Distribusi pupuk subsidi yang tidak efisien dinilai menjadi salah satu penyebab lonjakan harga beras dalam setahun terakhir. Ditengah keterbatasan itu, penyaluran pupuk subsidi juga bermasalah, sehingga menambah parah krisis beras. Selama ini, sistem distribusi pupuk bersubsidi tidak efisien dan seringkali gagal mencapai sasaran. Tak jarang juga ditemukan penyimpangan dan penyelewengan penyaluran pupuk subsidi. Itu sebabnya, pemberian subsidi langsung kepada petani lebih efektif ketimbang melalui sistem distribusi yang rumit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), kebutuhan pupuk subsidi untuk sembilan komoditas, seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu rakyat, secara nasional berkisar 22,57-26,18 juta ton per tahun. namun, alokasi pupuk subsidi jauh dari angka itu. (Yetede)

Seusai hari pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Jokowi mengharapkan arus modal kembali masuk sehingga mampu membuat iklim investasi semakin lebih baik. ”Banyak pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi, sekarang, alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS juga dengan riang gembira,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2). Dengan terjaganya stabilitas politik dalam negeri, Presiden berharap para investor kembali masuk sehingga iklim investasi dapat menggeliat lagi. Selain kondisi politik, industri jasa ke uangan dalam negeri juga turut menunjukkan daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global.

Pada industri perbankan, permodalan tetap terjaga 27,69 % atau diatas negara-negara tetangga di ASEAN. Kredit perbankan juga tumbuh hingga 10,38 % secara tahunan atau melebihi level prapandemi. Ekonomi Indonesia selama 2023 mampu tumbuh 5,05 % secara tahunan dengan inflasi 2,57 %. Pada periode sama, cadangan devisa tercatat 145 miliar USD dan neraca perdagangan mencatatkan surplus 36 miliar USD atau Rp 570 triliun. Transaksi berjalan surplus 0,16 %. Dengan berbagai catatan positif tersebut, Presiden optimistis terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024. Kendati demikian, ia mengingatkan kepada semua pihak di industri jasa keuangan untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap pergerakan ekonomi global dan disrupsi teknologi. (Yoga) 

Harga beras di seluruh wilayah Indonesia meroket sebulan terakhir. Di Kota Kupang, NTT, harganya Rp 17.000 per kg untuk beras medium. Harga termurah Rp 14.000 per kg dengan kondisi beras yang tak layak dikonsumsi manusia. Selain berkutu, beras paling murah itu juga banyak kerikil dan beraroma tidak sedap. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, konsumsi beras NTT sebanyak 117,189 kg per kapita per tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, sedangkan produksi beras setempat masih jauh dari total kebutuhan. Pada tahun 2022, produksi beras di NTT hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah kebutuhan setempat yang mencapai 642.367,53 ton. Perum Bulog sebagai penyalur beras pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Operasi pasar yang diklaim dapat mengatasi kenaikan harga beras seakan sia-sia..

Di tengah gonjang-ganjing harga beras, ada kelompok masyarakat yang tidak terdampak karena memiliki kemandirian pangan lokal. Salah satunya adalah kemandirian pangan suku Boti di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Komunitas adat itu berada 150 km timur laut dari Kota Kupang. Pada Agustus 2023, ketika musim kemarau panjang, persediaan makanan di komunitas yang dipimpin Usif (Raja) Namah Benu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suku Boti yang menganut kepercayaan lokal Halaika terdiri atas 76 keluarga dengan jumlah anggota 329 jiwa. Makanan di lumbung mereka tersedia sepanjang tahun karena mereka mempraktikkan pangan beragam dalam sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan hujan. Dalam satu areal lahan, mereka menanam padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan kacang-kacangan. Setelah padi habis, mereka punya cadangan jagung dan makanan lain.

Kala itu Usif Namah mengatakan, sepanjang komunitas suku Boti ada, nyaris tidak ada cerita mengalami kelaparan. Padahal, wilayah sekitar dan NTT pada umumnya pernah mengalami kelaparan selama beberapa kali dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Di luar itu, rawan pangan terjadi hampir setiap tahun di NTT. ”Kami tidak kelaparan karena kami punya banyak jenis makanan,” ucapnya. Kelimpahan makanan itu yang menjadi alasan bagi komunitas suku Boti menolak menerima bantuan sosial berupa beras untuk warga miskin (raskin) dari pemerintah. Usif Namah juga mengajarkan rakyatnya agar tidak bermental pemalas dengan menunggu bantuan pemerintah. ”Kami tanamkan kepada mereka kerja keras. Kerja baru bisa makan. Makanya, anak-anak semenjak kecil selalu kami ajak ke kebun untuk melihat orangtuanya bekerja,” ujarnya. (Yoga) 

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kuta, Pujut, Lombok Tengah, NTB, semakin menjadi magnet bagi pariwisata daerah setempat sekaligus NTB. Namun, penambahan paket wisata harus terus dilakukan untuk memberi banyak pengalaman baru bagi wisatawan yang datang. Sepanjang Februari 2024, kawasan Mandalika masih ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan. Wisatawan domestik dan mancanegara terlihat menyebar ke berbagai area di kawasan Mandalika. Selain di area sirkuit, kawasan pantai menjadi favorit, seperti Pantai Kuta Mandalika.

