PT Supertone atau dikenal sebagai SPC, perusahaan manufaktur produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan elektronik di Indonesia, mendukung kebijakan pemerintah tentang pembatasan impor 78 barang-barang produk elektronik dan TIK. Di sisi lain, SPC mendukung pemanfaatan  lebih banyak produk TIK dan  elektronik dari produsen lokal, termasuk CCTV dan layar monitor buatan dalam negeri. SPC pun telah siap memasok produk elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis hingga konsumen. Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita  telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Taknis Impor Produk Elektronik. Adapun dalam aturan tersebut, tertera 78 barang elektronik yang impornya harus dibatasi. (Yetede)

Lewat pelantang suara, petugas berulang mengingatkan calon penumpang yang hendak membeli tiket kapal PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Bolok Kupang, NTT, Selasa (23/4) siang. Disampaikan bahwa pembelian tiket, termasuk untuk kelas bisnis, hanya dilayani di loket darat. Tak ada lagi transaksi di atas kapal. Setelah imbauan lewat pelantang suara, beberapa petugas ASDP mendatangi kerumunan calon penumpang di depan loket penjualan tiket. Petugas mengulangi imbauan itu langsung ke telinga calon penumpang. ”Untuk kelas bisnis, beli memang di sini. Di kapal tidak ada lagi jual beli tiket,” ujar seorang petugas. Imbauan itu mulai intensif dilakukan sejak akhir Desember 2023 setelah ASDP Kupang mendapat sorotan mengenai transaksi di ruang kelas bisnis.

Kala itu tak ada pemberitahuan di loket sehingga penumpang membeli tiket kelas ekonomi. Tiba di atas kapal, mereka berebut ruang kelas bisnis dengan membayar Rp 50.000 kepada petugas. Biasanya uang itu dikumpulkan petugas dalam sebuah amplop coklat berukuran besar. ”Uang itu tidak disetor ke kantor. Uang itu digunakan untuk keperluan di kapal. Padahal, sudah ada uang operasional di setiap kapal,” kata Manajer Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Andri Matte.

Terbongkarnya praktik ”amplop coklat” terjadi ketika Andri bersama Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton sidak di kapal. Pemeriksaan bertolak dari temuan Ombudsman NTT. Memang, perebutan ruang kelas bisnis di kapal ASDP Cabang Kupang sudah biasa selama bertahun-tahun. Hasil sidak itu jadi bahan evaluasi dan perbaikan. Andri lalu mengumpulkan petugas darat dan nakhoda. Beberapa ABK yang terlibat transaksi dipindahkan demi efek jera. Ia berkomitmen melakukan pembenahan ke depan. ”Memang tak semua orang suka dengan transformasi ini. Kita harus mulai,” ujarnya. (Yoga)

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal membuat Bangka Belitung semakin kritis. Karena itu, pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 harus dioptimalkan untuk menyelamatkan keberlanjutan hidup di provinsi kepulauan tersebut. Pj Gubernur Bangka Belitung Safrizal ZA dalam Konsultasi Publik mengenai Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Bangka Belitung 2025-2029 di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Rabu (24/4) mengatakan, sebagai daerah kepulauan, faktor risiko kerusakan lingkungan Bangka Belitung jauh lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Salah satu faktor itu adalah perubahan iklim yang memicu kenaikan muka air laut sehingga bisa menenggelamkan kawasan pesisir.

Akibatnya, wilayah Bangka Belitung yang sempit secara alami berpotensi makin susut dan diperparah aktivitas pertambangan tak bertanggung jawab, terutama terkait timah. ”Pascapengungkapan kasus korupsi timah, beban lingkungan Bangka Belitung berkurang drastis karena hampir 100 % pertambangan ilegal berhenti. Momentum itu harus disambut dengan membenahi tata kelola pertambangan untuk masa depan,” katanya. Yang pasti, kata Safrizal, dalam jangka pendek sulit menghentikan pertambangan timah sama sekali. Itu karena masyarakat atau perekonomian masih sangat bergantung pada timah. Setidaknya 500.000 hingga 600.000 warga dari 1,52 juta jiwa penduduk Bangka Belitung bekerja di pertambangan timah, artinya 30-40 % penduduk menggantungkan nasib pada timah. (Yoga)

