Eskalasi problem divestasi kepemilikan PT Paiton Energy menjadi makin ‘genting’ setelah Mitsui & Co. Ltd. mengirimkan surat yang menyatakan bahwa pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke arbitrase. Mitsui & Co. Ltd. diketahui telah mengirimkan surat yang berisi akan membawa problem divestasi Paiton Energy kepada PT PLN (Persero) dan sejumlah kementerian/lembaga negara ke meja hijau. Paiton Energy merupakan independent power producer (IPP) yang memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia dengan total kapasitas 2.045 megawatt (MW). Pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Paiton Energy di Probolinggo, Jawa Timur, yakni PLTU Paiton Unit 7—8 dengan kapasitas 2x615 MW, dan Paiton Unit 3 dengan kapasitas 815 MW. Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, surat Mitsui tertanggal 31 Januari 2024 tersebut menggambarkan bahwa keputusan PLN menunda dan menahan persetujuan atas rencana Mitsui melakukan divestasi saham di Paiton telah masuk ke dalam ranah sengketa. Surat yang ditandatangani Chief Operating Officer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. Begitu pula Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum memberikan respons balasan dari pertanyaan Bisnis. Untuk diketahui, persoalan itu bermula dari rencana Mitsui menjual seluruh sahamnya di Paiton dengan perincian 36,26% saham kepada RH International Singapore Corporation Pte. Ltd., dan 9,255% kepada Medco Daya Energi Sentosa. Pada perjanjian awal investasi Paiton atau disebut Perjanjian Sponsor Perpanjangan (Expansion Sponsors Agreement) yang diteken PLN, Paiton Energy, Mitsui, Nebras Power, dan Medco Daya Abadi Lestari pada medio 2010, rencana aksi divestasi sebenarnya sah dilakukan setelah tanggal operasi komersial. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Ra­dhi menilai bahwa perubahan sikap PLN merupakan gambaran inkonsistensi terhadap upaya membawa kenyamanan bagi para investor, dalam hal ini di sektor ketenagalistrikan. “Saya kira di Indonesia memang kerap timbul semacam ma­kelar pada tiap investasi mau­pun divestasi di sektor-sektor strategis. Kadang kala memang melalui jalur kekuasaan yang berkaitan dengan BUMN, seperti jadi penumpang gelap,” jelas Fahmy kepada Bisnis. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum bisa memberikan respons apapun, karena masih mempelajari surat dari Mitsui & Co. Ltd yang layangkan ke PLN dan ditembuskan ke kementerian teknis. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari sengketa yang diajukan oleh Mitsui melalui suratnya pada akhir Januari 2024.

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memastikan pengadaan barang furnitur dan interior di IKN Nusantara sepenuhnya bakal diisi oleh produk usaha kecil dan menengah (UKM) lokal. Ketua Umum Asmindo Deddy Rochimat mengatakan, estimasi pasar furnitur di IKN Nusantara yang dapat diraih oleh pelaku usaha nasional berkisar Rp100 triliun. Angka tersebut sekitar 20% dari anggaran pengadaan barang dan jasa di IKN yang nilainya mencapai Rp500 triliun. “Anggarannya Rp500 triliun lebih, kalau 20% saja sudah berapa itu untuk interior dan furnitur,” katanya, Selasa (27/2). Asmindo pun menggandeng Badan Otorita IKN melalui PT Bina Karya (Persero) untuk mengembangkan usaha mebel dan kerajinan. Saat ini, pihaknya juga telah diminta untuk membuat mock-up beberapa produk untuk mengisi proyek yang bakal rampung. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa industri furnitur lokal dipastikan akan memasok perabotan untuk perumahan aparatur sipil negara, perkantoran, gedung kementerian, dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai impor mebel dan kerajinan Indonesia mencapai US$1,7 miliar pada 2023, meningkat dari 2022 yang sebesar US$1,5 miliar. sementara itu, impor mebel dan kerajinan pada 2021 senilai US$1,3 miliar. Teten pun meminta pelaku UKM furnitur dan mebel untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk mengoptimalkan bahan baku yang berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional. 

 Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.

Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.

Inovasi baru dari Perum Damri bakal menjadi penopang perjalanan antarwilayah bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini lantaran aksi Damri untuk menambah armada angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute Mataram—Terminal Empang, Kabupaten Sumbawa yang telah berjalan sejak 23 Februari 2024. Corporate Secretary Damri Chrystian R.M Pohan menjelaskan bahwa rute ini beroperasi setiap hari. Rute Mataram—Sumbawa akan berangkat pukul 21.00 WITA dan rute sebaliknya akan berangkat pukul 19.00 WITA setiap hari. Peluncuran armada baru ini dilakukan lantaran melihat pergerakan penumpang yang terus meningkat di rute tersebut. Dengan harga tiket yang dibandrol Rp170.000 oleh Damri, moda transportasi ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan moda transportasi lain seperti sepeda motor, mobil pribadi, apalagi pesawat yang biaya perjalanannya jauh lebih mahal. Dia mengatakan bahwa rute ini merupakan rute AKDP terpanjang di NTB, setelah rute bus Mataram—Bima yang menempuh jarak 437 km.

