;
Kategori

Ekonomi

( 40600 )

Gelar MIF, Bank Mandiri Tangkap Peluang Investasi

24 Feb 2024
Menyambut positivisme tahun ini, PT Bank mandiri (Persero) Tbk bersama anak perusahaan Mandiri Sekuritas kembali menggelar Mandiri Invesment  Forum (MIF) 2024 untuk menangkap peluang investasi masuk ke Indonesia. Pada MIF 2024 200 investor dihadirkan  dari berbagai negara dengan total dana  kelolaan sekitar US$ 12 triliun. Tahun ini 200 investor dihadirkan  dari berbagai negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Mengusung tema Thriving Through Transmition   MIF 2024 akan membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan prospek ekonomi Indonesia ditengah tahun pemilu global atau super election year. MIF 2024 akan menjadi penyelenggaraan yang ke-13 dan menjadi wujud konsistensi Bank Mandiri dalam mendorong keran investasi di Indonesia dengan melibatkan ragam investor dan pembicara terkemukan dari dalam dan luar negeri. (Yetede)

Menakar Utang Pemerintahan Jokowi

24 Feb 2024

Pemerintahan Jokowi yang akan purnatugas pada Oktober mendatang diperkirakan bakal meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan baru melebihi para presiden sebelumnya. Menurut catatan Kemenkeu, utang pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,59 5. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 %). Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608 triliun. Pandemi Covid-19 adalah faktor penting yang membuat utang di era Jokowi melonjak tinggi.

Pada akhir 2020, hanya dalam waktu satu tahun, utang pemerintah naik Rp 1.295,9 triliun (27 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi membuat utang pada akhir 2020 menyentuh Rp 6.074,5 triliun. Rasio utang juga tercatat meningkat di era pemerintahan Jokowi. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari 30,23 %n pada 2019 menjadi 39,43 % pada 2020), kenaikan rasio utang sudah terjadi sejak periode pertama era Jokowi (dari 24,68 % pada 2014 menjadi 30,23 % pada 2019). Meski meningkat, kenaikan rasio utang itu masih dalam ”batas aman” yang diatur dalam undang-undang. Sesuai UU No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, utang pemerintah hanya diperbolehkan maksimal 60 % dari PDB. Jika melewati batas itu, Indonesia berpotensi bangkrut karena tidak lagi sanggup membayar utang.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2) mengatakan, strategi pembiayaan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi dilakukan secara fleksibel, terukur, dan oportunistik. Menurut dia, sejauh ini profil utang Indonesia masih sesuai jalur. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pengelolaan utang negara tetap dalam kondisi aman meski secara total outstanding utang pemerintah telah menembus Rp 8.000 triliun. Persentasenya pun terus menurun setelah pandemi. Selain itu, APBN juga berhasil membukukan keseimbangan primer positif pada tahun 2023 yang menandakan pemerintah tidak lagi ”gali lubang tutup lubang” atau berutang untuk bayar utang. (Yoga) 

Empat Jenis Aset Penting dalam Kehidupan

24 Feb 2024

Keberhasilan seseorang dalam berhemat atau bahkan di kondisi tertentu memilih hidup frugal, tidak membawa kepastian kesejahteraan untuk masa pensiun kelak bilamana tidak fokus membangun 4 jenis asset penting dalam kehidupan berikut ini; Aset pertama, aset yang siap membantu dalam kondisi tak terduga. Kejadian pandemi, yang mungkin diikuti oleh kehilangan pekerjaan di masa produktif, adalah kondisi yang membawa dampak negatif pada kesejahteraan. Hanya mereka yang telah menghimpun dana darurat dengan baik yang dapat melalui ujian kehidupan tersebut dengan lebih ringan.

Aset kedua, aset yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dalam bentuk tujuan finansial. Umumnya, seseorang yang sudah pandai menabung atau berinvestasi akan memiliki tujuan finansial tertentu. Contohnya, menabung untuk dana naik haji, berinvestasi untuk dana kuliah anak, atau menabung untuk uang muka pembelian rumah tinggal. Aset ketiga, aset yang dikumpulkan terus agar bertumbuh dan baru akan dialokasikan kembali setelah mencapai angka tertentu. Contohnya saldo Jaminan Hari Tua, saldo Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan tentu saja aset mandiri yang dipersiapkan. Karyawan milenial harus berusaha menyisihkan sekian persen dari gaji dan penghasilan lainnya ke berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk peningkatan modal pensiun.

