Kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri bukan sekadar untuk memastikan peserta didik cakap dalam bekerja. Lebih dari itu, kolaborasi ini diharapkan menginspirasi siswa untuk menggali potensi diri mereka saat berkecimpung di dunia kerja. Dani Sugianto, alumnus SMK Negeri 9 Bandung, tampil percaya diri saat dipanggil ke atas panggung untuk gelar wicara di acara L’Oréal Hairducation: Cetak Generasi Muda Siap Kerja di Industri Tata Rambut Indonesia, Rabu (28/2) di Jakarta. Saat masih sekolah hingga lulus tahun 2018, Dani merupakan salah satu peserta program L’Oréal Hairducation. ”Saya awalnya bingung, ketika lulus mau jadi apa. Tahunya paling nanti kerja di salon.

Setelah ikut program L’Oréal Hairducation di sekolah, saya menjadi tahu bidang tata rambut ini luas dan menjanjikan. Bisa jadi hairdresser, influencer, bisnis salon, sampai menjadi pendidik atau edukator. Wawasan saya jadi terbuka, dunia kecantikan luas sekali,” tutur Dani. Dani, akhirnya mengembangkan sayapnya menjadi edukator termuda di L’Oréal Professionnel Indonesia. Dia juga dipuji karena mampu menggali tren terbaru pewarnaan rambut tanpa bleaching supaya rambut tidak mudah rusak. Dani makin tertantang untuk terus mengembangkan iri di industri tata kecantikan. ”Industri ini tidak bisa digantikan dan perkembangannya pesat,” kata Dani.

Kentri Grata, alumnus SMK Negeri 4 Surakarta, mengatakan, ketika sekolah bersentuhan dengan industri, siswa terbantu untuk memahami masa depan mereka. Kentri pun meeraih prestasi sebagai pemenang kompetisi World Skills ASEAN. Sekarang, dia akan kembali berkompetisi di tingkat dunia di Perancis. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengatakan, pendidikan vokasi tidak sekadar melatih untuk ahli di bidangnya. Lebih dari itu, vokasi membekali kemampuan pembelajar sepanjang hayat dengan membangun kemampuan belajar dan berpikir yang kuat. ”Beberapa waktu lalu, banyak pekerja atau profesi yang tidak dianggap penting, seperti bidang kecantikan dan tata rambut, tetapi kini menentukan keseharian kita. Dukungan industri tidak sekadar meningkatkan keterampilan, yang penting justru membentuk perilaku dan sikap profesional untuk membuat pekerjaan itu bermartabat,” kata Kiki. (Yoga) 

Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim. Pabrik tersebut diharapkan berperan penting untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam menyediakan bahan baku industri pupuk ataupun industri pertahanan. ”Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK (pupuk yang mengandung unsur utama nitrogen, fosfor, dan kalium),” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kamis (29/2). Peresmian itu ditandai dengan penekanan sirene. Kehadiran pabrik ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting karena akan menentukan kemandirian Indonesia dalam penyediaan pupuk dan keberlanjutan produksi pangan.

Sebab, saat krisis pangan, semua negara mengerem ekspor bahan pangan, seperti gandum dan beras. ”Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara. Dan, produktivitas pangan kita memerlukan pupuk,” ujar Presiden Jokowi. Masalahnya, beberapa bahan baku pupuk masih diimpor. Indonesia, menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya, memerlukan amonium nitrat 560.000 ton per tahun. Sejauh ini, baru 79 % atau 300.000 ton yang dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik amonium nitrat dalam negeri. Sisanya 21 % amonium nitrat masih dipenuhi dari impor. (Yoga) 

Kemenhub dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) masih membahas penyesuaian tarif KRL Jabodetabek yang memungkinkan adanya kenaikan tarif tahun ini. Namun, sejumlah penumpang merasa terbebani jika tarif KRL Jabodetabek dinaikkan. Jubir Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, kenaikan tarif KRL masih dalam pembahasan internal bersama para pemangku kepentingan. ”Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya, Kamis (29/2). Dirut PT KAI Commuter Asdo Artriviyanto sempat menyampaikan wacana kenaikan tarif KRL pada Kamis (11/1). Dia mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan Kemenhub terkait tarif KRL yang memang tidak naik sejak 2016. Hingga kini, tarif KRL ditentukan secara progresif. Tarif terdiri atas dua komponen, yaitu tarif dasar untuk 25 km dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km.