”Mandalika saat ini menjadi magnet wisatawan yang  berkunjung ke Lombok. Khususnya sirkuit, baik itu yang ingin masuk ke dalam maupun cukup di area luar sirkuit,” kata pemandu wisata dari Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Lombok Tengah, Hanatan Sugiono, saat dihubungi dari Mataram, Selasa (20/2). Menurut Hanatan, awal bulan ini, wisatawan yang datang ke Lombok terpantau ramai. Dalam sehari pernah ada tujuh bus wisatawan yang datang via Bandara Lombok. Belum lagi wisatawan yang datang dengan kapal dari Pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Kunjungan ke Mandalika sampai saat ini, lanjut Hanatan, masih menjadi bagian dari paket wisata yang ditawarkan agen wisata ke wisatawan untuk dikunjungi. ”Selain ke Mandalika, biasanya juga ada paket wisata ke Gili dan tur di kota,” kata Hanatan.

Daya tarik Mandalika secara langsung tidak hanya berdampak pada usaha jasa pariwisata, seperti perjalanan wisata dan akomodasi, tetapi juga UMKM di Mandalika. Edi Suharto (58), juru parker sekaligus penyedia penyewaan toilet di Mandalika, mengatakan, di hari normal, ia mendapat pendapatan Rp 150.000. ”Jika libur panjang, terutama Sabtu dan Minggu, sehari, bisa sampai Rp 300.000,” kata Edi yang sudah sejak dua tahun terakhir berada di Mandalika. Menurut Edi, Pantai Kuta Mandalika yang berada di sisi barat KEK Mandalika menjadi salah satu favorit wisatawan. Ada berbagai aktivitas yang bisa mereka lakukan dari bersantai di pantai hingga berenang, berkeliling kawasan dengan berjalan kaki atau menyewa sepeda listrik. (Yoga) 

Tahun ini, beban pemerintah menggendong problem beras bertambah berat. Di tengah kenaikan harga sejumlah pangan pokok lain, persoalan beras justru semakin pelik. Harganya makin melambung, jenis premium sulit didapat, dan produksi dihantui perubahan cuaca. Perubahan cuaca akibat El Nino menjadi sumber utama produksi beras. Musim paceklik beras bertambah panjang dari enam bulan pada 2022/2023 menjadi delapan bulan pada 2023/2024. Puncak panen raya padi mundur dari biasanya Maret menjadi April. Musim hujan tahun ini juga diperkirakan berlangsung singkat, hanya selama Januari-Maret. Fenomena cuaca itu menyebabkan musim hujan di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang frekuensi dan curah hujannya tinggi, serta ada pula yang sedang, bahkan rendah sekali. Tidak mengherankan jika ada sejumlah daerah yang kebanjiran dan ada yang belum tanam padi.

BNPB merilis, pada 2024, sejumlah pemda terdampak banjir mengusulkan bantuan stimulan akibat puso terhadap lahan seluas 26.995,94 hektar (ha) dengan petani sebanyak 35.500 orang. Khusus Jateng, luas lahan pertanian yang gagal panen 16.321 ha dengan petani terdampak 6.439 orang. Kementan menyebut areal persawahan yang belum ditanami padi atau bera per Februari 2024 seluas 2,67 juta ha. Dari jumlah itu, 2 juta ha sama sekali belum diolah dan belum diolah, sedang 670.000 ha dalam tahap pengairan dan pengolahan. Faktor-faktor itulah yang membuat harga beras semakin membubung tinggi pada tahun ini. Apalagi, hal itu terjadi menjelang Ramadhan-Lebaran, periode ketika permintaan terhadap sejumlah pangan pokok, termasuk beras, biasanya meningkat.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, per 20 Februari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 14.110 per kg, naik 5,67 % secara bulanan dan 16,65 % secara tahunan. Kementan tengah berupaya mengakselerasi percepatan tanam hingga 2 juta ha pada Februari-Maret 2023. Upaya itu akan dilakukan baik di areal persawahan yang masih bera maupun yang bekas kebanjiran. Direktur Serealia Direjen Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengungkapkan, pada Februari 2024, Kementan menargetkan menanam padi seluas 2 juta ha. Namun, realisasinya hingga pertengahan bulan baru 576.000 ha. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (19/2) Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan, tantangannya tidak hanya perubahan cuaca, tetapi juga infrastruktur. Berdasarkan verifikasi lapangan tim KSP pekan lalu di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka, Jabar, terjadi kekurangan pasokan air sehingga ada daerah yang sudah mengolah lahan dan ada daerah yang sama sekali belum melakukan hal itu. Sementara di Sumedang, banjir melanda sejumlah daerah sehingga menyebabkan gagal panen atau puso. (Yoga) 