Proyek pengembangan padi di Kalteng bakal berlanjut setelah pemerintah memulai kerja sama baru dengan China. Namun, sejumlah pihak khawatir hal itu hanya akan menambah deretan kisah sumbang dari angan-angan lumbung pangan di Kalteng. Rencana itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism RI–China di Labuan Bajo, NTT, Jumat (19/4) seperti dikutip Kompas.com. Luhut menyampaikan telah meminta China memberikan teknologi menanam padi ke Indonesia. China disebut sukses swasembada pangan. Bahkan, keinginan itu telah menjadi kesepakatan dan rencananya dimulai pada Oktober 2024.

Mendengar rencana itu, Herianto (48), petani Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, tersenyum kecut. Menurut dia, soal pertanian, Indonesia tak kalah dari negara lain. Namun, ia menyayangkan persoalan yang masih menghadang, seperti pupuk subsidi yang sulit didapat petani. ”Saya berharap, kalau memang ada proyek seperti itu, bisa membuat hidup petani lebih baik,” kata Herianto, Kamis (25/4).Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi berpendapat, program-program itu belum bisa membuat Indonesia berdaulat pangan. Masyarakat hanya mendapat bencana.

Ia khawatir kerja sama dengan China itu menggunakan lahan yang dipakai food estate, cetak sawah, atau program sejuta gambut. Senator asal Kalteng, Agustin Teras Narang, menyambut baik rencana itu. Ia berharap kerja sama itu bisa segera terealisasi. ”Apabila benar dapat direalisasikan dengan terencana, perlu melibatkan para ahli serta masyarakat atau petani setempat,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyatakan bakal bergerak cepat menyiapkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan menyambut kerja sama itu. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar program optimalisasi lahan rawa dan irigasi di 10 kabupaten di Kalteng dengan total 81.000 hektar. (Yoga)

Sejumlah perusahaan transportasi mulai menyediakan layanan inklusif untuk kelompok rentan. Guna pengembangan lebih lanjut, perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah. PT Blue Bird Tbk, misalnya, meluncurkan layanan taksi inklusif bernama Lifecare Taxi di Jakarta, Kamis (25/4). Sebagai awal, perusahaan memiliki lima unit, tiga unit beroperasi di Jakarta dan dua unit di Bali. Dirut Blue Bird Adrianto Djokosoetono menyatakan, permintaan terhadap layanan ini belum sebanyak layanan taksi reguler. Sebab, masyarakat yang mengetahui program itu masih terbatas. Layanan taksi inklusif ditujukan untuk kelompok rentan, antara lain, ibu hamil, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.

Namun, layanan ini bisa juga untuk pasien yang melakukan rawat jalan. Blue Bird, misalnya, telah bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais di Jakarta. ”Jadi konsepnya, kami akan kerja sama dengan rumah sakit atau instansi tertentu yang bisa memberikan rekomendasi kepada siapa yang membutuhkan dengan harga lebih terjangkau,” ujar Adrianto. Masyarakat yang tak mampu menjangkau tarif dapat mendaftar keringanan biaya di situs Blue Bird. ”Subsidi itu dari kami, tetapi mekanismenya justru kami perlu (kerja sama) instansi terkait juga. Makanya, kami belum bisa launch sekarang untuk fasilitas itu.

Namun, ke depan, kami akan launching fasilitas itu,” kata Adrianto. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta juga telah menyediakan moda khusus hingga prasarana atau alat-alat bantu tak bergerak. Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan mengatakan, pihaknya menyediakan fasilitas dan layanan pendukung bagi kelompok rentan berupa jalur pemandu (tactile), peta rute Braille, dan pin pelanggan prioritas Transjakarta.

