Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel awal tahun seret di tengah target pemerintah mengumpulkan dana hingga Rp160 triliun sepanjang 2024. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin (26/2), penjualan SBN ritel melalui Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 seret dengan realisasi Rp23,92 triliun. Kendati realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penjualan seri ORI024 yang mencapai kurang dari Rp15 triliun, penjualan kali ini belum mampu memenuhi target Rp25 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan penjualan instrumen perdana pada 2024 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masa penawaran bertepatan dengan proses pemungutan suara Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, ORI025 ditawarkan pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Namun, setelah momen pemungutan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Deni mengatakan pemesanan ORI025 melonjak signifikan. Kedua, jatuh tempo seri ORI019 yang mendorong investasi kembali para pemegang seri yang terbit pada 25 Januari 2021 itu. Sebagai gambaran, data DJPPR mencatat penawaran ORI019 kala itu mengumpulkan dana Rp26 triliun.  Menariknya, dari realisasi penjualan Rp19,38 triliun untuk seri tenor 3 tahun dan Rp4,54 triliun untuk seri 6 tahun, penjualan tertinggi dikumpulkan oleh mitra distribusi kalangan perbankan. Kalangan perbankan juga berkontribusi signifikan dalam akuisisi investor. 

 Sejalan dengan itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perusahaan merealisasikan penjualan Rp7 triliun dengan seri tenor pendek yang mendapatkan antusiasme investor paling tinggi. “Jumlah pemesanan di BCA telah mencapai lebih dari Rp7 triliun dengan komposisi lebih dari 70% pemesanan pada tenor 3 tahun,” ujar Hera kepada Bisnis. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, masa penawaran Sukuk Ritel SR020 rencananya berlangsung mulai 1 Maret 2024 hingga 27 Maret 2024, sedangkan untuk besaran kupon akan diumumkan segera sebelum masa penawaran dimulai. Dihubungi terpisah, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penawaran SBN ritel pada tahun ini secara umum bakal moncerkendati pemerintah menargetkan dana jumbo hingga Rp160 triliun. Menurutnya, perhatian investor akan tertuju kepada waktu pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed yang berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Penyaluran kredit perbankan di Tanah Air melaju kencang di awal 2024. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit perbankan pada Januari 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan, mencapai Rp 7.009,9 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode Desember 2023, sebesar 10,38%. Secara tahunan, pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2024 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama di 2023. Saat itu, penyaluran kredit tumbuh 10,2% mencapai Rp 6.284,6 triliun. Pertumbuhan kredit di Januari tahun lalu juga melampaui pencapaian selama empat tahun terakhir sejak Januari 2018. Data BI selaras dengan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit bank umum di awal tahun naik. Dalam catatan OJK, hanya pada Januari 2021 penyaluran kredit bank umum turun secara tahunan akibat efek pandemi. Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), mengamini penyaluran kredit tumbuh signifikan di awal tahun ini. Bahkan, pertumbuhan kredit terjadi hampir di semua segmen. Dia mencontohkan kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah CIMB Niaga tumbuh hampir 10% secara tahunan per Januari 2024. Sementara itu di segmen ritel konsumer, khususnya kredit kendaraan bermotor, tumbuh 25% secara tahunan. "Namun, kredit korporasi CIMB Niaga pada awal tahun ini agak melambat di bawah 5%, meskipun masih tetap tumbuh," papar Lani kepada KONTAN, Senin (26/2). Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), sepakat, penyaluran kredit bank di awal tahun ini masih tumbuh positif. "Kalau kami lihat, kredit BCA di awal tahun ini cukup bagus, tidak seperti season sebelumnya," kata Jahja. Jahja juga yakin, pertumbuhan kredit akan terus berlanjut. Terlebih, pada Maret mendatang, ada momentum Ramadan dan lebaran di bulan April. Ini bakal mendorong aktivitas bisnis korporasi, terutama di segmen konsumsi dan jasa.

Industri kertas menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun lalu. Ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan industri kertas dan barang dari kertas tumbuh 4,52% secara tahunan atau year on year (yoy) pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 3,73%. Nah, tren ini diprediksi bakal berlanjut pada 2024. Ini seiring meningkatnya permintaan kertas, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research and Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menilai kinerja emiten kertas seperti, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) memiliki prospek yang baik di tahun 2024. "Kami memperkirakan kinerja INKP dan TKIM akan terus meningkat di tahun 2024, sejalan dengan rencana ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan peningkatan efisiensi operasional," kata Reza kepada KONTAN, Jumat (23/2). 

 Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty meyakini INKP memiliki prospek yang positif efek pemulihan harga pulp, potensi penurunan suku bunga acuan tahun ini, dan pertumbuhan ekonomi di Asia terutama di Tiongkok. INKP saat ini menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan pabrik dengan nilai investasi US$ 3,6 miliar, menurutnya hal ini tidak mengganggu proses bisnis INKP karena posisi INKP sebagai market leader di industri kertas saat ini memiliki struktur modal yang kuat. Adapun prospek INKP secara jangka panjang juga terbilang cukup positif mengingat di tahun kemarin INKP sedang membangun pabrik kertas industri berkapasitas 3,9 juta ton di Karawang dan akan beroperasi di tahun 2025. Dengan pabrik baru tersebut, artinya total kapasitas terpasang pabrik kertas industri INKP akan naik menjadi 6,2 juta ton per tahun.

Sejumlah emiten saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tengah berupaya memperbaiki kinerja keuangan. Caranya, lewat restrukturisasi utang untuk melancarkan arus kas. Teranyar, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) baru menggelar empat rapat umum pemegang obligasi (RUPO) pada 21-22 Februari 2024. Hasil RUPO itu menyetujui perpanjangan tanggal jatuh tempo dan besaran bunga utang, serta mekanisme pembayaran bunga untuk tiga obligasi yang diterbitkan WSKT. Yaitu, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Sementara, peserta RUPO Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 tidak menyetujui usulan WSKT. Maka WSKT berencana menggelar kembali RUPO untuk Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 pada 22 Maret 2024. Waskita menargetkan restrukturisasi utang akan efektif pada akhir kuartal I 2024 ini. Manajemen WSKT pun berupaya merealisasikan master restructuring agreement (MRA) dengan 21 kreditur. Namun, skemanya belum diketahui. "Diterimanya usulan restrukturisasi dalam RUPO diharapkan bisa membuat WSKT melakukan settlement atas suspensi saham perseroan," ujar Wiwi Suprihatno, Direktur Keuangan WSKT kepada KONTAN, Senin (26/2). Selain WSKT, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan 11 lembaga keuangan juga sudah menyepakati MRA dengan nilai outstanding Rp 20,58 triliun. Nilai ini setara 87,1% dari jumlah utang yang direstrukturisasi per 23 Januari 2024. "Kami konsisten membayar kupon obligasi dan sukuk yang sudah jatuh tempo," kata Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA kepada KONTAN, Senin (26/2). Sementara PT PP Tbk (PTPP) memilih mendivestasikan aset. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi menyatakan, PTPP berupaya menurunkan utang melalui divestasi aset senilai Rp 3 triliun di tahun ini. Divestasi dilakukan terhadap aset properti, pabrik precast, peralatan dan saham sejumlah cucu usaha. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, masih susah memprediksi apakah langkah restrukturisasi BUMN karya, khususnya WSKT, bisa memperbaiki kinerjanya. Sebab sulit mengukur kekuatan dan kemampuan WSKT dalam membayar utangnya tersebut. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, kemampuan keuangan masing-masing emiten BUMN Karya dalam membayar utangnya berbeda-beda. Ia melihat, rasio utang ADHI lebih kecil dari WIKA. Rasio utang WIKA pun lebih kecil dari WSKT.

