Menggendong Problem Beras

;

Menggendong Problem Beras

Ekonomi Yoga 21 Feb 2024 Kompas

Tahun ini, beban pemerintah menggendong problem beras bertambah berat. Di tengah kenaikan harga sejumlah pangan pokok lain, persoalan beras justru semakin pelik. Harganya makin melambung, jenis premium sulit didapat, dan produksi dihantui perubahan cuaca. Perubahan cuaca akibat El Nino menjadi sumber utama produksi beras. Musim paceklik beras bertambah panjang dari enam bulan pada 2022/2023 menjadi delapan bulan pada 2023/2024. Puncak panen raya padi mundur dari biasanya Maret menjadi April. Musim hujan tahun ini juga diperkirakan berlangsung singkat, hanya selama Januari-Maret. Fenomena cuaca itu menyebabkan musim hujan di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang frekuensi dan curah hujannya tinggi, serta ada pula yang sedang, bahkan rendah sekali. Tidak mengherankan jika ada sejumlah daerah yang kebanjiran dan ada yang belum tanam padi.

BNPB merilis, pada 2024, sejumlah pemda terdampak banjir mengusulkan bantuan stimulan akibat puso terhadap lahan seluas 26.995,94 hektar (ha) dengan petani sebanyak 35.500 orang. Khusus Jateng, luas lahan pertanian yang gagal panen 16.321 ha dengan petani terdampak 6.439 orang. Kementan menyebut areal persawahan yang belum ditanami padi atau bera per Februari 2024 seluas 2,67 juta ha. Dari jumlah itu, 2 juta ha sama sekali belum diolah dan belum diolah, sedang 670.000 ha dalam tahap pengairan dan pengolahan. Faktor-faktor itulah yang membuat harga beras semakin membubung tinggi pada tahun ini. Apalagi, hal itu terjadi menjelang Ramadhan-Lebaran, periode ketika permintaan terhadap sejumlah pangan pokok, termasuk beras, biasanya meningkat.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, per 20 Februari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 14.110 per kg, naik 5,67 % secara bulanan dan 16,65 % secara tahunan. Kementan tengah berupaya mengakselerasi percepatan tanam hingga 2 juta ha pada Februari-Maret 2023. Upaya itu akan dilakukan baik di areal persawahan yang masih bera maupun yang bekas kebanjiran. Direktur Serealia Direjen Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengungkapkan, pada Februari 2024, Kementan menargetkan menanam padi seluas 2 juta ha. Namun, realisasinya hingga pertengahan bulan baru 576.000 ha. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (19/2) Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan, tantangannya tidak hanya perubahan cuaca, tetapi juga infrastruktur. Berdasarkan verifikasi lapangan tim KSP pekan lalu di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka, Jabar, terjadi kekurangan pasokan air sehingga ada daerah yang sudah mengolah lahan dan ada daerah yang sama sekali belum melakukan hal itu. Sementara di Sumedang, banjir melanda sejumlah daerah sehingga menyebabkan gagal panen atau puso. (Yoga)