Minimnya efektivitas program tol laut menjadi salah satu sumber tidak optimalnya pemanfaatan sektor perikanan laut. Upaya mengoptimalkan sektor perikanan terganjal oleh masalah sistem rantai dingin hingga logistik. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Febry Calvin Tetelepta mengemukakan, tidak optimalnya ekonomi perikanan laut disebabkan lemahnya infrastruktur logistik dan ekonomi antarpulau. Kesimpulan itu diperoleh dari penelusuran tim KSP di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia tahun 2023. Dari hasil pantauan trayek transportasi laut barang, trayek barang dari Indonesia bagian barat ke timur umumnya penuh, tetapi sebaliknya trayek dari timur ke barat minim muatan bahkan kosong. Pemda dinilai belum memaksimalkan tol laut untuk mendukung keunggulan komparatif daerah sehingga kapal bisa kembali ke barat membawa penuh angkutan.

”Kita lihat tol laut itu jaringannya ke timur sangat baik, tetapi kapal kembali (ke barat) dalam kondisi kosong. Muatan balik tidak imbang. Pemda tidak memaksimalkan fasilitas tol laut dengan baik sehingga harga-harga tetap semakin mahal,” ujarnya dalam Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar KKP secara hibrida, Selasa (20/2). Febry menambahkan, ketimpangan bongkar dan muatan balik tol laut membuat subsidi besar yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak efektif. Kondisi itu diperparah dengan minimnya ketersediaan kontainer berpendingin (reefer container). Data kontainer berpendingin milik Pelni tahun 2022, menunjukkan, total produksi perikanan yang mencapai 16.920 ton hanya ditangani kapal tol laut berkapasitas 846 TEUs.1TEUs setara dengan 10-12 ton barang. Hambatan logistik itu dinilai mengganggu pengembangan usaha perikanan nasional. (Yoga) 

Menyingkap tabir ekonomi remang-remang dapat menambah penerimaan negara. Langkah ini bisa dipilih ketimbang menaikkan pendapatan tidak kena pajak. APBN yang tangguh dan berdaya tahan berperan strategis dalam menghadapi berbagai situasi, seperti pandemi dan guncangan perekonomian global. Tak terkecuali APBN 2024, yang meliputi pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun dan belanja negara Rp 3.325,1 triliun. Isu yang kerap mencuat ke permukaan adalah penerimaan perpajakan sebagai bagian pendapatan negara. Tahun ini, penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, ditargetkan Rp 2.309,9 triliun. Jumlah itu diproyeksikan tumbuh 9 % dibanding 2023. Adapun rasionya terhadap PDB 10,12 %. Meski demikian, tak bisa dimungkiri, ada kegiatan ekonomi ”di bawah tanah” yang belum tercatat sebagai penyumbang pajak.

Kegiatan yang disebut shadow economy atau ekonomi remang-remang itu sesungguhnya ada, tetapi tidak terdata dalam perekonomian dan tidak dikenai pajak. Publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2002 menyebutkan, ekonomi remang-remang meliputi aktivitas ilegal serta pendapatan tak dilaporkan dari produksi barang dan jasa legal dari transaksi moneter dan barter. IMF menekankan, aktivitas yang juga disebut sebagai ekonomi parallel tersebut dapat memberi gambaran statistik yang keliru, misalnya dari sisi pendapatan, konsumsi, dan angkatan kerja. Akibatnya, kebijakan yang disusun pun menjadi tidak tepat. Dalam laporan yang dipublikasikan IMF pada 2010 disebutkan, dari 162 negara di dunia, persentase ekonomi remang-remang terhadap PDB pada 2007 sebesar 31 %. Kesadaran perihal aktivitas ini juga diungkapkan dalam Nota Keuangan Rencana APBN 2024.