Barisan saham lapis kedua dan lapis ketiga kembali unjuk gigi saat saham blue chip melandai. Ini sejalan dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah berlangsung dalam empat hari perdagangan beruntun. Mengawali pekan ini, IHSG merosot 0,15% ke posisi 7.283,82 pada Senin (26/2). Situasi ini seiring arus dana investor asing yang sejak beberapa hari sebelumnya mulai berbalik melakukan aksi jual. Pada perdagangan Senin, terjadi net foreign sell sebesar Rp 846,23 miliar. Analis Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus mengamati pelemahan IHSG beberapa hari terakhir terseret aksi profit taking pada saham blue chip, terutama saham perbankan yang sebelumnya sudah naik cukup signifikan. Meski begitu, Daniel melihat kondisi ini masih tergolong koreksi wajar. Analis Stocknow.id Emil Fajrizki mengamini, situasi sekarang masih bersifat koreksi wajar dengan indikasi terjadi jenuh beli pada saham keping biru. Sementara dari sisi teknikal Founder WH-Project William Hartanto menimpali, koreksi IHSG juga menjadi bagian dari pengujian support 7.300. Ia memprediksi uji support tersebut akan berlangsung hingga pergantian bulan di akhir pekan ini. Daniel menambahkan, lompatan pada saham lapis kedua dan lapis ketiga terjadi setelah momentum naik saham blue chip. Apalagi, investor cenderung dalam posisi wait and see menanti katalis penggerak pasar berikutnya, seperti kelanjutan musim rilis laporan keuangan dan pengumuman pembagian dividen. Momentum Ramadan, imbuh Emil, bakal membawa katalis penting yang bisa mendongkrak sejumlah saham lapis kedua. Secara historis, pasar juga merespons positif dengan kecenderungan penguatan IHSG pada awal bulan Ramadan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas sepakat, harus tetap selektif memilah saham lapis kedua dan lapis ketiga. Dengan estimasi koreksi IHSG yang hanya sementara, saham lapis pertama sebenarnya masih layak menjadi prioritas, dengan mencermati saham blue chip yang penurunannya sudah terbatas. Namun sebagai alternatif, bisa melirik saham-saham lapis kedua dan ketiga dengan tetap mencermati faktor fundamental, prospek bisnis, valuasi serta sinyal teknikalnya. Pelaku pasar bisa mempertimbangkan saham di indeks SMC Liquid seperti ERAA, JSMR dan JPFA.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 sebesar Rp 22,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 7,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Sama dengan pajak, setoran kepabeanan dan cukai tersebut juga menyusut 4,97% year on year (yoy). Pemicunya terutama karena penurunan bea masuk dan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, setoran bea masuk pada Januari 2024 hanya Rp 3,9 triliun, turun 4,64% yoy. "Penerimaan (bea masuk) sampai Januari berhubungan dengan impor kita yang sedikit mengalami pelemahan namun juga tarif efektif kita juga sebetulnya menurun," kata dia, belum lama ini. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi penerimaan bea keluar hanya tercatat Rp 1,2 triliun, naik tipis 3,44% yoy, karena faktor harga komoditas dan kebijakan pemerintah. Adapun penerimaan bea keluar tembaga sebesar Rp 1 triliun karena adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga dan bea keluar produk sawit Rp 117,8 miliar yang dipengaruhi penurunan harga.

Baru dua bulan berjalan, pemerintah meramal defisit anggaran pada tahun ini bakal melebar. Bahkan, bisa ke kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, defisit anggaran tahun ini berada di kisaran 2,3% hingga 2,8% dari PDB. Level ini melebar dari target APBN 2023 sebesar 2,29% PDB atau Rp 522,8 triliun. Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 lantaran pemerintah menambah sejumlah pos belanja tahun ini. Pertama, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni, baik itu subsidi maupun nonsubsidi. Dengan keputusan tersebut, lanjut Airlangga, membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih)" kata Airlangga kepada awak media, Senin (26/2). Kedua, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun. Ketiga, karena adanya tambahan program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran anggarannya adalah Rp 11,25 triliun. Keempat, bantuan beras 10 kilogram (kg) yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita. Bantuan ini diberikan pemerintah sampai Juni 2024 dengan anggaran Rp 17,5 triliun. Dengan adanya penambahan tersebut, maka total anggaran subsidi tahun ini membengkak menjadi Rp 297,76 triliun. Itu pun belum menghitung tambahan anggaran subsidi energi. Sementara itu, pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini merupakan yang terbesar setelah anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19 melanda, yakni Rp 498 triliun pada tahun 2020. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45%-2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet diputuskan paling tidak arahan bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit 2,45%-2,8%," kata dia.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tuntas pada Senin (26/2). Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Dokumen Transaksi Pengambilalihan. Saham Divestasi Vale Indonesia oleh Mind Id, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Industri Pertambangan, sebagai wakil Pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini didapat setelah dua pemegang saham INCO, yakni Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) bersedia melepas 14% saham mereka secara proprosional kepada Mind Id di harga Rp 3.050 per saham. Lewat divestasi ini, kini Mind Id menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi saham yang digenggam mencapai 34%, naik dari sebelumnya 20%. Mind Id pun tercatat sebagai pemegang saham terbesar INCO. Adapun komposisi kepemilikan saham terbaru paska divestasi ini, VCL menggenggam sebanyak 33,9% dan SMM 11,5%. Porsi saham keduanya menyusut dari sebelumnya masing-masing 43,79% dan 15,03%. Sekitar 20,6% saham INCO yang tersisa berada di tangan publik. Direkur Utama Mind Id Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya harus merogoh dana sekitar US$ 300 juta untuk menebus saham Vale Canada dan Sumitomo tersebut. "Pembayaran di bulan Juni," terang Hendi, Senin (26/2). Menteri BUMN Erick Thohir turut menimpali sumber pendanaan akuisisi. Menurutnya, Mind Id memiliki banyak uang. Salah satu sumbernya adalah hasil dividen salah satu anggotanya, yakni PT Free-port Indonesia. "Banyak duitnya," ujar Erick dalam kesempatan yang sama. Catatan saja, sempat muncul proyeksi bahwa divestasi saham perusahaan tambang nikel itu akan berujung ke penurunan kepemilikan saham VCL dari 43,79% menjadi hanya 29,79%. Dalam skenario itu, Mind Id akan menjadi pemegang saham paling dominan di Vale Indonesia. "Padahal, pengendalian bisnis itu penting mengingat BUMN memiliki kewajiban untuk memberi dividen bagi negara," ujar Djoko Widajatno, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), kemarin. Dalam konteks divestasi INCO, pengendalian juga penting karena Mind Id perlu mengantisipasi pergerakan harga nikel, yang tengah mengalami fluktuasi.