Sejauh ini tarif dasar 25 km pertama adalah Rp 3.000. Jika penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km, akan dikenai tarif lanjutan Rp 1.000 per 10 km. Di sisi lain, rata-rata upah minimum regional Jabodetabek mengalami kenaikan setiap tahun. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek sebenarnya dapat dilakukan. Dia menjelaskan, penyesuaian tarif diperlukan untuk mengurangi beban APBN yang sudah cukup terbebani oleh skema subsidi (public service obligation/PSO) untuk operasionalisasi KRL Jabodetabek Aryo (32), warga Jaksel, tidak setuju tarif KRL naik. Dia menilai, kenaikan tariff KRL Jabodetabek membuat sejumlah penumpang beralih ke transportasi pribadi, termasuk dirinya. ”Terlebih kalau penumpang cuma naik sebentar, tapi tarifnya besar, pasti tidak mau,” ujarnya. (Yoga) 

Pemerintah tengah mempersiapkan  diri menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kreadibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya agar dapat memikat investor menjalankan investasi dan perdagangan di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan dapat menjaga anggota OECD. Hal tersebut, pemerintah  berupaya memenuhi 270 standar  standar internasional untuk menjadi anggota OECD. "Dalam aksesi OECD ini akan melanjutkan proses reformasi struktural, kemudian kebijakan dan regulasi dengan referensi yang dimiliki OECD. Dengan menjadi anggota, berbagai kebijakan yang dilakukan di Indonesia akan setara dengan 38 negara anggota. Hal ini akan menjadi kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan investasi, perdagangan karena mempunyai  komitmen dan standar best practice yang sama," jelas Airlangga. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mengadakan BCA Expoversary 2024 dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67. Acara tersebut juga digelar  untuk mengambil momentum sebelum memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, karena diproyeksikan terdapat  peningkatan permintaan kredit seperti rumah dan kendaraan bermotor. Presiden Direktur Jahja Setiatmadja mengatakan, pada tahun lalu transaksi BCA Expoversary mencapai Rp 46 triliun, melesat 50% dibandingkan posisi 2022. Untuk tahun ini, pihaknya mengaku tidak memasang target spesifik namun  yang pasti memberikan  kebutuhan dan manfaat bagi para nasabah. "Jadi mau naik 10%, 20%, 50%, 70% itu oke saja, BCA siapkan variasi produk yang cukup, jadi bukan kejar target. Tapi buat saya, yang penting kesempatan baik BCA dengan perusahaan anak kerja tim," ucap Jahja. (Yetede)

Pendanaan investor kepada perusahaan startup di Tanah Air  berjalan lambat pada awal 2024 hingga Januari dibandingkan periode sama tahun yang lalu. Hal ini bisa jadi mengonfirmasi prediksi sebelumnya, yakni masih lesunya pendanaan startup (winter technology) hingga 2024 setelah sempat mencapai puncak pada 2021 mencapai sekitar  US$ 9,7 miliar. Namun, bisnis startup bisa saja segera bangkit tahun ini, namun diawali  dengan pendanaan yang hati-hati dari para pemilik modal. Sejak tahun 2022 dan 2023, para investor masih lebih tertarik terhadap  investasi portfolio lain, diantaranya saham dan obligasi, karena masih tingginya suku bunga acuan  global dipicu pertumbuhan  ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Investasi tersebut lebih memberikan potensi keuntungan bagi  investor dibandingkan startup yang banyak berguguran dan menghabiskan banyak pendanaan. (Yetede)

Bitera, perusahaan data (data center ) asal Indonesia, telah meresmikan (grand lounching) pusat datanya di pusat data di pusat Kota Jakarta, Senin (27/2/2024). Data center yang menawarkan kapasitas  beban TI kritis 20 MW dan hingga 4.000 rak ini dihadirkan  guna menopang pengembangan ekonomi digital nasional. Peresmian dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi pemerintah Indonesia, termasuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia  dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kehadirannya mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Indonesia sektor swasta. "Sebagai perbandingan lain, bahkan, konsumsi rata-rata di Jepang mencapai 10 watt per kapita. Ini menunjukkan bahwa Indonesia  masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dalam hal infrastruktur data center," ujar CEO Bitera Tedy Harjanto, dalam pernyataannya di Jakarta. (Yetede)

Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bersifat akan flleksibel. Saat ini Pemerintah sedang menyusun intrusmen bea keluar konsentrat tembaga pasca Mei 2024. Hanya saja relaksasi ekspor diberikan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) memenuhi komitmennya menyelesaikan smelter pada Mei mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi penyimpanan karbon nasional mencapai 572, miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan sebesar 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang besar tersebut akan cukup signifikan dalam mendukung target penurunan emisi jangka panjang. "Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada seline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya cekungan migas. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 ,iliar ton itu skalanya sudah lapangan migas," kata Kepala Balai Besar Penguji Minyak dan Gas bumi LEMIGAS Ariana Soemanto. (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengemukakan, Indonesia berpeluang menekan impor daging melalui pengembangan peternakan sapi di tiga wilayah yakin, Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Pemerintah telah memutuskan impor daging sapi 2024 sebesar 145.250,6 ton berdasarkan hasil perhitungan ulang volume impor konsumsi reguler. "Kita punya wilayah-wilayah cukup besar di Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Ada padang-padang rumput yang luas, saya kira kita (bisa) swasembada (daging sapi)," kata Wapres Ma'ruf  di Welling, Selandia Baru, Kamis (29/2/2023). Wapres mengatakan , otoritas terkait di Indonesia telah  telah memulai proses perencanaan dalam pengembangan  peternak sapi di Kalimantan, Sulawesi, dan NTT, yang diharapkan mampu mengurangi impor daging. (Yetede)