Disebutkan, peningkatan ekonomi remang-remang merupakan konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan sektor informal. Proses bisnis yang semakin mudah dan sederhana, yang tidak dibarengi kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital, akan meningkatkan potensi menghindari kewajiban perpajakan. Akibatnya, penerimaan perpajakan tak optimal. Padahal, potensi sektor informal dan ekonomi digital di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023, sekitar 59,11 % penduduk bekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Sementara E-conomy SEA yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, gross merchandise value (GMV) terus meningkat. GMV, yang menunjukkan nilai transaksi barang, diprediksi mencapai 109 miliar USD pada 2025 atau tumbuh 15 % dibandingkan dengan 2023. (Yoga) 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah terlaksana. Laju bisnis sektor transportasi dan logistik diproyeksi bakal positif. Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), Prodjo Sunarjanto menjelaskan ASSA tidak terlibat banyak dalam melayani distribusi logistik selama Pemilu 2024. Sebab, pangsa pasar ASSA masih meliputi kebutuhan korporasi dan institusi. "Terkait rencana bisnis ASSA, kami akan menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pemilu dan pembentukan kabinet," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/2). Untuk itu Prodjo memprediksi, pendapatan ASSA Group antara Rp 4,7 triliun - Rp 4,8 triliun di tahun 2024 ini. Namun ia tidak merinci proyeksi pendapatan di tahun 2023. Sementara pendapatan ASSA hingga 30 September 2023 sebesar Rp 3,46 triliun. Yang jelas agar bisa mengejar target tersebut, ASSA, menurut Prodjo, sudah menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sekitar Rp 1,5 triliun - Rp 1,6 triliun tahun ini. Salah satunya adalah untuk melakukan peremajaan dan tambahan armada, antara 4.500- 5.000 unit armada tahun ini. Direktur Keuangan PT MPX Logistics International Tbk (MPXL), James S Chandra  menyatakan, distribusi pemilu 2024 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebab, bisnis MPXL berfokus pada angkutan komoditas infrastruktur. Maka, di tahun 2024 ini, MPXL menargetkan pendapatan Rp 222 miliar. Target ini naik 59% secara tahunan alias year on year (yoy) dibanding pendapatan tahun 2023. Menurut James, target di tahun 2024 sudah sangat realistis. Target tersebut sudah memprediksi dampak langsung maupun tidak langsung selama masa pemilu. Dalam waktu dekat, MPXL akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Agendanya adalah membahas beberapa poin terkait kinerja perusahaan tahun 2023, strategi  di tahun 2024 dan pembagian deviden. Reza Priyambada, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia melihat, pergerakan saham-saham emiten transportasi dan logistik cenderung bervariasi satu sama lainnya. Ini tergantung dari kinerja bisnis dan likuiditas saham para emiten. Di kedua sektor itu, Reza  merekomendasikan beli saham Hasnur Internasional Shipping (HAIS) dan ASSA dengan target harga masing-masing Rp 248 dan Rp 750 per saham. 

Industri perbankan syariah Tanah Air akan banyak diwarnai aksi konsolidasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sejumlah bank akan melakukan merger sehingga menghasilkan bank syariah besar. Selain rencana merger unit usaha syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ada tiga hingga empat bank syariah yang akan digabungkan. Upaya ini sebagai bagian dari implementasi POJK Nomor 12 tahun 2023 terkait spin off UUS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, rencana merger itu akan dipimpin oleh bank swasta. Prosesnya saat ini masih dalam awal. "Sebagai bagian implementasi dari POJK terkait spin off, ada beberapa calon yang akan menjadi merger besar. Tapi masih dalam tahap pendahuluan," kata Dian, Selasa (20/2). Namun, Dian enggan memberi bocoran nama bank dan rincian aset mereka. Ia hanya menekankan bahwa penggabungan mereka bisa menghasilkan bank syariah dengan aset minimal Rp 200 triliun. Sama seperti langkah BTN Syariah menjajaki merger dengan Bank Muamalat, rencana merger yang melibatkan bank-bank swasta itu juga bagian dari spin off. Sebagai gambaran, baru ada dua UUS yang wajib spin off karena asetnya sudah tembus Rp 50 triliun, yakni BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Sesuai ketentuan, UUS wajib disapih menjadi BUS paling lama dua tahun sejak mencapai aset di atas Rp 50 triliun. Bank-bank syariah saat ini tidak besar, sehingga tidak akan memberi dempak besar. "OJK menginginkan adanya bank syariah sekelas BSI yang bisa terbentuk melalui merger. Hal ini sesuai dengan mandat UU P2SK kalau spin-off bisa dimintakan sekaligus konsolidasi," kata Dian. Dari data OJK, kini ada 14 BUS dan 19 UUS. Satu BUS merupakan hasil spin off, yakni Bank Nano Syariah. Adapun UUS besar lainnya adalah Permata Syariah dan Maybank Syariah dengan nilai aset masing-masing rp 38,3 triliun dan Rp 42 triliun.