Dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night, PT Chandra Asri Pacific Tbk meraih Appeciated Environmental ESG Repot dan Most Integrated ESG Repot di Hotel Indonesia  Kempins, Jakarta, pada Selasa 27 Februari 2024. Appreciated Environmetal ESG Repot diberikan kepada perusahaan yang menyajikan laporan ESG dengan fokus yang kuat pada aspek lingkungan. Laporan ini diakui dapat memberikan informasi yang konprehensif  dan transparan  tentang upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan mereka dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sementara itu, Most Integrated ESG Repot merupakan apresiasi yang diberikan kepada top 20 perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG secara komprehensif pada laporan yang dikombinasikan dengan ESG Risk Rating. (Yetede)

Jumlah kelas menengah di indonesia sangat besar, sekitar 20% dari total populasi. Jika ditambah dengan calon kelas menengah, atau penduduk yang sudah lepas dari jerat kemiskinan tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya mencapai 115 juta atau 45% dari populasi. Bank Dunia mengidentifikasi  kelas menengah di indonesia orang yang pengeluarannya berkisar 1,2 juta sampai dengan Rp 6 juta dalam sebulan atau mereka yang sedikit diatas rata-rata upah minimum. Posisi kelas menengah sebenarnya juga sulit, karena berada diantara kelompok atas dan kelompok miskin. Apalagi bagi mereka yang penghasilannya di batas bawah kelas menengah, Rp 1,2 juta per bulan. Sayangnya, program sosial pemerintah biasanya ditujukan kepada kelompok  yang sangat membutuhkan bantuan, yakni kelompok miskin. Sebab kelas menengah dianggap  lebih mampu secara ekonomi. (Yetede)

Keberadaan kelas menegah di Indonesia  berkontribusi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Jumlah kaum kelas menengah juga terus meningkat  sekitar 20% dan total penduduk, sejalan  kenaikan pendapatan per kapita. Hanya saja mayoritas kelompok ini sangat rawan menghadapi gejolak ekonomi. Karenanya, diperlukan kebijakan  yang tepat dari pemerintah agar kelas menengah mampu bertahan dan tidak tergelincir 'turun kelas' ataupun terjebak  middle income trap. Apalagi, Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas pada 2045. Jumlah kelas menengah pertahun 2020 diperkirakan mencapai 52 juta orang. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok  calon kelas menengah  namun sudah lepas dari jerat kemiskinan  tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya 115 juta orang atau 45% dari total populasi. (Yetede)

Proses transformasi yang  kini tengah dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dikatakan  berhasil diantaranya bila mampu  menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah  (KPR) yang disalurkan. Bila penurunan suku bunga KPR itu tidak bisa diwujudkan, maka transformasi itu hanyalah omong kosong belaka. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama BTN. Peluncuran logo ini menjadi bagian dari upaya transformasi bank yang  berfokus ke sektor perumahan itu. "Bagi saya, BTN kedepan dengan perubahan logo adalah branding. Dia harus bisa menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih efisien. Bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan, kalau enggak bisa diturunkan, omong kosong perubahan BTN," tegas Basuki. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara  Indonesia (persero) Tbk atau BNI telah merombak besar-besaran susunan pengurus perseroan, utamanya adalah perubahan wakil direktur utama (wadirut). Kementerian BUMN mengangkat Putrama Wahju Setyawan sebagai wadirut menggantikan Adi Sulistyowati. Di jajaran komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohammad Yusuf Permana sebagai penggantinya. Rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali  Askolani sebagai Komisaris BNI. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai wadirut BNI. Selanjutnya mengalihkan penugasan Putra Wahju Setyawan  sebagai wadirut dari sebelumnya sebagai dirut retail banking BNI. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp48,10 triliun atau meningkat 10,59% dibandingkan dengan yang dibayarkan pada 2023 yang mencapai Rp43,49 triliun. Angka dividen itu setara dengan Rp319 per lembar saham atau mewakili dividend payout ratio kurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. “Dengan pembayaran Dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20% masih di atas ketentuan minimum regulator,” katanya. Dividen yang dibagikan tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham. Sunarso menambahkan, pembagian dividen ini menunjukkan komitmen BRI sebagai BUMN dalam menjalankan perannya sebagai agent of developmentdan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. “Melalui pembayaran pajak dan dividen, keuntungan tersebut akan kembali ke negara untuk digunakan dalam berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya. RUPST tahun ini juga memasukkan agenda perubahan dalam susunan pengurus BRI, diantaranya memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko. RUPST juga mem berhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI. Selanjutnya, RUPST juga memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan diantaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution. Dengan demikian, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Lonjakan harga pangan, khususnya komoditas beras yang terjadi hampir tiga tahun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pangan masih karut-marut. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2 tahun silam, tinggal cerita lalu. Kini, sepekan menjelang Ramadan, gejolak harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, mulai bergerak naik. Masyarakat pun harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi. Sejatinya, beragam desain kebijkaan untuk membangun kemandirian pangan sudah dikemas dengan rapi. Namun, selalu terbentur di level implementasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  atau BRI menggelar rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03/2024). Pada RUPST saat ini, perseroan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen, setara dengan dividend payout rasio kurang lebih 80,04 dari laba antribusi. Adapun dividien yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun. Pada Press Conferens RPUST 2024, Direektur Utama BRI  Sunarso menungkapkan bahwa perbankan perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yan mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. (Yetede)

Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. BPS mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp 14.397 per kg pada Februari 2024, tertinggi sejak periode pencatatan Januari 2013. Sementara pada Jumat (1/3) harga rata-rata nasional beras medium menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencapai Rp 15.950 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kg hingga Rp 11.800 per kg sesuai zonasi. Situasi itu amat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga beras tersebut.

Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar itu adalah petani, buruh tani padi dan pekerja sektor pertanian. Ini karena mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras makin menyulitkan mereka. Untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, mereka turut mengincar operasi pasar beras bersama warga lainnya. Ini membuat beras yang disediakan pemerintah lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) habis dalam hitungan jam, seperti terlihat di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jatim, Minggu (3/3). Di pasar itu ada dua agen yang ditunjuk menjual beras SPHP. ”Sekitar pukul 09.30, stok untuk masyarakat umum sudah terjual habis di dua agen,” kata Koordinator Pasar Tradisional Wilayah Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Askud Hari. Di Pasar Larangan setiap agen dijatah menjual 2.000 kg beras setiap hari dengan harga Rp 10.900 per kg untuk beras kualitas medium.

Sebagian petani bertahan dengan stok beras sisa panen. Namun, Ma’ani (40), petani di Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jabar, mulai khawatir tak mampu membeli beras saat stok beras sisa panennya habis. Pada akhir tahun lalu ia menjual hampir seluruh hasil panennya yang mencapai 7 ton gabah kering giling (GKG). Ma’ani dan petani di desanya biasanya sudah bisa menanam padi pada Januari. Namun, hingga akhir Februari 2024, ia belum bisa menanam disebabkan faktor pengairan karena hujan masih jarang turun. Nasib serupa dialami sebagian petani di Kabupaten Malang, Jatim. Mundurnya masa tanam akibat fenomena El Nino tahun lalu berpengaruh terhadap masa panen padi. Hingga akhir Februari 2024 baru sebagian kecil petani yang panen. Mayoritas sawah masih menghijau, bahkan ada yang baru ditanami, diolah, atau bera, seperti di wilayah Kecamatan Singosari, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan Pagelaran. (Yoga) 

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya menguntungkan petani. Alih-alih menikmati cuan, mereka malah terancam kehabisan beras. Cadangan gabah petani mulai menipis, sedangkan masa panen masih berbulan- bulan lagi. Bahkan, sebagian petani harus mengantre beras murah. Rumsi (47) melangkahkan kakinya pelan saat antrean panjang mulai bergerak di halaman Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Di bawah terik mentari, puluhan warga menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah. Kegiatan yang digelar Pemkab Cirebon dan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon itu menjajakan beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg, jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama yang lebih dari Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Kalau di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi.

Merujuk data BPS, harga beras di tingkat perdagangan besar pada Februari 2024 rata-rata Rp 14.397 per kilogram, naik 5,95 % dari bulan sebelumnya. Pada kurun yang sama, NTP tanaman pangan juga meningkat, tetapi lebih kecil, yakni 3,56 %. Saat harga beras naik, tak lantas diikuti naiknya NTP. NTP tanaman pangan pun relatif lebih rendah dari subsektor pertanian lain, sebut saja hortikultura dan perkebunan. Kondisi ini makin menambah sesak hidup para petani yang selama ini tidak berdaya. Di antara semua lapangan pekerjaan, mereka yang mengabdi di dunia pertanian selalu pada posisi tertinggal. BPS mencatat, rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian adalah Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sementara itu, penghasilan sektor industri dan jasa sebesar Rp 1,79 juta dan Rp 2,25 juta per bulan. Upah para pekerja pertanian pada periode yang sama tercatat Rp 2,37 juta per bulan. Terendah kedua setelah sektor jasa lainnya, dan di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Secara harian, nominal upah buruh tani tercatat terus meningkat. Sayangnya, upah riil yang diterima, yang sudah disesuaikan tingkat konsumsi petani, justru kian turun dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi ironi lantaran para petani sejatinya bagian dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Dari Rp 11.763 triliun PDB pada 2023, sekitar 12,4 % dari sektor pertanian. Seperlima bagian disumbang subsektor tanaman pangan yang memproduksi padi. Tampak para petani berperan besar terhadap perekonomian makro. Naasnya, posisi mereka justru tidak diuntungkan. Malah sebaliknya, terjebak dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan, 48,86 % penduduk miskin pada Maret 2023 merupakan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. (Yoga)