yang cukup ambisius pada tahun ini yaitu Rp200 triliun, tentu saja deretan perusahaan yang siap IPO dan rights issue menyiratkan optimisme di tengah kegalauan yang berkelindan saat ini. Publik berharap target yang dipatok OJK dapat tercapai sembari berdoa situasi republik ini tetap aman, nyaman, dan adem ayem. Seluruh pihak, baik OJK, BEI, maupun korporasi perlu menciptakan lingkungan pasar yang mendukung guna mencapai seluruh target 2024. Pasar modal Indonesia, di tengah tantangan yang terjadi, masih menawarkan peluang bagi korporasi dengan berbagai model bisnis yang kuat dan tetap dipercaya sebagai destinasi yang menarik untuk penghimpunan dana.

Perkembangan kasus asuransi bermasalah seperti mengarungi jalan panjang tanpa tahu ujungnya, meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan keputusan, baik berupa persetujuan atas rencana penyehatan keuangan maupun pencabutan izin usaha perusahaan. Sepanjang 2022—2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha empat perusahaan asuransi yakni Asuransi Purna Artanugraha (Aspan), Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dan Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Namun, pencabutan izin usaha Kresna Life justru dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pada 22 Februari. Keputusan PTUN didasari oleh gugatan PT Duta Makmur Sejahtera (DMS) dan Michael Steven yang merupakan pemegang saham Kresna Life. Sementara itu, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus merevisi RPK-nya setelah banyak program dalam RPK yang disetujui OJK pada lebih dari setahun lalu itu tidak tercapai. Strategi penjualan aset perusahaan, misalnya, tidak terlaksana sepanjang 2023. Bisnis baru AJB Bumiputera 1912 pun berjalan kurang menguntungkan karena realisasinya sangat kecil. Regulator memberi waktu kepada AJB Bumiputera untuk menyelesaikan dan menyerahkan revisi RPK hingga bulan ini.Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) Abitani Taim mengatakan penanganan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi bermasalah sudah sesuai prosedur. Untuk kasus perlawanan hukum atas keputusan OJK di PTUN, seperti yang dilakukan oleh pemegang saham Kresna Life,, itu merupakan hak dari perusahaan asuransi. “OJK masih punya wewenang mengatur dan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Abitani. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, termasuk menindaklanjuti proses hukum dimaksud, OJK akan memprioritaskan hal-hal yang menyangkut perlindungan atas kepentingan para pemegang polis secara keseluruhan.Dalam penanganan Kresna Life dan sebagai bentuk pelindungan konsumen, OJK telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kresna Life sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik saat pengawasan sebagai perusahaan yang masih memiliki izin usaha maupun saat perusahaan dalam proses likuidasi.