Umumnya, aset ini akan dialokasikan menjadi aset tunai atau jenis aset lainnya yang bisa langsung dinikmati di masa tua dan dijadikan aset produktif lain yang memberikan penghasilan pasif. Aset keempat, aset yang memang tidak diniatkan untuk dijual modalnya, tetapi ditujukan untuk memberikan penghasilan pasif secara berkala. Contohnya portofolio keuangan yang memberikan penghasilan berkala, seperti deposito, surat berharga negara ritel, obligasi korporasi, dan saham. Yang memiliki modal cukup bisa menanamkan modal dalam bentuk property yang memberikan penghasilan sewa. Sehingga, nantinya dapat memasuki masa pensiun dengan tenang, sejahtera, dan bahagia. (Yoga) 

Alasan Pemerintah ”Kebelet” Gabung Klub Negara-negara Maju

24 Feb 2024

Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian mengklaim bahwa Indonesia tinggal selangkah lagi bergabung menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Klaim ini muncul berlandaskan fakta bahwa pada Rabu (21/2) Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pemerintah tampak begitu ”kebelet” untuk menjadi anggota klub negara-negara maju dunia ini. Pada Juli 2023, arahan untuk menjadi anggota OECD datang dari Presiden Jokowi. Pada Agustus, Presiden bertemu Sekjen OECD Mathias Cormann di Jakarta. Lalu, pada September 2023, dilakukan pertemuan Dewan OECD, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di organisasi, untuk membahas rencana Indonesia.

Intensi untuk bergabung dengan keanggotaan OECD juga tertuang dalam surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekjen ECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi. Dewan OECD telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Dewan OECD akan mengeluarkan Peta Jalan Aksesi berisi hal-hal yang harus diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia baru resmi diterima menjadi anggota OECD hanya saat Peta Jalan Aksesi ini benar-benar telah terimplementasi. ”Diperlukan reformasi besar untuk menyelaraskan UU, kebijakan, dan praktik yang sesuai dengan standar OECD, termasuk sistem perdagangan, finansial, pajak, ketenagakerjaan, peradilan, hingga tata kelola BUMN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/2). Dimana Kolombia, butuh waktu 7 tahun untuk menjadi anggota OECD. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung dengan organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. (Yoga) 

Belanja Menengah-Atas Turun, Ritel Modern Berinovasi

24 Feb 2024

Masyarakat ekonomi menengah atas masih menjadi penopang utama konsumsi produk ritel meskipun kontribusinya melambat di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk menggairahkan daya beli mereka, ritel modern pun berinovasi. Ekonom senior Indef, Aviliani, menjelaskan, 80 % pertumbuhan konsumsi di dalam negeri mayoritas dikontribusi 40 % total penduduk Indonesia berkategori ekonomi menengah dan 20 % masyarakat ekonomi teratas. Kontribusi setiap kategori pada konsumsi adalah 35 % dan 45 %. ”Sektor ritel sekarang sudah tumbuh hampir sama sebelum masa pandemi Covid-19 karena sejak pandemi dinyatakan selesai, demand (permintaan) kembali, terlihat dari pertumbuhan konsumsi sudah 55 % dari PDB, investasi sudah 30 % ,” ujarnya dalam bincang santai bertajuk ”Geliat Ekonomi dan Ritel Pascapemilu di Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/2).

Namun, kemampuan belanja masyarakat kalangan menengah dan teratas terus menurun pada 2023. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2023, pertumbuhan konsumsi hanya 4,82 %, lebih rendah dari 2022 sebesar 4,94 % yang menjadi titik balik pemulihan ekonomi pascapandemi.Laju konsumsi itu juga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 %. Direktur SOGO Indonesia Handaka Santosa, mengungkapkan, masyarakat ekonomi menengah dan atas yang menyukai produk impor terbebani biaya belanja tinggi karena adanya pajak impor. Pajak yang dimaksud seperti bea masuk. Pada kategori pakaian jadi, tarif pajak berkisar 20 % hingga maksimal 94 % dari harga per unit produk. Pajak pengamanan produk impor itu berlaku sejak akhir 2021.

Guna menarik minat masyarakat mampu berbelanja produk-produk di dalam negeri, sejumlah peritel berinovasi pada tahun ini. Salah satunya dengan menambah koleksi produk bermerek di outlet-outlet mereka di kota-kota Indonesia. Contohnya, di penghujung Februari 2024, SOGO membawakan koleksi produk merek ternama, seperti Ted Baker, Max & CO, Christy, Roncato, Kent & Crew, United Colors of Benetton, Airceloom, Von Dutch, danToms & Asana. Produk premium karya lokal juga diperbanyak dan dijajarkan dengan merek internasional untuk memberi lebih banyak pilihan kepada setiap pengunjung. Inovasi lain adalah dengan mencampurkan kategori produk dalam satu lantai. Sebagai contoh, gerai produk kecantikan bersanding dengan gerai kopi. Lalu, di lantai dua, yang didominasi produk pakaian wanita, diisi juga dengan kedai minuman pada salah satu sudutnya. (Yoga) 

PR Mengatasi Pengangguran

24 Feb 2024

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022 (Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus 2025.

Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK (melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.

Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %). Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah mengatasi pengangguran. (Yoga) 

Unjuk Rasa Petani Perancis

24 Feb 2024
Para Petani Perancis mengemudikan traktor, berjalan beriringan dalam unjuk rasa yang diikuti serikat petani Coordination Rural menjelang pembukaan Pameran Pertanian Internasional (Salon de l’Agriculture) Ke-60 pada Jumat (23/2/2024) di Paris, Perancis. Unjuk rasa petani terjadi di seluruh Eropa. Mereka menuntut pengurangan pajak bahan bakar, harga produk yang lebih baik, dan pelonggaran peraturan lingkungan hidup Uni Eropa. (Yoga)

AMERIKA SERIKAT, Anak-anak Muda Bersiasat Hadapi Tekanan Pendapatan

24 Feb 2024

Kekayaan anak-anak muda dari generasi milenial (kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (1997-2012) di AS sebenarnya terus bertambah. Namun, sebagian besar uang mereka dibelanjakan untuk ”kebutuhan saat ini saja”. Situs NBC, 18 Februari 2024, mengutip penelitian bank sentral AS di New York, menyebut, kekayaan bersih warga AS berusia 18-39 tahun melonjak 80 % dari kekayaan mereka pada awal 2019 hingga kuartal ketiga 2023. Namun, sebagian besar dari kekayaan mereka berasal dari investasi pada saham-saham yang tidak likuid sehingga tidak bisa dicairkan segera untuk dapat dibelanjakan. Di sisi lain, dana cair yang mereka miliki sebagian besar ludes untuk memenuhi kebutuhan harian yang kian mahal. Ada pengeluaran yang penting dan harus mereka alokasikan, seperti sewa rumah dan jalan-jalan. Namun, anak-anak muda itu juga membutuhkan ”udara segar” setelah terkungkung pandemi Covid-19 dan terbelit utang pinjaman kuliah yang sangat besar.

Mereka harus berjibaku menyiasati tekanan dalam pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Seorang warga AS, Mohit Singla (33), memang mendapat kenaikan gaji 20 % setelah dipercaya menjadi direktur senior sebuah perusahaan bioteknologi pada September 2023. Jika digabung dengan penghasilan istrinya, pendapatan tahunan pasangan itu 500.000 USD atau Rp 7,8 miliar. Namun, uang sebanyak itu masih kurang atau tak mencukupi kebutuhan harian, terutama setelah kelahiran bayi mereka pada Desember 2023. Ada tambahan kebutuhan untuk anak, belum termasuk harga sewa apartemen dua kamar tidur mereka di Jersey City, yang melonjak menjadi 5.500 USD atau  Rp 86 juta per bulan, dari 3.700 USD tahun kemarin. Survei perusahaan perantara perumahan AS, Redfin, pada September 2023 menyebutkan, 18 % generasi milenial dan 12 % gen Z tidak yakin akan mampu membeli rumah.

Harga jual rumah rata-rata 30 % lebih tinggi ketimbang harga pada awal 2019, sementara tabungan yang awalnya dialokasikan untuk membayar uang muka membeli rumah kini dibelanjakan untuk hal-hal lain. Makan di luar dan makan mewah adalah salah satu kesenangan yang dipertahankan. Setiap akhir pekan, alokasinya 200 USD. Mereka butuh menjadi bahagia saat ini. Perencana keuangan dan pendiri FirstGenLiving, Maria Melchor (27), dari New York City, kepada harian Daily Mail, 18 Desember 2023, menjelaskan bahwa apa yang selama ini disebut ”impian Amerika” sekarang tidak ada lagi pada generasi milenial dan gen Z. Dua kelompok generasi itu secara umum tidak mampu lagi membeli rumah dan berkeluarga di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang. Kenyataan pahit dari keterbatasan finansial itu membuat mereka menghabiskan banyak uang untuk ”bersenang-senang”. Entah itu untuk jalan-jalan, makan enak, atau membeli tiket konser Taylor Swift yang mahal. (Yoga) 

Pola Rekrutan Tenaga Kerja Sektor Formal Bergeser

24 Feb 2024

Model perekrutan tenaga kerja untuk pekerjaan formal mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan semakin diandalkannya faktor jejaring dan sistem perekrutan hibrida. Pada saat bersamaan, perusahaan juga cenderung mencari tenaga kerja yang sudah memiliki paket keterampilan siap pakai. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi, Jumat (23/2) di Jakarta, berpendapat, tak semua perusahaan mau menyediakan program pelatihan kerja bagi karyawan baru. Perusahaan saat ini dituntut cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ketidakpastian kondisi perekonomian global.

