Ekonomi
( 40600 )Gelar MIF, Bank Mandiri Tangkap Peluang Investasi
Menakar Utang Pemerintahan Jokowi
Pemerintahan Jokowi yang akan purnatugas pada Oktober
mendatang diperkirakan bakal meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan
baru melebihi para presiden sebelumnya. Menurut catatan Kemenkeu, utang pemerintah
per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap PDB
38,59 5. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir,
utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 %).
Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608 triliun. Pandemi Covid-19 adalah faktor
penting yang membuat utang di era Jokowi melonjak tinggi.
Pada akhir 2020, hanya dalam waktu satu tahun, utang pemerintah
naik Rp 1.295,9 triliun (27 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi membuat utang
pada akhir 2020 menyentuh Rp 6.074,5 triliun. Rasio utang juga tercatat meningkat
di era pemerintahan Jokowi. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari
30,23 %n pada 2019 menjadi 39,43 % pada 2020), kenaikan rasio utang sudah
terjadi sejak periode pertama era Jokowi (dari 24,68 % pada 2014 menjadi 30,23
% pada 2019). Meski meningkat, kenaikan rasio utang itu masih dalam ”batas
aman” yang diatur dalam undang-undang. Sesuai UU No 17 Tahun 2023 tentang
Keuangan Negara, utang pemerintah hanya diperbolehkan maksimal 60 % dari PDB.
Jika melewati batas itu, Indonesia berpotensi bangkrut karena tidak lagi
sanggup membayar utang.
Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita,
Kamis (22/2) mengatakan, strategi pembiayaan di tahun terakhir pemerintahan
Jokowi dilakukan secara fleksibel, terukur, dan oportunistik. Menurut dia,
sejauh ini profil utang Indonesia masih sesuai jalur. Dirjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pengelolaan utang negara
tetap dalam kondisi aman meski secara total outstanding utang pemerintah telah
menembus Rp 8.000 triliun. Persentasenya pun terus menurun setelah pandemi.
Selain itu, APBN juga berhasil membukukan keseimbangan primer positif pada
tahun 2023 yang menandakan pemerintah tidak lagi ”gali lubang tutup lubang” atau
berutang untuk bayar utang. (Yoga)
Empat Jenis Aset Penting dalam Kehidupan
Keberhasilan seseorang dalam berhemat atau bahkan di kondisi
tertentu memilih hidup frugal, tidak membawa kepastian kesejahteraan untuk masa
pensiun kelak bilamana tidak fokus membangun 4 jenis asset penting dalam
kehidupan berikut ini; Aset pertama, aset yang siap membantu dalam kondisi tak
terduga. Kejadian pandemi, yang mungkin diikuti oleh kehilangan pekerjaan di
masa produktif, adalah kondisi yang membawa dampak negatif pada kesejahteraan.
Hanya mereka yang telah menghimpun dana darurat dengan baik yang dapat melalui
ujian kehidupan tersebut dengan lebih ringan.
Aset kedua, aset yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan
ataupun keinginan dalam bentuk tujuan finansial. Umumnya, seseorang yang sudah
pandai menabung atau berinvestasi akan memiliki tujuan finansial tertentu. Contohnya,
menabung untuk dana naik haji, berinvestasi untuk dana kuliah anak, atau menabung
untuk uang muka pembelian rumah tinggal. Aset ketiga, aset yang dikumpulkan
terus agar bertumbuh dan baru akan dialokasikan kembali setelah mencapai angka
tertentu. Contohnya saldo Jaminan Hari Tua, saldo Dana Pensiun Lembaga
Keuangan, dan tentu saja aset mandiri yang dipersiapkan. Karyawan milenial
harus berusaha menyisihkan sekian persen dari gaji dan penghasilan lainnya ke
berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk peningkatan modal pensiun.
Umumnya, aset ini akan dialokasikan menjadi aset tunai atau
jenis aset lainnya yang bisa langsung dinikmati di masa tua dan dijadikan aset
produktif lain yang memberikan penghasilan pasif. Aset keempat, aset yang memang
tidak diniatkan untuk dijual modalnya, tetapi ditujukan untuk memberikan
penghasilan pasif secara berkala. Contohnya portofolio keuangan yang memberikan
penghasilan berkala, seperti deposito, surat berharga negara ritel, obligasi
korporasi, dan saham. Yang memiliki modal cukup bisa menanamkan modal dalam
bentuk property yang memberikan penghasilan sewa. Sehingga, nantinya dapat
memasuki masa pensiun dengan tenang, sejahtera, dan bahagia. (Yoga)
Alasan Pemerintah ”Kebelet” Gabung Klub Negara-negara Maju
Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian mengklaim bahwa
Indonesia tinggal selangkah lagi bergabung menjadi anggota Organisasi untuk
Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Klaim ini muncul berlandaskan
fakta bahwa pada Rabu (21/2) Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi
aksesi dengan Indonesia. Pemerintah tampak begitu ”kebelet” untuk menjadi anggota
klub negara-negara maju dunia ini. Pada Juli 2023, arahan untuk menjadi anggota
OECD datang dari Presiden Jokowi. Pada Agustus, Presiden bertemu Sekjen OECD
Mathias Cormann di Jakarta. Lalu, pada September 2023, dilakukan pertemuan
Dewan OECD, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di organisasi, untuk
membahas rencana Indonesia.