Pelaku usaha pelumas diminta untuk lebih berani membangun fasilitas produksinya di luar jawa untuk memenuhi tingginya kebutuhan dan mobilitas kendaraan yang cukup masif di sejumlah wilayah di Tanah Air. Direktur Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mengatakan sebagian besar industri pelumas di Indonesia masih terpusat di Jawa. Padahal, saat ini setidaknya sudah ada 52 produsen pelumas dengan kapasitas terpasang 2 juta liter per tahun, dan produksi 1,2 juta liter per tahun. Dia menjelaskan, masifnya kegiatan investasi di luar Jawa akan berimpak kepada rantai pasok industri dapat dijangkau lebih cepat, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang merata. Terlebih, industri pelumas dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, penyerapan tenaga kerja di industri pelumas hingga 2023 mencapai 4.898 orang. Menangkap peluang tersebut, Shell Indonesia memulai pembangunan pabrik pengolahan pelumas gemuk atau grease manufacturing plant (GMP) pertama di Indonesia. Pabrik itu akan menjadi manufaktur grease terbesar ketiga yang dimiliki Shell secara global. Global Executive Vice President Shell Lubricants Jason Wong mengatakan, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta liter grease per tahun, dan akan memenuhi permintaan produk tersebut di Indonesia. Manufaktur terbaru Shell Indonesia tersebut akan melengkapi fasilitas pabrik pelumas atau lubricants oil blending plant (LOBP) Shell yang berada di Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyarankan pengusaha hotel di daerah mempersiapkan diri jika terjadi lonjakan okupansi hotel selama momen Hari Raya Idulfitri tahun ini.Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel pada libur Lebaran 2024 bakal di atas 70%, seiring dengan pemulihan industri perhotelan pascapandemi Covid-19. Nia mengatakan Kemenparekraf mengutip data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menyebutkan okupansi hotel selama libur Lebaran akan meningkat untuk kota tujuan favorit, sedangkan di wilayah Jakarta diprediksi stagnan lantaran masyarakat lebih memilih untuk berlibur di luar Jakarta. Pada 2023, Yogyakarta, Malang, dan Cirebon menjadi beberapa kota favorit yang paling banyak dikunjungi pemudik selama Lebaran 2023, sementara di wilayah Jakarta, PHRI mencatat tidak ada kenaikan. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2024 mencapai 200 juta orang atau meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 108 juta orang. Oleh karena itu, Kemenparekraf mengimbau para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengecek kembali hal-hal yang berkaitan dengan faktor keselamatan atau sesuai standar cleanliness, health, safety, and environmental sustainabilty (CHSE). Dia belum dapat membeberkan target pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama Lebaran 2024. Akan tetapi, Kemenparekraf optimistis libur Lebaran 2024 memberikan dampak positif terhadap target pergerakan wisnus pada 1,2 miliar—1,4 miliar kunjungan.

Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi lagi tarif kereta rel listrik lintas Jabodetabek sebagai respons usulan PT Kereta Commuter Indonesia pada 2 tahun lalu. Proposal yang berisi rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proposal yang diajukan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022 tersebut dianggap relevan dibahas lagi pada tahun ini. Apalagi, proses pemilihan umum (pemilu) telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pembahasan penaikan tarif KRL Jabodetabek sudah bergulir beberapa waktu lalu. Menurutnya, diskusi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait termasuk PT KCI atau KAI Commuter selaku operator KRL di Jabodetabek. Namun, Adita belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif itu berlaku. Dari survei yang dilakukan di lingkup Jabodetabek, rata-rata kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL, sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625. Survei itu dilakukan terhadap responden yang berasal dari semua lintas KRL seperti Bogor, Bekasi, Serpong dan Tangerang sebanyak 6.841 orang yang terdiri atas responden pria 51% atau sebanyak 3.577 orang dan wanita sebesar 49% atau 3.364 orang. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar enggan berkomentar banyak terkait dengan rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada 2024. Namun, Arif menjanjikan memberikan informasi terbaru terkait dengan tarif saat sudah ada ketetapan atau regulasinya. Sebaliknya, KAI Commuter sejak lama menyebutkan ada potensi kenaikan tarif layanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016. Saat ini, tarif masih berlaku 25 km pertama sebesar Rp3.000 per penumpang serta 10 km selanjutnya sebesar Rp1.000 per penumpang. Asdo beralasan KAI Commuter merupakan perusahaan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan layanan KRL Commuter Line. Artinya, seluruh biaya operasional KAI Commuter ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. KAI Commuter percaya diri penaikan tarif KRL Jabodetabek bakal disetujui. Alasannya, KAI Commuter terus meningkat pelayanan dengan menambah armada. Setidaknya, KAI Commuter membeli sebanyak total 24 rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pemenuhan kebutuhan armada kereta hingga 2027. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, pada tahap awal, KAI Commuter telah menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada periode 2025—2026. Sambil menunggu rangkaian KRL baru dan retrofit dari Inka datang, Anne menjelaskan KAI Commuter juga mengimpor KRL baru dari China sebanyak 3 trainset dengan biaya Rp783 miliar. Seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter berasal dari pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dari PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).