”Perekrutan kandidat baru menggunakan faktor jejaring menitik beratkan pemberi rekomendasi harus bisa memastikan kandidat punya paket keterampilan siap kerja. Pemberi rekomendasi pasti mempertaruhkan kariernya,” ujar Timboel. Kendati pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan perkembangan ketenagakerjaannya, kenyataannya kebijakan ini tak berjalan optimal. Alasan pertama, adanya kecenderungan perusahaan mengandalkan perekrutan berbasis jejaring profesional ataupun agen. Alasan kedua, sistem basis data pasar ketenagakerjaan di Indonesia belum berkembang secara ideal. ”Situasinya berbeda dengan negara lain, di mana sistem informasi pasar kerja untuk lowongan pekerjaan sector formal selalu ter-update setiap minggu,” ucap Timboel. (Yoga) 

Asanudin, Berjuang dengan Akar Wangi

23 Feb 2024

Asanudin (57) yang akrab dipanggil Asa, bersama ratusan petani memperjuangkan hak atas tanah di Desa Sukamukti, Kabupaten Garut, Jabar, selama puluhan tahun. Lewat budidaya akar wangi, mereka kini berjuang untuk hidup lebih baik. Dulu, Asa keluar kampung mencari rezeki di tanah rantau karena lahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dikuasai pihak lain. Hingga akhirnya tahun 1998, ia memilih pulang karena istrinya menjadi korban intimidasi saat menggarap lahan HGU yang dikuasai sebuah perusahaan di Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, yang berakhir pada 1997. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lahan sengketa ini mencapai 402 hektar yang digarap sedikitnya 600 keluarga petani. Lama hidup di jalanan Jakarta membuat nyali Asa tidak gampang terintimidasi. Dia dikenal sebagai salah satu warga yang berani berhadapan dengan aparat. “Kami orang desa, tetapi kami ada hak dari warga desa untuk lahan itu,” ujar Asa yang berjuang bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) sejak tahun 2000.

Berdasar catatan KPA,represi aparat yang besar terjadi dalam kurun 2012 hingga 2014. Asa menjadi salah satu orang yang dicari karena vokal memperjuangkan haknya atas lahan yang digarap. ”Saya dicari satu truk berisi aparat. Rumah digeledah beberapa kali. Jika ada yang mencari, saya sembunyi di kebun di antara semak akar wangi,” ujarnya. Nyali Asa tidak ciut. Dia tetap aktif berkegiatan bersama SPP, mulai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sampai aksi menyuarakan pendapat. Asa sadar perjuangan itu tidak akan berarti jika kehidupan warga tidak diperbaiki. Dia lalu mencari cara untuk menggarap lahan dengan maksimal. ”Saat itu kami memilih akar wangi yang sudah tumbuh di desa ini sejak lama. Selain punya harga jual yang tinggi,ternyata tanamannya juga bisa mengurangi erosi,” kata Asa. Harganya pernah mencapai Rp 2,8 juta per kg. Kesejahteraan masyarakat terangkat. Usulan menjadikan akar wangi menjadi komoditas utama itu dimulai tahun 2004. Asa mengajak warga menanam akar wangi di samping sayur-mayur dan tembakau. Lahan garapan seluas 1.400 meter persegi dijadikan percontohan.

Total lahan yang ditanam akar wangi di Sukamukti diperkirakan 240 hektar dengan potensi produksi minyak 7,2 ton. Warga juga didorong membuka pabrik penyulingan akar wangi. Sekarang ada sedikitnya 10 pabrik. Satu pabrik dengan dua mesin penyulingan mampu memproduksi 3 kuintal minyak akar wangi sebulan, yang laku dijual Rp 2 juta per kg. Asa juga mencari mitra dan pendampingan bersama SPP agar akar wangi yang ditanam kian menguntungkan. Konsumennya berasal dari Bandung, Bogor, dan Tangerang. Sebagian dari pembeli ini menjual kembali ke luar negeri, seperti Perancis dan AS. Akar wangi biasanya digunakan untuk bahan pembuatan parfum. Lahan yang produktif itu memang belum dimiliki sepenuhnya oleh ratusan warga yang tinggal di kaki Gunung Cikuray ini. Meskipun tidak ada lagi tekanan dari berbagai pihak, status lahan ini masih dalam sengketa. Asa ingin terus berjuang sampai akhir. Sama seperti pejuang reforma agraria lainnya di seluruh penjuru negeri, dia ingin tanah yang digarap memiliki legalitas agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan tanpa rasa khawatir. (Yoga)