Intensi untuk bergabung dengan keanggotaan OECD juga tertuang
dalam surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekjen ECD
Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi. Dewan OECD telah membuka
diskusi aksesi dengan Indonesia, mengikuti penilaian oleh anggota OECD
berdasarkan Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective
Members. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja
sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies
(CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Dewan OECD akan mengeluarkan Peta Jalan
Aksesi berisi hal-hal yang harus diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan
standar OECD. Indonesia baru resmi diterima menjadi anggota OECD hanya saat
Peta Jalan Aksesi ini benar-benar telah terimplementasi. ”Diperlukan reformasi
besar untuk menyelaraskan UU, kebijakan, dan praktik yang sesuai dengan standar
OECD, termasuk sistem perdagangan, finansial, pajak, ketenagakerjaan, peradilan,
hingga tata kelola BUMN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/2). Dimana Kolombia,
butuh waktu 7 tahun untuk menjadi anggota OECD. Jika disetujui menjadi anggota
OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga
yang bergabung dengan organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju”
itu. (Yoga)
Belanja Menengah-Atas Turun, Ritel Modern Berinovasi
Masyarakat ekonomi menengah atas masih menjadi penopang utama
konsumsi produk ritel meskipun kontribusinya melambat di tengah ketidakpastian
ekonomi. Untuk menggairahkan daya beli mereka, ritel modern pun berinovasi. Ekonom
senior Indef, Aviliani, menjelaskan, 80 % pertumbuhan konsumsi di dalam negeri
mayoritas dikontribusi 40 % total penduduk Indonesia berkategori ekonomi
menengah dan 20 % masyarakat ekonomi teratas. Kontribusi setiap kategori pada
konsumsi adalah 35 % dan 45 %. ”Sektor ritel sekarang sudah tumbuh hampir sama
sebelum masa pandemi Covid-19 karena sejak pandemi dinyatakan selesai, demand
(permintaan) kembali, terlihat dari pertumbuhan konsumsi sudah 55 % dari PDB,
investasi sudah 30 % ,” ujarnya dalam bincang santai bertajuk ”Geliat Ekonomi
dan Ritel Pascapemilu di Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/2).
Namun, kemampuan belanja masyarakat kalangan menengah dan
teratas terus menurun pada 2023. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2023, pertumbuhan
konsumsi hanya 4,82 %, lebih rendah dari 2022 sebesar 4,94 % yang menjadi titik
balik pemulihan ekonomi pascapandemi.Laju konsumsi itu juga jauh di bawah
pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 %. Direktur SOGO Indonesia
Handaka Santosa, mengungkapkan, masyarakat ekonomi menengah dan atas yang menyukai
produk impor terbebani biaya belanja tinggi karena adanya pajak impor. Pajak yang
dimaksud seperti bea masuk. Pada kategori pakaian jadi, tarif pajak berkisar 20
% hingga maksimal 94 % dari harga per unit produk. Pajak pengamanan produk impor
itu berlaku sejak akhir 2021.
Guna menarik minat masyarakat mampu berbelanja produk-produk
di dalam negeri, sejumlah peritel berinovasi pada tahun ini. Salah satunya dengan
menambah koleksi produk bermerek di outlet-outlet mereka di kota-kota
Indonesia. Contohnya, di penghujung Februari 2024, SOGO membawakan koleksi
produk merek ternama, seperti Ted Baker, Max & CO, Christy, Roncato, Kent
& Crew, United Colors of Benetton, Airceloom, Von Dutch, danToms &
Asana. Produk premium karya lokal juga diperbanyak dan dijajarkan dengan merek
internasional untuk memberi lebih banyak pilihan kepada setiap pengunjung. Inovasi
lain adalah dengan mencampurkan kategori produk dalam satu lantai. Sebagai
contoh, gerai produk kecantikan bersanding dengan gerai kopi. Lalu, di lantai
dua, yang didominasi produk pakaian wanita, diisi juga dengan kedai minuman
pada salah satu sudutnya. (Yoga)
PR Mengatasi Pengangguran
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan
beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem
pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023
sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022
(Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54
% dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun
terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat
pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah
menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus
2025.
Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa
mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran
juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK
(melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek
pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di
sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk
usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi
untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak
terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.
Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja
dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %).
Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya
kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang
ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan
industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan
siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan
belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan
dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah
mengatasi pengangguran. (Yoga)
Unjuk Rasa Petani Perancis
AMERIKA SERIKAT, Anak-anak Muda Bersiasat Hadapi Tekanan Pendapatan
Kekayaan anak-anak muda dari generasi milenial (kelahiran 1981-1996)
dan generasi Z (1997-2012) di AS sebenarnya terus bertambah. Namun, sebagian
besar uang mereka dibelanjakan untuk ”kebutuhan saat ini saja”. Situs NBC, 18
Februari 2024, mengutip penelitian bank sentral AS di New York, menyebut,
kekayaan bersih warga AS berusia 18-39 tahun melonjak 80 % dari kekayaan mereka
pada awal 2019 hingga kuartal ketiga 2023. Namun, sebagian besar dari kekayaan
mereka berasal dari investasi pada saham-saham yang tidak likuid sehingga tidak
bisa dicairkan segera untuk dapat dibelanjakan. Di sisi lain, dana cair yang mereka
miliki sebagian besar ludes untuk memenuhi kebutuhan harian yang kian mahal.
Ada pengeluaran yang penting dan harus mereka alokasikan, seperti sewa rumah
dan jalan-jalan. Namun, anak-anak muda itu juga membutuhkan ”udara segar”
setelah terkungkung pandemi Covid-19 dan terbelit utang pinjaman kuliah yang
sangat besar.
Mereka harus berjibaku menyiasati tekanan dalam pendapatan
yang tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Seorang warga AS, Mohit Singla
(33), memang mendapat kenaikan gaji 20 % setelah dipercaya menjadi direktur
senior sebuah perusahaan bioteknologi pada September 2023. Jika digabung dengan
penghasilan istrinya, pendapatan tahunan pasangan itu 500.000 USD atau Rp 7,8
miliar. Namun, uang sebanyak itu masih kurang atau tak mencukupi kebutuhan
harian, terutama setelah kelahiran bayi mereka pada Desember 2023. Ada tambahan
kebutuhan untuk anak, belum termasuk harga sewa apartemen dua kamar tidur
mereka di Jersey City, yang melonjak menjadi 5.500 USD atau Rp 86 juta per bulan, dari 3.700 USD tahun kemarin.
Survei perusahaan perantara perumahan AS, Redfin, pada September 2023 menyebutkan,
18 % generasi milenial dan 12 % gen Z tidak yakin akan mampu membeli rumah.
Harga jual rumah rata-rata 30 % lebih tinggi ketimbang harga
pada awal 2019, sementara tabungan yang awalnya dialokasikan untuk membayar
uang muka membeli rumah kini dibelanjakan untuk hal-hal lain. Makan di luar dan
makan mewah adalah salah satu kesenangan yang dipertahankan. Setiap akhir pekan,
alokasinya 200 USD. Mereka butuh menjadi bahagia saat ini. Perencana keuangan
dan pendiri FirstGenLiving, Maria Melchor (27), dari New York City, kepada
harian Daily Mail, 18 Desember 2023, menjelaskan bahwa apa yang selama ini
disebut ”impian Amerika” sekarang tidak ada lagi pada generasi milenial dan gen
Z. Dua kelompok generasi itu secara umum tidak mampu lagi membeli rumah dan
berkeluarga di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang. Kenyataan pahit
dari keterbatasan finansial itu membuat mereka menghabiskan banyak uang untuk
”bersenang-senang”. Entah itu untuk jalan-jalan, makan enak, atau membeli tiket
konser Taylor Swift yang mahal. (Yoga)
Pola Rekrutan Tenaga Kerja Sektor Formal Bergeser
Model perekrutan tenaga kerja untuk pekerjaan formal mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan semakin diandalkannya faktor jejaring dan sistem perekrutan hibrida. Pada saat bersamaan, perusahaan juga cenderung mencari tenaga kerja yang sudah memiliki paket keterampilan siap pakai. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi, Jumat (23/2) di Jakarta, berpendapat, tak semua perusahaan mau menyediakan program pelatihan kerja bagi karyawan baru. Perusahaan saat ini dituntut cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ketidakpastian kondisi perekonomian global.