Menyandang status yang ”tanggung” alias tidak miskin tetapi sulit kaya, warga kelas menengah di Indonesia selama ini belum cukup diperhatikan pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa menjadi ancaman untuk mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045. Masyarakat kelas menengah selama ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional. Meski demikian, kelompok ini masih hidup pas-pasan dari hari ke hari. Hasil liputan Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, sebagian besar kelas menengah dan calon kelas menengah usia produktif (17-40 tahun) kesulitan mengatur keuangannya. Pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran sehingga gaji kelompok calon kelas menengah minus Rp 181.724 per bulan dan gaji kelas menengah minus Rp 65.529 setiap bulan. Defisit gaji ini membuat mereka sulit menabung dan semakin susah naik kelas menjadi kelas atas atau orang kaya.

Laju pendapatan yang stagnan itu diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2045 ketika Indonesia menginjak usia satu abad atau dikenal dengan momentum ”Indonesia Emas”. Tim Jurnalisme Data Kompas memproyeksikan, rata-rata gaji calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 ketimbang pengeluarannya. Meski hidup pas-pasan, kelas menengah di Indonesia masih minim perhatian. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto menilai, sampai saat ini belum banyak kebijakan atau keberpihakan pemerintah kepada kelas menengah. Kebijakan pemerintah lewat APBN masih terlalu fokus pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Di sisi lain, pemerintah membuat kebijakan intervensi yang lebih menguntungkan kelompok atas. ”Kebijakan seperti bantuan sosial (bansos) hanya untuk kelompok 40 % terbawah, sedang kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang beberapa kali diberikan pemerintah, seperti untuk pembelian mobil listrik, justru lebih dinikmati oleh kelompok atas,” kata Teguh, Selasa (27/2).

Kebijakan untuk kelas menengah, seperti skema perlindungan sosial yang adaptif dan sesuai dengan permintaan (on-demand), masih sangat minim. Sejauh ini, baru program Kartu Prakerja yang menawarkan bantuan pelatihan kerja dan uang saku bersifat on-demand bagi kelas menengah. Skema on-demand, menurut Teguh, bisa dimanfaatkan kelas menengah yang rentan terkena guncangan ekonomi, seperti PHK, gagal panen, atau terdampak bencana. Bentuk lainnya, menjamin proteksi jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan nonmiskin, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja konstruksi. ”Jadi, kelas menengah perlu diberi akses untuk bisa mendaftarkan diri mendapat bantuan pemerintah ketika  mereka terkena shock. Bansos cukup ditujukan untuk yang membutuhkan (miskin dan rentan),” katanya. (Yoga) 

Konsep Environmental, Social, Governance (ESG) makin menjadi bagian penting dalam kelangsungan bisnis kedepan. Konsep ini memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyimbangkan kinerja dengan aspek lingkungan dan sosial. Bahkan, kebutuhan ESG menjadi keniscayaan, terutama dalam pasar global. ESG merupakan konsep yang mengedepankan  kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan  dengan tiga faktor dan kriteria yang  utama, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip  ESG dalam praktik bisnis dan investasinya  akan turut mengintegrasikan  dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. (Yetede)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengambil peran di pemerintahan  berikutnya jika pasangan Prabowo dan Gibran menang dalam Pilpres 2024. Golkar sebagai salah satu partai pengusung mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atau hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024. "Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja," kata Airlangga. Diketahui, hasil hitungan sementara KPU yang dikutip dari situs resmi KPU pada Selasa pukul 13.34 WIB menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi perolehan suara 58,84%. Di posisi kedua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,46% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranomowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 16,7% di poisisi terakhir. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan program dana pensiun (dapen) wajib tambahan, yang  nantinya dilaksanakan oleh  Dana Pensiun Pemberi Pekerjaan kompetitif. OJK menyebutkan bahwa program ini adalah amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang tertuang dalam pasal  189 ayat 4 beleid tersebut. "Didalam amanah pasal 189 itu ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sekarang sedang disusun RPP nya, dimana itu akan ditetapkan berapa dana yang akan dikenakan dana pensiun tambahan, dan pelaksanaannya itu secara kompetitif," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Ia menjelaskan, selama ini manfaat pensiun bagi pekerja dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT Asabri mengelola dapen TNI/Polri dan PT Taspen  untuk aparatul sipil negara (ASN). (Yetede)

PT Astra Tbk (ASII) akan mengusulkan pembagian dividen total sebesar  Rp 519 per saham untuk tahun buku 2023 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) April mendatang, seiring pencapaian kerja yang gemilang sepanjang tahun lalu. Dividen senilai Rp 21 triliun atau 62% dari total laba bersih tersebut akan dibagikan kepada pemegang 40,48 miliar saham Astra International. "Usulan direksi atas dividen final tersebut didasarkan pada kinerja yang sangat baik dan harga batu bara yang masih tinggi pada paruh pertama tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan terus berlanjut pascapandemi, yang memungkinkan perseroan untuk mengembalikan sebagian  excess capital kepada pemegang saham," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Selasa (27/2/2023). (Yetede)

Komitmen perbankan dalam mendorong penyaluran pembiayaan hijau terus  ditunjukkan dari pertumbuhan pembiayaan jenis ini yang tinggi. Untuk mendukung penyaluran pembiayaan berkelanjutan, sejumlah bank juga akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) dan juga green sukuk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah salah satu yang bakal menerbitkan green bond pada tahun ini. Perseroan berencana untuk menerbitkan  dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I BPI tahap III taun 2024 dengan pokok obligasi sebesar Rp 2,5 triliun.  BRI menargetkan total dana yang dihimpun dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) green bond senilai  Rp 15 triliun. Adapun tahap I telah diterbitkan pada 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp 5 triliun. (Yetede)