Tarif Murah, Syarat Wajib Angkutan Umum Modern Perkotaan

;

Tarif Murah, Syarat Wajib Angkutan Umum Modern Perkotaan

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 03 Mar 2024 Kompas

Jangkauan luas ke seluruh pelosok kota diikuti jaminan kenyamanan dan keamanan penumpang adalah salah satu syarat agar layanan angkutan umum dilirik sebagai sarana utama untuk mobilitas masyarakat urban. Syarat selanjutnya adalah tarif terjangkau alias murah meriah. Tarif murah yang menyertai keterjangkauan luas dan kenyamanan transportasi publik menjadi salah satu bukti kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyatnya. Itu juga bukti penggunaan pajak yang tepat sasaran. Untuk itu, wajar jika publik sangat sensitif terhadap perubahan tarif ataupun sistem operasi yang berdampak pada tarif angkutan umum. Isu kenaikan tarif KRL Jabodetabek baru-baru ini langsung disambut pro dan kontra. Sejak 2016, tarif kereta komuter relatif tetap, yaitu Rp 3.000 per orang per 25 km pertama. Kemudian bertambah Rp 1.000 per 10 km berikutnya.

Adanya potensi menaikkan tarif kereta komuter itu tetap dianggap tidak menguntungkan pelanggannya. Pengguna setia KRL Jabodetabek mengingatkan agar kualitas layanan, termasuk jangkauan, keamanan, dan daya angkut, ditingkatkan jika hendak menaikkan tariff (Kompas.id, 29 Februari 2024). Di negara mana pun, transportasi publik menjadi beban tersendiri karena pembangunan, pengoperasian, dan perawatannya membutuhkan dana sangat besar. Bagi negara miskin dan sedang berkembang, ketiadaan atau kekurangan dana menyebabkan pembangunan angkutan umum perkotaan tersendat, bahkan tak menjadi prioritas. Pada saat bersamaan, laju perkembangan kawasan urban tak surut. Akibatnya, pergerakan masyarakat lebih banyak bersandar pada kendaraan bermotor pribadi. Kota-kota itu tercekik polusi dari asap kendaraan. Waktu terbuang percuma karena macet yang berarti ongkos transportasi tinggi. Ekonomi berputar tak lancar.

Sejauh ini, baru MRT Jakarta yang didukung pinjaman pembiayaan pihak lain, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Jaringan Transjakarta dan LRT Jakarta disokong Pemprov DKI Jakarta. LRT Jabodebek dan KRL Jabodetabek tergantung pemerintah pusat. Berkaca pada Mumbai, pemerintah pusat dan daerah perlu berpihak lebih berat pada pembangunan angkutan umum. Perlu cepat dan kreatif pula menggaet investor. Tak kalah mendesak memikirkan sumber pendanaan lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan pendapatan di luar penjualan tiket, seperti menyediakan ruang iklan dan kerja sama dengan berbagai pihak yang mendatangkan keuntungan finansial, demi memastikan layanan angkutan umum kian berkualitas dan bisa memenuhi syarat wajib lainnya, yaitu tarif tetap murah meriah (Yoga)