”Perekrutan kandidat baru menggunakan faktor jejaring menitik beratkan pemberi rekomendasi harus bisa memastikan kandidat punya paket keterampilan siap kerja. Pemberi rekomendasi pasti mempertaruhkan kariernya,” ujar Timboel. Kendati pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan perkembangan ketenagakerjaannya, kenyataannya kebijakan ini tak berjalan optimal. Alasan pertama, adanya kecenderungan perusahaan mengandalkan perekrutan berbasis jejaring profesional ataupun agen. Alasan kedua, sistem basis data pasar ketenagakerjaan di Indonesia belum berkembang secara ideal. ”Situasinya berbeda dengan negara lain, di mana sistem informasi pasar kerja untuk lowongan pekerjaan sector formal selalu ter-update setiap minggu,” ucap Timboel. (Yoga)
Asanudin, Berjuang dengan Akar Wangi
Asanudin (57) yang akrab dipanggil Asa, bersama ratusan
petani memperjuangkan hak atas tanah di Desa Sukamukti, Kabupaten Garut, Jabar,
selama puluhan tahun. Lewat budidaya akar wangi, mereka kini berjuang untuk
hidup lebih baik. Dulu, Asa keluar kampung mencari rezeki di tanah rantau
karena lahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dikuasai pihak lain. Hingga
akhirnya tahun 1998, ia memilih pulang karena istrinya menjadi korban
intimidasi saat menggarap lahan HGU yang dikuasai sebuah perusahaan di
Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, yang berakhir pada 1997. Berdasarkan
data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lahan sengketa ini mencapai 402 hektar
yang digarap sedikitnya 600 keluarga petani. Lama hidup di jalanan Jakarta membuat
nyali Asa tidak gampang terintimidasi. Dia dikenal sebagai salah satu warga
yang berani berhadapan dengan aparat. “Kami orang desa, tetapi kami ada hak
dari warga desa untuk lahan itu,” ujar Asa yang berjuang bersama Serikat Petani
Pasundan (SPP) sejak tahun 2000.
Berdasar catatan KPA,represi aparat yang besar terjadi dalam
kurun 2012 hingga 2014. Asa menjadi salah satu orang yang dicari karena vokal
memperjuangkan haknya atas lahan yang digarap. ”Saya dicari satu truk berisi
aparat. Rumah digeledah beberapa kali. Jika ada yang mencari, saya sembunyi di
kebun di antara semak akar wangi,” ujarnya. Nyali Asa tidak ciut. Dia tetap aktif
berkegiatan bersama SPP, mulai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sampai
aksi menyuarakan pendapat. Asa sadar perjuangan itu tidak akan berarti jika
kehidupan warga tidak diperbaiki. Dia lalu mencari cara untuk menggarap lahan dengan
maksimal. ”Saat itu kami memilih akar wangi yang sudah tumbuh di desa ini sejak
lama. Selain punya harga jual yang tinggi,ternyata tanamannya juga bisa mengurangi
erosi,” kata Asa. Harganya pernah mencapai Rp 2,8 juta per kg. Kesejahteraan
masyarakat terangkat. Usulan menjadikan akar wangi menjadi komoditas utama itu
dimulai tahun 2004. Asa mengajak warga menanam akar wangi di samping
sayur-mayur dan tembakau. Lahan garapan seluas 1.400 meter persegi dijadikan
percontohan.
Total lahan yang ditanam akar wangi di Sukamukti diperkirakan
240 hektar dengan potensi produksi minyak 7,2 ton. Warga juga didorong membuka
pabrik penyulingan akar wangi. Sekarang ada sedikitnya 10 pabrik. Satu pabrik
dengan dua mesin penyulingan mampu memproduksi 3 kuintal minyak akar wangi sebulan,
yang laku dijual Rp 2 juta per kg. Asa juga mencari mitra dan pendampingan
bersama SPP agar akar wangi yang ditanam kian menguntungkan. Konsumennya berasal
dari Bandung, Bogor, dan Tangerang. Sebagian dari pembeli ini menjual kembali
ke luar negeri, seperti Perancis dan AS. Akar wangi biasanya digunakan untuk
bahan pembuatan parfum. Lahan yang produktif itu memang belum dimiliki
sepenuhnya oleh ratusan warga yang tinggal di kaki Gunung Cikuray ini. Meskipun
tidak ada lagi tekanan dari berbagai pihak, status lahan ini masih dalam
sengketa. Asa ingin terus berjuang sampai akhir. Sama seperti pejuang reforma agraria
lainnya di seluruh penjuru negeri, dia ingin tanah yang digarap memiliki legalitas
agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan tanpa rasa khawatir. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









