Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai perlu mengevaluasi kebijakan konversi motor listrik secara menyeluruh. Pasalnya, meski program konversi ini tidak dipungut biaya, namun minat masyarakat masih terbilang minim. Ada beberapa catatan yang harus dibenahi, mulai dari penyederhanaan administrasi, hingga kepastian penyaluran dana insentif kepada bengkel konversi. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Kementerian ESDM sudah melakukan serangkaian upaya dalam menarik minat masyarakat. Hanya saja ikhtiar yang dijalankan  belum membuahkan hasil. Hal ini lantaran realisasi konversi  motor elektrik pada tahun lalu kurang dari 1.000 unit. Sedangkan target konversi yang ditetapkan pada 2023 sebanyak 50 ribu unit motor. "Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kegagalan yang mungkin telah terjadi. Hasil evaluasi itu harus digunakan sebagai dasar menyusun strategi berikutnya," kata Yannes kepada Investor Daily. (Yetede)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu membukukan per tumbuhan laba yang positif dengan berhasil berhasil mencetak laba konsolidasian sebesar Rp15,98 triliun per akhir kuartal I/2024. Pencapaian kinerja perseroan antara lain didukung oleh kinerja penyaluran kredit. Hingga akhir Maret 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit se besar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year (yoy). Dari total kredit yang tersalurkan tersebut, sebesar 83,25% di antaranya atau sebesar Rp1.089,41 triliun merupakan por tofolio kredit untuk seg men usaha menengah kecil mikro (UMKM). 

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan yang mencapai Rp1.989,07 triliun atau tumbuh 9,11% yoy. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan meyakini pemberdayaan yang terus dilakukan pada segmen UMKM berdampak pada daya tahan ekonomi nasional. Meskipun mampu mendorong penyaluran kredit tumbuh double digit, perseroan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkannya. Hingga akhir kuartal I 2024 tercatat rasio non performing loan (NPL) BRI terkendali di kisaran 3,11% dengan rasio loan at risk yang membaik, dari 16,39% pada akhir kuartal I/2023 menjadi 12,70% pada akhir kuartal I/2024. Dari sisi liabilities, perseroan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp1.416,21 triliun atau tumbuh 12,80% yoy hingga akhir Maret 2024. Dana murah atau current account savings account (CASA) mendominasi portofolio simpanan dengan pertumbuhan 7,80% yoy.Pertumbuhan CASA ini tak lepas dari aspirasi BRI untuk melakukan transformasi liabilitas melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada lowcost funding dari CASA yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sempat melaju kencang, laju penjualan sektor properti berisiko kembali masuk ke jalur lambat. Pasalnya, daya serap pasar properti yang dibiayai melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) rawan makin seret lantaran suku bunga yang berpotensi meninggi seiring keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Dus, pelaku bisnis properti pun harus bermanuver lebih tajam agar dapat ‘beradaptasi’ dengan dinamika tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menuturkan, kenaikan bunga KPR, bakal menggerus margin bisnis para developer properti. Pada saat yang sama, developer properti sudah terbebani dengan volatilitas rupiah yang sempat anjlok ke level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat atau level terendah sejak 2020. Menurutnya, beban itu cukup berat karena depresiasi rupiah berdampak langsung pada mahalnya bahan bangunan terutama material impor yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan biaya konstruksi. Kekhawatiran yang sama diungkap Di rektur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo. Dia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI berpengaruh pada daya beli konsumen, yang sebagian besar adalah end useratau pembeli rumah pertama melalui skema KPR. Padahal, MTLA menargetkan realisasi marketing sales sebesar Rp1,9 triliun.

Dampak kenaikan suku bunga acuan BI kemungkinan menyasar konsumen yang baru mengajukan kredit, Namun, Olivia meyakini bunga KPR masih akan berada di bawah 10%. Hingga kuartal I/2024, MTLA telah membukukan marketing sales Rp438 miliar atau 10,61% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meraih Rp396 miliar. Segmen residensial menjadi penopang dengan kontribusi 70% atau setara Rp307 miliar. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyatakan tetap optimistis target prapenjualan sepanjang 2024 menembus Rp11,1 triliun, kendati rupiah melemah serta ada potensi kenaikan bunga KPR. Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun. 

Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun.

Perihal suku bunga kredit, kalangan bankir menyatakan akan merespons dengan hati-hati kenaikan BI Rate. Direk tur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu misalnya, menyatakan perseroan akan berhitung terlebih dahulu. “Enggak bisa semena-mena,” ujarnya. Jika ditelusuri, BBTN telah mengerek suku bunga dasar kredit (SBDK) atas kredit konsumsi khusus pada segmen KPR dari sebelumnya 7,3% per 31 Desember 2023, menjadi 7,4% per 31 Maret 2024. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menghambat laju pertumbuhan KPR. Menurutnya, perbankan tak punya pilihan lain selain turut mengerek suku bunga kredit. Dia meramal, imbas keputusan BI bakal berdampak pada kenaikan cicilan KPR yang diproyeksi terjadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan sekitar 100 basis poin. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar BI, kredit properti tetap bertumbuh di level 7,7% secara tahunan (YoY) pada Maret 2024 menjadi Rp1.348,6 triliun. Namun, pertumbuhan kredit properti melambat dibandingkan bulan sebelumnya di level 7,9%.

Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi mengatakan, harga bahan baku obat domestik masih lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri, meski rupiah sedang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Alasannya, produsen di luar negeri telah mampu memproduksi bahan baku obat dalam skala industri, sehingga keekonomiannya lebih kompetitif. Alhasil, harganya lebih murah dari bahan baku obat yang diproduksi di Tanah Air. Orientasi produsen bahan baku obat di Tanah Air yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, membuat keekonomiannya tidak lebih baik dibandingkan dengan produsen yang fokus menggarap pasar global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 impor farmasi mencapai US$1,27 miliar, naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$1,24 miliar. Adapun, dari sisi volume impor pada 2023 sebesar 29,5 juta kilogram, turun dari 2022 yang sebanyak 35,7 juta kilogram. Kementerian Perindustrian pun mencatat, saat ini industri bahan baku obat nasional sudah dapat memproduksi delapan dari 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu parasetamol, omeprazole, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, bisoprolol, dan azitromisin.

Peningkatan bea keluar konsentrat tembaga menjadi 7,5% dari sebelumnya 2,5% membuat penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia pada kuartal pertama tahun ini melonjak tajam. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, bea ekspor yang dibayarkan Freeport Indonesia hanya sebesar US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Hal tersebut pun menjadi perhatian dari Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023. President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024.

Selepas relaksasi ekspor diputuskan pada Juni 2023, Freeport Indonesia memang dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%—90% sebesar 7,5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada 1 Januari—31 Mei 2024. Untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari—31 Mei 2024. Di sisi lain, Freeport Indonesia mencatat penjualan konsolidasi tembaga sebanyak 493 juta pounds, dan 564.000 ounces emas pada kuartal I/2024. Angka tersebut naik dua kali lipat dari torehan sepanjang periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, Freeport Indonesia diketahui hanya mencatatkan penjualan tembaga sekitar 198 juta pounds, dan emas di level 266.000 ounces.

Laporan kinerja kuartal I/2024 GCX juga mencatat produksi tembaga Freeport Indonesia pada Januari—Maret 2024 sebanyak 491 juta pound. Angka tersebut naik 49,24% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang hanya memproduksi 329 juta pound. Untuk produksi emas, Freeport Indonesia diketahui mampu menghasilkan 545.000 ounces emas pada Januari—Maret 2024, naik 35,57% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 402.000 ounce. Chairman & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan bahwa penjualan emas dan tembaga yang meningkat dua kali lipat pada kuartal I/2024 tersebut mencerminkan tingkat penambangan dan penggilingan, serta kadar bijih yang lebih tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai perusahaan pertambangan tembaga sudah maksimal berinvestasi dalam pembangunan smelter. “Optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang sangat mendesak. Apalagi, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan subsidi migas,” katanya. Selain itu, kata Hendra, kegiatan usaha pertambangan bersifat jangka panjang, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Kepastian sangat diperlukan untuk perencanaan kegiatan perusahaan di wilayah yang menjadi konsesinya.

Setelah pelaku usaha pariwisata, giliran operator penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association menolak rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Ketua Umum Asosiasi Operator Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan iuran pariwisata yang digabung dalam tiket pesawat bisa menimbulkan efek negatif baik bagi pelanggan maupun maskapai penerbangan. Seharusnya, menurutnya, iuran pariwisata yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat. “Iuran pariwisata tidak seharusnya masuk jadi komponen harga tiket karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/4). Dengan masuknya iuran pariwisata dalam komponen tiket, imbuhnya, bisa membuat harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Selain itu, maskapai juga bisa terkena dampak karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal. Denon menyatakan rencana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat juga bisa menghambat laju pemulihan industri penerbangan. Saat ini, bisnis penerbangan dalam kondisi rebound setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020—2022. 

Di sisi lain, kondisi tersebut juga dibayangi sejumlah kendala yang dihadapi maskapai penerbangan Indonesia, sehingga proses re bound tidak bisa berlangsung lancar dibandingkan dengan maskapai internasional. Selain itu, peningkatan biaya operasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar avtur dan nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal, dia mengungkap sekitar 70% biaya operasional penerbangan dipengaruhi oleh mata uang dolar AS, di antaranya terkait harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan pengadaan suku cadang. Denon mencontohkan kurs dolar AS dari 2019 sebesar Rp14.102 dan pada 2024 menjadi Rp16.182 atau meningkat 15%. Selain itu, harga jual minyak juga terus naik, pada 2024 telah mencapai US$87,48 per barel atau meningkat 37% dibandingkan dengan 2019 yaitu US$64 per barel.“Pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun,” kata Denon.

Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno juga meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat sebagai salah satu sumber Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund. Dengan biaya penerbangan yang kian mahal, paparnya, akan berimbas pada daya beli konsumen penerbangan. Dampaknya juga akan berakibat fatal bagi industri aviasi yang tengah mencoba bangkit pasca pandemi Covid-19 serta persaingan moda lain terutama Pulau Jawa yang tengah mengembangkan Tol Trans-Jawa. Agus memandang rencana kutipan itu kontraproduktif pada pengembangan dunia pariwisata. 

Di sisi lain, pengelolaan iuran pariwisata dinilai tidak jelas. Agus melihat dana yang akan terkumpul dari iuran pariwisata belum transparan. Termasuk, keuntungan yang akan diterima oleh konsumen dengan adanya iuran tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani telah meminta pemerintah meninjau ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, Hariyadi menyatakan retribusi yang diberlakukan kerap tidak kembali ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Hariyadi mengaku belum mengetahui secara detail rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata yang masuk dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.