Guna mempermudah masyarakat mengaksesnya, Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta menerbitkan Kartu Layanan Gratis. Kartu ini dapat digunakan khusus bagi pelanggan berkategori rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Saat ini, menurut Fadly, jumlah pelanggan berkategori rentan masih 5 % dari total konsumen Transjakarta. Bus khusus perempuan tersedia 20 unit yang tersebar di koridor Jakarta. Transjakarta juga memiliki layanan khusus bagi penyandang disabilitas DKI Jakarta, seperti jalur menuju halte Transjakarta ramah penyandang disabilitas. (Yoga)

Bapanas telah menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP itu dinilai belum menguntungkan petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (25/4) mengatakan, HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg masih di bawah usulan HPP sejumlah organisasi tani. Usulan HPP tersebut di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. AB2TI mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 6.900 per kg. Jumlah itu berasal dari biaya produksi GKP di lahan 1.500 meter persegi sebesar Rp 5.966 per kg dan keuntungan petani sebesar 15 %.

”Dari biaya produksi GKP saja, petani hanya untung sedikit sekali. Apalagi jika merujuk pada ambang batas nilai tukar petani tanaman pangan (NTP TP),” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi menjelaskan, ambang batas NTP TP sebesar 100. Angka itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran petani sama besar atau tidak untung atau rugi. Dari NTP TP tersebut, harga wajar GKP Rp 6.035 per kg. Jika Bapanas menetapkan HPP GKP Rp 6.000 per kg, berarti petani tidak untung. ”Oleh karena itu, kami berharap Bapanas mengoreksi lagi HPP itu. Angka kompromi antara HPP GKP Bapanas dan usulan sejumlah organisasi petani adalah Rp 6.450 per kg,” katanya.

Selain HPP GKP, Bapanas juga merelaksasi HET sementara beras medium dari Rp 10.900-Rp 11.900 per kg menjadi Rp 12.500-Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi. HET sementara berlaku pada 24 April-31 Mei 2024. Bapanas juga memperpanjang masa berlaku HPP sementara beras premium Rp 14.900-Rp 15.800 per kg hingga 30 Mei 2024. Bapanas juga sedang menggodok harga acuan penjualan (HAP) daging dan telur ayam ras. Pada 25 April 2024, Bapanas mengundang pemangku kepentingan di sektor peternakan ayam dan BPS untuk mendiskusikan HAP tersebut. Dalam pertemuan itu, harga acuan pembelian jagung pipilan kering berkadar air 15 % di tingkat petani telah disetujui Rp 5.000 per kg. Harga acuan pembelian itu meningkat dari sebelumnya Rp 4.200 per kg. (Yoga)

Sebagian prajurit Ukraina kecanduan judi daring. Sebagian dari mereka menjual pesawat nirawak untuk mendanai kecanduan tersebut. Masalah itu menambah persoalan penyelewengan aset dan kekayaan negara Ukraina. Judi tak dilarang di Ukraina. Menurut Ketua Asosiasi Judi Ukraina Anton Kuchukhidze, nilai pajak judi Ukraina mencapai 300 juta USD (Rp 4,8 triliun) pada 2023. Mendiang Sersan Pravlo Petrychenko dari Brigade LIX, dilaporkan Rabu (24/4) risau soal judi daring di kalangan tentara. Pada Maret 2024, Petrychenko membuat petisi soal kecanduan judi daring di antara prajurit Ukraina. ”Bagi banyak orang, judi menjadi satu-satunya penghilang stres. Mereka menjadi kecanduan dan melemahkan pengendalian diri,” tulisnya di petisi itu.

Masalah lain, sebagian laman judi daring itu, yaitu 30 %, terdeteksi berasal dari Rusia. Petrychenko, yang tewas dalam pertempuran di Donetsk, khawatir data prajurit yang mengakses laman judi daring itu bisa dikumpulkan Rusia. Data itu termasuk lokasi para prajurit. ”Bisa mengancam keamanan nasional,” ujarnya. Petrychenko meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melarang iklan judi daring menggunakan lambang angkatan bersenjata Ukraina. Iklan judi daring yang menyebut adanya sumbangan dari penyedia layanan judi ke prajurit juga harus dilarang. Ia menyebut sumbangan itu cuma cara menutupi kesalahan. ”Apa artinya 20 truk bantuan dibanding keuntungan para bandar,” tulisnya di petisi.