Pendapatan penduduk usia 17-40 tahun yang masuk calon kelas menengah dan kelas menengah diprediksi di bawah angka pengeluaran bulanan pada 2045. Defisit gaji ini bisa melanda 69 juta warga dan mengganggu pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mendapatkan fakta itu dari pengolahan data pengeluaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, pendapatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, serta garis kemiskinan sepanjang 2011-2017 dan 2021. Ketiga data itu bersumber dari BPS. Bank Dunia mendefinisikan, calon kelas menengah Indonesia memiliki pengeluaran sebesar 1,5-3,5 kali garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 729.252-Rp 1,7 juta per orang per bulan.

Kelas menengah Indonesia didefinisikan memiliki pengeluaran 3,5-17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 1,7 juta-Rp 8,26 juta per orang per bulan. Proyeksi pada 2030 dan 2045 menggunakan rata-rata pengeluaran dan pendapatan kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah yang berusia 17-40 tahun pada 2012-2017 dan 2021. Dari pemodelan itu, rata-rata gaji dan pengeluaran warga calon kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 1,26 juta per kapita per bulan dan Rp 1,64 juta per kapita per bulan. Pada 2045, angka gaji dan pengeluaran tersebut mencapai Rp 1,7 juta per kapita per bulan dan Rp 2,52 juta per kapita per bulan.

Artinya, rata-rata gaji warga calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 dibandingkan pengeluarannya. Sementara rata-rata upah dan pengeluaran warga kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 3,89 juta per kapita per bulan dan Rp 4,01 juta per kapita per bulan. Nilai upah dan pengeluaran itu diproyeksikan menyentuh Rp 5,62 juta per kapita per bulan dan Rp 6,06 juta per kapita per bulan pada 2045. Dengan demikian, rata-rata pengeluaran kelas menengah lebih tinggi Rp 118.986 pada 2030 dan Rp 431.917 pada 2045 dibandingkan upahnya. (Yoga) 

Pengeluaran warga kelas menengah usia 17-40 tahun di sembilan provinsi lebih tinggi disbanding gajinya. Defisit gaji tertinggi terjadi di DI Yogyakarta senilai Rp 528.496 per orang per bulan. Defisit gaji melanda anak-anak muda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Riau, Kaltara, NTB, Riau, Sumbar, Lampung, dan Papua Barat. Nilai defisit gaji di wilayah itu berkisar Rp 42.000 hingga Rp 528.496 per orang per bulan. Tingginya pengeluaran warga juga dipengaruhi faktor gaya hidup dan inflasi sehingga menyebabkan defisit gaji. Faktor lain yang membuat defisit gaji adalah penghasilan yang rendah di provinsi-provinsi tersebut.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan data pengeluaran di 34 provinsi dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data pendapatan dari data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2021. Data pengeluaran dan pendapatan dari anak muda usia 17-40 tahun Penentuan batas pengeluaran calon kelas menengah dan kelas menengah setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan provinsi periode Maret 2021. Defisit gaji dari warga calon kelas menengah dan kelas menengah di beberapa provinsi menunjukkan nilai rata-rata pengeluaran lebih besar dari rata-rata pendapatan per bulannya. Artinya, gaji bulanannya terpakai semua untuk membiayai pengeluaran satu bulan sehingga ia tidak bisa menabung, apalagi berinvestasi.

Kenyataan itu menunjukkan warga kelas menengah di wilayah tersebut rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Salah satu pemicu terjadinya defisit gaji itu adalah tingginya inflasi. ”Inflasi di wilayah-wilayah tersebut harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, pengeluarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatannya,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, Marhaeni. Faktor penting lainnya, lanjut adalah upah minimum yang berbeda antar daerah. ”Jangan sampai upah minimumnya lebih rendah dibandingkan  dengan penghitungan inflasi. Nilai inflasi ini seharusnya menjadi komponen penghitungan upah minimum,“ kata Marhaeni. (Yoga)