Petisi itu dikirim ke laman kantor Kepresidenan Ukraina. Dari kebutuhan minimal 2.500 pendukung, petisi itu disokong 26.000 orang. ”Saya telah memerintahkan Unit Komunikasi Khusus Badan Keamanan Ukraina (SBU), Kementerian Transformasi Digital, serta Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional memeriksa isu ini dan mengusulkan solusi,” kata Zelenskyy merespons petisi itu. Setelah pemakaman Petrychenko pada 19 April, Zelenskyy meneken dekrit untuk membatasi judi daring. Dekrit itu, memerintahkan panglima angkatan bersenjata melarang prajurit mengakses laman-laman judi daring. Kecuali sedang cuti, tentara dilarang masuk kasino atau tempat perjudian lainnya. (Yoga)

Tempat-tempat wisata terkenal di Eropa, seperti Amsterdam di Belanda dan Venesia di Italia, kewalahan menghadapi lonjakan jumlah wisatawan. Maka, muncul gagasan mengenakan pungutan untuk mengurangi pelancong. Saking banyaknya turis wira-wiri, kini susah berjalan kaki di Venesia. Penduduk kota itu hanya 50.000 orang, sedang turis sepanjang 2022 mencapai 3,2 juta orang. Pada musim liburan, jumlah wisatawan di Venesia mencapai 100.000 orang. ”Kami harus menemukan keseimbangan antara pendatang (turis) dan penduduk. Kami perlu mengurangi pelancong harian pada waktu tertentu,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Venesia Simone Venturini. Untuk menangani lonjakan pengunjung itu, Venesia memberlakukan kebijakan baru mulai Kamis (25/4). Venesia akan memberlakukan biaya masuk kepada pengunjung harian. Saat ini hanya ada 29 hari sepanjang 2024 yang akan menjadi waktu pemberlakuan tiket masuk harian.

Mayoritas hari-hari pembatasan itu tersebar pada Mei hingga Juli. Pengunjung yang datang pada siang hari harus membeli tiket seharga 5 euro atau Rp 87.000. Pembelian tiket itu akan dipantau petugas pemeriksaan di titik-titik masuk utama di seluruh wilayah Venesia. Pajak juga diberlakukan pada pengunjung yang bermalam di dalam kota. Para pengunjung harian diharapkan bisa berkunjung pada waktu yang tidak ramai atau bukan musim liburan. Kebijakan itu, kata Venturini, bertujuan menyeimbangkan pemasukan dari pariwisata dengan kenyamanan para penghuninya. ”Meningkatkan perekonomian lokal tetap penting asalkan tidak membebani komunitas lokal dan tidak merusak ekosistem yang sudah rapuh,” ujarnya.

Bagi wisatawan asal AS, Anish Thakkar, karcis itu murah bagi pengunjung yang datang dari jauh. ”Saya tidak keberatan membayar 5 euro itu. Karena terlalu murah, saya kira tidak akan membuat perbedaan,” ujarnya.   Pada 2021, Venesia melarang kapal pesiar masuk ke laguna kota itu. Kapal-kapal pesiar berukuran besar bisa merusak lingkungan kota. Pengunjung yang terlalu banyak juga dikhawatirkan kian menenggelamkan Venesia. Wali Kota Venesia Luigi Brugnaro mengatakan, kebijakan karcis turis itu baru sebatas eksperimen. Ia tak sepenuhnya yakin bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Namun, Brugnaro menjanjikan sistem baru ini akan terus dipantau dan dikendalikan serta dijamin tak ada antrean. Turis yang tidak memiliki tiket akan dikenai denda 50-300 euro atau Rp 868.000-Rp 5,2 juta. (Yoga)

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)